Banjir bandang melanda perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, malam tadi. Sejumlah rumah di lokasi sempat terendam hingga ketinggian 1,5 meter. Salah satu rumah sampai ambruk.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, sisa banjir masih nampak di perumahan tersebut. Sejumlah warga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi nggak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir pada Jumat (28/3) malam itu menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200-an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Sisa banjir bandang dan 1 rumah ambruk di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Sabtu (29/3/2025) pagi. Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu dia melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40, ketinggian air di jalan itu masih 20-an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh. Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," ujar Triana.

Warga sekitar perumahan, Ribut, mengatakan banjir terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Lokasi tanggul jebol itu dekat Jembatan Dayakan, sekitar 100 meter dari perumahan.

"Karena tanggul di jembatan itu jebol terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

"Sebelumnya sudah pernah, tapi paling parah memang baru kali ini," imbuh Ribut.

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum lama ini meluncurkan layanan seperti '911' khusus perumahan. Layanan bernama Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) ini bisa diakses gratis.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, layanan tersebut bisa digunakan secara gratis hingga permasalahan yang dilaporkan selesai. Fitrah mengatakan, sejak resmi diluncurkan sudah ada 25 kasus yang dilaporkan melalui BENAR-PKP.

"(Layanan) Gratis, gratis. (Sampai masalah selesai gratis?) Iya gratis," kata Fitrah saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk masalah pertanahan, pihak perbankan untuk masalah pembiayaan, dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan memerlukan waktu.

Untuk alur pelaporannya, masyarakat bisa menguhubungi WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

Sebagai informasi, layanan ini bisa diakses 24 jam. Namun, untuk pengaduan akan diproses pada jam kerja saja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meneken nota kesepahaman (MoU) rumah subsidi untuk 30 ribu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes).

Skema subsidi ini berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Bantuan disalurkan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, dan 5.000 nakes lainnya.

"Tanggal 28 (April 2025) kita serah terima (kunci), tolong ya. (Serah terima kunci rumah) kepada bidan kita, perawat, tenaga kesehatan masyarakat," ujar Ara dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

"Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat," tegasnya.

Ara langsung menantang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk seremonial serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang. Bahkan, ia sudah langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB.

Tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci adalah Semarang, Magelang, atau Solo. Ini sesuai rekomendasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Secara total ia menginginkan rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar di 8 titik seluruh Indonesia. Uniknya, Ara menyiapkan dua tempat khusus, yaitu di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang menjadi salah satu inisiator program ini.

Sementara, satu lokasi spesial lainnya dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk merealisasikan ini.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," bebernya.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tutup Ara.

Sementara itu, BGS mengatakan sebenarnya perawat, bidan, serta nakes yang sudah mendaftar tembus 42 ribu orang.

Ia dan tim langsung mengecek agar penerima rumah subsidi itu benar-benar sesuai syarat. Budi menyebut ada 37 ribu orang yang memenuhi kriteria.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," jelasnya.

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, menghadiri undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bertemu dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli.

Dalam keterangan pers yang diterima detikcom, disebutkan bahwa perusahaan berinteraksi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dengan baik dan kondusif. Perusahaan juga menampung masukkan-masukkan baru untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pimpinan perusahaan melaporkan bahwa ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit inden yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit inden terhadap unit siap serah terima. Perusahaan mengaku selama ini sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut

Perusahaan juga melaporkan per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta uang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4,904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16,128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1,647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Perusahaan juga menegaskan bahwa selama ini ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit indent yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit indent terhadap unit siap serah terima. Menurut pihak Meikarta sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut.

Sebelumnya diberitakan konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.
"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Jawa Barat menjadi daerah dengan penyaluran rumah subsidi terbanyak se-Indonesia.

Ini disampaikan Ara saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Dan ini bagaimana memang kalau kita lihat dari pengalaman BP Tapera selama ini, paling banyak start-up-an di Jawa Barat ya," ungkap Ara.

Dengan jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa, artinya sekitar 18 persen hingga 19 persen penyaluran rumah subsidi di Indonesia terpusat di Jawa Barat.

Sejauh ini, Kementerian PKP membagi kuota Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi.

Mulai dari masing-masing rumah subsidi bagi nelayan, buruh, petani. Lalu, pekerja ekonomi kreatif seperti kuliner sebanyak 3.000 rumah subsidi.

Kemudian, nantinya juga akan diberikan lagi bagi keluarga berencana (KB).

Adapun belum lama ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengevaluasi rekomendasi teknis Perumahan Samartha Land, di Gunung Kacapi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kecamatan Sumedang Selatan turun langsung melakukan ke lokasi, Rabu (26/3/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan akan melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi teknis (rekomtek) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PUTR terkait proyek perumahan tersebut.

"Hal ini menyusul adanya temuan bahwa terdapat lahan yang seharusnya digali dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan," tutur Tuti.

Tuti menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sumedang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah dari Pengembang yang bersedia menghentikan aktivitas proyek sebelum semuanya sesuai dengan regulasi.

"Kesadaran pengembang untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan melakukan penghijauan adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Tuti.

Menurut Sekda langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

"Upaya penghijauan di Gunung Kacapi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas lahan serta mencegah potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Sementara itu, Opik selaku perwakilan pihak Pengembang Perumahan Samartha Land menyatakan kesiapannya untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek hingga perizinan resmi diterbitkan.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mengembalikan kondisi Gunung Kacapi yang telah digali dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

"Langkah ini dilakukan agar keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut tetap terjag," tuturnya.