KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Karena kalau perumahan, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," ujar Ara usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani selaku CEO Danantara, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi permintaan Ara, Rosan Roeslani menyebut Danantara terbuka untuk menerima usulan proyek dari berbagai pihak.

"Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," kata Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," tukasnya.

Indonesia Akan Tiru Program HDB Singapura

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan, Danantara bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

(Sumber: Kompas.com | Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra; Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Jakarta: Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kawasan ini merupakan penghasil berbagai komoditas, seperti kayu, tembakau, padi, kopi, dan bawang putih.

Dijuluki Kota Onde-Onde, kota ini memiliki salah satu kuliner terkenal, yaitu Onde-Onde Bo Liem yang telah berdiri sejak tahun 1929. Selain itu, banyak destinasi wisata yang ditawarkan seperti candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit.

Bagi kamu yang ingin tinggal di Mojokerto, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp130 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah di Mojokerto yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mojokerto

Perumahan subsidi di Mojokerto. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Bhinneka Central

Perumahan ini berlokasi di Ngingasrembyong, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun Persada Bhinneka Timur, ada 32 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga bervariasi.

Rumah dengan harga termurah Rp130 juta memilliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap bata ringan dan penutup genteng flat, dinding hebel dua dinding, dan lantai keramik serta pondasi batu kali.

2. Grand Emerald Puri

Berlokasi di Puri, Puri, Kab Mojokerto, Jawa Timur, perumahan ini dibangun Sinar Surya Perkasa Jaya. Ada 2 unit yang tersisa dengan harga mulai Rp150 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum, dinding bata merah, serta lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

3. Grand Kencana Mojokerto

Rumah ini berlokasi di Kedungmaling, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Dibangun Bangun Griya Insani Sejahtera, ada 91 unit rumah dengan tipe subsidi yang masih tersedia.

Rumah yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp150,5 juta. Untuk tipe termurah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumahnya terdiri dari rangka atap galvalum dan genteng beton, dinding bata merah diplester, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Griya Sooko Asri

Perumahan ini dibangun oleh Tempuran, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Rumah subsidi yang dibangun oleh Jokam Griya Barokah tersedia ada 7 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa rangka galvalum atap genteng beton, dinding pasangan bata ringan diplester dicat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kumbung dengan sloof.

5. Griya Tegal Asri

Perumahan yang terletak di Ngingasrembyong, Sooko, Kab Mojokerto, Jawa Timur ini dibangun oleh Kirana Panca Persada. Perumahan ini memiliki 9 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kumbung. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut, ada 1.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan. Pihaknya akan mengundang perwakilan wartawan untuk diskusi.

(nkm/nkm)

Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan. Menurutnya, jumlah unit rumah untuk pekerja media sudah dialokasikan. (iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan perkembangan 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara yang direvitalisasi menjadi rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Maruarar bilang, tiga tower sudah tuntas direvitalisasi dan siap untuk diserahterimakan.

Pihaknya sudah berkirim surat ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk memastikan jadwal serah terima rusun.

Sementara itu, untuk tujuh tower lainnya sedang dalam penyelesaian revitalisasi.

"Kan itu sesuai jadwal waktu itu kalau enggak salah April akhir ya, April akhir lah ya," ujar Maruarar di Jakarta dikutip pada Selasa (2/4/2025).

Ia memastikan revitalisasi masih berjalan on the track sehingga bisa selesai tepat waktu pada akhir April.

Sebab berdasarkan kontrak pengerjaan, revitalisasi berakhir pada April ini.

"Kita rencanakan begitu, kalau dari kontraknya, akhir April," tutur Maruarar.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan, sebanyak 10 tower Wisma Atlet di Kemayoran sudah selesai direvitalisasi menjadi rusun. Penyelesaian itu sudah dilaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada pertengahan Januari 2025 lalu.

"Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu 10 tower," kata Maruarar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelumya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet Kemayoran pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rusun.

Rusun ini akan diutamakan untuk ASN. Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa, tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menghadiri gelar griya (open house) di kediaman Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa.

Maruarar bersama istrinya, Shinta Triastuti, tiba di kediaman Rosan di Jalan Widya Chandra V/27, Jakarta Selatan, Selasa, sekitar pukul 15.34 WIB. Tak lama berselang, Mentrans juga tiba. Pimpinan Bakrie Group Aburizal Bakrie sudah tiba terlebih dulu.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, Wamen LH Diaz Hendropriyono, Wamen Investasi Todotua Pasaribu, dan Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri juga hadir, termasuk Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie hingga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wagub Jatim Emil Dardak bersama istrinya, Arumi Bachsin.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan membahas syarat warga yang memiliki gaji lebih dari Rp 7 juta untuk bisa mendapatkan unit rumah bersubsidi. Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar alokasi program rumah subsidi pro kepada rakyat.

"Kita akan sesuaikan. Supaya masyarakat makin banyak yang masuk sesuai aturan ke dalam skiff itu," kata Ara setelah menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Ara mengatakan ia akan membahasnya dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengatakan Prabowo juga berpesan agar alokasi rumah bersubsidi diberikan ke warga berpenghasilan rendah atau tak punya slip gaji.

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ujarnya.

Ara belum bicara detail kapan pembicaraan terkait syarat warga berpenghasilan di atas Rp 7 juta yang bisa menerima unit rumah subsidi itu akan dibahas. Namun dia mengatakan pembicaraan itu akan dilakukan setelah Lebaran 2025.

"Kita bicarakan. Nanti habis lebaran saya akan bicara dengan BPS dan Bappenas," ujarnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Ara setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

(mib/fca)

JAKARTA - Generasi muda di Indonesia bukan hanya karena harga hunian yang semakin hari kian mahal, mereka juga harus dihadapkan dengan ketimpangan terhadap akses transportasi publik .Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan, hingga saat ini banyak kawasan perumahan yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum untuk menopang aktivitas bekerja.

Djoko menilai, perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi, padahal sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum .

"Saat ini layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada," kata Djoko dalam pernyataan resminya pada Rabu (2/4/2025).

Lanjut Djoko mengungkap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum.

Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%.

Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi. Baca Juga:Tarif 3 Moda Transportasi Terintegrasi, Masyarakat Diajak Beralih ke Angkutan Publik

"Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum," ujar Djoko.

"Selain itu, penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta," tambahnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)