JAKARTA - Tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah di luar Pulau Jawa ditargetkan dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Utama Perum Perumnas , Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rinciannya 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disedialan oleh PTPN.

?Yang kawasan cukup luas itu di Medan ada, di kota Bekala, itu kami bekerjasama dengan PTPN, itu tanahnya PTPN,? ujar Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

?Tapi kita buat perusahaan, kita buat tanah perusahaan dan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 hektare dari 800 hektare itu di kota Bekala,? paparnya.

Lalu kurang lebih 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan, Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

?Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,? beber dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare. Budi memastikan proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar.

?Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,? tuturnya.

Dalam program 3 juta rumah terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta hunian di perkotaan.

Jakarta: Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kendal yang masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsepur yang merupakan Wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Cekungan Bandung.

Kendal memiliki banyak perumahan dengan harga yang bervariasi, untuk tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150 juta. Di bawah ini ada rekomendasi rumah murah di Kendal yang dikutip dari laman resmi SiKumbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Perumahan subsidi di Kendal

Perumahan subsidi di Kendal. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Puri Delta Asri 7

Perumahan yang terletak di Magelung, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini menawarkan 206 rumah tipe subsidi dengan harga Rp145 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari rangka baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi footplat.

2. Sehati Kaliwungu

Perumahan ini terletak di Nolokerto, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dibangun oleh Hamparan Karunia Alam Semesta, perumahan ini memiliki 168 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 jutaan.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari metal roof, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi cakar ayam.

3. Puri Delta Asri 7 extension

Perumahan yang terletak di Magelung, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini memiliki 78 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 jutaan.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Perum Graha Raya 2 tahap 3

Perumahan yang terletak di Sarirejo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Adinata Graha Raya. Perumahan ini memiliki 43 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi wiremesh.

5. Puri Delta Asri 9

Perumahan yang terletak di Darupono, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dwiwahana Delta Megah. Perumahan ini memiliki 34 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah antara lain, atap dari genteng beton, dinding bata, lantai keramik, dan pondasi plat beton.

(KIE)

Pati -

Banjir bandang melanda wilayah Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati usai hujan deras sejak sore petang, kemarin. Banjir disebut disebabkan oleh jebolnya tanggul Kali Godo yang belum lama ini diperbaiki.

Banjir ini sempat ramai di beberapa media sosial. Salah satunya di TikTok milik akun bernama Giarto. Pada postingan itu disebutkan banjir melanda wilayah Kecamatan Tambakromo.

Pada video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan genangan banjir dengan arus deras melanda jalan-jalan di permukiman warga Tambakromo pada Rabu (27/11) malam.

Kejadian banjir ini juga diunggah pada akun Facebook bakul bubur kacang ijo. Pengunggah juga memperlihatkan genangan banjir di Desa Sinomwidodo pada Rabu (27/11) malam itu.

Dimintai konfirmasi Camat Tambakromo Mirza Nur Hidayat membenarkan wilayah Tambakromo tepatnya Desa Sinomwidodo dilanda banjir kemarin malam. Banjir disebut karena luapan Kali Godo yang ada di desa tersebut.

"Iya, akibat luberan Kali Godo," jelas Mirza lewat pesan singkat, Kamis (28/11/2024) pagi.

Mirza menjelaskan kondisi genangan banjir saat ini sudah surut. Banjir karena tanggul yang rusak lagi menyebabkan jalanan permukiman warga terendam lumpur sisa banjir setinggi 5 sentimeter.

"Tanggul yang diperbaiki sekarang kondisinya rusak (jebol) lagi," terang dia.

"Sementara belum ada laporan hanya endapan lumpur setebal sekitar 5 sentimeter di jalan desa," jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah akan turun langsung mengecek kondisi tanggul Kali Godo yang rusak kembali untuk segera diperbaiki.

"Ini BBWS menuju tempat kejadian tanggul rusak," jelasnya.

(afn/apl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ekonomi restoratif dapat mendukung program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikannya, menyusul hasil riset terbaru CELIOS terkait potensi pendekatan ekonomi restoratif. Bhima menjelaskan, bila ekonomi restoratif diterapkan maka petani langsung menjual bahan makanan ke setiap sekolah. Dengan begitu, biaya logistik dapat dipangkas.

"Untuk meminimalkan biaya operasional, biaya logistik, kenapa tidak dicoba produk-produk pangan yang berasal dari praktik berkelanjutan atau restoratif dan sumbernya dari pangan lokal," ujar Bhima dalam acara Diseminasi Riset dan Diskusi Publik di Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

• Jumlah Air yang Dikonsumsi untuk Pertanian Terus Meningkat
• Penggunaan Mulsa Plastik Bisa Cemari Lahan Pertanian

Adapun ekonomi restoratif adalah langkah pembangunan yang mengutamakan aspek lingkungan serta sosial berkelanjutan. Bhima menutukan, riset ini dilakukan untuk menjawab upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian alam.

CELIOS menilai, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hasil riset menunjukkan, peningkatan 1 persen alokasi produk domestik bruto (PDB) untuk inisiatif ekonomi restoratif dapat menurunkan rasio gini hingga 15 persen. Lalu, meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 14 persen, dan mengurangi tingkat morbiditas hingga 11 persen.

Investasi dalam ekonomi restoratif dinilai tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Sepertinya perlu juga memasukkan unsur teknologi inovasi. Berapa banyak pengganda dari teknologi inovasi yang bisa ditambahkan, sehingga nilai ekonomi restoratifnya bisa menjadi lebih besar lagi," ucap Bhima.

• Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan
• Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Jaya Darmawan menyampaikan riset tersebut berisi pendekatan ekonomi restoratif yang dapat mengatasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif bisa memangkas ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan simulasi jangka panjang selama 25 tahun, kami menemukan angka Rp 2.208,7 triliun di dalam output ekonomi. Dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) hanya Rp 200,9 triliun. Dalam hitungan kami itu 10 kali lipat lebih besar," terang Jaya.

Jaya menyatakan, skenario BAU menurunkan 0,09 persen angka kemisikinan pada 2025. Sedangkan pada skenario progresif, penurunan angka kemiskinan mencapai 7,97 persen.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

KOMPAS.com - Kota Singkawang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Singkawang:

1. Damai Lestari: Tipe 36

   Terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang, perumahan ini dikembangkan oleh PT Galang Perkasa dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/180 meter persegi. Dari total 133 unit, masih tersedia 69 rumah lagi.

2. Perumnas Grand Sinka Permai: Tipe Rst 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Menawarkan 82 rumah seharga Rp 142 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/153 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 63 unit, dan sisanya 19 rumah lagi.

3. Griya Harmoni: Tipe 36

   Berlokasi di Singkawang Utara, Kota Singkawang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Ravindo Karya dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/166 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 4 unit dari total 18 rumah yang dipasarkan.

4. Baihaqi Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Masing-masing unit dirancang seluas 36/162 meter persegi dengan harga Rp 153 juta.

   Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Baihaqi Pilar Kreasi ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Greenland Residence 2: Tipe 36

   Di Singkawang Utara, Kota Singkawang, terdapat perumahan sebanyak 44 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/136 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ravindo Karya ini masih menyisakan 7 unit lagi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

(aqi/das)

REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA – Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh koalisi kelompok masyarakat sipil, jumlah lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di atas tanah rampasan Palestina meningkat pesat.

Tahun ini, sebanyak 822 lembaga keuangan tercatat memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 776 lembaga yang tercatat pada tahun 2023.

Dikutip dari Reuters, laporan ini dipresentasikan oleh 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina. Mereka menyerukan agar lembaga keuangan tersebut melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal.

"Indikasi yang ada menunjukkan bahwa arah perkembangan ini semakin memburuk," kata salah satu peneliti dari Norwegian People's Aid Andrew Preston dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

Ia pun menekankan pentingnya bagi lembaga keuangan di Eropa untuk segera meninjau kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal.

Diketahui,wilayah Tepi Barat, yang merupakan jantung dari konflik Israel-Palestina, terus menjadi lokasi ekspansi pemukiman Israel meski mendapat kecaman internasional. Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal, sebuah posisi yang juga didukung oleh Pengadilan Internasional PBB pada Juli lalu.

Namun, banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank terkemuka seperti BNP Paribas dan HSBC, masih terhubung dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman tersebut.

Laporan tersebut juga mencatat beberapa perusahaan besar, seperti produsen alat berat Caterpillar dan situs perjalanan Booking.com serta Expedia, terdaftar sebagai mitra bisnis yang terlibat dalam pemukiman Israel. Meski beberapa perusahaan, seperti Expedia, sudah mengidentifikasi akomodasi mereka yang terletak di wilayah yang disengketakan, namun kritik tetap muncul terkait dampak dari hubungan ini terhadap masyarakat Palestina.

Dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel, serta adanya sanksi internasional, laporan ini menyerukan agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Jakarta -

Asosiasi peternak dan petelur siap mendukung program Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025. Dukungan ini diwujudkan melalui suplai telur ayam kepada BUMN Pangan ID FOOD.

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina. Menurutnya, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

"Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar," kata Eti dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Eti mencontohkan, program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024. Pada kala itu, perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu.

Kemudian pada 2023 dan 2024, ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

"ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang," ujar Eti.

Ia berharap, di tahun 2025 pihaknya dapat kembali melanjutkan kerja sama dengan pemerintah melalui ID FOOD. Terlebih, pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Sehat Bergizi sekaligus berencana melanjutkan program bantuan pangan stunting bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS).

"Kami sudah memiliki pengalaman mendukung program pemerintah di tahun 2023 dan 2024. Pada 2024 BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Semuanya diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan payment tepat waktu sehingga memudahkan peternak," terangnya.

Selaras dengan pengalaman kerja sama itu, pihaknya juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah pada 2025.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID FOOD telah mempersiapkan diri untuk menjalankan program strategis pemerintah di sektor pangan tahun 2025, seperti Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan stunting apabila kembali dilaksanakan di tahun depan.

"Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pangan kami siap menjadi operator bagi program ketahanan pangan dan gizi. Tentunya dalam proses tersebut kami akan melibatkan para mitra peternak lokal," ujar Sis Apik.

Sis Apik mengatakan, dalam menjalankan program pangan pemerintah berskala besar, ID FOOD tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ia kemudian menceritakan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, lanjut Sis Apik, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga apabila dijumlahkan, tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

"Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi," imbuhnya.

Menurutnya, mitra peternak merupakan aset penting perusahaan yang relasinya harus terus dijaga. Ia memastikan akan tetap bersama peternak apabila mendapat penugasan untuk memasok telur dan daging ayam untuk program MBG dan bantuan pangan stunting di tahun depan.

Dalam persiapan mendukung pelaksanaan program MBG, Sis Apik mengatakan, ID FOOD juga telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024 lalu. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur Makan Sehat Bergizi.

(shc/ara)

Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi lagi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar sayembara menangkap salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Barang siapa yang berhasil menemukan akan memperoleh hadiah sebesar Rp 8 miliar, katanya.

Menurut Maruarar Sirait, uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" ucap menteri yang dikenal dengan panggilan Ara di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ia menyampaikan hal ini selepas meninjau hunian Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang dikelola Perum Perumnas.

Ara bertekad Indonesia bersih dari para koruptor dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Ia pun gencar meminta tanah para koruptor di Indonesia dimanfaatkan sebagai rumah untuk rakyat.

"Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi nggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini," kata dia.

Ara sengaja mengangkat isu Harun Masiku karena sudah lama tidak mendengar perkembangan kabar buronan tersebut. Langkahnya mengadakan sayembara dilakukan sebagai bentuk inisiatif pribadi sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia.

"Karena sudah lama-lama, nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku," ujarnya.

Ia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa nangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," serunya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News