Ribuan rumah di wilayah kumuh dan padat penduduk Isla Puting Bato, Manila, Filipina, kebakaran pada Senin (25/11).

Rekaman drone menampakkan api berkobar liar di permukiman padat penduduk tersebut.

Total sekitar seribu rumah terbakar dan 2 ribu keluarga terdampak akibat kebakaran hebat tersebut.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun sekitar 8 ribu orang terpaksa mengungsi.

Kebakaran disebut terjadi sejak pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 16.00.

Isla Puting Bato, Distrik Tondom merupakan wilayah kumuh terbesar di Manila yang dihuni sekitar 654.220 orang.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024 lalu. Salah satu yang disinggung dalam pertemuan adalah program makan bergizi gratis.

Seperti yang diketahui, makan bergizi gratis (MBG) adalah salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini berlaku untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Melansir detikNews, Inggris disebut membuka peluang kerja sama untuk mendukung program makan bergizi di Indonesia. Dalam hal ini, Inggris menilai kerja sama tersebut bisa menjadi berbagi praktik baik dan pembelajaran.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama usai pertemuan Prabowo dengan PM Keir Starmer dalam gov.uk, yang dilihat detikEdu, Senin (25/11/2024).

Selain program makan bergizi, Inggris dan Indonesia juga menyepakati soal pentingnya rantai pasokan yang kuat, termasuk untuk ketahanan pangan. Kesepakatan juga menilai akan pentingnya mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan.

Kedua negara memandang bahwa pendidikan, kesehatan, penelitian, serta inovasi sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Dibentuknya Badan Gizi Nasional

Untuk memperlancar program makan bergizi ini, pemerintah memiliki Badan Gizi Nasional yang menurut Perpres No 83 Tahun 2024, menjadi lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional ini yang nantinya bertugas dalam pemenuhan gizi termasuk program yang makan bergizi gratis.

Mengutip detikNews, program ini akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan dengan sasaran, yakni"

- Pada 2025 sekitar 40%

- Pada 2026 sekitar 80%

- Pada 2029 sekitar 100%

Pelaksanaan dan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Menurut keterangan dalam unggahan Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (@pco.ri), yang dikutip Senin (25/11), program makan bergizi gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Makan bergizi ini diberikan kepada anak-anak sekolah sesuai dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan.

Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, empat target utama penerima program MBG, yakni:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta)

2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun

3. Ibu hamil

4. Ibu menyusui.

Sementara itu, untuk aturan pembagian makanan untuk setiap anak sekolah adalah sebagai berikut.

1. Anak sekolah PAUD-kelas 2 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 8 pagi

2. Anak sekolah kelas 3-6 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 9.30 pagi

3. Anak sekolah SMP-SMA: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 12 siang.

Kini, program MBG telah diuji coba di berbagai sekolah di Indonesia, dari Pulau Jawa hingga Papua. Salah satu contoh yakni di Tangerang, terdapat 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024, demikian menurut laporan Indonesia.go.id.

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan.

Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Satrio Adi Priyambada melalui keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan teknologi citra satelit dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

"Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh bermanfaat agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan," kata Satrio.

Dia mengatakan dua wilayah metropolitan di Jawa dan Sumatera yakni Jakarta dan Medan dipilih sebagai uji coba riset ini.

Pemilihan terhadap dua wilayah ini dilakukan berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia, dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di samping itu, riset ini juga dilakukan dengan mengombinasikan data yang dimiliki oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai kriteria, indikator, dan kategori kumuh.

"Kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu keteraturan bangunan, area bantaran sungai dan rel kereta, kerapatan bangunan, kondisi jalanan, perbedaan nilai spectral secara visual, material bangunan, serta ketersediaan drainase dan pembuangan sampah," ujarnya.

Satrio menerangkan dalam riset ini, pihaknya menggunakan teknologi Geo Informatika Multi Input Multi Output (Geomimo), yang dapat mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis.

Ia menyebut pihaknya kini masih terus mengembangkan dan memperbaiki riset ini, sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait untuk dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data.

"Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh semua menteri.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi supertim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah semua peserta dari ASN Kemendagri dan Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait dugaan pernyataan yang berbau SARA.

Laporan tersebut disampaikan oleh Samuel David (37), seorang warga Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024) sore.

Samuel melaporkan Maruarar terkait pernyataan yang menyebutkan kemungkinan hilangnya dukungan dari pemilih non-muslim kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Samuel, pernyataan tersebut bisa memicu isu SARA yang tidak diinginkan dalam konteks Pilkada Jakarta.

“Jadi, hari ini saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih non-muslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel,” kata Samuel saat ditemui di Pancoran, Jakarta.

Samuel menegaskan bahwa laporannya bukan didasarkan pada pilihan politiknya, tetapi karena ia ingin menghindari isu SARA dalam Pilkada Jakarta yang mengingatkan pada polemik serupa yang terjadi pada Pilkada 2017.

"Tapi, saya di sini bukan soal pilihannya siapa, tapi ucapan ini sudah menyinggung SARA. Jadi yang selama ini kita tahu kampanye harusnya damai. Kemudian sudah tidak ada lagi lah isu-isu SARA seperti dulu gitu kan," tambah Samuel.

Laporan Samuel telah diterima oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu DKI dengan nomor laporan 025/PL/PG/Prov/12.00/XI/2024.

Bawaslu dijadwalkan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan tersebut. Samuel mengungkapkan bahwa Bawaslu akan memberi waktu sekitar dua hari untuk melakukan kajian awal dan meminta kelengkapan dokumen terkait laporan.

"Ya kalau dari Bawaslu informasinya kajiannya kurang lebih dua hari. Kemudian apa ada kelengkapan yang harus dilengkapi, ya kita lengkapi, tapi nanti nunggu petunjuk dari Bawaslu," tutup Samuel.

Sebelumnya, Maruarar Sirait, yang merupakan politikus Partai Gerindra, menyatakan bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta dapat menguntungkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

"Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang," ujar Maruarar.

Ara juga mengungkapkan bahwa awalnya Ridwan Kamil kehilangan dukungan dari pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono, yang merupakan kader PKS. Namun, peta politik Jakarta berubah setelah Anies mendeklarasikan diri untuk mendukung Pramono-Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA,investor.id- Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Program Pemenuhan Gizi Nasional membutuhkan dukungan kekuatan logistik dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Untuk itu, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai bahwa kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal. Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengungkapkan bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Ia menuturkan bahwa terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik endto end yaitu Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.

Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan. Selain itu, aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Selanjutnya, aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling_, dapat mendukung pendistribusian dana.

Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.

“Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi,” katanya.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” pungkas Faizal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News