JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Melalui inovasi produk bata interlock presisi, SIG menawarkan solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. 

Hal ini mendapat apresiasi positif dari para pengembang perumahan nasional. Dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), sejumlah asosiasi pengembang perumahan memberikan testimoni positif. 

Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, menyebut proses pembangunan dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya bagus. 

"Prosesnya cepat, hasilnya bagus, efisien dalam pengecatan dan pengacian. Teknologi ini patut disebarluaskan," ujarnya.

Senada dengan Junaidi, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi sebagai terobosan luar biasa. Kualitasnya dinilai cocok tidak hanya untuk rumah bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga rumah komersial. 

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus, proses pengerjaannya cepat, dua puluh satu hari bisa selesai," kata Ari. HIMPERRA siap mensosialisasikan teknologi ini kepada anggotanya.

Ketua Umum ASPRUMNAS, M. Syawali P., juga mengapresiasi kepraktisan dan efisiensi bata interlock presisi. "Kecepatan, kerapihan, dan biaya lebih efisien karena sedikit tenaga kerja," tuturnya.

Joko Santosa, CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman menggunakan bata interlock presisi dalam pembangunan hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan di Kendal, Jawa Tengah. Ia menyebut pembangunan menjadi dua kali lebih cepat dan biaya efisien hingga 35%.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas kunjungan para pengembang. SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan 57 di Bambu Apus setelah sebelumnya meluncurkan tipe 36 di IKN. 

Bata interlock presisi, yang memiliki mekanisme kerja seperti lego, lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah diaplikasikan. Selain itu, SIG juga menawarkan solusi beton inovatif berbasis semen hijau.

"Untuk mendukung target 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien," ujar Donny. 

Inovasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

Editor : Ali Masduki

Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah mulai merealisasikan program makan bergizi gratis di 15 sekolah tingkat TK, SD dan SMP di Kabupaten Jembrana.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan 15 sekolah tersebut sebagai langkah awal realisasi program makan bergizi gratis, dan akan dilanjutkan oleh sekolah lainnya secara bertahap. Di 15 sekolah tersebut, Pemkab Jembrana yang bekerjasama dengan Kodim 1617/Jembrana mengadakan 3.109 porsi paket makan bergizi.

Tamba juga menyebut Jembrana menjadi Kabupaten pertama di Bali yang merealisasikan program makan bergizi gratis. “Kami di Jembrana menjadi Kabupaten pertama yang yang telah mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa. Ini akan terus berlanjut secara bertahap hingga semua siswa menikmati makan bergizi gratis,” jelas Tamba dari keterangan pers, Senin (6/12/2024).

Untuk tanggung jawab pendistribusian makanan, tamba menyebut pemerintah telah menunjuk Yayasan Boga Bahagia Jembrana, yang sudah diverifikasi langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Komandan Kodim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah menjelaskan Kabupaten Jembrana sebagai satu satunya dapur sehat yang sudah dapat beroperasi dan sudah terverifikasi Badan Gizi Nasional saat ini.

"Jadi seluruh Indonesia itu yang terverifikasi yang bisa melaksanakan dapur sehat itu 181 dapur yang dimana 52 itu adalah milik dari Badan Gizi Nasional yang dimana harusnya Bali ini memiliki 3 titik tapi karena belum bisa berfungsi operasional jadi Bali saat ini diwakili oleh Jembrana sudah terverifikasi dengan Badan Gizi Nasional. Astungkara hari ini berjalan dengan baik ," jelas Adriansyah.

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu (8/1/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun 2025 melalui APBN sebesar Rp40,27 triliun guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR).

KOMPAS.com - Sebuah tragedi memilukan menimpa seorang balita berinisial FO, yang baru berusia dua tahun. FO tewas setelah tertimpa alat gym di fasilitas umum olahraga yang terletak di Perumahan Patra Raya, Cerme, Kabupaten Gresik.

Kejadian naas ini berlangsung pada Kamis (2/1/2025) siang dan terekam oleh kamera CCTV.

Peristiwa terjadi di area fasilitas umum (fasum) olahraga yang berdekatan dengan rumah korban di Cluster Patra Garden.

FO sedang bermain bersama teman-teman sebayanya tanpa pengawasan orang tua di sekitar empat alat gym yang tersedia di lokasi tersebut.

Salah satu alat gym dalam kondisi rusak dan hanya disangga dengan bambu.

Saat sedang bermain, alat gym tersebut tiba-tiba ambruk dan menimpa tubuh FO. Sekuriti perumahan yang berada di sekitar lokasi segera memberikan pertolongan.

Korban langsung dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian untuk diberikan pertolongan pertama.

Namun, kondisi FO yang semakin kritis membuatnya harus dirujuk ke fasilitas medis.

Ia pertama kali dibawa ke Puskesmas Cerme, lalu dirujuk ke RSUD Ibnu Sina karena luka yang dideritanya sangat parah.

Pihak medis menyatakan bahwa FO mengalami gegar otak dan pecah pembuluh darah. Sekitar pukul 16.30 WIB, FO dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah FO kemudian dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik, untuk dimakamkan. Sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, alat gym yang berada di fasum olahraga Cluster Patra Garden kini telah dipasang tali pengaman untuk mencegah masyarakat mendekat.

Namun, alat gym yang menimpa FO masih dalam kondisi ambruk, memunculkan pertanyaan besar terkait kelayakan dan keselamatan fasilitas umum tersebut.

Kapolsek Cerme, Iptu Andik Asworo, membenarkan adanya laporan dari keluarga korban.

“Laporan sudah kami terima. Kemudian kami mengantarkan pelapor ke SPKT Res Gresik untuk dilanjutkan ke Unit PPA,” ujar Iptu Andik.

Kasus ini kini sedang dalam penanganan pihak kepolisian.

Keluarga korban berharap agar insiden ini dapat menjadi perhatian serius, terutama bagi pihak pengelola perumahan dan pemerintah daerah, untuk memastikan keamanan fasilitas umum demi mencegah kejadian serupa di masa depan.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Pilu, Balita di Cerme Gresik Tewas Tertimpa Alat Gym Fasum Perumahan, Kejadian Terekam CCTV

Denpasar -

Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) beroperasi di 26 provinsi. Salah satunya ada di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Makan bergizi gratis tersebut resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Berikut lokasi dapur yang ada di Bali dan NTT yang dikutip dari detikFinance.

1. Provinsi Bali

Kab. Jembrana - Ke. Negara

Calon Mitra - Boga Bahagia Jembrana
Boga Bahagia Jembrana
Alamat Yayasan/SPPG : Jln Basudewa No. 8, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali/Jl Danau Tondano No. 22, Dusun Lelateng

2. Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang - Kec. Kupang Tengah

Calon Mitra : Yayasan No Fito Timor
Yayasan No Fitu Timor
Alamat Yayasan/SPPG : Jl. RCTI No 8 Kel Bello, Kec Maulafa, Kota Kupang, NTT/Noelbaki RT.029/RW.011, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang

Pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala SPPG telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.

Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," lanjut Hasan.

Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.

Angka ini akan terus bertambah secara bertahap hingga target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi pada tahun 2029. Adapun program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Baca selengkapnya di sini

(nor/nor)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawuran antar warga kembali pecah di depan Mall Bassura, Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (2/1/2024).

Insiden ini dipicu oleh tembakan kembang api yang mengarah ke rumah warga, yang kemudian memicu ketegangan di antara warga setempat.

Yuyun (30), seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong, mengungkapkan bahwa suara kembang api tersebut memicu balasan dari warga hingga pukul 01.00 WIB.

"Tiba-tiba ada suara kembang api, lalu saling balaslah antarwarga hingga pukul 01.00 WIB," ujarnya saat ditemui di lokasi tawuran.

Menurut Yuyun, tawuran sempat berhenti, namun kembali terjadi setelah sebuah motor dibakar.

"Pukul 01.30 berhenti, saat itu orang-orang lagi pada nongkrong tiba-tiba ada yang bakar motor warga. Yang dari sana (warga samping Bassura), mungkin enggak terima, akhirnya diserang lagi," jelasnya.

Akibat tawuran tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan segera dilarikan ke rumah sakit.

"Yang meninggal dengar-dengar dari RW 6 Cipinang Besar, Jatinegara," tambah Yuyun.

Yuyun juga menyatakan bahwa tawuran tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian menggunakan gas air mata.

"Enggak ada yang diamankan, cuma dibubarkan saja pakai gas air mata sih," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa tawuran seperti ini telah terjadi setiap tahun, biasanya dipicu oleh dendam lama.

"Ya setiap tahun, awal tahun atau pas pergantian tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia akibat tawuran tersebut.

"Menerima informasi tentang adanya orang meninggal karena tawuran di RS Premier Jatinegara sekitar pukul 02.00 WIB," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ade menjelaskan bahwa petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara segera mengecek korban yang berada di IGD.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, korban diantar oleh temannya yang mengaku menjadi korban pembegalan.

"Korban masuk ke RS Premier Jatinegara pukul 00.55 WIB dengan diantar oleh saksi E yang menurut keterangannya orang tersebut adalah korban begal," ungkapnya.

Namun, pukul 01.05 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

"Dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga pukul 01.05 WIB. Sekitar pukul 04.00 WIB jenazah korban dibawa ke RS Polri guna pemeriksaan lebih lanjut," tutup Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek Samesta Pasadana merupakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025