BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menguji coba program makanan bergizi gratis di sekolah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Senin (25/11/2024).

Program strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini diuji coba di SD Negeri 1 Sumberklampok, SD Negeri 2 Sumberklampok, dan SMP Satu Atap 1 Gerokgak.

Menu makan bergizi gratis yang disajikan kepada siswa berisikan nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, semangka, dan susu.

Menariknya, menu tersebut dimasak oleh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa setempat.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, program makan bergizi ini penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, terutama dalam hal perkembangan kognitif dan motorik mereka.

"Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh menjadi bagus. Kognitif dan motoriknya menjadi bagus, makin mudah menerima pelajaran," ujarnya saat ditemui usai peninjauan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Uji coba makan bergizi gratis ini melibatkan ibu-ibu PKK dalam menyiapkan makanan.

Adapun satu porsi makanan yang disiapkan seharga Rp 17.500.

"Rupanya untuk Buleleng ada satu terobosan, ini yang memasak ibu-ibu PKK. Tadi saya lihat makanannya habis semua," kata dia.

Ia pun menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme para anggota PKK yang mulai mempersiapkan bahan makanan sejak dini hari, pukul 03.00 Wita.

"Saya pikir ini model yang bagus. Mereka memasak dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan tentunya dengan penuh kasih sayang," ungkapnya.

Menurutnya, makanan yang disiapkan oleh anggota PKK tidak kalah enaknya dibandingkan makanan yang disediakan oleh catering.

Selain itu, makanan yang disiapkan lebih segar dan lebih dekat dengan sekolah siswa karena tidak perlu dikirim jauh dari Kota Singaraja.

Mengingat Desa Sumberklampok terletak di ujung barat Kabupaten Buleleng, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam tahap uji coba.

Beberapa model akan diuji untuk menemukan yang terbaik sebelum akhirnya mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

Salah satu model yang diujicoba melibatkan ibu-ibu PKK sebagai penyedia makanan bergizi.

"Kami akan mencoba beberapa model untuk mengetahui model yang terbaik. Model yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini saya pikir sangat bagus, dan kami akan terus dievaluasi hingga menemukan model yang tepat untuk anak-anak," tutup dia.

BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menguji coba program makanan bergizi gratis di sekolah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Senin (25/11/2024).

Program strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini diuji coba di SD Negeri 1 Sumberklampok, SD Negeri 2 Sumberklampok, dan SMP Satu Atap 1 Gerokgak.

Menu makan bergizi gratis yang disajikan kepada siswa berisikan nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, semangka, dan susu.

Menariknya, menu tersebut dimasak oleh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa setempat.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, program makan bergizi ini penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, terutama dalam hal perkembangan kognitif dan motorik mereka.

"Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh menjadi bagus. Kognitif dan motoriknya menjadi bagus, makin mudah menerima pelajaran," ujarnya saat ditemui usai peninjauan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Uji coba makan bergizi gratis ini melibatkan ibu-ibu PKK dalam menyiapkan makanan.

Adapun satu porsi makanan yang disiapkan seharga Rp 17.500.

"Rupanya untuk Buleleng ada satu terobosan, ini yang memasak ibu-ibu PKK. Tadi saya lihat makanannya habis semua," kata dia.

Ia pun menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme para anggota PKK yang mulai mempersiapkan bahan makanan sejak dini hari, pukul 03.00 Wita.

"Saya pikir ini model yang bagus. Mereka memasak dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan tentunya dengan penuh kasih sayang," ungkapnya.

Menurutnya, makanan yang disiapkan oleh anggota PKK tidak kalah enaknya dibandingkan makanan yang disediakan oleh catering.

Selain itu, makanan yang disiapkan lebih segar dan lebih dekat dengan sekolah siswa karena tidak perlu dikirim jauh dari Kota Singaraja.

Mengingat Desa Sumberklampok terletak di ujung barat Kabupaten Buleleng, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam tahap uji coba.

Beberapa model akan diuji untuk menemukan yang terbaik sebelum akhirnya mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

Salah satu model yang diujicoba melibatkan ibu-ibu PKK sebagai penyedia makanan bergizi.

"Kami akan mencoba beberapa model untuk mengetahui model yang terbaik. Model yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini saya pikir sangat bagus, dan kami akan terus dievaluasi hingga menemukan model yang tepat untuk anak-anak," tutup dia.

Politikus Partai Gerindra sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta karena pernyataan yang diduga menyinggung SARA.

Laporan dilayangkan oleh seorang warga Jakarta Selatan bernama Samuel David. Samuel mempermasalahkan pernyataan Maruarar tentang pemilih nonmuslim meninggalkan Pramono Anung dan Rano Karno karena dukungan Anies Baswedan.

"Saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih nonmuslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel," kata Samuel saat ditemui di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (25/11).

Samuel mengatakan laporannya ini bukan berarti dirinya mendukung Prmono. Dia hanya khawatir pernyataan itu memicu kembali pembelahan masyarakat Jakarta seperti Pilkada 2017.

Samuel merasa senang Pilgub DKI Jakarta 2024 berjalan damai dan menyenangkan. Namun, hal itu tercoreng dengan pernyataan Maruarar.

"Terutama saya nonmuslim, gitu. Jadi pas baca berita ini kok jadi ingat 2017, gitu. Kok, ini masih ada lagi sih, muslim dan nonmuslim? Soal Pilkada ini kan bukan soal muslim dan nonmuslim, gitu loh," ujarnya.

Samuel melampirkan tautan berita daring tentang pernyataan Maruarar. Laporannya sudah diterima Sentra Gakkumdu dengan tanda bukti bernomor 025/PL/PG/Prov/12.00/XI/2024.

Gakkumdu, kata Samuel, akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan itu. Dia akan dikabari tentang kelanjutan pelaporan itu sekitar dua hari ke depan.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Maruarar Sirait untuk meminta tanggapan atas pelaporan itu. Namun, Maruarar tidak merespons pesan yang dikirimkan hingga berita ini tayang.

Sebelumnya, Maruarar menyebut akan ada pergerakan pemilih setelah Anies Baswedan mendukung Pramono-Rano. Menurutnya, warga nonmuslim beralih ke Ridwan Kamil dan Suswono.

"Begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim, itu akan berkurang yang mendukung," kata Ara pada jumpa pers survei Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Jumat (22/11).

Ribuan rumah di wilayah kumuh dan padat penduduk Isla Puting Bato, Manila, Filipina, kebakaran pada Senin (25/11).

Rekaman drone menampakkan api berkobar liar di permukiman padat penduduk tersebut.

Total sekitar seribu rumah terbakar dan 2 ribu keluarga terdampak akibat kebakaran hebat tersebut.

Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun sekitar 8 ribu orang terpaksa mengungsi.

Kebakaran disebut terjadi sejak pukul 08.00 waktu setempat hingga pukul 16.00.

Isla Puting Bato, Distrik Tondom merupakan wilayah kumuh terbesar di Manila yang dihuni sekitar 654.220 orang.

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024 lalu. Salah satu yang disinggung dalam pertemuan adalah program makan bergizi gratis.

Seperti yang diketahui, makan bergizi gratis (MBG) adalah salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini berlaku untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Melansir detikNews, Inggris disebut membuka peluang kerja sama untuk mendukung program makan bergizi di Indonesia. Dalam hal ini, Inggris menilai kerja sama tersebut bisa menjadi berbagi praktik baik dan pembelajaran.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama usai pertemuan Prabowo dengan PM Keir Starmer dalam gov.uk, yang dilihat detikEdu, Senin (25/11/2024).

Selain program makan bergizi, Inggris dan Indonesia juga menyepakati soal pentingnya rantai pasokan yang kuat, termasuk untuk ketahanan pangan. Kesepakatan juga menilai akan pentingnya mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan.

Kedua negara memandang bahwa pendidikan, kesehatan, penelitian, serta inovasi sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Dibentuknya Badan Gizi Nasional

Untuk memperlancar program makan bergizi ini, pemerintah memiliki Badan Gizi Nasional yang menurut Perpres No 83 Tahun 2024, menjadi lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional ini yang nantinya bertugas dalam pemenuhan gizi termasuk program yang makan bergizi gratis.

Mengutip detikNews, program ini akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan dengan sasaran, yakni"

- Pada 2025 sekitar 40%

- Pada 2026 sekitar 80%

- Pada 2029 sekitar 100%

Pelaksanaan dan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Menurut keterangan dalam unggahan Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (@pco.ri), yang dikutip Senin (25/11), program makan bergizi gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Makan bergizi ini diberikan kepada anak-anak sekolah sesuai dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan.

Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, empat target utama penerima program MBG, yakni:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta)

2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun

3. Ibu hamil

4. Ibu menyusui.

Sementara itu, untuk aturan pembagian makanan untuk setiap anak sekolah adalah sebagai berikut.

1. Anak sekolah PAUD-kelas 2 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 8 pagi

2. Anak sekolah kelas 3-6 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 9.30 pagi

3. Anak sekolah SMP-SMA: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 12 siang.

Kini, program MBG telah diuji coba di berbagai sekolah di Indonesia, dari Pulau Jawa hingga Papua. Salah satu contoh yakni di Tangerang, terdapat 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024, demikian menurut laporan Indonesia.go.id.

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan.

Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Satrio Adi Priyambada melalui keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan teknologi citra satelit dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

"Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh bermanfaat agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan," kata Satrio.

Dia mengatakan dua wilayah metropolitan di Jawa dan Sumatera yakni Jakarta dan Medan dipilih sebagai uji coba riset ini.

Pemilihan terhadap dua wilayah ini dilakukan berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia, dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di samping itu, riset ini juga dilakukan dengan mengombinasikan data yang dimiliki oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai kriteria, indikator, dan kategori kumuh.

"Kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu keteraturan bangunan, area bantaran sungai dan rel kereta, kerapatan bangunan, kondisi jalanan, perbedaan nilai spectral secara visual, material bangunan, serta ketersediaan drainase dan pembuangan sampah," ujarnya.

Satrio menerangkan dalam riset ini, pihaknya menggunakan teknologi Geo Informatika Multi Input Multi Output (Geomimo), yang dapat mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis.

Ia menyebut pihaknya kini masih terus mengembangkan dan memperbaiki riset ini, sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait untuk dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data.

"Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merealisasikan Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

Setidaknya sudah ada dua KTV di Jakarta, yaitu di Palmerah, Jakarta Barat, dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Program ini merupakan penataan kembali permukiman kumuh menjadi hunian vertikal yang lebih layak huni tanpa memindahkan lokasi warga.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari menyampaikan, KTV adalah solusi penataan permukiman kumuh di kota-kota besar yang acap kali memiliki keterbatasan tanah.

Ia pun berharap, cerita sukses KTV di Palmerah dan Tanah Tinggi bisa jadi contoh untuk melaksanakan konsolidasi di permukiman kumuh lainnya.

"Sekarang teman-teman di daerah (Kantor Pertanahan) saya minta cari lagi lokasi untuk KTV. Termasuk juga partisipasi dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya untuk bisa membangun hunian-hunian vertikal seperti ini untuk masyarakat," ujar Embun Sari dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN pada Senin (25/11/2024).

Menurut dia, meskipun manfaatnya dapat dilaksanakan langsung oleh masyarakat, terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KTV. Salah satunya adalah soal keinginan kolektif dari masyarakat setempat.

"KTV ini benar-benar harus datang dari keinginan masyarakat. Sebagai contoh, project pertama kita sangat menyakitkan gagal itu di Cipinang, di sana sebagian ada yang mau dikonsolidasi, tapi ada sebagian lainnya yang maunya tanah yang mereka kuasai dibeli saja, sementara dalam konsolidasi kita tidak boleh ada penghuni yang keluar," tukas Embun Sari.

Sehingga dalam pengerjaan KTV ini, keterlibatan seluruh pihak memang sangat dibutuhkan. Mulai dari masyarakat yang akan di konsolidasikan, pemerintah daerah untuk menetapkan pertelaan, hingga partisipasi swasta melalui CSR untuk membangun hunian vertikal tersebut.

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh semua menteri.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi supertim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah semua peserta dari ASN Kemendagri dan Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Upaya pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR, kata Mendagri Tito, dapat dilakukan salah satunya dengan membuat biaya pembangunannya menjadi lebih murah.

"Nah, kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kami ringankan biayanya dalam rangka percepatan sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito.

Dijelaskan pula bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh pemerintah daerah (pemda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Namun, lanjut Mendagri, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR. Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikutnya pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Adapun kriteria MBR tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Melalui SKB tersebut, Mendagri Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penghapusan BPHTB dalam Mendukung 3.000.000 Rumah bagi MBR.

Peraturan lainnya, yakni Perkada tentang Penghapusan Retribusi PBG dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR.

"Kami sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung,” kata Mendagri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa program Pembangunan 3.000.000 Rumah bagi MBR merupakan agenda bersama di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan kebijakan yang diatur dalam SKB tersebut, menurut dia, harga rumah bagi MBR bisa lebih murah.

"Jadi, ini 100 persen menurut kami bertiga adalah kebijakan yang sangat pro pada rakyat kecil, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tambah Maruarar.

Menteri PKP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah karena rela menerapkan kebijakan ini meski berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, Maruarar yakin kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.

"Jadi, saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur, dan pj. (penjabat) gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikhlaskanuntuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di lain pihak, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dukungannya terkait dengan percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Menteri PU mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, maupun pengelolaan air limbah dalam mendukung pembangunan perumahan MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap menjaga kualitas bangunan, tetap menjaga kualitas infrastruktur, dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," pungkas Dody.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).