Jakarta -

Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan. Agar dapat merealisasikan program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Berbagai skema pembiayaan seperti dari APBN untuk membantu pembiayaan rumah subsidi, CSR perusahaan swasta, hingga investor asing. Terbaru, beredar kabar bahwa sebagian subsidi untuk BBM akan digunakan untuk pembiayaan perumahan di desa.

Dari informasi yang didapat dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Joko Suranto mengatakan bahwa tim Satgas Perumahan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan alokasi anggaran subsidi BBM untuk sektor perumahan. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah adanya diskusi antar lembaga/kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan.

Ia mendengar bahwa sekitar 5-6% anggaran subsidi BBM sebesar Rp 250 triliun rencananya akan digunakan untuk perumahan. Skema bantuan perumahan yang akan dilakukan dari sebagian anggaran subsidi BBM tersebut yaitu pembiayaan bangun rumah di desa.

Hal itu karena permasalahan perumahan di desa pertama adalah alas hak tanah yang masih belum jelas sehingga tidak bisa mendapat pinjaman uang dari bank jika ingin membangun rumah. Maka dari itu, Kementerian Tata Ruang dan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional akan bergerak terlebih dahulu untuk memastikan alas hak tanah warga desa.

Jika permasalahan tanah sudah selesai, maka warga bisa meminjam uang untuk membangun rumah di desa karena dianggap bankable. Nantinya, pemerintah akan membantu untuk meringankan cicilan warga desa yang ingin membangun rumah melalui sebagian subsidi BBM yang dianggarkan untuk perumahan.

"Makanya untuk punya sertifikat, nanti BPN dulu yang bekerja. Yang kedua, nanti masyarakat itu menjadi bankable, karena apa? Karena pemerintah yang akan menjadi pihak utama yang akan menopang angsuran itu," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Dengan demikian, pihak perbankan akan masuk ke desa yang membantu masyarakat untuk lebih mengerti perbankan hingga menjadi nasabah bank. Menurutnya, hal ini bisa menyebabkan multiplier effect, seperti adanya wirausaha di desa, hasil keuntungan bisa beredar di desa, serta adanya pertumbuhan di desa.

Joko mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan pelatihan di desa-desa untuk membangun rumah. Sebab, yang membangun rumah di perdesaan bukan dari pihak pemerintah.

"REI sudah menyiapkan diri untuk memberikan pelatihan. Karena apa? Pembangunan rumah membutuhkan keahlian khusus, ilmu khusus, butuh kemampuan manajerial juga di konstruksi itu," tutur Joko.

(abr/das)

Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) berkeyakinan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata dia di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” jelas dia.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” jelas dia.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan USD7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” ungkap dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Tetangga Sulis, Zairan Bahri, juga membenarkan keluhan ratusan warga lain terkait rob.

Selain rob yang sering menerpa malam hari, menyebabkan tidur tak nyenyak, warga juga mengeluhkan rusaknya perabot rumah.

"Akibat rob, perabot rumah rusak karena tergenang air. Hidup kami begitu mengkhawatirkan," ujar Zairan.

Neli Ira Puspita, seorang ibu rumah tangga, mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak akibat banjir rob.

"Seringnya banjir juga membuat saya khawatir anak-anak mudah terserang sakit. Semoga Pak Prabowo mendengar keluhan kami," tegasnya.

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, menjelaskan bahwa pesisir Bengkulu memiliki panjang 525 kilometer, terbentang dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung hingga Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Sepanjang pantai, abrasi terus terjadi; setidaknya 184 desa di Bengkulu terancam hilang akibat abrasi.

"Ini kondisi yang terjadi, krisis iklim sudah harus menjadi perhatian pemerintah karena ada ribuan orang yang hidup di wilayah pesisir Bengkulu," tegasnya.

BENGKULU, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Padang Bakung, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Bengkulu, korban banjir rob sejak tiga tahun terakhir, mimpikan program 3 juta rumah Presiden Prabowo dapat mereka nikmati.

Sulis (36) mengisahkan kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024), bahwa sejak tiga tahun terakhir, ratusan rumah warga yang berada di pesisir pantai selalu menjadi korban air rob.

"Banjir rob dari laut datang merendam rumah tanpa bisa kami hindari sejak tiga tahun ini. Terlebih, banjir sering datang malam hari, tidur jadi tak nyenyak, kasihan anak dan istri," ujar Sulis kepada Kompas.com.

Air laut masuk ke rumah karena posisi rumah warga sangat dekat dengan laut, sekitar 5 meter.

Permukiman tersebut awalnya jauh jaraknya dari bibir pantai.

Namun, abrasi parah menghantam perlahan namun pasti, sehingga rumah warga semakin dekat dengan laut.

Pemerintah membuat pemecah gelombang dari beton berbentuk kubus sebagai pembatas antara laut dan rumah warga, namun usaha itu gagal.

Pemecah gelombang juga perlahan ikut ambruk dihantam gelombang.

"Kami tidak tahu harus seperti apa? Untuk pindah, kami tidak punya uang untuk beli tanah dan material bangun rumah," keluh Sulis.

Sulis menjelaskan bahwa kebanyakan rumah warga merupakan rumah warisan.

Dahulunya, kampung tersebut jauh dari pantai.

Namun, abrasi setiap hari melumat kampung.

"Kami mau jika dipindahkan serta dibuatkan rumah oleh pemerintah. Kalau buat sendiri dan beli tanah sendiri, umumnya kami tak mampu. Maklum, kebanyakan kami ekonomi lemah," keluhnya.

Ia juga menanyakan seperti apa masyarakat bisa mengakses janji Presiden Prabowo yang akan membuat 3 juta rumah untuk rakyat miskin.

"Kami sempat dengar janji Pak Prabowo akan bangun 3 juta rumah untuk rakyat miskin. Kami memimpikan program itu juga dapat kami terima agar hidup anak-anak kami lebih baik," harapnya.

Jakarta: Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Oktober 2024, telah tersalurkan untuk 185.261 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan penyaluran dilakukan untuk 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Menurutnya, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran FLPP sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 miliar. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

“Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” kata dia dikutip dari laman resmi BP Tapera, Rabu, 20 November 2024.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota FLPP pada 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Penambahan tersebut dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan dua tipe rumah rakyat berdasarkan luasan tanah dan rumah yang dijual.

Sebelumnya, perumahan rakyat yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertipe luas 36 meter persegi.

"Saya sedang usulkan ada dua tier/tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga mendorong semua agen properti untuk meningkatkan inovasi utamanya terkait pemanfaatan teknologi. "Salah satunya agen properti harus mempunyai catatan digital bagaimana perkembangan jual beli rumah yang mereka lakukan, yang juga akan berdampak terhadap promosi," ujarnya.

Ara juga mengatakan inovasi merupakan kunci dalam pengembangan sektor properti terutama dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," tuturnya,

Lebih lanjut, dirinya telah menyiapkan beberapa inovasi skema yang telah disiapkan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil, salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi CSR.

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," ujar dia.

Selain itu, menurut Ara, diperlukan insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN, serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.

"Salah satunya yang akan saya bahas dengan Menteri Dalam Negeri adalah implementasi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di daerah seperti percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Jakarta: Kabupaten Kuningan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah hingga pesisir.

Kabupaten Indramayu berjarak sekitar 52 Km barat laut Kota Cirebon, 144 Km dari Kota Bandung melalui Sumedang serta 205 Km dari Jakarta ke arah timur.

Kuningan juga memiliki akses tranportasi yang mudah untuk masyarakat. Selain itu, kota ini juga memiliki banyak pilihan perumahan dengan harga terjangkau.

Ada banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp150 juta.

Jika kamu mencari rumah di Indramayu, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Indramayu

Perumahan subsidi di Kabupaten Indramayu. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Saputra Residence

Perumahan yang satu ini berada di Cibereng, Trisi, Kab Indramayu, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Sapta Putra Kandung ini memiliki 149 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp150 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap asbes, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu.

2. Graha Alana Tahap III Indramayu

Perumahan yang terletak di Tambak, Indramayu, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Tulus Asih. Ada 101 rumah yang tersedia dengan Harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi menggunakan bat.

3. Green Anjatan Residence

Perumahan selanjutnya berada di Anjatan Utara, Anjatan, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Grya Obed Edom ini memiliki 117 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi strauss pile.

4. Panorama Anjatan Village

Perumahan subsidi yang berada di di Anjatan Baru, Anjatan, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Wesel Griya Barokah. Ada 91 rumah yang tersedia dengan harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu kali.

5. Green Terra Residence III

Perumahan terakhir berada di Patrol, Limpas, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Khanda Bangun Karya ini memiliki 61 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap genteng metal, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Badung -

Polisi menggerebek sebuah vila di Jalan Cempaka Gading, Unggasan, Uluwatu, Bali. Vila itu digerebek polisi karena dijadikan laboatorium pembuatan alias produksi narkotika jenis hasis dan pil happy five. Pabrik narkoba itu sengaja beroperasi di tengah permukiman penduduk untuk menyamarkan kejahatan tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, baru kali pertama ada laboratorium narkoba yang memproduksi hasis di Indonesia. Laboratorium serupa yang sudah digerebek di sejumlah daerah di Indonesia, rerata hanya memproduksi ganja sintetis.

"Kami melakukan joint operation pengungkapan clandestine laboratory hasis pertama di Indonesia, di daerah Uluwatu, Bali," kata Wahyu di lokasi, Sabtu (19/11/2024).

Empat Orang Ditangkap

Polisi menyita sejumlah peralatan laboratorium dan mesin produksi yang digunakan untuk mengolah hasis, ganja, dan pil happy five. Ada juga bahan kimia dan lainnya yang digunakan untuk meracik hasis dan pil happy five hingga siap diedarkan.

"Dari informasi pengiriman mesin cetak, pods system, dan precursor atau bahan kimia, dapat diprediksi bahwa mesin tersebut digunakan untuk produksi besar," kata Wahyu.

Tak hanya barang bukti berupa hasis dan pil happy five siap edar, serta peralatan produksinya. Sebanyak empat orang turut diamankan dalam pengungkapan kasus itu.

Mereka adalah MR (30), RR (25), NP (27), dan Denny Akbar Hidayat alias DA (28). Selain mereka, ada lagi mpat rang lagi berinsial DOM, MAN, RMD, dan IC. Polisi masih memburu mereka hingga kini.

Bahan Baku dan Peralatan Dibeli dari China

Pabrik narkoba di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, yang digerebek polidi mendapatkan bahan baku dan alat dari China. Bahan baku dan peralatan itu dipakai untuk memproduksi hasis 1.000 kilogram (kg) lebih dan 3,2 juta butir pil koplo happy five.

Bahan kimia serta alat-alat laboratorium lainnya yang sebagian besar didatangkan dari Cina dikirim dari luar negeri melalui cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebagian lainnya dari dalam negeri," kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di lokasi, Selasa (19/11/2024).

Dengan bahan baku dan peralatan itu, pabrik tersebut mampu memproduksi memproduksi narkoba dengan total nilai Rp 1,5 triliun. Namun, Wahyu menduga kapasitas pabrik narkotika itu lebih tinggi.

Sebab, karena masih ada peralatan yang tidak sempat terpakai karena keburu digerebek. Beberapa mesin pengolah atau pencacah daun ganja menjadi bubuk ganja yang bahkan masih dibuka segelnya karena belum digunakan.

"Masih ada segelnya. Maka, daripada mesin yang belum dipakai, akan memproduksi yang lebih besar lagi, kami lakukan preventive strike," kata Wahyu.

Mampu Hasilkan 4.000 Pil Happy Five per Jam

Wahyu mengungkapkan laboratorium narkoba rahasia (clandestine drugs laboratory) di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, mampu memproduksi 4.000 pil happy five per jam. Ribuan pil haram itu dihasilkan dari dua alat cetak yang mampu mencetak 0,3 gram bahan baku menjadi pil happy five.

"Ada dua unit alat pencetak tablet happy five. Dengan kemampuan satu alat itu, bisa mencetak 4.000 butir per jam," kata Wahyu.

Dengan kapasitas produksi tersebut, lab narkoba itu mampu memproduksi sebanyak 3,2 juta butir happy five. Ekstasi itu diproduksi dari 107 kilogram (kg) bahan baku. Selain itu, juga mampu memproduksi 1.063,9 kg hasis dan 29 kg ganja sebagai bahan baku hasis.

Semua narkotika yang diproduksi di pabrik itu akan diedarkan di kafe-kafe di Bali, Jawa, dan luar negeri. Rencananya juga akan diedarkan saat malam Tahun Baru 2025.

"Rencananya akan diedarkan di Bali, beberapa tempat di Jawa, termasuk dikirim ke luar negeri. Ada indikasi mereka berencana memproduksi (narkotika) dengan jumlah yang besar, untuk menghadapi perayaan tahun baru," ungkapnya.

Ada Hasis Cair Dicampur ke Rokok Elektrik

Wahyu menjelaskan Mr dan kawan-kawan mengesktraksi setiap 1.000 gram atau 1 kg ganja menjadi 200 gram hasis. Tiap 1 gram hasis dibanderol US$ 220 atau Rp 3,5 juta.

Hasis murni dan pil happy five itu rencananya akan diedarkan di sejumlah kafe di Bali. Barang haram itu juga akan diedarkan ke sejumlah tempat di Jawa dan di luar negeri.

Namun, ada juga hasil olahan berupa hasis cair yang dicampur ke dalam cairan rokok elektrik atau vape liquid.

"Yang menarik di sini adalah pengisian cartridge pods (untuk rokok elektrik atau vape)," kata Wahyu.

Dia tidak menjelaskan berapa harga liquid vape yang dijual setelah dicampur hasis cair. Yang pasti, harga liquid vape yang sudah dicampur hasis harganya lebih mahal ketimbang liquid biasa di pasaran.

Para pengedar sengaja memanfaatkan liquid vape untuk menyamarkan peredaran hasis itu sendiri. Menurut mereka, penggunaan vape di Indonesia tidak dilarang.

Sehingga, cara mencampurkan hasis cair ke dalam liquid vape itu menjadi cara aman pengedar dalam mengedarkan narkobanya. Mereka menyasar para pemuda melalui modus itu.

"Pods system yang biasanya digunakan sebagai lat untuk vaping dengan tampilan yang modern dan praktis, seringkali dianggap sebagai barang biasa yang tidak mencurigakan. Tapi justru ada yang sudah dimodifikasi menjadi media untuk mengkonsumsi narkoba," katanya.

Karenanya, dia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dengan produk liquid vape yang beredar. Konsumsi narkoba dalam bentuk apapaun akan tetap terdeteksi dengan alat tes urine.

Diintai Selama Dua Bulan

Wahyu menuturkan, penggerebekan laboratorium narkotika di Uluwatu, Bali, itu berawal dari pengungkapan kasus serupa di Yogjakarta pada September 2024. Hasil dari penggerebekan itu diperoleh informasi bahan baku yang dipakai untuk memproduksi 25 kg hasis, salah satunya didapat dari Bali.

Berbekal informasi itu, polisi lalu bergerak ke Bali. Tak lama, korps baju hijau menemukan lokasi laboratorium rahasia yang berada di sebuah tempat di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara.

"Namun, belum sempat digerebek, MR dan kawan-kawan sudah memindahkan laboratoriumnya ke Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat," ungkapnya.

Hingga ketika MR dan kawan-kawan Kembali memindahkan laboratoriumnya di Uluwatu, saat itulah polisi akhirnya bergerak menggerebek mereka, setelah dua bulan beroperasi di Bali.

"Modus operandi produksi narkoba dengan membangun clandestine lab di tengah pemukiman penduduk, bertujuan menyamarkan perbuatannya," katanya.

(hsa/nor)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 47 tower rusun ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung pada 2025.

"Saya minta Bapak Ibu dari kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk berkomitmen menyelesaikan pekerjaan, khususnya paket pekerjaan tahun 2024 ini," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dikatakan Iwan, terlepas dari penundaan pemindahan ASN ke IKN pada 2024, pemanfaatan rusun tersebut sudah dimulai oleh berbagai pihak.

"Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh Otorita IKN," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga berpesan kepada para kontraktor pelaksana untuk terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang berguna untuk percepatan dan efisiensi pembangunan.

"Kontraktor jangan hanya jadi tukang saja, tapi lakukan pengembangan teknologi agar pekerjaan lebih efisien ke depannya," kata dia.

Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 tower rusun tersebut sebesar 78,88 persen," ujarnya.

Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29 persen, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02 persen, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53 persen.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34 persen, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83 persen, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 82,2 persen.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak seiring dengan makin dekatnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut keputusan tersebut bakal berdampak pada pasar perumahan, meskipun kenaikannya hanya sebesar 1%.

“Sebenarnya kalau dari nilainya kenaikannya kan hanya 1%, tapi yang di khawatirkan multiplier effect nya. Khususnya sektor perumahan, building material pasti naik,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

Di samping itu, Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan mengerek PPN menjadi 12% bakal berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan transportasi bahan-bahan konstruksi.

Apabila tak dilakukan mitigasi dengan tepat, dikhawatirkan bakal berdampak pada makin tingginya harga rumah. Sehingga, makin memberatkan masyarakat untuk dapat memiliki hunian sekaligus menjadi getah bagi pasar properti.

“Imbasnya, transportasi naik, tenaga kerja konstruksi akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik, di tambah konsumen harus menanggung PPn 12%,” imbuhnya.

Dengan demikian, REI berharap pemerintah dapat merumuskan insentif pajak tambahan bagi sektor perumahan. Terlebih, hingga saat ini pasar perumahan belum kunjung membaik pasca-Pandemi Covid-19.

“Karena kenaikan PPN menjadi 12% berimbas ke semua sektor, otomatis dikhawatirkan calon pembeli menahan diri dulu untuk membeli properti. Semoga nanti ada solusi dan insentif properti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024).