Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan 27 dari total 47 tower rumah susun (rusun) untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia mengatakan, bangunan tersebut sudah siap untuk diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Ara dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Ara menambahkan, untuk 20 tower rusun ASN yang belum selesai ditargetkan bisa selesai hingga akhir tahun ini. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa 20 tower rusun itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

Politikus Gerindra ini mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan rusun untuk ASN, kata Ara, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Teguh sehubungan dengan hasil survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal,” ujar Teguh kepada Kompas.com di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh menjelaskan, Pemprov Jakarta mendukung berbagai program pemerintah pusat, termasuk program renovasi rumah layak huni (RLH) dan makan bergizi gratis (MBG).

Dalam program RLH, Pemprov Jakarta bersama Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tengah merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Program RLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan padat penduduk.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mendukung program MBG yang digagas pemerintah pusat. Bahkan, Pemprov Jakarta siap dan telah menyiapkan anggaran untuk MBG jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran, kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ungkap Teguh.

Tahun ini, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Dengan anggaran sekitar Rp 3.000.000 per pembangunan SPPG, Pemprov Jakarta siap berkontribusi untuk mencapai target tersebut.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Sebanyak 32 dapur sehat rencananya akan dibangun di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Keuangan, Kolonel (Purn) Kuswanto menjelaskan, sedikitnya 32 dapur akan dibangun untuk menjalankan progam MBG.

"Di Kabupaten Purworejo, rencananya akan dibangun sekitar 32 dapur untuk melayani siswa dari berbagai jenjang pendidikan," jelas Kuswanto pada acara peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat tahap II Tahun 2025, di Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag, Selasa (21/1/2025).

Kuswanto menambahkan, nantinya dapur sehat akan melayani siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA.

Selain itu, tidak hanya siswa saja, ibu hamil, menyusui dan balita juga akan mendapatkan pelayanan makan siang gratis.

"Mulai dari PAUD hingga SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk para santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," katanya lagi.

Pembangunan dapur program makan bergizi gratis

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Kuswanto mengatakan, pihaknya akan membangun dapur di 5.000 titik pada 2025 dan setiap titiknya menyediakan 3.000 paket makan bergizi setiap harinya. Di Purworejo sendiri, rencananya akan dibangun 32 titik dapur.

"Kalau di tanah Kodim saat ini ada 2, kalau yang mandiri mungkin 5 (titik) ada. Termasuk di Pituruh, Kemiri, Ngombol, Grabag, Banyuurip. Di Purworejo tergantung jumlah siswa yang diberikan, indeksnya saat ini 15.000 (penerima), satu dapur sekitar 3000 paket," jelasnya.

Sementara itu, Dandim 0708/Purworejo Imam Purwoko mengatakan, dapur untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) mulai dibangun di Kabupaten Purworejo.

Saat ini sudah ada dua lokasi yang akan digunakan untuk dapur sehat di Purworejo, yakni di wilayah kota Purworejo dan wilayah Kecamatan Grabag.

"Ini lokasi kedua, lokasi pertama ada di wilayah kota, di tanah Kodim juga. Pembangunan ini untuk mendukung program nasional, makan bergizi gratis," kata Dandim.

Lebih lanjut, Imam mengatakan program ini diharapkan bisa berdampak positif bagi para siswa, santri, hingga ibu hamil yang akan mendapat manfaat dari MBG.

Selain itu, program ini juga diharapkan bisa menjadi pembangkit perekonomian di daerah.

"Sebab bahan baku nantinya akan dibeli dari masyarakat setempat. Dapur sehat diharapkan benar-benar steril, dengan persiapan yang maksimal, untuk pemenuhan gizi anak-anak di Purworejo, demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang," jelasnya.

Jakarta: Bali menjadi salah satu provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Selain destinasi wisata yang beragam, Bali memiliki tradisi budaya yang menarik, serta pemandangan indah yang menyegarkan mata.

Tingginya pariwisata di Bali dan keindahan alamnya membuat banyak orang menjadikan kota ini sebagai kota impian untuk bertempat tinggal. Dengan adanya rumah bersubsidi, kini masyarakat bisa memiliki rumah di Bali.

Banyak pilihan rumah dan variasi harga mulai dari Rp70 juta. Dilansir dari Sikumbang Kementerian PUPR, berikut lima rumah bersubsidi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Rekomendasi rumah di Bali

Rumah subsidi di Bali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Krisna Graha Lovina

Perumahan ini terletak di Kaliasem, Banjar, Kab. Buleleng, Bali dibangun oleh Krisna Agung. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp120 juta.

Ada lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5).

2. Perumahan Krisna Graha Tukadmungga 2

Perumahan yang terletak di Tukadmungga, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali. Perumahan ini dikembangkan oleh Krisna Agung.

Perumahan ini hanya memiliki 14 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol mulai dari Rp70 juta.

Terdapat sembilan tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5) struktur sloof beton bertulang (15x20), kolom dan ring balok (15/15).

3. Melaya Residence

Perumahan yang terletak di Melaya, Melaya, Kab. Jembrana, Bali ini dibangun oleh Bangun Adi Karya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 77 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap genteng, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali dan batu karang.

4. Perumahan Sangsit Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Sangsit, Sawan, yKab. Buleleng, Bali dibangun oleh Tri Karya Graha. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp141 juta.

Ada tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 80 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan genteng, dinding tembok batako, lantai rabat, dan pondasi batu kali.

5. Perumnas Besang Asri Residence

Perumahan ini terletak di Ababi, Abang, Kab. Karangasem, Bali. Perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional menawarkan 33 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp131,1 juta. Ada tujuh tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng, dinding batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat masih memandang keliru terkait bantuan investasi dari Qatar yang akan membangun 1 juta rumah dengan program rumah gratis bagi masyarakat di pedesaan yang dibangun Pemerintah.

Berikut Kompas.com rangkaikan perbedaan serta penjelasakannya:

Pada 8 Januari 2025 silam, Pemerintah telah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar-pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," imbuh Ara.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, karena targetnya di perkotaan, jenis rumah yang akan dibangun berupa rumah susun (rusun).

"Ini yang lebih (pembangunan) rusun, lebih verticalhousing," katanya.

Diketahui, investasi yang masuk dari Qatar ini sudah termasuk skema pendanaan, kontraktor, serta isinya.

Sedangkan Pemerintah Indonesia bertugas menyediakan lahan-lahan yang akan digunakan membangun 1 juta rumah tersebut.

Perbedaan rumah investasi Qatar dan yang dibangun Pemerintah secara gratis

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pembangunan rumah dari Qatar tersebut tidaklah gratis. Artinya, berbeda dengan yang dibangun Pemerintah.

Hashim mengutarakan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Itu di kota, itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI, ada di luar negeri, ada di sini. Kalau di pedesaan (rumah gratis), itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," tegas Hashim.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengutarakan, rumah gratis ini berbeda dengan yang akan dibangun Qatar. Sebab, Qatar akan menjual rumah tersebut kepada konsumen.

Sementara untuk rumah gratis, pembangunannya akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Untuk gratis, negara akan membayarkan cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

“Kalau Rp 600.000 cicilan rumah ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menyebut ulah developer nakal menyebabkan kerugian hingga Rp 1 triliun bagi konsumen atau nasabah kredit perumahan rakyat (KPR).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.

"Dari yang 38.000 ini, memang kita pernah hitung nilainya kurang lebih hampir Rp 1 triliun ya," ujar Nixon di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (21/1/2025), seperti dilansir Antara.

Berdasarkan catatan BTN, dari 120 ribu rumah yang sertifikatnya bermasalah, sebanyak 80 ribu rumah sudah terselesaikan.

Nixon menjelaskan, kasus yang terjadi bervariasi, mulai dari developer yang tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, hingga sengketa hukum, sertifikat ganda, dan notaris yang bermasalah.

Untuk mengatasi masalah ini, BTN membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, BTN juga membuat sistem peringkat untuk para developer, seperti platinum, gold, silver, hingga non-rating, guna mengklasifikasi mana yang bekerja dengan baik dan mana yang bermasalah.

"Nah kita temukan, memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa (tidak menyelesaikan kewajiban) seperti itu. Hari ini kami juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN, bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini," kata Nixon.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick menegaskan, BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen KPR agar tidak dirugikan.

"Developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta blacklist, BTN, dan saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara, untuk kita sharing data, memastikan perlindungan kepada rakyat ini. Ini benar-benar kita bisa maksimalkan, jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (minta) blacklist," ujar Erick.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa pemerintah akan membuat program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui PSN yang bakal ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau dengan gaji di bawah Rp8 juta.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"Kemudian, juga tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR," katanya kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa nantinya PSN ini akan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang mengincar lokasi pembangunan di beberapa puluh titik tempat di Indonesia.

Maruarar melanjutkan tujuan pencanangan PSN oleh Kepala Negara adalah guna mendorong pembangunan rumah MBR bisa segera terealisasi.

"Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan. Bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," pungkas Maruarar.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilih makanan bergizi guna menjaga kesehatan keluarga dan mencegah masalah gizi inter-generasi.

Tiga masalah utama terkait nutrisi yang perlu diatasi adalah kekurangan gizi, defisiensi mikronutrien, serta kelebihan berat badan dan obesitas.

"Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin tidak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/1/2025).

Maria menekankan bahwa mutu gizi harus disesuaikan dengan siklus hidup, karena masalah gizi pada satu individu dapat memengaruhi generasi berikutnya.

Sebagai contoh, jika seorang perempuan hamil memperoleh gizi yang cukup, hal itu dapat mendukung kesehatan gizi anak yang akan dilahirkannya.

Berbagai masalah gizi di Indonesia juga perlu menjadi perhatian. Maria mengungkapkan beberapa data penting terkait masalah gizi di tanah air, antara lain stunting yang masih mencapai 21,5 persen, gizi kurang pada balita sebanyak 8,5 persen, anemia pada remaja 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, serta obesitas pada orang dewasa yang mencapai angka 23,4 persen.

Dalam rangka perayaan Hari Gizi Nasional ke-65, Kemenkes mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih selektif dalam memilih makanan bergizi demi terciptanya keluarga sehat.

Maria juga mencatat pola konsumsi masyarakat saat ini yang perlu perhatian lebih.

Misalnya, konsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI) berprotein hewani pada balita hanya tercatat sebesar 21,6 persen.

Sementara itu, konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja mencapai 52 persen, dan konsumsi buah serta sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun masih jauh dari angka yang dianjurkan, yaitu hanya 21,96 persen.

Pola konsumsi ini berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga, di mana makanan dan minuman jadi menjadi porsi terbesar, baik pada kuintil ekonomi rendah hingga tertinggi.

"Konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi, itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi," ucapnya.

Menurut Maria, makanan bergizi seimbang adalah kunci untuk mencegah masalah gizi.

Makanan bergizi seimbang terdiri dari beragam jenis makanan, termasuk sayur dan buah, serta protein tinggi.

Ia juga menekankan perlunya membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak.

Selain itu, penting juga untuk menjaga kebiasaan sehat seperti sarapan pagi, minum air putih yang cukup, serta membaca label gizi pada kemasan makanan.

Maria juga mengingatkan untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga aktivitas fisik yang cukup untuk menghindari kelebihan berat badan dan obesitas.

Sebagai upaya mendukung asupan nutrisi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Maria mengingatkan bahwa penting untuk tetap memilih makanan bergizi secara mandiri di rumah agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dalam tiga kali makan sehari.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pemerintah bakal menggratiskan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dia menjelaskan penghapusan biaya itu bakal ditujukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, pengenaan PBG 0% itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah) untuk PBG itu 0%, 0 rupiah bagi MBR," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5%, tetapi saat ini menjadi 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," katanya

Lalu, Ara melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0% alias gratis.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

“Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0%. Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program strategis nasional (PSN) bidang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Tadi saya sampaikan laporan, dan sudah setuju oleh beliau, kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah," kata Maruarar, Selasa.

Ia mengungkapkan, program ini bakal bekerja sama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.

"(Program strategis nasional) di beberapa puluh titik tempat di Indonesia ini. Tujuannya apa? Supaya ada perizinannya bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan," ucap dia.

Pria yang karib disapa Ara ini menjelaskan, kebijakan Prabowo adalah kebijakan pro-rakyat.

Hal ini tecermin dari peruntukan 3 juta rumah-rumah susun yang siap dihuni.

Berdasarkan arahan Kepala Negara, rusun akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang sewa yang paling murah.

Kemudian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan khusus untuk komersial dengan uang sewa yang lebih tinggi.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk pro-rakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian di atasnya adalah untuk ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah untuk yang komersial," jelas Maruarar.