JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun 2025, sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pemaparannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Dadan menyebut, bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis bakal di daerah-daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan, Kamis.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Dia pun mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 8 triliun. Sebab, akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan makan bergizi gratis di sana.

“Misalnya kepada daerah NTT akan ada kurang lebih 749 titik pelayanan dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun,” ujar Dadan.

Dadan lantas menyebut bahwa besaran alokasi anggaran tersebut jauh lebih besar daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT yang sebesar Rp 2 triliun.

“Jadi, APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Menurut Dadan, alokasi anggaran sebesar itu cukup untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah sekitar. Sehingga, tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas anak bangsa tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

"Jadi, ini adalah roda ekonomi yang akan bergerak di lokasi-lokasi,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia meminta kerja sama dari pemerintah daerah dan instansi terkait seperti TNI-Polri untuk menyukseskan program makan bergizi gratis di semua daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga mengungkapkan bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Penataan kota masih belum merata sekalipun di tengah kota besar seperti Jakarta Pusat. Ada sebuah permukiman padat dengan banyak rumah kecil yang berhimpitan membentuk gang kecil.

Tepatnya di kawasan RT 08 RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Permukiman ini dipadati penduduk, bahkan satu rumah itu bisa diisi oleh 3 kepala keluarga (KK).

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman padat itu dan melihat kondisinya. Untuk menuju kawasan ini, kami pergi mulai dari Jalan Tanah Tinggi.

Awalnya jalanan terpantau ramai dengan kendaraan berlalu-lalang dan warga beraktivitas. Jalanan masih cukup luas untuk akses dua mobil. Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Banyak rumah difungsikan sebagai warung makan, toko, hingga bengkel.

Kami pun sempat bertemu Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga. Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT). Kawasan tersebut dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Menurutnya, ada beberapa RT berisi rumah kurang layak untuk dihuni. Imron menyebutkan kondisi paling parah ada di RT 08 dan RT 09.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak) artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan," ujar Imron saat ditemui di Balai Warga, Jl. Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menerangkan rumah tak layak huni karena tata letak permukiman yang padat, sehingga rumah-rumah terlalu berdekatan. Kemudian, kebanyakan rumah berukuran kecil, bahkan hanya sekitar 2x3 meter.

Terlebih lagi, banyak rumah di permukiman ini tidak memiliki kamar mandi yang layak, bahkan tak ada WC. Warga yang ingin buang air harus menggunakan WC umum seharga Rp 2.000 sekali pakai.

"Selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," katanya.

Tak jarang ada warga yang merasa tidak nyaman tidur di rumah, sehingga banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

detikProperti pun memasuki kawasan permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Lalu, menyusuri gang yang hanya muat dilalui dua motor.

Beberapa tembok gang dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana gang tampak ceria dengan mural dan cat warna-warni.

Namun, kondisi permukiman mulai terlihat kumuh semakin dalam berjalan menelusuri gang. Ada selokan sepanjang jalan yang memunculkan aroma tak sedap di dalam gang.

Jalanan semakin sempit karena jarak antara rumah berdekatan dan ada barang-barang hingga motor yang disimpan di pinggir jalan. Ada sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Selain hunian, permukiman pada ini juga terdapat banyak warung. Terlihat rumah-rumah kecil dengan cat temboknya yang retak dan mengelupas.

Bangunan rumah juga banyak yang belum selesai dibangun. Terlihat bata merah, hebel, dan semen pada tembok yang dibiarkan terbuka. Namun, masih ada rumah-rumah dengan tembok rapi tertutup keramik.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Lalu, tampak ada rumah-rumah yang menggunakan triplek dan seng sebagai dinding di lantai dua. Sebagian rumah juga terlihat rusak dengan plafon dan atap yang mulai turun.

Tata letak rumah sembarangan, sehingga membentuk gang sempit yang berliku-liku. Beberapa jalan pun sampai tak tersentuh cahaya matahari terhalang bangunan dan atap rumah yang berhimpitan. Bahkan, terdapat gang sempit yang hanya muat dilewati satu orang, sehingga terasa sesak.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Kemudian, terlihat sampah-sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah tak berpenghuni pun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kita ada juga nih sampah di wilayah kita. Pemiliknya mungkin belum ada dana, itu yang pertama. kedua yang jelas terjadi sekarang ketidakpedulian pemilik, bahkan warga buang sampah ada jadi kayak bank sampah (di) rumah kosong," jelas Imron.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Padahal, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah dan petugas pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengelolaan sampah tak teratasi.

Di sisi lain, ada sebuah rusun baru di dekat Balai Warga. Rusun itu berada di atas tanah seluas 108 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Imron mengatakan rusun tersebut sebelumnya adalah rumah-rumah warga yang dirobohkan untuk dibangun hunian yang lebih layak. Rusun tersebut saat ini dihuni oleh 12 Kepala Keluarga (KK).

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Sebagai informasi, Nenek Hasna (62), seorang warga RT 08 RW 12 sempat viral lantaran tinggal bersama 12 anggota keluarganya di rumah sempit. Rumahnya terdiri dari dua lantai dengan ukuran 2x3 meter.

Rumah Nenek Hanya tidak memiliki kamar dan sekat. Anggota keluarganya harus berbagi satu ruangan bersama, bahkan untuk tidur sekali pun.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Nenek Hasna terpaksa tidur dalam posisi duduk, bahkan meringkuk karena kesempitan. Ia pun biasanya tidur di atas ubin tanpa alas.

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," ucapya.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkas Nenek Hasna.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Ada sebuah permukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Rumah-rumah di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit.

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman tersebut dan melihat rumah padat penghuni di sana. Kunjungan kami berawal ketika tiba di Jalan Tanah Tinggi, tempat Balai Warga atau Sekretariat RW 012 berada.

Kondisi jalanan ramai dengan kendaraan yang berlalu-lalang serta warga beraktivitas. Jalanan tampak masih cukup luas untuk akses dua mobil.

Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Kedua sisi jalan terdapat deretan rumah-rumah berukuran cukup besar. Namun, banyak pemilik yang menjadikan rumahnya warung, toko, hingga bengkel.

Terlihat bangunan Balai Warga bernuansa hijau dengan halaman depan yang cukup luas serta dihiasi tanaman pot vertikal. Kami pun bertemu dengan Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga.

Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT. Kawasan ini dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Imron menceritakan kondisi sejumlah RT di kawasannya yang menurutnya kurang layak untuk dihuni, yakni terutama di RT 08 dan 09. Lalu, ia menggambarkan rumah tak layak huni mulai dari tata letak permukiman yang padat, tidak tersedianya kamar kamar mandi di dalam rumah, hingga ukuran rumah yang sempit sebesar 2x3 meter.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak), artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan. Karena selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," ujar Imron kepada detikProperti, Selasa (5/11/2024).

Sejumlah warga yang tinggal di rumah padat penghuni pun sampai memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga di malam hari. Imron mempersilakan warganya yang ingin tidur di berbagai sudut halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Selanjutnya, kami menyusuri permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami diarahkan oleh petugas keamanan melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Gerbang itu menuju sebuah gang yang muat dilalui 2 motor.

Memasuki gang, awalnya beberapa tembok rumah gang tampak dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana memasuki gang masih cukup ceria karena a ada mural dan cat tembok warna-warni, seperti kuning, hijau, dan biru. Namun, kondisi cat temboknya sudah mulai retak dan mengelupas.

Berjalan menyusuri gang, ada selokan sepanjang jalan. Aroma tak sedap pun muncul di dari selokan tersebut.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Jarak antara rumah semakin berdekatan, sehingga gang terasa semakin sempit. Apalagi dengan adanya sejumlah barang hingga motor tersimpan di pinggir jalan.

Banyak bangunan rumah tampak belum selesai dibangun, bahkan rusak. Tembok rumah-rumah terlihat bata merah, hebel, dan semennya. Namun, ada juga rumah yang dindingnya tertutup keramik.

Terlihat sejumlah rumah dengan plafon yang sudah turun, sehingga bergelantung begitu saja. Lalu, beberapa genteng dari seng pun juga mulai turun.

Rumah bertingkat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Banyak rumah warga temboknya sebagian terbuat dari bata, terutama di lantai satu. Sedangkan lantai dua ditutupi seng dan triplek.

Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda dibiarkan di samping gang, seperti motor, sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran. Selain hunian, beberapa rumah juga difungsikan sebagai warung.

Kami pun harus melewati gang yang berliku-liku dan semakin sempit ke dalamnya. Beberapa jalan sampai redup karena tertutup bangunan dan atap rumah yang berhimpitan.

Gang sempit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Bahkan, ada gang yang sangat sempit hingga hanya muat dilewati satu orang saja. Suasana di dalam gang ini cukup membuat sesak.

Selain itu, banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah yang tidak dihuni pun dijadikan tempat buang sampah oleh warga.

Di sisi lain permukiman ini, terdapat sebuah rusun yang baru. Rusun itu dibangun di atas tanah seluas 108 meter persegi, terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Rusun itu merupakan bantuan dari pemerintah dan swasta untuk menata kawasan kumuh. Rusun ini dibangun dengan merobohkan beberapa rumah warga buat dibangun rusun untuk 11 Kepala Keluarga (KK).

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Namun, masih ada banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni, seperti yang dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia tinggal di rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Posisi rumahnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang secara bersamaan. Tampak depan rumahnya seperti rumah kecil biasa dengan tembok dilapisi keramik bernuansa biru.

Namun ketika masuk, kondisi rumah sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekali pun. Kondisi bangunan juga sudah mulai rusak dari lantai hingga jendela.

Rumahnya diisi oleh 5 orang dewasa dan 8 anak. Ia terpaksa berbagi tempat tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Anak-anak Nenek Hasna tinggal bersamanya karena ada yang tidak mampu mengontrak dan seorang lagi memiliki penyakit kejiwaan.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Untuk berbagi ruang dengan 12 orang, Nenek Hasna harus tidur dalam posisi duduk, bahkan sampai meringkuk di malam hari.

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," kata Hasna.

"Itu (cucu) kalau nangis di (lantai) atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, duduk nyender ke pintu," tambahnya.

Ia merasa kesempitan sampai harus menekuk kakinya. Bahkan dia kerap tidur langsung di atas ubin tanpa alas.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Program prestisius pengadaan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto disebut mendapat perhatian khusus dari sejumlah perusahaan asing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu (7/11/2024) malam.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," tuturnya.

Di samping itu, Iwan juga menegaskan bahwa saat ini Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan kunjungan kerja ke China, salah satunya membahas potensi kerja sama untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Kemudian, Presiden Prabowo juga disebut bakal mulai melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Di mana, isu perumahan akan menjadi satu yang dibahasnya dalam beberapa pertemuan tersebut.

“Jadi ini kebetulan pak Wamen sedang ke China. Kemudian Pak Presiden juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

KOMPAS.com -Status Gunung Marapi di Sumatera Barat naik dari status waspada ke level III atau siaga akibat meningkatnya aktivitas vulkanik.

Peningkatan status ini berlaku sejak Rabu (6/11/2024) pukul 15.00 WIB.

"Status ini diumumkan setelah terjadinya erupsi yang semakin sering dalam beberapa hari terakhir," kata Teguh, petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA), yang dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024) pagi.

Pada hari ini tercatat Gunung Marapi mengalami dua kali erupsi dalam rentang waktu pukul 06.00-08.00 WIB.

Dengan meningkatnya status menjadi siaga, masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Marapi diminta untuk menjauh sejauh 4,5 kilometer dari kawah.

Warga yang tinggal di sekitar lembah atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi juga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya lahar, terutama saat musim hujan.

Hewan gunung turun ke permukiman

Firdaus, Kepala Desa Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumbar, mengatakan, dia mendapat informasi dari masyarakat yang berada di sekitar puncak Gunung Marapi, bahwa ada sejumlah hewan gunung turun ke permukiman warga.

"Kami menerima laporan masyarakat kemudian mencek dan melihat langsung ada beberapa ekor monyet jenis simpai, kijang hingga beruang madu yang turun ke sekitar permukiman warga," kata Firdaus, dikutip dari Antara.

Ia mengungkap adanya kekhawatiran dari warga yang menganggap itu sebagai pertanda alam terkait bencana dari Gunung Marapi.

"Ini menjadi kecemasan warga karena jika dilihat ke masa sebelumnya, hewan-hewan gunung juga turun ke permukiman warga sebelum erupsi utama di awal Desember 2023 lalu," kata Firdaus.

"Ini yang juga terjadi hari ini, warga menganggap itu pertanda bagi warga bahwa Gunung Marapi sedang tidak aman, semoga tidak terjadi yang ditakutkan," kata Firdaus.

Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi untuk langkah antisipasi dan imbauan kewaspadaan terkait erupsi atau banjir bandang lahar dingin.

"Kami tentu tidak ingin ada warga yang menjadi korban, baik saat erupsi atau banjir lahar dingin yang tidak bisa diprediksi waktunya. Sejauh ini belum ada perintah mengevakuasi warga," kata dia.

Ia menyebut ada sekitar 1.300 jiwa yang bermukim di radius 4-5 kilometer dari puncak Gunung Marapi dan masih beraktivitas normal.

Sebagian besar warga yang berada di sekitar Marapi, bekerja sebagai petani dan penggarap kebun serta pencari buah di dalam hutan Gunung Marapi. ( Penulis: Perdana Putra| Editor:Teuku Muhammad Valdy Arief)

Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membangun dua tower rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan bagi masyarakat.

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Hal itu merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Menurut Ara, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.

“Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya tahun jamak,” terangnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan di lapangan.

“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” kata Ara.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari tindak korupsi dalam pembangunan. Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat juga sangat dibutuhkan sehingga ada perencanaan yang matang.

“Dalam rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang,” ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan program-program yang mendukung pemenuhan gizi di seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan badan usaha milik negara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dalam pengembangan program pemenuhan gizi nasional guna mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Hery menuturkan, kemitraan tersebut menjadi langkah strategis perseroan memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pemerintah.

BSI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ia berharap kerja sama itu tidak sekadar menjadikan BSI sebagai mitra finansial, tetapi juga sebagai katalisator dalam mendukung pencapaian tujuan bersama, yakni mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Ke depan BSI siap memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan BGN melalui berbagai kerja sama dan sinergi, termasuk untuk pemanfaatan layanan serta produk perbankan syariah yang inovatif guna mendukung BGN dalam mencapai tujuan strategisnya, yaitu mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, melalui berbagai insiatif dan program lembaga yang dipimpinnya, pemerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan gizi.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui edukasi masyarakat, memperkuat sistem ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan gizi tercapai di seluruh pelosok negeri.

"Kemitraan dengan BSI adalah langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya pemenuhan gizi nasional,” tuturnya.

BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap konsumsi makanan yang aman, bergizi, dan seimbang. Kehadiran BGN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya BGN selaras dengan program utama dari delapan program hasil terbaik cepat 2024-2029 yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Badan itu berperan sebagai pendorong utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berkelanjutan untuk visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BGN telah lebih dahulu berkolaborasi untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis. Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu Dadan untuk membahas akselerasi program tersebut.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024