Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Menteri dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," ungkap Menteri Ara.

Menurutnya yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan.

"Penegakan hukum harus ditegakkan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan, pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar dia.

Gubernur Dedi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, di hulu yang sebelumnya gunung, hutan dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem

"Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai," kata Gubernur Dedi.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.


Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

(abr/zlf)

Jakarta -

Pemerintah Jawa Barat berencana untuk membangun 1.000 rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat yang terdampak banjir paling parah. Nantinya, pembangunan rumah panggung tersebut tentu hanya dilakukan bagi pemilik rumah yang bersedia.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Nantinya pihak pemerintah akan menyiapkan bantuan Rp 150 juta untuk pembangunan per unit rumah.

"Jadi yang pertama tentunya rumah panggung dibangun bagi mereka yang keluarganya bersedia dibangunkan rumah panggung. Kan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung. Nah kita yang bersedia, dan tentunya kan mengikuti harga yang kita miliki," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Meski akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah, Dedi menyebutkan bisa saja nanti dana yang diberikan atau pembangunan rumah panggung bukan dari pemerintah melainkan melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

"Nanti Pak Menteri (Maruarar Sirait) ini kan punya hubungan banyak nih ke dunia usaha, bukan hanya oleh pemprov nanti dibangunnya, bisa jadi banyak para pengusaha berpartisipasi, membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir. Nah terutama warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah," ungkapnya.

Ketika ditanya kapan rumah panggung mulai dibangun, Dedi tidak langsung menjawabnya. Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk melihat rumah panggung di kawasan Muara Angke terlebih dahulu sebagai prototipe. Apabila cocok, maka pembangunan akan bisa dilakukan.

Untuk kunjungan ke Muara Angke sendiri, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan akan dilakukan usai Lebaran atau sekitar tanggal 18-20 April 2025. Adapun, konsep rumah panggung di sana dibuat oleh Universitas Pertahanan.

"Nah dari situ lah kita bicara kalau cocok di sana itu untuk di Jawa Barat, ya baru kita akan (bangun). Kan setiap daerah itu punya keunikan yang kita juga harus hormati. Jadi perencanaan itu ya nggak bisa grusuk-grusuk. Kita harus lihat, belajar, matang, baru jalan," ujar Ara.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan dana untuk pembangunan rumah panggung. Pembangunan rumah panggung diutamakan pada daerah di pinggiran sungai dan yang sering terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merinci bahwa pihaknya menargetkan 1.000 rumah panggung dibangun di PGP. Hal itu karena daerah tersebut merupakan yang paling terdampak dari banjir.

"Prioritasnya di PGP, nanti kita lihat PGP, target kita adalah seribu rumah. Karena ini paling parah di seluruh kondisi yang ada, karena posisinya berada di posisi paling rendah di antara perumahan-perumahan yang terkena dampak banjir," kata Tri.

Tri mengatakan, nantinya, pembangunan rumah panggung di PGP diprioritaskan bagi rumah yang dengan tingkat kerusakan sedang hingga tinggi. Dia mengatakan ketinggian rumah panggung minimal 2,5 meter.

(abr/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan sejumlah pejabat dari Jawa Barat, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Rabu (12/3) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk berkunjung ke Muara Angke guna melihat bangunan rumah apung. Apabila cocok, desain bangunan tersebut bisa dipakai di beberapa wilayah Jawa Barat yang rawan banjir.

Ia juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang cepat untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Saya pikir tidak boleh lagi kita sebagai pejabat publik lama-lama ya membiarkan dan harus tegas terhadap yang merusak lingkungan, yang membangun di wilayah yang tidak boleh, akhirnya jadi rakyat banyak yang jadi korbannya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya siap untuk mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area perkebunan, perhutanan, maupun daerah aliran sungai (DAS) untuk didirikan bangunan.

"Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri juga akan mengeluarkan permen yang masih dalam kajian," ungkapnya.

Pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai tata ruang bangunan di bantaran sungai pekan depan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan.

(abr/das)

Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," katanya.

Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. "Hukum harus ditegakkan," katanya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar Ara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

"Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem," kata Dedi.

Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Islamic Development Bank (IsDB) tertarik untuk terlibat dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Pihak IsDB telah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah untuk membahas hal tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Wakil Menteri PKP di Jakarta pada Rabu (12/3). Fahri pun menyambut baik ketertarikan IsDB pada Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/2/2025).

Fahri mengatakan pihaknya terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project," tuturnya.

Pertemuan Kementerian PKP dengan perwakilan Islamic Development Bank Foto: Dok. Kementerian PKP

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani. Beberapa di antaranya adalah penataan kawasan kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, hingga pinggir rel kereta api.

Sementara itu, Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam penataan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

(abr/zlf)

Jakarta -

Calon pembeli perlu teliti sebelum memutuskan sebuah rumah. Segala aspek mesti diperhatikan mulai dari legalitas, kualitas bangunan, hingga potensi bencana seperti banjir.

Jangan mudah percaya terhadap janji manis pengembang. Sebab ada saja oknum pengembang yang berbohong demi menarik perhatian calon pembeli.

Misalnya oknum pengembang mengaku perumahannya bebas banjir, tetapi ternyata tetap kebanjiran. Hal ini membuat masyarakat yang sudah terlanjur membeli tertipu trik marketing.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Layanan tersebut dibuat lantaran terdapat banyak laporan dari masyarakat terkait perumahan.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ara menjelaskan Kementerian PKP bakal menyediakan tempat pengaduan buat masyarakat. Laporan masyarakat terkait perumahan akan ditindaklanjuti dan diklarifikasi. Kemudian, masyarakat yang merasa tidak ditepati janjinya oleh pengembang dapat dibantu proses mediasi.

"Saya buat suatu terobosan di bidang pelayanan publik, supaya warga itu bisa mengadu kalau ada pengembang yang tidak sesuai dengan janjinya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Balikpapan - Pemerintah memperluas jangkauan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya huniah gratis ini akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menggandeng dua perusahaan yang bersedia mendanai program ini lewat skema coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara belum lama ini.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 miliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

(mud/mud)