JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terkait dugaan pernyataan yang berbau SARA.

Laporan tersebut disampaikan oleh Samuel David (37), seorang warga Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024) sore.

Samuel melaporkan Maruarar terkait pernyataan yang menyebutkan kemungkinan hilangnya dukungan dari pemilih non-muslim kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Samuel, pernyataan tersebut bisa memicu isu SARA yang tidak diinginkan dalam konteks Pilkada Jakarta.

“Jadi, hari ini saya selaku warga masyarakat Jakarta melaporkan apa yang diucapkan oleh Maruarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih non-muslim akan meninggalkan Pramono dan Bang Doel,” kata Samuel saat ditemui di Pancoran, Jakarta.

Samuel menegaskan bahwa laporannya bukan didasarkan pada pilihan politiknya, tetapi karena ia ingin menghindari isu SARA dalam Pilkada Jakarta yang mengingatkan pada polemik serupa yang terjadi pada Pilkada 2017.

"Tapi, saya di sini bukan soal pilihannya siapa, tapi ucapan ini sudah menyinggung SARA. Jadi yang selama ini kita tahu kampanye harusnya damai. Kemudian sudah tidak ada lagi lah isu-isu SARA seperti dulu gitu kan," tambah Samuel.

Laporan Samuel telah diterima oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu DKI dengan nomor laporan 025/PL/PG/Prov/12.00/XI/2024.

Bawaslu dijadwalkan akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan tersebut. Samuel mengungkapkan bahwa Bawaslu akan memberi waktu sekitar dua hari untuk melakukan kajian awal dan meminta kelengkapan dokumen terkait laporan.

"Ya kalau dari Bawaslu informasinya kajiannya kurang lebih dua hari. Kemudian apa ada kelengkapan yang harus dilengkapi, ya kita lengkapi, tapi nanti nunggu petunjuk dari Bawaslu," tutup Samuel.

Sebelumnya, Maruarar Sirait, yang merupakan politikus Partai Gerindra, menyatakan bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta dapat menguntungkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

"Begitu Pram dan Rano mendapatkan dukungan Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang," ujar Maruarar.

Ara juga mengungkapkan bahwa awalnya Ridwan Kamil kehilangan dukungan dari pemilih non-muslim setelah dipasangkan dengan Suswono, yang merupakan kader PKS. Namun, peta politik Jakarta berubah setelah Anies mendeklarasikan diri untuk mendukung Pramono-Rano.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA,investor.id- Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Program Pemenuhan Gizi Nasional membutuhkan dukungan kekuatan logistik dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Untuk itu, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai bahwa kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal. Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengungkapkan bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Ia menuturkan bahwa terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik endto end yaitu Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.

Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan. Selain itu, aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Selanjutnya, aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling_, dapat mendukung pendistribusian dana.

Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.

“Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi,” katanya.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” pungkas Faizal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pemanfaatan AI itu untuk mendata penerima manfaat dari siswa sekolah.

“Geopasial sekolah bisa ditentukan dengan AI. Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan (program makan bergizi gratis),” kata Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Setelah mendapatkan data geospasial sekolah, langkah selanjutnya adalah mendata penerima manfaat dari unsur ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Dadan menyebutkan, data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak menggunakan AI.

“Kenapa tidak berbasis AI? Datanya sangat dinamis, data 2023 tidak bisa dipakai,” kata Dadan.

“Data real ibu hamil dan (ibu) menyusui baru kami cari setelah satuan pelayanan berdiri. Tetapi untuk tahu di mana pelayanan titik sekolah, kami bisa tentukan, karena geospasial sekolah statik sehingga kami bisa tentukan, (misal) di Jakarta di mana saja titiknya,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional menempatkan tiga orang dalam satu satuan pelayanan, yakni untuk manajer, ahli gizi, dan akuntan.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

Jakarta: Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman di Kabupaten Kutai Timur, berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung. Hal itu dimaksudkan agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang, juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan daerah yang layak huni. Karena itulah, Pemerintah Daerah Kutai Timur memfokuskan pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antardaerah, serta memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak merusak lingkungan.

Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Tmur (Kutim) Ahmad Iip Makrup mengaku, menjalankan empat hal untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pertama adalah terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Kegiatannya meliputi pembangunan jalan, lingkungan, drainasi lingkungan, sanitasi, dan air bersih di kawasan pemukiman.

Belum lama ini, DPRD Kutai Timur baru saja mengesahkan Perda PSU. Perda tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur yang memadai di kawasan perumahan. Sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Kutai Timur.

Hal kedua yang dilakukan adalah fokus pada pengentasan kawasan pemukiman kumuh. Pada saat ini, terdapat enam kecamatan yang masuk dalam kawasan kumuh di Kutai Timur. Perinciannya, tersebar dalam 15 desa dan dua kelurahan.

Kawasan prioritas yang menjadi fokus dalam peremajaan, mencakup area Singga Gembara blok 7 hingga 12, yang selama ini dianggap perlu penanganan khusus guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Bahkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kutim sedang menyusun master plan dan Detail Engineering Design (DED) untuk proyek peremajaan permukiman kumuh di kawasan prioritas Singga Gembara.

Proses penyusunan master plan dan DED yang sedang berlangsung ini, menjadi langkah awal yang penting sebelum pelaksanaan fisik di lapangan dimulai. Dengan perencanaan yang matang, proyek peremajaan permukiman ini, diharapkan dapat segera direalisasikan, memberikan perubahan yang nyata dan berkesinambungan.

Hal ketiga, pada bidang perumahan umum yang fokus pada pembangunan sarana umum untuk perumahan komersial, dengan peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dinas Perkim Kabupaten Kutim belum lama ini, meluncurkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi fisik rumah secara menyeluruh, sehingga rumah tersebut layak untuk ditinggali dan ditempati.

Syarat bagi penerima bantuan antara lain adalah masyarakat berpenghasilan rendah, rumah yang tidak layak huni, memiliki lahan dengan legalitas, dan berada di wilayah Kabupaten Kutim

Hal keempat atau terakhir, adalah bidang perumahan swadaya dengan tugas untuk membangun atau meneruskan kegiatan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk pembangunan rumah tidak layak huni yang sifatnya pembangunan bantuan untuk atap, lantai, dan dinding.

“Untuk tahun ini, kami melakukan pekerjaan untuk pembangunan jalan lingkungan dan dengan sanitasi lingkungan. Tambahannya, mungkin kami ada membangun TPU modern, yaitu tempat makan umum di Sangatta Selatan yang luasnya kurang lebih 5 hektare,” katanya.

Ahmad menyampaikan, pihaknya juga membangun ruang terbuka hijau di Kawasan Folder (bendungan) Sangatta. Pihaknya merenovasi kawasan tersebut dengan konsep penghijauan agar bisa dimanfaatkan masyarakat dan juga anak-anak untuk bermain.

Sementara, untuk pembangunan rumah layak huni, ada lebih dari 500 bantuan untuk pembangunan tersebut dari pemerintah provinsi. Kemudian, pihak kabupaten melanjutkannya dengan sistem knockdown dengan 80 unit di kawasan kumuh dan 110 di kawasan bencana dengan ukuran rumah 36.

“Kita untuk pembangunan kumuh baru menangani jalannya sama bedah-bedah rumah. Cuman mungkin baru di Sangatta ini baru ada 6 titik pada tahun ini. Untuk tahun ini pihaknya akan bertahap untuk menjalankan program di kawasan kumuh,” jelasnya.

Menurutnya, dalam penyelesaian tugas yang selama ini dijalankan, wilayah yang luas di Kutai Timur adalah tantangan yang dihadapi pihaknya. Selain itu, jauhnya perjalanan yang untuk mencapai titik kawasan kumuh tersebut, juga menjadi tantangan tersendiri.

Perlu diketahui, Kabupaten Kutai Timur sudah memiliki 71 persen ketersedian bahu jalan di 6.355 buah ruas jalan dari 1.680,77 km ruas jalannya. Dari jumlah ruas tersebut, sudah ada sejumlah jalan yang dilengkapi dengan aspal, beton, kertak ulin, macadam, maupun paving. Kondisi jalan yang baik sudah mencapai 416.067,82 meter.

Sementara, drainase di Kabupaten Kutai Timur sudah masuk ke semua kecamatan dengan Sangatta Utara 51 persen, Kaubun 31 persen, Rantau Pulung 25 persen, dan Sangatta Selatan 18 persen. Panjang drainase di Sangatta Utara 160.088,76 meter, Kaubun 22.510,29 meter, Rantau Pulung 21.264,19 meter, dan Sangatta Selatan 24.036,90 meter.

(ROS)

IDXChannel - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau Wika Gedung akan memanfaatkan program Pemerintahan khususnya 3 juta rumah untuk meningkatkan kinerja. Hal ini seiring dengan langkah Pemerintah yang akan menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

KARAWANG, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar uji coba program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Klari, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Para siswa tampak antusias menikmati makanan yang disediakan.

Bevita, siswi kelas IIB, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Ia merasa senang bisa makan bersama teman-temannya.

"Seru," kata Bevita singkat.

Hal serupa disampaikan Anin, siswa lain yang juga terlihat bersemangat. Bahkan, Jilbi, seorang siswa, meminta tambahan makanan karena menyukai menu yang disajikan.

Kepala SDN Anggadita 4, Heni Martini, menjelaskan simulasi makan bergizi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-79.

Seluruh siswa yang berjumlah 311 orang ikut dalam simulasi. Menu yang disajikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna.

"Kami, pihak sekolah dan orang tua, sangat mendukung program ini. Semoga berjalan sesuai harapan," ujar Heni.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengatakan menu makan bergizi akan bervariasi setiap hari, mulai dari lauk ayam, telur, hingga daging sapi. Program ini direncanakan berlangsung setiap Senin hingga Jumat.

"Anak-anak dari kelas satu sampai enam punya selera berbeda. Ada yang tidak suka nasi, jadi menunya disesuaikan," kata Aep.

Aep juga mengimbau para orang tua agar memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya asupan makanan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

Simulasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan program berjalan lancar sebelum diterapkan secara luas di sekolah-sekolah lain di Karawang.