JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

AWAL 2025, pemerintah resmi memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Program tersebut langkah strategis memerangi malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Memang, banyak studi yang menunjukkan bahwa nutrisi yang baik pada masa pertumbuhan anak berkorelasi positif dengan kemampuan belajar, produktivitas di masa depan, dan kualitas kesehatan.

Dengan memastikan tercukupinya asupan gizi anak-anak, pemerintah berupaya mengintervensi masa depan mereka agar lebih cerah dengan mempersiapkan mereka menjadi individu yang produktif secara ekonomi.

Laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO (2020) bertajuk “Legal Guide on school food and nutrition” menunjukkan bahwa akses ke makanan bergizi di sekolah membawa dampak signifikan.

Program tersebut mampu meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki performa akademik, hingga mengurangi angka putus sekolah.

Dalam konteks Indonesia, program MBG juga dapat menciptakan efek domino secara positif. Bila ditelisik lebih dalam, program tersebut berpotensi besar membawa dampak ekonomi jangka panjang. Misal, yang mungkin tak terbayangkan, melalui potensi penerimaan pajak negara.

Tentunya, selain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda, program MBG harus diarahkan agar menjadi investasi strategis untuk memperkuat basis ekonomi sehingga penerimaan pajak optimal di masa depan.

Jika dirancang ke arah sana, program MBG juga akan berkelanjutan mengingat alokasi pasti dari pajak.

Lalu, bagaimana caranya program MBG berkontribusi pada penerimaan negara di masa depan? Jawabannya terletak pada peran anak-anak penerima manfaat program tersebut sebagai wajib pajak kemudian hari.

Generasi sehat jadi kunci

Tujuan utama dari program MBG selayaknya menciptakan generasi sehat yang produktif secara ekonomi.

Ketika anak-anak yang menerima manfaat dari program ini tumbuh dewasa, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menamatkan studi sampai perguruan tinggi, lalu memasuki pasar kerja formal, hingga memperoleh pendapatan yang layak.

Lewat jalur ini, mereka berpotensi menjadi wajib pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Temuan Rouzet dkk. (2019) berjudul “Fiscal challenges and inclusive growth in ageing societies” menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi sehat dan berpendidikan cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan stabil.

Di usia 55 tahun, mereka yang kurang berpendidikan sangat mungkin sudah pensiun serta kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan jika mereka terdidik serta tetap aktif dan sehat.

Negara-negara yang menghadapi masalah kesehatan seperti malnutrisi lazimnya mengalami stagnasi ekonomi karena produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Masalah lainnya adalah soal tingginya biaya perawatan kesehatan akibat dulunya mereka tidak ternutrisi dengan baik.

Manfaat lainnya dari program MBG adalah potensinya mempersempit kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang setara dalam bentuk makanan bergizi, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkesempatan bersaing dengan teman-teman yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lebih mapan.

Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik hingga mendorong inklusi lebih banyak orang ke dalam sistem perpajakan.

Menjaga keberlanjutan program

Keberhasilan program MBG tentu tidak lepas dari aspek keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut memiliki pendanaan yang cukup serta dikelola secara transparan.

Untuk pendanaan saat ini, salah satu sumber dana selain dari APBN dapat digali dengan melibatkan BUMN maupun sektor swasta, khususnya yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan-perusahaan besar dapat diajak bekerja sama untuk mendukung penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah, baik dalam bentuk dana maupun distribusi logistik.

Kendati demikian, kebijakan pelibatan perusahaan perlu ekstra hati-hati demi memastikan agar tidak terlalu mengganggu operasional mereka.

Sementara untuk jangka panjang, program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk membangun kesadaran pajak sejak dini.

Rasa-rasanya bukan masalah jika di setiap kotak makan yang disediakan terdapat tulisan seperti: “Makanan gratis didanai oleh uang pajak.”

Pesan semacam ini tampak sederhana, tapi akan cukup efektif dalam menanamkan pemahaman pada anak-anak bahwa pajak adalah wujud kontribusi bersama untuk menciptakan manfaat kolektif.

Lebih jauh lagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat mendorong sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari program MBG untuk menyisipkan literasi pajak dalam kurikulum.

Misalnya, anak-anak diajarkan bagaimana sistem pajak berjalan, mengapa pajak penting, dan bagaimana pajak mendukung berbagai program sosial termasuk makan bergizi.

Melalui upaya ini, generasi penerus diharapkan dapat memahami peran mereka sebagai penyumbang pemerataan sosial di masa depan.

Akhirnya, program MBG sejatinya menjadi prototipe bagaimana kebijakan sosial dan fiskal membawa harmoni untuk memberikan banyak kebermanfaatan.

Dari sisi kesehatan, program MBG bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dari sisi ekonomi, dapat tercipta basis pajak yang kuat.

Sementara dari sisi sosial, program MBG potensial membangun kesadaran akan pentingnya kontribusi bersama.

Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Harapannya, di masa depan para penerima manfaat program tersebut juga dapat memberikan sumbangsih pada generasi berikutnya melalui kontribusi pajak sehingga nantinya program lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tambang batubara PT Harum Energy Tbk (HRUM) akan membangun 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat meninjau rumah panggung Muara Angke yang dibangun PT PAL Indonesia hasil kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi pada Sabtu (18/01/2025).

30 unit rumah tersebut tersebar di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit, tepatnya di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.

Pembangunan rumah panggung ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Saat ini, sudah ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan China yang menyatakan minatnya untuk terlibat dalam program ini.

Menyusul 3 negara tersebut, ada Jepang yang juga dikabarkan berminat untuk menaruh modal di program 3 juta rumah.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kejadian itu dialami wartawan Selaparang TV Lombok Timur, Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Ahad (20/1/2025).

Menurut dia, kejadian tersebut dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lombok Timur. "Bila perlu, kasus ini kami bawa ke ranah hukum," ujarnya seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Muludin mengatakan, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.

"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi, kami sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.

Muludin menyesalkan oknum bersangkutan tak ada iktikad baik untuk meminta maaf, baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun kepada pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.

"Kami mendukung program MBG yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada oknum yang mencederai tugas wartawan, tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk menyosialisasikan. Akan tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.

"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," ujarnya lagi.

Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur, dia berharap agar oknum petugas yang arogan itu ditarik dari MBG.

"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi. Siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Kami bekerja dilindungi UU," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

MAGELANG, KOMPAS.com - Limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, dikelola oleh sebuah unit usaha bernama Reformasi Hijau.

Unit usaha yang dikelola dua orang itu mampu mendapatkan limbah MBG hingga 1,5 kuintal per hari.

Program MBG di Magelang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 di 16 sekolah dengan total sasaran 2.629 siswa.

Sebelumnya, uji coba MBG juga dilakukan dengan sasaran 328 orang dengan kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur mengatakan, limbah MBG, baik organik maupun anorganik, diambil langsung oleh Reformasi Hijau untuk dikelola.

Untuk limbah atau sampah organik, misalnya, meliputi sisa-sisa makanan yang dikonsumsi siswa, sayur-sayuran yang tidak terpakai saat proses memasak, serta buah-buahan yang busuk.

Adapun sampah anorganik berupa masker, penutup rambut, dan botol-botol susu.

“Kami kasih gratis (limbah MBG). Kami support UMKM,” ujar Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Reformasi Hijau

Reformasi Hijau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik menggunakan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Unit usaha ini didirikan Septian Yoga Prabowo dan Agus Candra sejak 2022.

Septian Yoga Prabowo menuturkan, limbah organik MBG dari SPPG Kota Magelang yang bisa dikumpulkan kisaran 1-1,5 kuintal per hari.

Sampah ini masih dikelompokkan menjadi jenis food loss dan food waste.

Food loss, misalnya, meliputi kepala ikan, bonggol brokoli, dan sampah makanan lain yang tidak sampai ke tahap konsumsi. Food waste mencakup makanan yang siap atau sudah konsumsi namun dibuang.

“(Komposisi sampah paling dominan) rata-rata food loss,” ujar Tian, sapaannya, saat ditemui Kompas.com di kandang maggot milik Reformasi Hijau di Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Minggu (19/1/2025).

Sampah food loss minimal berbobot hingga 80 kilogram per hari.

Adapun sampah food waste pernah mencapai 80 kg per hari, kadang dalam sehari sampah ini juga tidak ada.

“Maggot lebih mudah menyedot food waste. Sedangkan pada food loss, kami perlu proses lagi dengan digiling agar memudahkan maggot mengonsumsi sampah ini,” ungkap Tian.

KOMPAS.com/Egadia Birru Botol-botol bekas susu dari program Makan Bergizi Gratis yang didapat Reformasi Hijau, Minggu (19/1/2025).

Dia menambahkan, sampah anorganik dari SPPG Kota Magelang langsung dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir Banyuurip.

Dalam sehari, sampah ini mencapai 10-20 kg.

Selain dari SPPG, Reformasi Hijau lebih dulu mengelola sampah-sampah organik yang dihimpun dari restoran dan hotel di Kota dan Kabupaten Magelang.

Dalam seminggu, perusahaan ini mampu mengolah hingga 1,5 ton sampah organik.

Pengolahan sampah organik menempati lahan seluas 3.600 meter persegi yang disewa sejak September 2024.

Lahan ini untuk budidaya maggot dalam satu siklus, mulai tahap penetasan telur hingga maggot berkembang menjadi lalat dewasa dan bertelur kembali.

Agus Candra menyampaikan, pembeli produk maggot berasal dari kalangan peternak ayam, ikan, maggot, serta petani yang biasanya membeli kasgot.

Untuk telur maggot, umpamanya, dihargai Rp 2.500 per gram.

“Pembeli kebanyakan sekitar Kecamatan Tegalrejo. Ada juga yang dari Bantul, Lampung, dan Bali,” katanya dalam kesempatan yang sama, Minggu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KENDAL,iNewsPantura.id -  Puluhan warga perumahan di Desa Sarirejo dan Wonorejo, Kabupaten Kendal, menggelar aksi protes di depan perumahan mereka pada Minggu pagi (19/01/2025).

Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga yang kerap kali diterjang banjir setiap kali hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Menurut para peserta aksi, banjir yang melanda perumahan mereka tidak hanya terjadi sesaat, tetapi genangan air seringkali baru surut setelah lima hari atau lebih.

Hal ini disebabkan oleh saluran air yang tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar.

Para warga dan komunitas peduli lingkungan yang terlibat dalam aksi tersebut membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi, menyampaikan tuntutan agar permasalahan banjir ini segera diselesaikan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kordinator aksi, Jawahir Muhammad, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan pembangunan SPBE di jalan lingkar Kaliwungu menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air, yang akhirnya menggenangi pemukiman warga.

“Kondisi banjir di perumahan ini semakin sering terjadi dan surut dalam waktu lebih dari lima hari. Banjir ini disebabkan oleh limpasan sungai dan kondisi gorong-gorong jalan lingkar yang tersumbat oleh sedimentasi lumpur,” ujar Jawahir.

Dirinya juga menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan niatan serius untuk menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di kawasan tersebut.

“Bahkan banyak warga yang terpaksa menjual rumah mereka karena tidak tahan dengan banjir yang terus-menerus datang, dan rumah tersebut pun sulit terjual,” tambah Jawahir.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain agar segera melakukan normalisasi sungai, memperbaiki dan memfungsikan pintu air yang rusak, serta membuat pintu penahan rob di kawasan tersebut.

Mereka juga meminta agar gorong-gorong yang tersumbat sedimentasi di jalan lingkar Kaliwungu segera dibersihkan, dan saluran air yang ada di SPBE jalan lingkar dikembalikan seperti semula.

Selain itu, pihak KIK juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang terdampak banjir akibat pembangunan mereka.

Aksi sempat mendapat pengawasan ketat dari petugas kepolisian yang meminta warga tidak melakukan long march ke Kawasan Industri Kendal atau ke SPBE di jalan lingkar Kaliwungu. Petugas hanya mengizinkan mereka untuk berorasi di depan pintu masuk perumahan Graha Raya Sarirejo.

Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, yang hadir menemui warga, berjanji untuk menampung keluhan dan aspirasi mereka.

“Kami akan segera melakukan pendataan terkait keluhan dan aspirasi warga yang terdampak banjir. Tentunya kami tidak bisa langsung memenuhi tuntutan tersebut, tetapi kami akan cari solusi untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Namun, warga yang sudah bosan dengan janji-janji sebelumnya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika dalam waktu tiga bulan ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama mereka hadapi.

Editor : Eddie Prayitno