JAKARTA, investor.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) mendukung program pemerintah. Kali ini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengembangan program pemenuhan gizi. Kemitraan ini menjadi langkah strategis perseroan memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah dan institusi pemerintah.

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman oleh kedua pihak. Dalam acara tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan bahwa kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan program-program yang mendukung pemenuhan gizi di seluruh Indonesia.

"BSI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar Hery di The Langham, Sudirman Central Bussiness District (SCBD), Senayan, Jakarta.

Hery pun menekankan, ke depan BSI siap memperluas dan memperdalam kolaborasi dengan BGN melalui berbagai kerja sama dan sinergi. Seperti langkah-langkah yang mencakup pemanfaatan layanan serta produk perbankan syariah yang inovatif. Sehingga dapat mendukung BGN dalam mencapai tujuan strategisnya yaitu mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“BSI siap berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan mengakselerasi adopsi layanan digitalisasi perbankan syariah di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kami akan membangun ekosistem terpadu yang memungkinkan pengelolaan layanan perbankan syariah secara menyeluruh dan efisien,” lanjutnya

Hery menambahkan, melalui pendekatan tersebut perseroan berharap kerja sama ini tidak sekadar menjadikan BSI sebagai mitra finansial. “Tetapi juga sebagai katalisator dalam mendukung pencapaian tujuan bersama, yakni mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Adapun BGN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap konsumsi makanan yang aman, bergizi, dan seimbang. Kehadiran BGN tertuang dalam Pepres No 83 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan fungsinya BGN selaras dengan program utama dari 8 program hasil terbaik cepat 2024 - 2029 yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Badan ini berperan sebagai pendorong utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional yang berkelanjutan untuk visi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, melalui berbagai insiatif dan program lembaga yang dipimpinnya, permerintah berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan gizi. Yaitu melalui edukasi masyarakat, memperkuat sistem ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan gizi tercapai di seluruh pelosok negeri.

"Kemitraan dengan BSI adalah langkah penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam upaya pemenuhan gizi nasional,” tambahnya.

Sebelumnya, melalui keterangan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BGN telah lebih dahulu berkolaborasi untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis. Menteri BUMN Erick Thohir telah bertemu Dadan untuk membahas akselerasi program tersebut.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan BGN sangat penting dalam menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kementerian BUMN dan BGN telah membahas inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3 ribu peserta.

Adapun dalam penandatanganan MoU antara BSI dan BGN dihadiri pula oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta, Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama, serta Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna. Sementara dari BGN hadir pula Deputi Bidang Promosi & Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo, dan Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Lihat juga video: Indikator: 94,5% Puas Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan jadwal program Makan Bergizi Gratis untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA berdasarkan hasil uji coba di lapangan yang telah dilakukan.

“Dari pengalaman kami di lapangan, pengiriman makanan itu ada tiga tahap, untuk anak PAUD dan SD kelas 2, makanan harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00, kemudian anak kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan pukul 9.30, kemudian anak SMP dan SMA dikirim pukul 11.30 untuk dimakan jam 12.00,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan uji coba tersebut, menurut Dadan, terminologi makan siang menjadi tidak cocok sehingga diganti menjadi makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia juga menjelaskan, alasan makan bergizi gratis menyasar ibu hamil, ibu menyusui sampai seluruh anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya hingga tingkat SMA.

“Landasan pemikirannya karena di dalam pertumbuhan anak ada dua titik kritis, pertama, 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting, oleh karena itu maka program yang besar harus kita gelontorkan untuk ibu hamil, menyusui dan balita, tetapi kita jangan lupakan ketika anak itu tumbuh dan mencapai titik kritis kedua, yaitu pada usia 8-17 tahun,” ucap Dadan.

Guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis di daerah, BGN juga membentuk satuan pelayanan yang setiap satuannya akan melayani 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA.

“Nanti (di satuan pelayanan) kami akan identifikasi berapa ibu hamil, menyusui dan anak balita. Di lokasi hasil percontohan, 10 persen dari populasi anak sekolah itu biasanya ibu hamil, menyusui dan balita,” ujar dia.

Dadan menyebutkan, untuk sementara seluruh wilayah percontohan ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) yang sebelumnya telah dibangun oleh sukarelawan. Nama sukarelawan tersebut hingga kini belum terkonfirmasi dan enggan disebutkan oleh Dadan.

“Satuan pelayanannya telah dibangun oleh hamba Allah, dan kami sudah berjanji fasilitas yang telah dibangun oleh hamba Allah untuk kami kembalikan dalam tiga tahun, dan kepada pemerintah daerah dan instansi lain kami mengajak untuk membantu menyiapkan infrastruktur, tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, jadi siapkan infrastrukturnya, nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan, bangunan dan lain-lain, sehingga uangnya tidak hilang,” tuturnya.

Setiap satuan layanan BGN yang tersebar di seluruh provinsi akan mengelola sekitar Rp9-11 miliar per tahun untuk program makan bergizi gratis.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp9-11 miliar per tahun, dimana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” demikian Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu merupakan tanda dimulainya program pembangunan 3 juta rumah.

Rumah gratis tersebut diutamakan untuk orang-orang yang belum punya rumah serta mereka yang bekerja sebagai PNS golongan rendah, TNI-Polri golongan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pasangan muda yang belum punya rumah. Namun, gimana ya cara mendapatkan rumah murah tersebut?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu, tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Nantinya rumah gratis tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik Ara dan PT Bumi Samboro Sukses. Rumah tipe 36/60 tersebut akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Kementerian ATR-PKP Akan Bentuk Satgas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturkan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk Masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron.

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto

BPN Sediakan Lahan di Tangerang dan Mojokerto untuk Bangun Rumah

Ara mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Lahan tersebut ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare.

Ara mengatakan pihaknya masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan rumah seperti apa yang dibangun, apakah rumah tapak atau rumah susun.

Nantinya, masyarakat yang bisa mendapatkan rumah tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah, PNS berpenghasilan rendah, TNI, Polri yang berpangkat rendah. Lalu, sertifikat lahan yang didapatkan bisa diagunkan ke bank.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di lahan tersebut, Ara masih belum tahu pasti karena ingin berdiskusi dengan Ditjen Kekayaan Negara terlebih dahulu supaya lahan tersebut bisa diberikan gratis untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi yang membangun siapa? Ya tentu kombinasi, nggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari misalnya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Bisa juga nanti ada mungkin CSR swasta, mungkin juga dari APBN. Tapi payung hukumnya, tata kelolanya harus benar," jelasnya.

Status Kepemilikan Lahan

Terkait status kepemilikan nantinya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menuturkan bahwa masyarakat yang mendapatkan rumah tersebut tidak bisa memiliki lahan, namun akan mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL (Hak Pengelolaan).

"Lahannya ini, lahan tetap negara, skemanya, kami serahkan HPL kepada Bank Tanah. Nah oleh Bank Tanah kami menerbitkan HGB di atas HPL, kepada siapa? Kepada pemilik rumah," kata Nusron.

"(Nggak bisa jadi hak milik?) Nggak bisa jadi hak milik, tanahnya. Tapi kalau gedung nya bisa jadi milik dia," sambungnya.

Nusron mengatakan, pihaknya memiliki 1,3 juta hektare lahan terlantar. Namun, belum tentu semuanya bisa digunakan untuk pembangunan rumah.

Terkait lahan di Mojokerto dan Tangerang ini, kata Nusron, akan bisa digunakan 100 hari dari sekarang.

"Kalau itu cepat. Dalam 100 hari ini InsyaAllah bisa," ujarnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk membangun perumahan rakyat.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Dalam pertemuan itu, ia juga membahas soal pencegahan korupsi di kementeriannya dan meminta bantuan KPK untuk terlibat dalam Inspektorat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk keterlibatan komisi antirasuah itu dengan menempatkan personel KPK di Kementerian PKP.

"Kami meminta personel untuk menjadi inspektorat khusus di kami," ujarnya

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya siap mendukung rencana Kementerian PKP.

KPK akan segera melakukan inventaris terhadap aset-aset berupa tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh Pak Menteri, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," kata dia.

Ia juga mengatakan KPK siap bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pencegahan korupsi di dalam instansi tersebut, untuk memastikan program-program yang dijalankan bisa diawasi sejak awal dan tidak ada celah untuk terjadinya korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari target 7.525 unit.

Sementara itu, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015-2023 mencapai 9.206.379 unit. Adapun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1.042.739 unit. Namun, capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947.485 unit.

Perencanaan yang jelas

Melihat data realisasi pembangunan rumah yang ada, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun jelas membutuhkan strategi dan inovasi apalagi dengan keterbatasan anggaran.

Total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 tercatat Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada awal pekan ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa backlog rumah merupakan masalah lama. Angka backlog tidak berkurang signifikan meski pemerintah terus menggulirkan program penyediaan rumah.

Pada 2019-2024, pembangunan rumah hanya mampu terealisasi 2,17 juta dengan alokasi dari APBN mencapai Rp119 triliun.

Untuk itu, perlu inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Selain itu, pentingnya memastikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Pasalnya, target 3 juta rumah per tahun merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, untuk menghindari narasi pesimisme di publik, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan bagaimana program tersebut akan dijalankan.

Peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

Gotong royong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak, termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar.

Maruarar mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada enam perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka.

Namun, dia menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta tata kelola yang baik dalam kerja sama tersebut. Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait skema pembiayaan.

“Diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, tanahnya dari perusahaan, tetapi yang membangun pemerintah atau sebaliknya. Jadi model pembiayaan harus legal, tetapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong-royong,” ujarnya.

Maruarar menambahkan strategi efisiensi juga diperlukan, salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Dia saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan rumah susun sewa, karena saat ini banyak rumah susun di beberapa daerah yang terbengkalai karena minim penghuni.

Contohnya, Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta dapat dimanfaatkan dalam program 3 juta rumah. Rusun yang memiliki 1.984 unit itu masih menyisakan sekitar 1.400 unit kosong.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Di samping upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, di antaranya memastikan ketepatan sasaran dan data riil backlog perumahan.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto pada Agustus 2024 lalu menyampaikan bahwa masih banyak rumah bersubsidi yang dibangun pemerintah diterima oleh masyarakat tidak berhak.

Penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023, hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

Kementerian juga menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa ada banyak pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Program 3 juta rumah per tahun adalah target ambisius. Dibutuhkan perencanaan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program ini.

Dengan peta jalan yang jelas, didukung sinergi yang kuat antar- kementerian/lembaga, swasta, serta kebijakan yang tepat, target 3 juta rumah per tahun bukan hal yang mustahil.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian dan memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan pasar dan daya beli masyarakat, sehingga rumah yang dibangun dapat terserap dan tidak berakhir menjadi bangunan kosong.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga menggunakan anggaran secara efisien. Dia mengatakan penghematan anggaran dapat membantu memenuhi program perumahan rakyat.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam jumpa pers usai sidang kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Hasan mengungkap Prabowo memberikan arahan itu dalam sidang kabinet hari ini.

"Presiden menyatakan untuk seluruh kementerian lembaga dan badan, untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk juga misalnya efisiensi dalam perjalanan dinas," kata Hasan.

"Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu," lajut Hasan.

Prabowo, kata Hasan, juga meminta kementerian tidak banyak menggelar kegiatan seremoni. Prabowo ingin semuanya fokus menyejahterakan rakyat.

"Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," ujarnya.

Dia mengatakan Prabowo ingin kementerian fokus pada program ketahanan pangan dan energi. Dia menyebut Prabowo selalu menekankan pentingnya program makan bergizi gratis.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis," ujar Hasan.

Cianjur (ANTARA) - Satgas TMMD ke-122 Kodim 0608 Cianjur, Jawa Barat, menyerahkan kunci rumah layak huni pada warga lansia Kampung Citapen, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Mak Kiyah (73) setelah tuntas dibangun anggota TNI bersama masyarakat.

Dandim selaku Dansatgas TMMD ke-122 Kodim 0608/Cianjur Letkol Kav Yerry Bagus Merdiyanto di Cianjur Rabu, mengatakan selama kegiatan manunggal yang dilakukan di desa tersebut pihaknya membangun sejumlah rumah tidak layak huni termasuk rumah Mak Kiyah.

"Kami langsung menyerahkan kunci rumah pada pemilik yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni berdinding bambu, semoga pemilik dapat tinggal dengan nyaman layaknya warga lain," katanya.

Dia menjelaskan, selama kegiatan TMMD yang digelar di Desa Ciandam, pihaknya juga membangun tiga titik sumur bor untuk kebutuhan warga yang setiap musim kemarau kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur dan sumber mata air mengering.

Pihaknya berharap dengan kegiatan TNI manunggal bersama masyarakat dapat mengurangi beban kesulitan warga terutama yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga pihaknya menargetkan ada pembangunan rumah layak huni lainnya di luar kegiatan TMMD.

"Harapan kami ke depan semoga warga di wilayah Desa Ciandam mendapat program rutilahu lebih banyak lagi sehingga semakin dapat meningkatkan kesejahteraan warga terutama tempat tinggal," katanya

Dia juga meminta pemilik rumah dan keluarganya dapat merawat dan menjaga rumah tersebut sehingga dapat ditempati dengan aman dan nyaman sepanjang hidupnya.

Sementara Mak Kiyah yang menerima kunci rumah, hanya bisa berlinang air mata karena tidak menyangka rumah berdinding bambu dengan atap seng yang sebagian besar sudah bocor disulap menjadi rumah permanen sehingga layak huni oleh anggota TNI.

"Saya sangat berterima kasih pada bapak tentara yang sudah membangun kembali rumah saya semegah ini, saya tidak takut lagi kalau hujan turun karena atapnya kokoh tidak ada yang bocor," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11). Nusron mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Dalam pertemuan ini, Nusron mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya.

"Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan. Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden. Kami tidak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya," ujar Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Ara sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Menteri Nusron dalam pembangunan tiga juta rumah yang ditujukan bagi rakyat kecil.

"Saya terima kasih sama pak Nusron, sangat membantu kita memang. Belum datang saja langsung pak Nusron siapkan ada tanah yang _dle artinya yang tidak bermasalah. Tentu kita akan utamakan untuk rakyat kecil nanti tinggal skema siapa yang perlu," kata Menteri PKP.

"Dan pak Nusron bilang itu (sertipikat) nanti bisa buat jaminan ke bank. Kita juga jadikan pemukiman semuanya juga bisa tertib, bagaimana perumahan di Indonesia ini dan kawasan pemukiman lainnya harus terbuka, tidak eksklusif dan juga benar-benar bisa bisa baik bagi rakyat Indonesia," lanjut Maruarar Sirait.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah; para Pimpinan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP beserta jajaran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturukan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

Apabila sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo terkait pola kerja Satgas tersebut, pihaknya akan segera menjalankannya.

"Nah nanti bagaimana? Nah sistem pola kerjanya, menunggu kami berdua lapor kepada Bapak Presiden. Kami nggak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya," ungkapnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat dalam program 3 juta rumah. Hal diharapkan dapat mengurangi biaya penyediaan rumah.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan perkembangan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung. Dari 1.000 hektare tanah yang pernah disebutkan, sebanyak 200 hektare sudah diverifikasi dan diserahkan ke Dirjen Kekayaan Negara.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Pesan itu diungkapkan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ara menilik kembali bagaimana Presiden ke-7 Joko Widodo yang pernah membagikan tanah gratis kepada masyarakat. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun dapat membagikan tanah gratis dalam program 3 juta rumah.

"Kalau konsep saya, tolong mohon dukungannya, tanah itu kalau bisa gratis buat rakyat, itu harapan saya. Kenapa Pak Jokowi kemarin bisa bagi tanah? (Sekarang) Pak Prabowo bagi tanah dan bagi rumah. Nah, kalau Bapak (dan) Ibu (dewan) setuju sama pemikiran saya, supaya biayanya (penyediaan rumah) jadi murah nanti kita kalau itu (tanah) jadi gratis. Apalagi buat tni polri asn itu akan sangat membantu karena mereka punya slip gaji," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyinggung soal rencana anggaran Kementerian PKP di tahun 2025 yang hanya Rp 5,078 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu kecil untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran program lain seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program subsidi renovasi rumah, yang jauh lebih besar daripada program 3 juta rumah.

"Kalau bicara 3 juta rumah dimulai dari tahun 2025 dengan modal Rp 5 triliun, tentu jauh panggang dari api. Kita bicara BSPS saja Pak (Ara), BSPS itu satu rumah kita pakai anggaran lama saja kita belum hitung inflasi dan seterusnya. Tiga juta (rumah) kalau pakai BSPS saja, bantuan stimulan perumahan swadaya ini itu aja membutuhkan Rp 60 triliun Pak untuk 3 juta BSPS, apalagi kalau kita bangun rumah tapak dan seterusnya," ucap Lasarus.

Kemudian, ia juga sempat menghitung anggaran membangun 3 juta rumah setiap tahun. Menurutnya, program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun per tahun.

"Sebagai bahan pembanding kalau pakai harga satuan lama dulu Pak. Anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan ini selama 5 tahun ini, kita dengan 2 juta rumah seperti yang Pak Ara sampaikan, kemudian menghabiskan dana Rp 119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita membutuhkan dana Rp 750 triliun setahun Pak. Kita baru berbicara uang, mampu nggak kita menyiapkan Rp 750 triliun?" pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).

Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.

Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.

Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.

"Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.

"Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," ujar Johanis.

Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.