Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu adanya Bank Tanah khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. Badan Layanan Umum (BLU) ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wakil Menteri (Wamen) PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," kata Fahri.

Dirinya menambahkan dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ujarnya.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), terkait skema pemanfaatan aset dimaksud.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk penanganan bencana banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Saya tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan juga kepada Wali Kota. Kita coba bicara diskusi kita ajak ke masyarakat, apakah ada keinginan relokasi karena banjir ini sering terulang," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Guna membantu para warga yang terdampak bencana, Menteri PKP juga membagikan sejumlah bantuan berupa mie instan, peralatan mandi, cairan pembersih lantai serta pakaian dalam dan kebutuhan obat-obatan untuk para orangtua dan anak-anak.

Menurut Ara, para pengungsi memerlukan bantuan secepat mungkin dari pemerintah agar bisa mengurangi beban sekaligus memberikan rasa perlindungan dari rasa khawatir mengingat rumahnya terendam air cukup tinggi.

Berdasarkan data BNPB Kota Bekasi, jumlah warga terdampak bencana banjir di Kota Bekasi sebanyak 23.967 KK yang terdiri dari 61.223 jiwa. Sedangkan jumlah warga terdampak di Kecamatan Jatiasih sebanyak 5229 KK atau 16.733 jiwa.

Khusus jumlah pengungsi di Gudang BNPB Jatiasih sebanyak 60 KK atau 263 jiwa. Selain di Gudang BNPB, lokasi pengungsian warga berada di Mushola Nurul Janah Kampung Pondok Benda dan Gereja Menara Kasih di Jalan Swatantra V, RT 04 RW 04 Jatirasa, Jatiasih.

Keluarga Besar Kementerian PKP turut prihatin atas musibah banjir di Bekasi,semoga segera pulih kembali dan seluruh warga sehat, dapat terlayani dengan baik serta kembali ke rumah dengan aman.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terjun ke lapangan guna bertemu dan berkoordinasi dengan Kepala BNPB, Walikota Bekasi dan jajaran untuk melakukan penanganan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri Ara juga menemui masyarakat Kota Bekasi di Kecamatan Jatiasih yang tertimpa bencana banjir.

Lokasi yang dikunjungi merupakan wilayah terdampak bencana banjir paling parah yakni Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih di Kota Bekasi, banjir setinggi 8 meter membuat rumah-rumah warga tenggelam dan membuat kegiatan warga lumpuh.

Ara bersama Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto juga melihat langsung kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jalan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait, Ara, memantau kondisi para pengungsi di kantor logistik dan peralatan BNPB, tepat di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai, Rabu petang.

Ara menyatakan rencana untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali dan sungai. Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas memberlakukan peraturan agar bencana tidak terjadi berulang-ulang.

Ara lebih jauh menjelaskan, salah satu akar masalah terjadinya banjir di beberapa tempat adalah alih fungsi lahan yang tidak semestinya menjadi pemukiman atau bangunan lain.Ia mengaku akan mengajak dialog semua elemen masyarakat agar mereka mau direlokasi ke tempat yang baru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, datang langsung memantau kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, tepat di depan gerbang Perumahan Pondok Gede Permai, Rabu petang.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP mendengarkan keluhan para pengungsi sekaligus membagikan bantuan bagi mereka.

Usai membagikan bantuan, Maruarar menyatakan rencana pemerintah merelokasi para penduduk yang tinggal di bantaran kali dan sungai.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengimbau Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajak warga Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, yang terdampak banjir untuk direlokasi.

“Untuk Wali Kota Bekasi dan Kepala BNPB bisa mengajak masyarakat yang terdampak banjir di sini berdialog tentang relokasi pada 1-2 hari ke depan,” kata Maruarar saat diwawancarai di Gedung Logistik dan Peralatan BNPB Pondok Gede, Rabu (5/3/2025).

Maruarar berujar, dirinya ingin proses relokasi korban banjir di PGP bisa berlangsung dengan tertib.

“Jadi pindah semuanya, diajak tanya baik-baik,” terang dia.

Maruarar mengaku sudah membahas tentang relokasi dengan Tri. Bahkan, mereka sudah menentukan tempat untuk relokasi.

Maruarar mengungkapkan, Pasar Bintara menjadi salah satu tempat yang akan digunakan untuk relokasi.

“Pasar Bintara tanahnya sudah ada dan milik kota. Nanti kalau cocok, itu akan kita bangunkan untuk relokasi supaya ada solusi banjir,” jelas dia.

Maruarar mengatakan akan melakukan relokasi seperti yang pernah dilakukannya di Flores Timur sekitar 2-3 bulan lalu.

“Ini kan kejadiannya udah sering berulang sehingga saya meminta direlokasi seperti di Flores Timur dengan mengajak masyarakat berdialog,” ujar dia.

Saat di Flores Timur, Maruarar juga memisahkan kelompok relokasi antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

“Karena itu kan memindahkan, bukan hanya tempat tinggal, melainkan kehidupan,” ucap Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala BNPB Suharyanto menanyakan kesediaan warga terdampak banjir untuk direlokasi. Ara meminta agar pertanyaan terhadap warga dilakukan secara baik-baik.

"Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ungkap Ara saat kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Ara menjelaskan, upaya menanyakan kesediaan warga untuk direlokasi pernah dilakukannya kepada warga di Flores Timur. Dia mengatakan saat itu menggunakan cara berbicara secara baik-baik.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua. Jadi diajak, tanya baik-baik. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan untuk relokasi di Bekasi, sudah ada lahan yang siap digunakan. Letaknya berada di sekitar Pasar Bintara.

"Kemudian, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada di tempat, di pasar ya, Pak, ya? Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri Ara Bicara Peluang Relokasi Korban Banjir PGP Bekasi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan banyak bantuan untuk warga terdampak banjir di Perum Pondok Gede Permai (PGP), Kota Bekasi. Bantuan yang diberikan adalah popok hingga pakaian dalam.

"Pertama, tadi saya berbicara dengan Bapak-Ibu saya. Saya juga berbicara dengan Menteri PU. Tadi kurang lebih 2 jam saya di sini. Saya menemukan beberapa fakta bahwa kebutuhan masyarakat pasti sekarang adalah yang cepat itu bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan, madu," ungkap Ara kepada wartawan di pengungsian warga, kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

"Tadi pampers banyak yang perlu. Pakaian dalam juga banyak. Pakaian dalam buat perempuan dan laki-laki. Sudah cukup banyak yang tadi beberapa hari nggak ganti pakaian. Jadi kita tadi untung bawanya cukup banyak jadi kebagian," sambung Ara.

Selain itu, Ara memberikan madu hingga minyak telon untuk bayi. Dia menyebutkan barang-barang yang dia berikan kepada para pengungsi merupakan yang sangat dibutuhkan.

"Kemudian juga tadi yang terpakai banyak itu teman-teman saudara-saudara kita di sini madu. Mereka senang pakai madu. Terus tadi minyak kaya putih. Ada minyak kayak minyak telon gitu ya buat bayinya. Jadi itu terpakai banget tadi. Mungkin saran saya kalau teman-teman nanti yang datang ke sini itu kebutuhan riil lah. Karena malam-malam di sini kan cukup dingin dan sebagainya," kata Ara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau korban yang terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Rabu (3/5/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, Ara tiba di Kantor BNPB Pondok Gede, Kota Bekasi. Kedatangannya disambut oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Saat tiba, Ara langsung masuk ke salah satu tenda pengungsi banjir yang berwarna jingga. Ia memberi semangat kepada para pengungsi banjir.

“Semangat ya,” kata Ara sambil berjabat tangan dengan salah satu pengungsi perempuan di lokasi, Rabu.

Setelah itu, ia lanjut bertanya dengan pengungsi lain terkait kebutuhan yang diperlukan.

“Apa yang dibutuhkan saat ini, Bu?” tanya Ara.

“Butuh peralatan bersih-bersih dan air bersih,” kata salah satu pengungsi perempuan.

Usai bertanya-tanya dengan pengungsi, Ara dan Tri melakukan rapat koordinasi di depan pintu masuk Kantor BNPB Pondok Gede.

Mereka melakukan rapat koordinasi sambil duduk di bangku yang sudah disiapkan.

Namun, saat di tengah-tengah rapat, Ara tampak mengangkat telepon dari ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, ponsel tersebut dipindahkan ke Tri dan melanjutkan percakapan dengan sosok tak diketahui melalui ponsel Ara.

Saat telepon sudah ditutup, Ara dan Tri turun langsung membagikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Adapun, bantuan tersebut meliputi sabun cuci piring, minuman sari kacang hijau, dan pembalut.