Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam program 3 juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah berbincang dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kerja sama pengadaan listrik dan jaringan gas (jargas) yang akan dibangun di bawah tanah perumahan dalam rangka program 3 juta rumah.
Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dan halal bihalal di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (31/3/2025).

"Tadi ini kan saya diminta bantu Pak Bahlil di hilirisasi ya. Jadi kita bawa bagaimana nanti ada perumahan, kan ada jaringan listriknya, jaringan gas, supaya bisa sinergi," ujarnya.

Dia pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan lahan cukup besar untuk perumahan. Dengan begitu, pembangunan jaringan listrik dan gas di bawah tanah bisa leluasa dilakukan. Adapun pembangunan perumahan dimaksud akan berada di wilayah Banten.
"Kami diminta untuk mempersiapkanlah suatu kawasan yang cukup besar. Tapi ya teratur ya listriknya di bawah [tanah], gasnya di bawah. Kita coba lagi cari mungkin di daerah Banten," katanya.
Lebih lanjut, silaturahmi Lebaran di kediaman Bahlil memang menjadi tradisi tahunan yang dihadiri berbagai tokoh, baik dari kalangan politik, pemerintahan, maupun akademisi.
Beberapa pejabat juga tampak hadir di kediaman Bahlil. Beberapa di antaranya seperti Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Sekjen ESDM Dadan Kusdiana, hingga Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno.
Lalu Anggota DPR Bambang Soesatyo, Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sebelum Ara, Agus Gumiwang juga mengaku membahas sejumlah isu terkait pekerjaan sebagai menteri. Namun, dia tidak mau membocorkan isu yang dibahas tersebut.
"Ada beberapa pejabat juga Wamen [ wakil menteri] dan dirut BUMN. Silaturahmi ini kita gunakan untuk bicara santai. Ada sedikit soal kerjaan tapi gak banyak. Nanti kita lanjutkan setelah tanggal 7 [April]," jelas Agus.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan di balik masuknya sejumlah pejabat kementerian di kursi komisaris bank pelat merah.

Adapun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN kompak menggelar RUPS pada pekan lalu. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penggunaan laba bersih tahun buku 2024 hingga perombakan pengurus.

Termasuk penunjukan Fahri Hamzah, yang merupakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Adapun Helvi Yuni Moraza selaku Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menjabat Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Erick, perwakilan pemerintah dalam struktur pemegang saham Himbara bertujuan agar kepentingan nasional tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi di sektor perbankan pelat merah.

“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (30/3/2025).

Dia juga berujar aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.Selain itu, tiga pejabat Bank Indonesia (BI) yakni Edi Susianto, Donny Hutabarat, serta Ida Nuryanti juga masuk ke dalam jajaran komisaris bank BUMN. Adapun Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo kini menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick berharap hasil RUPS ini dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara.

“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar,” ujar Erick Thohir yang juga merangkap Ketua Umum PSSI.

BOGOR - Perkembangan infrastruktur dibarengi aksesibilitas memberikan dampak luas terhadap suatu kawasan. Fasilitas jalan umum dan jalan tol menjadikan transportasi publik lebih mudah yang dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan.

Hal ini terjadi di kawasan Bogor yang mengalami dampak lanjutan dari kemudahan aksesibilitas dengan berkembangnya fasilitas perkotaan dan area permukiman yang berdampak positif terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat.

Di Bogor inilah PT Sentul City Tbk (BKSL), salah satu pengembang terkemuka di Indonesia mengembangkan kawasan seluas 3.150 hektare. Sejak tahun 1993, PT Sentul City Tbk telah menggarap 1.250 hektare yang hingga saat ini terus berprogres.

Pengembangan daerah ini membuat Sentul City semakin pesat berkembang menjadi kawasan utama hunian, bisnis maupun investasi. Kemudahan aksesibilitas juga terus mendorong peningkatan produk propertinya.

Memiliki keunggulan dari segi lokasi berada di kaki gunung dengan ketinggian 170-300 meter di atas permukaan laut (mdpl) membuat kawasannya lebih sejuk dibandingkan wilayah Jabodetabek lainnya.

CEO PT Sentul City Tbk Eddy Sindoro menuturkan kawasan permukiman ini dikembangkan dengan mengusung visi eco city yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan memastikan sustainability keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pengembangan kotanya.

?Kami terus beradaptasi dengan dinamika lingkungan terutama masyarakat di sekitar kawasan. Kami percaya bahwa keberhasilan sejati dari suatu pengembangan daerah adalah mengusahakan kesejahteraan kota dan lingkungan sekitar. Sejalan dengan visi dan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas hidup selain pertumbuhan ekonomi, kami juga mengusahakan pengembangan hubungan interaksi antar manusianya,? ujar Eddy, Sabtu (29/3/2025).

Untuk itu sejak 5 tahun lalu, Sentul City konsisten telah menjalankan suatu gerakan nyata yang lahir dari ketulusan hati sebagai langkah awal dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Langkah-langkah kecil yang berkembang menjadi suatu aktivitas berkala yang dinamakan Ladang Pahala dengan menyediakan ruang berbagi kasih dan kebaikan sehingga menjadi keberkahan bersama.

Gerakan bersama ini meluas dengan melibatkan pihak pemerintah desa dan Kecamatan serta Polsek setempat juga tokoh masyarakat serta mitra usaha dengan menjalankan program ?Sentul City Peduli Sesama-Ladang Pahala.

Kegiatan sosial yang dilakukan seperti pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengobatan gratis, gerakan penghijauan dengan penanaman pohon, pembersihan bantaran kali dan sungai dari sampah, serta pemberian sembako.

Program rutin yang dilaksanakan setiap bulan meliputi pelatihan bahasa Inggris, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan kegiatan donor darah. Bakti sosial Ladang Pahala telah berjalan hampir 5 tahun dengan mencapai kegiatan ke-114 bagi desa-desa sekitar di Kecamatan Babakan Madang.

Dalam satu bulan terakhir pada Maret 2025, kegiatan bantuan kepada masyarakat khususnya yang sedang terdampak bencana alam dengan pemberian sembako serta perlengkapan bayi dan makanan pendamping ASI. Bantuan diharapkan meringankan beban warga akibat bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah.

Direktur PT Sentul City Tbk Njoo Harun Permadi mengatakan, bantuan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan apa yang hilang, namun pihaknya berharap dapat meringankan beban kesulitan yang sedang dialami korban bencana alam.

?Kami juga mengapresiasi peran pemerintah, relawan, dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam upaya pemulihan dengan semangat gotong royong. Semoga sinergi ini terus terjalin agar kita dapat bangkit dan terus melangkah maju,? ujarnya.

Selama Maret 2025, kegiatan bakti sosial Sentul City telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada 7 Maret 2025 di Desa Cijayanti, dilanjutkan pada 11 Maret 2025 di Desa Bojong Koneng, dan 14 Maret 2025 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun
• Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
• Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
• Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
• Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
• Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
• Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
• Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
• Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
• Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

Jakarta -

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Mojokerto -

Polres Mojokerto mengintensifkan patroli ke perumahan yang banyak ditinggal mudik penghuninya. Peningkatan intensitas patroli ini untuk mencegah pencurian dan kejahatan lainnya.

Patroli salah satunya menyasar Perumahan Zian Residence di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari. Sejumlah personel Satsamapta Polres Mojokerto yang dipimpin Aipda Arik keliling perumahan ini menggunakan mobil dan sepeda motor.

Mereka juga belusukan dengan berjalan kaki untuk menjangkau rumah-rumah di gang sempit. Aipda Arik dan personelnya memantau situasi setiap rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya. Ia ingin memastikan semua rumah aman dari pencuri.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan, layanan patroli perumahan yang ditinggal mudik ini bagian dari komitmen Polri untuk Masyarakat. Menurutnya, intensitas patroli ditingkatkan pada jam-jam rawan kejahatan, baik siang dan malam hari.

Tujuannya tak lain untuk mencegah pembobolan rumah kosong dan kejahatan lainnya. Sehingga masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman.

"Patroli ini kami lakukan secara rutin siang dan malam untuk memastikan keamanan lingkungan," jelasnya, Jumat (28/3/2025).

Setiap patroli ke permukiman penduduk, tim dari Polres Mojokerto juga mengedukasi para satpam perumahan dan warga yang tidak mudik. Mereka diimbau melapor ke kantor polisi terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan di rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya.

"Masyarakat juga kami imbau bekerja sama dengan tetangga untuk saling menjaga rumah masing-masing, serta memastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman sebelum ditinggal mudik," terang Ihram.

Polres Mojokerto juga menyediakan penitipan kendaraan gratis di 14 kantor polsek mulai 24 Maret sampai 8 April 2025. Masyarakat yang hendak mudik bisa menitipkan kendaraan yang tidak dipakai di kantor polisi terdekat. Sehingga kendaraan dijamin lebih aman dari pencurian.

"Dengan upaya-upaya ini, kami berharap dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama musim mudik lebaran," tandas Ihram.

(fat/fat)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

(acd/acd)