Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh.

Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

"Tadi juga di hadapan pimpinan buruh, perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan. Karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo.

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Bila dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

(hal/hns)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per hari.

Hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak, termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait.

Dia menegaskan, jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

“Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan, indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10 ribu per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari. Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” tutur Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan, jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

?Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,? ujar Prabowo.



Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

?Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,? ungkap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

?Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,? pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan, jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

?Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,? ujar Prabowo.



Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

?Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,? ungkap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

?Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,? pungkasnya.

Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan keterangan pers terkait ketentuan upah minimum di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan program makan bergizi gratis itu termasuk sebagai tambahan bagi kesejahteraan buruh, karena buruh juga memiliki keluarga dan anak. Prabowo menyatakan kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting dan akan terus diperjuangkan pemerintah.

Prabowo mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah (Rp10.000) itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Sementara itu dari anggaran yang ditetapkan itu, sebuah keluarga bisa saja memperoleh alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp30.000 per hari, karena dalam satu keluarga ada yang memiliki tiga sampai empat anak.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta," tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan apabila ditambah dengan bantuan-bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan lain, maka upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, sudah sangat maksimal pada saat ini.

"Tentunya kita akan perbaiki di saat-saat mendatang," ujar Prabowo.

Adapun dalam kesempatan itu Prabowo juga mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Angka itu sudah berdasarkan pembahasan pemerintah dengan para perwakilan pimpinan buruh.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengusulkan program Rumah Desa dalam rangka penyediaan rumah layak huni di desa. Program ini akan menjadi bagian dari program 3 juta rumah.

Skema yang diberikan berupa kredit untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni, terutama untuk memperbaiki sanitasi dan MCK. Kredit yang diberikan nantinya bisa diangsur hingga 30 tahun.

"Nah itu angsurannya kalau bisa 30 tahun (angsurannya) cuma Rp 480.000 (per bulan). Ini sangat affordable buat masyarakat di desa," katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Rencananya, kredit yang akan diberikan limitnya mencapai Rp 75 juta per rumah. Nantinya, renovasi bisa dilakukan dengan bantuan subkontraktor atau anggota asosiasi perumahan.

"Rumahnya direnov, kan tanahnya udah ada nih. Jadi juga gak mungkin developer menjangkau terlalu banyak juga sehingga pakai subkon pakai orang-orang asosiasi perumahan ini membangunkan (rumah). Limit tiketnya bisa Rp 75 juta, kalau (dicicil) 30 tahun itu kita udah exercise angsurannya cuma Rp 480.000-an," tuturnya.

Nixon mengatakan, program ini adalah program baru yang belum ada sebelumnya. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga belum tahu pasti apakah akan disetujui atau tidak.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah. Rinciannya, sebanyak 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

(abr/zlf)

KOMPAS.com -Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Balangan:

1. Perumahan Harapan Baru Permai: Tipe 36

   Terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, perumahan ini dikembangkan PT Pelaris Sumber Rejeki dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Dari total 62 rumah, masih tersedia 42 unit lagi.

2. Pondok Indah Balangan V: Tipe 36 (Subsidi)

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sondang Jaya Mega Prestasi yang terletak di Paringin, Kabupaten Balangan. Menawarkan 94 rumah dengan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 32 unit, dan masih tersedia 62 rumah lagi.

3. Rizky Balangan Residence Tahap 2: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizky Bumi Balangan, dengan patokan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dirancang seluas 35/108 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 102 rumah yang disediakan.

4. Balangan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, dengan total 35 unit seharga Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 36/120 meter persegi. PT Aneka Cipta Sarana Manunggal masih memasarkan 22 rumah lagi.

5. Griya Banua Sanggam: Tipe Subsidi

   Di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, terdapat perumahan 8 unit, seharga Rp 154 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persgei. PT Banua Tuntung Pandang masih memasarkan 8 rumah.

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono ( RIDO ), Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan karangan bunga berisi selamat atas kemenangan Pramono Anung - Rano Karno (Pram-Doel). Diketahui, berjejer sejumlah karangan bunga di rumah pemenangan cagub-cawagub Jakarta Pramono - Rano Karno.

Namun yang menyita perhatian, terlihat ada karangan bunga berisikan ucapan selamat dengan nama pengirim berinisial ?RK? dan Maruarar S. ?Enggak, enggak bener, enggak ada (bukan dari Pak Ridwan Kamil),? kata pria yang akrab disapa Ariza itu kepada MNC Portal di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara pasangan RIDO Bernardus Djonoputro menilai bahwa karangan bunga dari pengirim berinisial RK itu, bisa saja berasal dari pasangannya Pramono Anung yakni Rano Karno.



"RK-nya itu mungkin Rano Karno. Bisa jadi, Pak Rano terlalu semangat sehingga berkirim bunga mengucapkan selamat pada diri sendiri," kata Bernie, panggilan akrab Bernardus Djonoputro kepda wartawan, Jumat (29/11/2024).

Bernie menilai, banyaknya karangan bunga sebagai ucapan selamat yang dikirimkan ke Posko Tim Pemenangan pasangan nomor urut 3 itu didorong oleh rencana menggelar acara syukuran kemenangan sekaligus ramah tamah, sebagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Ini bisa dinilai sebagai upaya mendelegitimasi KPUD. Karena hingga saat ini, KPUD belum mengumumkan hasil penghitungan suara di Pilkada Jakarta," ucapnya.

Oleh karena itu, Bernie berharap kepada seluruh pasangan untuk menjaga suasana Jakarta tetap kondusif, aman, dan nyaman. Ia juga meminta kepada seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana di Jakarta.

"Kita harus menghormati penghitungan suara berjenjang yang sedang dilakukan oleh KPUD. Karena suara yang sah adalah suara yang nantinya akan diumumkan oleh KPUD paling lambat pada tanggal 16 Desember 2024," ungkap Bernie.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menghitung anggaran untuk program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Prabowo mengatakan per anak dan ibu hamil anggarannya sebesar kurang lebih Rp 10 ribu untuk satu hari.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Prabowo mengungkapkan detail program makan bergizi juga telah disampaikan kepada pimpinan buruh dan perwakilannya.

"Di hadapan pimpinan buruh dan perwakilan, saya juga menyampaikan program-program kami makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga. Kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, sehari kurang lebih," lanjutnya.

Prabowo menginginkan anggaran makan bergizi per anak dan ibu hamil Rp 15 ribu. Namun dia menyampaikan kondisi anggaran hanya memungkinkan Rp 10 ribu.

"Kita ingin Rp 15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi," ujarnya.

"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti setiap keluarga bisa menerima rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari. Ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," lanjutnya.

Lebih lanjut Prabowo menyampaikan upaya pemerintah mengamankan perekonomian seluruh lapisan masyarakat sudah sangat maksimal. Dia menyebut tak hanya makan bergizi saja tetapi juga ada bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya.

"Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan-bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," imbuhnya.

(dek/dhn)

Bisnis.com, BATAM - Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan banyak menggunakan ikan di Batam.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Batam Yudi Admajianto mengatakan stok ikan di Batam mencukupi untuk mendukung kebijakan tersebut selama beberapa bulan ke depan.

"Kami sudah mengecek persediaan ikan, dan stoknya masih aman hingga Februari 2025," kata Yudi di Batam, Jumat (29/11/2024).

Salah satu permintaan dari program ini adalah penyediaan ikan yang sudah bersih dalam bentuk fillet, agar bisa langsung dimasak tanpa pengolahan tambahan.

"Ini peluang baru bagi pelaku usaha dan usaha mikro kecil dan menengah[UMKM], khususnya kaum ibu-ibu yang dapat berkontribusi dalam memasok protein ikan," ungkapnya.

Yudi juga menyebut program makan bergizi gratis ini juga membuka peluang bagi Diskan Batam untuk membuka pelatihan sertifikasi fillet ikan kepada pelaku usaha dalam sektor pengolahan ikan atau pemasaran ikan.

Program ini juga mendukung promosi konsumsi ikan serta meningkatkan produksi dan distribusinya di Batam. Hal tersebut merupakan tujuan dari program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Berdasarkan data dari Diskan Batam, jumlah kebutuhan ikan di Batam per bulannya mencapai 400 ton. Adapun konsumsi ikan terbanyak yakni ikan laut, yang terdiri dari ikan selar, gembung, dan benggol yang jumlahnya mencapai 10-15 ton per hari.

Untuk ikan air tawar, ikan yang digemari warga Batam yakni ikan lele dan nila dengan jumlah konsumsi mencapai 3-5 ton per hari.

Sebelumnya, program Presiden Prabowo, yakni makan bergizi gratis untuk pelajar ternyata akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, yakni mencapai Rp65 miliar untuk wilayah Batam. Program ini akan dinikmati para pelajar dari sekolah tingkat PAUD, SD, dan SMP yang terdata di Batam.

Secara keseluruhan, kebutuhan makan siang gratis di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai Rp650 miliar dan secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping sekitar 10% atau senilai Rp65 miliar.

Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dan jika ada kekurangan maka akan diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyanjung kehadiran BP Danantara.

Ia juga meminta Kementerian BUMN tak membunuh industri rakyat.

"Tugas BUMN menstimulus. Bukan mencari untung, bersaing, dan kemudian bunuh-bunuhan dengan industri rakyat. Salah itu!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fahri menegaskan negara tak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto saat ini bertekad membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat Indonesia.

Ia menekankan kehadiran negara seharusnya menjadi regulator yang memudahkan rakyat. Fahri berjanji pemerintah tak ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan hunian.

"BUMN itu hati-hati memposisikan diri. Jangan bersaing sama rakyat, enggak akan sanggup. Tugas BUMN itu stimulus. Makanya kita lihat masa depan, dengan lahirnya Danantara, tugas BUMN itu kita bagi tiga," jelas Fahri.

Pertama, BUMN yang tidak mungkin rugi. Ini utamanya terkait perusahaan pelat merah yang mengurus sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Kalau rugi, maling pasti itu. Sumber daya alam mana mungkin rugi. Tinggal keruk, jual," bebernya.

Kedua, Fahri menyinggung BUMN yang pasti tidak cuan. Ini biasanya perusahaan yang mendapatkan penugasan dari negara, termasuk di sisi pelayanan.

Ketiga, BUMN yang posisinya berada di tengah-tengah. Fahri mencontohkan Perum Perumnas masuk dalam kelompok ini.

Di lain sisi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru dibuat di era Presiden Prabowo. Badan baru ini bakal mengelola tujuh BUMN raksasa.

Kepala Danantara Muliaman Hadad mengatakan ketujuh BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.