Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat. Program ini diyakini dapat mengatasi lebihnya pasokan (oversupply) semen yang saat ini terjadi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," kata Hashim S Djojohadikusumo dikutip dari Keterangan Tertulis Semen Indonesia, Minggu (2/2/2025).

Menurut Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen, sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim S. Djojohadikusumo.

Di sisi lain, Hashim S. Djojohadikusumo juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujar Hashim S. Djojohadikusumo.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG senantiasa menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity.

SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI(artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zamanseperti hydrogen rich injection.

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern," kata Donny Arsal.

Donny Arsal menambahkan bahwa SIG telah mengonversipembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksistingdengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

"Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Donny Arsal.

Simak juga Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

KOMPAS.com -Kabupaten Way Kanan di Lampung kini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi yang terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Way Kanan:

1. Perum Ten's Resident One: Tipe Rumah Subsidi

Terletak di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Perum Ten's Resident One merupakan proyek rumah tapak yang dikembangkan oleh PT Mitra Saburai Properti.

Proyek ini menawarkan 54 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Setiap unit rumah dijual seharga Rp 151 juta. Dari total unit yang tersedia, 5 rumah telah terjual, sementara 49 unit masih bisa dimiliki oleh calon pembeli.

2. Tabriz Way Kanan: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Tabriz Karya Utama dan juga terletak di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Tabriz Way Kanan menawarkan 115 rumah yang juga berupa rumah tapak, dengan harga per unit yang sama yaitu Rp 151 juta.

Luas bangunan dari rumah ini adalah 36 meter persegi dengan luas lahan mencapai 120 meter persegi.

Saat ini, sudah terjual 15 rumah, dan masih tersedia 100 unit untuk calon pemilik rumah yang berminat.

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan yang ditawarkan, Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dijadikan pilihan bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Tulang Bawang di Lampung saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipertimbangkan di Kabupaten Tulang Bawang.

1. Tunggal Jaya Estate: Tipe 36

Terletak di Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Tunggal Jaya Estate menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Cakra Hisanda dan menyediakan total 170 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Hingga saat ini, 34 rumah telah terjual, sementara 136 unit masih tersedia untuk pembeli.

2. Megow Pak Wawai: Tipe 36

Perumahan Megow Pak Wawai, yang dikembangkan oleh PT Megow Pak Berkarya, berlokasi di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Proyek ini menawarkan 120 rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi, dengan luas lahan 96 meter persegi.

Saat ini, dua unit telah terjual, dan masih ada 118 rumah yang tersedia untuk calon pembeli.

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan yang ada, Kabupaten Tulang Bawang menjadi lokasi yang ideal bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian yang sesuai dengan bujet.

Keberadaan rumah subsidi di daerah ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar.

Para pengembang yang terlibat juga memberikan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing calon pembeli.

KOMPAS.com -Kabupaten Tanggamus di Lampung kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Hal ini disebabkan oleh keberadaan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di daerah ini pun sangat bersahabat, yakni di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Tanggamus:

1. Griya Gardenia Gisting Residence: Tipe Rumah Subsidi 36

Proyek ini terletak di Gisting, Kabupaten Tanggamus dan dikembangkan oleh PT Trilogi Bangun Mandiri.

Rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Saat ini, proyek ini menawarkan rumah dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

2. Kedamaian Residence: Tipe Subsidi

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Azzam Attar Abadi dan terletak di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

Proyek ini menawarkan sebanyak 164 rumah yang berupa rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 72 meter persegi.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 52 unit telah terjual, meninggalkan 112 rumah yang masih tersedia.

3. Nusantara Garden: Tipe 36

Terletak di Pugung, Kabupaten Tanggamus, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Pelangi Nusantara Sakti.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 78 meter persegi.

Dari 29 rumah yang disediakan, 7 unit telah terjual, sehingga masih ada 22 unit yang siap dipasarkan dengan harga Rp 151 juta per unit.

Mengapa Tanggamus?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang tersedia, Kabupaten Tanggamus menjadi opsi yang menarik bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Adanya proyek-proyek perumahan subsidi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan biaya yang relatif rendah.

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung saat ini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari rumah subsidi.

Daerah ini menyediakan berbagai pilihan rumah dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan semua penawaran harganya di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah dua pilihan rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perum Griya Jaya Asri merupakan perumahan yang dikembangkan PT Putra Manshurin.

Proyek ini menawarkan 129 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Setiap unit dijual dengan harga Rp 135 juta. Hingga saat ini, 74 rumah telah terjual, sementara 55 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

2. Ratu Residence: Tipe 36/108

Ratu Residence, yang dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima, terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perumahan ini menawarkan 52 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit dijual seharga Rp 151 juta. Saat ini, hanya 4 unit yang telah terjual, sehingga masih tersedia 48 rumah bagi mereka yang berminat.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lokasi yang sangat menarik bagi calon pembeli yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung saat ini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah, terutama mereka yang mencari rumah subsidi.

Daerah ini menyediakan berbagai pilihan rumah dengan harga terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan semua penawaran harganya di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah dua pilihan rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Perum Griya Jaya Asri merupakan perumahan yang dikembangkan PT Putra Manshurin.

Proyek ini menawarkan 129 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Setiap unit dijual dengan harga Rp 135 juta. Hingga saat ini, 74 rumah telah terjual, sementara 55 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

2. Ratu Residence: Tipe 36/108

Ratu Residence, yang dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima, terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perumahan ini menawarkan 52 rumah tipe tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit dijual seharga Rp 151 juta. Saat ini, hanya 4 unit yang telah terjual, sehingga masih tersedia 48 rumah bagi mereka yang berminat.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi lokasi yang sangat menarik bagi calon pembeli yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsMuria - Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mulai menjalani ujicoba di 100 kabupaten/kota dari 38 provinsi. Meskipun masih dalam tahap uji coba, program ini bertujuan untuk memetakan masalah yang mungkin timbul dan membiasakan pelaksanaan program besar dengan biaya yang tidak sedikit.

Politisi Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG ini tidaklah mudah. Diperlukan usaha besar dan energi dari seluruh penyelenggara negara agar program ini dapat sukses dan mendukung terwujudnya generasi Emas 2045 yang unggul, siap bersaing di kancah internasional.

Prof Henry menilai pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional merupakan langkah penting. 

"Badan Gizi Nasional sangat layak diapresiasi karena merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi," ujar BGN Prof Henry, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).  

Prof Henry juga memberikan dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, mengandalkan TNI yang sudah terlatih dan berpengalaman adalah keputusan yang tepat untuk memastikan kelancaran program ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Sementara itu, Prof Henry menggarisbawahi pentingnya fokus pada usia sekolah dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai anak-anak sekolah adalah kelompok yang paling tepat untuk diberikan akses makanan bergizi agar dampak program ini lebih maksimal, terutama dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

Indikator keberhasilan MBG, menurut Prof Henry, haruslah berdampak pada perbaikan gizi dan hasil belajar anak. Program ini, yang tertuang dalam Perpres Nomor 83/2024, diharapkan bisa membantu tumbuh kembang anak, dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

"Dalam pengembangan program MBG ini ke depan, sebaiknya dilakukan juga ujicoba dilaksanakan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini bertujuan agar program ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi, memberikan dampak langsung bagi mereka yang paling membutuhkan," paparnya. 

Prof Henry menambahkan, program MBG ini memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya pada gizi, tetapi juga pada pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan MBG bisa dilihat dari peningkatan kehadiran sekolah, konsentrasi belajar yang lebih baik, serta penurunan kasus perundungan di sekolah-sekolah. Untuk itu, pengawasan dan tata kelola yang ketat sangat diperlukan.
 

Editor : Langgeng Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai sektor termasuk energi hijau, infrastruktur perumahan, serta pertahanan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Luhut setelah bertemu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui.

"Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” kata Luhut dalam pernyataan DEN yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, terkait pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/1).

Di sektor energi hijau, kata Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama, di mana UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan 3 juta rumah di Indonesia.

“Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW," kata Luhut.

Dalam bidang pertahanan, ungkap Luhut, UEA menyatakan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.

Sementara itu, keterangan resmi DEN diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang diinisiasi oleh MBZ, Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.

“Kami juga membahas perkembangan beberapa proyek strategis, termasuk RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta yang hampir rampung, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi,” kata dia.

Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa investasi UEA juga mencakup pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, dan pendirian International Mangrove Research Center di Bali.

Selain program-program itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

"Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP.

"Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru dikutip dari Antara, Jumat, 31 Januari 2025.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

(KIE)