Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan meniru pola pembangunan rumah susun (Rusun) ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tak tanggung-tanggung, rencananya dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

"Ya rencananya di daerah sini akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2024.
Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi sangat baik dan bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun.

Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni.

"Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," jelas dia.

Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni.

"Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," ungkap dia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Menteri PKP langsung meminta timnya dan meminta Camat Johar Baru dan RW setempat untuk membuat grup Whatsapp agar koordinasi dapat dilakukan secara cepat. Selain itu juga meminta dilakukan pendataan warga yang dibantu berdasarkan skala prioritas.

"Pertama yang kami lakukan adalah minta Camat dan RW untuk memiliki data warga yang akan dibantu berdasarkan skala prioritas. Kedua tempat pembangunan tiga tower Rusun dimana biar ditentukan," jelas dia.

Sementara itu, Camat Johar Baru Nur Helmi Savitri didampingi Ketua RW 12 Imron Buchori menjelaskan, sudah memiliki data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan. Berdasarkan data yang ada, di RW 12 tersebut ada sekitar 1.200 KK dengan 3.000 jiwa dan kondisi perumahan memang sangat padat.

"Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan kepada Menteri Perumahan. Semangat gotong royong membangun seperti yang dilakukan Menteri PKP sangat baik dan perlu ditiru banyak pihak. Kami siap mendukung pembangunan Rusun di daerah Johar Baru," ujar dia.

(KIE)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Taman Mangu Indah, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel) sejak Senin (11/11/2024) sore, mulai surut pada Selasa (12/11/2024).

Meskipun begitu, area tersebut masih terendam air dengan ketinggian sekitar 50-80 cm.

"Ketinggian air saat ini di Perumahan Taman Mangu Indah sekitar 50-80 cm di dalam rumah warga," ujar Petugas BBPD Kota Tangsel, Iwan, saat ditemui di lokasi, Selasa.

Awalnya, banjir sempat mencapai ketinggian 130 cm, tetapi kini berangsur surut.

BPBD juga sudah menurunkan empat perahu karet untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman.

Berdasarkan catatan BPBD Kota Tangsel, ada tiga warga lanjut usia (lansia) dan dua warga sakit yang sudah dievakuasi dari area banjir.

"Untuk warga sebagian sudah dievakuasi ke mushala dan ke Balai Warga. Ada tiga orang lansia, dua orang sakit, dan beberapa warga lainnya sudah kami evakuasi," kata dia.

Namun, masih ada beberapa warga memilih menetap di rumahnya masing-masing karena bangunan rumahnya dua tingkat.

Diketahui, banjir di Perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi akibat tanggul yang sedang direvitalisasi jebol setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin sore.

BPBD bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, salah satunya dengan kembali memasangkan karung pasir di area tanggul.

Jakarta -

Rumah Nenek Hasna sedang direnovasi sejak kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rumah sempit yang berukuran 2x3 meter itu akan diperluas dengan membeli rumah tetangganya.

Hal itu dipastikan Ara saat Kembali mengunjungi Nenek Hasna dan mengecek proses renovasi kemarin. Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta. "Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Perumahan Taman Mangu Indah, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 140 sentimeter. Banjir ini muncul setelah wilayah itu diguyur hujan, Senin (11/11/2024).

Danton Satgas BPBD Kota Tangsel, Dian Wiriyawan mengatakan, akibat banjir ini ada 500 kepala keluarga (KK) yang terdampak.

"Banjirnya setinggi 140 cm atau setinggi dada orang dewasa. Ada 500 KK terdampak. Mereka sudah dilakukan evakuasi sementara," ujar Dian saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).

Selain hujan deras, banjir tersebut diakibatkan karena adanya perbaikan tanggul kali yang melintas di perumahan warga.

Tanggul yang sedang direvitalisasi itu sempat dipasangkan 280 karung berisi pasir, namun tetap tidak kuat menampung volume air yang meluap.

"Iya jebol, rembes lagi karena volume air Sodetan kali Angke dan kali Cantiga Pondok Aren meningkat hingga merendap rumah warga sekitar," kata dia.

BPBD Kota Tangsel telah menyiagakan tim dan perahu di lokasi banjir di Taman Mangu Indah.

Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangsel untuk dilakukan penyedotan air serta kembali mengirimkan karung pasir untuk tanggul darurat.

"Tim sudah kami turunkan untuk dilakukan evakuasi dan berkoordinasi dengan Dinas SDA," ucap dia.

Tangerang Selatan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten melaporkan sebanyak sembilan kawasan permukiman warga terendam banjir akibat hujan deras.

Anggota Pusat Data dan Informasi pada BPBD Kota Tangsel, Sutrisno, di Tangerang, Senin, menyampaikan, banjir terparah berlokasi di Taman Mangu, Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren.

Di wilayah itu tanggul sementara yang baru dibuat oleh pemerintah setempat kembali jebol. "Ketinggian air sedada orang dewasa," katanya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 19.12 WIB tercatat sembilan titik lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Kota Tangsel.

Adapun lokasi terdampak antara lain di RW 07 Perum MA Pamulang Timur, di mana ketinggian muka air 40 sentimeter. Kemudian di RW 04, tepatnya di BPI Pamulang Timur, dengan ketinggian air 20-70 sentimeter. Selanjutnya di Perum Taman Mangu Jurangmangu Barat ketinggian banjir 30-90 centimeter.

"Juga di RT 11/10 Kedaung, Kecamatan Pamulang, dengan tinggi muka air 30 sentimeter," katanya.

Banjir di Jalan Kemuning 3, RW 6, Pamulang Barat dengan ketinggian air 30 sentimeter, selanjutnya di Perum Sasmita Lembah Pinus di Kelurahan Pamulang Barat air setinggi 30 sentimeter.

Di Perum Cipayung Mas, Cipayung, Kecamatan Ciputat tinggi muka air 40 sentimeter, sedang kan di Lengkong Karya RT 02/02, Kecamatan Serpong Utara air setinggi 30 centimeter. "Di Perumahan Villa Dago Pamulang air setinggi 20 sentimeter," paparnya.

Sutrisno memperkirakan ada ribuan warga terdampak banjir. Air meluap saat intensitas curah hujan tinggi sejak siang tadi.

"Genangan banjir di Perumahan MA RT 003 RW 007 setinggi 20 - 30 sentimeter, terdampak kira-kira 100 KK disebabkan hujan deras dan mesin pompa mati," ujarnya.

Dia menyebutkan tim Satgas SAR gabungan telah dikerahkan ke titik-titik lokasi banjir untuk membantu warga yang terdampak. "Di Taman Mangu evakuasi warga dan lansia," kata Sutrisno.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang Selatan -

Tanggul penahan air di Perumahan Pondok Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, jebol. Sejumlah rumah warga terendam banjir.

Salah satu warga, Rika Yolanda menjelaskan sebenarnya tanggul tersebut sedang dalam perbaikan untuk ditinggikan. Namun, proses pengerjaan tanggul ini menggunakan triplek dan karung berisi pasir untuk menahan air.

"Air kali luber, curah hujan tinggi. Jadi enggak bisa dibendung lagi sama triplek dan karung pasir," ujar Rika saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2024).

Rika juga menjelaskan hingga malam ini, tinggi air di jalanan depan rumahnya sudah cukup tinggi. Luapan air kali sudah masuk ke rumahnya.

"Air sudah sepaha lebih di depan jalan. Dalam rumah saya saja yang di depan sudah sebetis," jelas Rika.

Rika berharap agar pekerjaan proyek tanggul lebih safety. Ia khawatir banjir akan terus berlanjut mengingat cuaca ekstrem akhir-akhi ini.

"Jangan hanya triplek dan karung pasir. Mestinya pengerjaan proyek sebesar itu sudah ada penanggulannya apa tuk kondisi terburuk. Karena curah hujan akan makin tinggi sampai bulan depan," jelasnya.

Hingga pukul 19.30 WIB, genangan air di perumahan tempat tinggal Rika sudah rata dengan permukaan air kali.

Dihubungi terpisah, pihak BPBD Tangerang Selatan membenarkan adanya kejadian ini. BPBD menyebut tanggul tersebut memang sedang dalam perbaikan dan beberapa kali mengalami jebol akibat debit air.

"Jadi sebenarnya bukan jebol, jadi itu memang lagi proses perbaikan. Minggu kemarin, itu tanggul sementaranya jebol, sudah diperbaiki dan sudah dipompa hari ini, tanggul yang dibuat oleh teman-teman gabungan kemarin dari dinas SDA, BPBD dan Satpol PP, kembali lagi jebol lagi, itu," terang Komandan Pleton Satuan Tugas (Danton Satgas) BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan.

Dian menyebut hingga sore tadi, petugas BPBD masih terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut. Pihaknya juga masih terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangerang Selatan.

"Sudah di lokasi dari jam 5 sore. Kondisinya lagi coba ditangani, sebenarnya saya lagi minta info akurat dari teman-teman cuma belum ada yang bisa dikontak. Kalau bisa dikontak, saya bisa berkoordinasi lagi dengan dinas SDA," sebutnya.

Lihat juga Video 'Ini Penyebab Banjir di Pondok Aren Tangerang Selatan':

[Gambas:Video 20detik]

(mea/mea)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko) beri sinyal insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DPTP) untuk perumahan akan diperpanjang sampai dengan semester pertama tahun depan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat membahas hasil lawatan perdana Presiden Prabowo dari China untuk sektor perumahan dalam negeri.

"Untuk tahun depan Pak Menko Perekonomian Airlangga sudah mengusulkan perpanjangan PPN DTP untuk properti, karena sektor perumahan sangat penting," kata Susi pada awak media di Jakarta, Senin (11/11).

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah kuota rumah subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk diterapkan di tahun 2025.

Susi mengatakan kebijakan ini diambil lantaran sektor perumahan dianggap penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sektor perumahan juga jadi andalan untuk mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) kita," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

"Dalam rangka akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024.

Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Di samping insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa dibilang sebagai proyek yang ambisius. Namun, manfaat berganda program ini bagi perekonomian nasional bisa dikatakan cukup sepadan.

Perlu diketahui, ada 184 sektor usaha terkait yang kecipratan untung apabila bisnis industri properti moncer. Tak hanya itu, belanja yang dikeluarkan dapat mendongrak perputaran uang di dalam negeri karena tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri ini mencapai 100%. Alias tanpa impor.

Dengan kata lain, di atas kertas program pengadaan 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo adalah win-win solution bagi semua pihak. Mulai dari negara, masyarakat, hingga swasta.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah tidak boleh naif. Sebab, bagaimanapun program ini adalah langkah radikal yang tak luput dari berbagai tantangan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan ada beberapa aspek yang berpotensi menghadirkan tantangan sehingga patut dijadikan concern. Pertama, aspek lahan.

“Problem utamanya, lahan sitaan itu posisinya seringkali bukan di area pengembangan. Jangan lupa, yang dilihat bukan hanya aspek fisik rumahnya. Tapi juga aspek integrasi yang mencakup akses transportasi, sekolah, tempat rekreasi, dan fasilitas lingkungan lain,” kata Bambang kepada Bisnis baru-baru ini.

Dia khawatir lahan sitaan seluas 1,3 juta hektare yang digadang-gadang bakal dimanfaatkan, diserahkan dalam kondisi scattered alias berserakan sehingga tidak memungkinkan para pengembang untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi.

Jangan sampai, sambungnya, penyediaan rumah tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Belum lagi, ihwal asal muasal lahan yang bersumber dari barang milik negara (BMN) berupa tanah sitaan juga memicu kekhawatiran akan perkara legalitas. Bambang meminta negara benar-benar menjamin legalitas lahan yang disediakan guna menghindari sengketa.

“Legalitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan atau diatur supaya semuanya clean and clear. Jangan sampai di tengah jalan sudah dibangun ternyata masih ada sengketa yang menyebabkan pembangunannya menjadi mandeg,” kata dia.

Terkait dengan hal ini, Bambang berharap Kementerian Perumahan sanggup mengkoordinir instansi-instansi lain. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pengampu langsung dalam urusan penyediaan lahan.

Kedua, aspek bujet. Ketek bengek ihwal lahan dikatakan mewakili sekitar 30% - 40% dari total anggaran yang diperlukan dalam konstruksi perumahan. Artinya, jelas Bambang, masih ada 60% sisa keperluan bujet untuk urusan perizinan, konstruksi, pemasaran, dll.

“Dengan kata lain, urusan tanah itu memang masalah utama. Tapi, selalu di ujungnya yang juga menjadi persoalan utama adalah perihal pembiayaan,” ujarnya.

Menyangkut hal ini, dia menakar anggaran yang diperlukan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun berkisar di angka Rp300 triliun. Dengan perhitungan mentah alokasi anggaran pembangunan per unit senilai Rp100 juta.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi kediaman Bu Hasna yang belakangan viral di media sosial.

Pasalnya, rumah yang berukuran 2x3 meter tersebut diisi oleh 13 orang.

Diketahui, Ibu Hasna yang berusia lanjut tinggal di rumah yang tidak layak huni di RT 008 / RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dirinya tinggal bersama 3 orang anak dan mantunya serta 9 orang cucunya di rumah berukuran hanya 2 x 3 meter.

Kisah nenek tersebut viral karena dirinya harus rela berbagi ruangan yang sangat kecil dan tidur bergantian karena tidak ada tempat tinggal yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku berkomitmen untuk membantu menggunakan dana pribadinya.

"Saya ingin membantu Ibu Hasna dan keluarga supaya bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan resmi, Senin (11/11).

Adapun per hari ini, Ara mengaku telah menerjunkan timnya untuk segera membongkar dan merenovasi rumah Bu Hasna tersebut.

Dirinya mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka mencerminkan semangat gotong royong dalam pengadaan hunian layak bagi masyarakat.

Selanjutnya saat ini, selama proses renovasi Bu Hasna dan keluarga tinggal di rumah kontrakan sementara.

Menanggapi bantuan tersebut, Bu Hasna mengaku tak menyangka bisa mendapatkan bantuan khusus dari Menteri PKP. Apalagi dirinya yang sudah renta hanya pasrah menerima nasib kondisi rumahnya seperti apa adanya.

"Saya tidak sangka bisa dapat bantuan rumah dari Pak Menteri Perumahan. Alhamdulillah banget," katanya saat ditemui di rumah kontrakan sementara.