Tangerang Selatan -

Tanggul penahan air di Perumahan Pondok Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, jebol. Sejumlah rumah warga terendam banjir.

Salah satu warga, Rika Yolanda menjelaskan sebenarnya tanggul tersebut sedang dalam perbaikan untuk ditinggikan. Namun, proses pengerjaan tanggul ini menggunakan triplek dan karung berisi pasir untuk menahan air.

"Air kali luber, curah hujan tinggi. Jadi enggak bisa dibendung lagi sama triplek dan karung pasir," ujar Rika saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2024).

Rika juga menjelaskan hingga malam ini, tinggi air di jalanan depan rumahnya sudah cukup tinggi. Luapan air kali sudah masuk ke rumahnya.

"Air sudah sepaha lebih di depan jalan. Dalam rumah saya saja yang di depan sudah sebetis," jelas Rika.

Rika berharap agar pekerjaan proyek tanggul lebih safety. Ia khawatir banjir akan terus berlanjut mengingat cuaca ekstrem akhir-akhi ini.

"Jangan hanya triplek dan karung pasir. Mestinya pengerjaan proyek sebesar itu sudah ada penanggulannya apa tuk kondisi terburuk. Karena curah hujan akan makin tinggi sampai bulan depan," jelasnya.

Hingga pukul 19.30 WIB, genangan air di perumahan tempat tinggal Rika sudah rata dengan permukaan air kali.

Dihubungi terpisah, pihak BPBD Tangerang Selatan membenarkan adanya kejadian ini. BPBD menyebut tanggul tersebut memang sedang dalam perbaikan dan beberapa kali mengalami jebol akibat debit air.

"Jadi sebenarnya bukan jebol, jadi itu memang lagi proses perbaikan. Minggu kemarin, itu tanggul sementaranya jebol, sudah diperbaiki dan sudah dipompa hari ini, tanggul yang dibuat oleh teman-teman gabungan kemarin dari dinas SDA, BPBD dan Satpol PP, kembali lagi jebol lagi, itu," terang Komandan Pleton Satuan Tugas (Danton Satgas) BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan.

Dian menyebut hingga sore tadi, petugas BPBD masih terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut. Pihaknya juga masih terus melakukan koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kota Tangerang Selatan.

"Sudah di lokasi dari jam 5 sore. Kondisinya lagi coba ditangani, sebenarnya saya lagi minta info akurat dari teman-teman cuma belum ada yang bisa dikontak. Kalau bisa dikontak, saya bisa berkoordinasi lagi dengan dinas SDA," sebutnya.

Lihat juga Video 'Ini Penyebab Banjir di Pondok Aren Tangerang Selatan':

[Gambas:Video 20detik]

(mea/mea)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko) beri sinyal insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DPTP) untuk perumahan akan diperpanjang sampai dengan semester pertama tahun depan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat membahas hasil lawatan perdana Presiden Prabowo dari China untuk sektor perumahan dalam negeri.

"Untuk tahun depan Pak Menko Perekonomian Airlangga sudah mengusulkan perpanjangan PPN DTP untuk properti, karena sektor perumahan sangat penting," kata Susi pada awak media di Jakarta, Senin (11/11).

Selain itu, pemerintah juga berencana menambah kuota rumah subsidi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk diterapkan di tahun 2025.

Susi mengatakan kebijakan ini diambil lantaran sektor perumahan dianggap penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto.

"Sektor perumahan juga jadi andalan untuk mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) kita," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024 tentang perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Desember 2024.

"Dalam rangka akselerasi pertumbuhan pada sektor properti di empat bulan terakhir 2024, melalui PMK 61 Tahun 2024, diberikan tambahan fasilitas PPN DTP 100 persen mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.

Dalam aturan sebelumnya, Pemerintah memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga Juni 2024 dan 50 persen sampai Desember 2024.

Sementara melalui PMK 61/2024, insentif PPN DTP 100 persen diperpanjang hingga Desember.

Ketetapan insentif masih sama seperti yang diatur dalam PMK sebelumnya. Pemerintah menanggung PPN untuk pembelian rumah tapak dengan harga maksimal Rp5 miliar. Sementara jumlah PPN yang ditanggung untuk dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp2 miliar.

“Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang signifikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah memburuknya dinamika global,” ujar Febrio.

Di samping insentif PPN DTP, Pemerintah juga menambah alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 34.000 unit. Insentif itu diberikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan penambahan alokasi itu, maka MBR yang dapat memanfaatkan KPR subsidi tahun ini meningkat dari 166.000 keluarga menjadi 200.000 keluarga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa dibilang sebagai proyek yang ambisius. Namun, manfaat berganda program ini bagi perekonomian nasional bisa dikatakan cukup sepadan.

Perlu diketahui, ada 184 sektor usaha terkait yang kecipratan untung apabila bisnis industri properti moncer. Tak hanya itu, belanja yang dikeluarkan dapat mendongrak perputaran uang di dalam negeri karena tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri ini mencapai 100%. Alias tanpa impor.

Dengan kata lain, di atas kertas program pengadaan 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo adalah win-win solution bagi semua pihak. Mulai dari negara, masyarakat, hingga swasta.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah tidak boleh naif. Sebab, bagaimanapun program ini adalah langkah radikal yang tak luput dari berbagai tantangan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan ada beberapa aspek yang berpotensi menghadirkan tantangan sehingga patut dijadikan concern. Pertama, aspek lahan.

“Problem utamanya, lahan sitaan itu posisinya seringkali bukan di area pengembangan. Jangan lupa, yang dilihat bukan hanya aspek fisik rumahnya. Tapi juga aspek integrasi yang mencakup akses transportasi, sekolah, tempat rekreasi, dan fasilitas lingkungan lain,” kata Bambang kepada Bisnis baru-baru ini.

Dia khawatir lahan sitaan seluas 1,3 juta hektare yang digadang-gadang bakal dimanfaatkan, diserahkan dalam kondisi scattered alias berserakan sehingga tidak memungkinkan para pengembang untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi.

Jangan sampai, sambungnya, penyediaan rumah tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Belum lagi, ihwal asal muasal lahan yang bersumber dari barang milik negara (BMN) berupa tanah sitaan juga memicu kekhawatiran akan perkara legalitas. Bambang meminta negara benar-benar menjamin legalitas lahan yang disediakan guna menghindari sengketa.

“Legalitasnya, harus bisa dipertanggungjawabkan atau diatur supaya semuanya clean and clear. Jangan sampai di tengah jalan sudah dibangun ternyata masih ada sengketa yang menyebabkan pembangunannya menjadi mandeg,” kata dia.

Terkait dengan hal ini, Bambang berharap Kementerian Perumahan sanggup mengkoordinir instansi-instansi lain. Khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pengampu langsung dalam urusan penyediaan lahan.

Kedua, aspek bujet. Ketek bengek ihwal lahan dikatakan mewakili sekitar 30% - 40% dari total anggaran yang diperlukan dalam konstruksi perumahan. Artinya, jelas Bambang, masih ada 60% sisa keperluan bujet untuk urusan perizinan, konstruksi, pemasaran, dll.

“Dengan kata lain, urusan tanah itu memang masalah utama. Tapi, selalu di ujungnya yang juga menjadi persoalan utama adalah perihal pembiayaan,” ujarnya.

Menyangkut hal ini, dia menakar anggaran yang diperlukan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun berkisar di angka Rp300 triliun. Dengan perhitungan mentah alokasi anggaran pembangunan per unit senilai Rp100 juta.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi kediaman Bu Hasna yang belakangan viral di media sosial.

Pasalnya, rumah yang berukuran 2x3 meter tersebut diisi oleh 13 orang.

Diketahui, Ibu Hasna yang berusia lanjut tinggal di rumah yang tidak layak huni di RT 008 / RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dirinya tinggal bersama 3 orang anak dan mantunya serta 9 orang cucunya di rumah berukuran hanya 2 x 3 meter.

Kisah nenek tersebut viral karena dirinya harus rela berbagi ruangan yang sangat kecil dan tidur bergantian karena tidak ada tempat tinggal yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku berkomitmen untuk membantu menggunakan dana pribadinya.

"Saya ingin membantu Ibu Hasna dan keluarga supaya bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan resmi, Senin (11/11).

Adapun per hari ini, Ara mengaku telah menerjunkan timnya untuk segera membongkar dan merenovasi rumah Bu Hasna tersebut.

Dirinya mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka mencerminkan semangat gotong royong dalam pengadaan hunian layak bagi masyarakat.

Selanjutnya saat ini, selama proses renovasi Bu Hasna dan keluarga tinggal di rumah kontrakan sementara.

Menanggapi bantuan tersebut, Bu Hasna mengaku tak menyangka bisa mendapatkan bantuan khusus dari Menteri PKP. Apalagi dirinya yang sudah renta hanya pasrah menerima nasib kondisi rumahnya seperti apa adanya.

"Saya tidak sangka bisa dapat bantuan rumah dari Pak Menteri Perumahan. Alhamdulillah banget," katanya saat ditemui di rumah kontrakan sementara.

Jakarta -

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperluas zona steril Gunung Lewotobi Laki-laki menjadi 9 kilometer. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pemerintah sedang mengkaji relokasi secara permanen permukiman penduduk.

"Relokasi pemukiman sudah dibicarakan dengan penduduk, saat ini dalam fase pendataan, utamanya dalam radius 7 km. Perluasan sektoral 9 km arah barat laut, dan barat daya, masih dikaji perlu atau tidaknya relokasi bersama Badan Geologi," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, Minggu (10/11/2024).

Abdul Muhari belum menyampaikan berapa jumlah rumah dan warga yang bakal terdampak relokasi. Saat ini, petugas masih mendata siapa saja yang akan direlokasi.

"Untuk relokasi permanen masih dalam pendataan, disesuaikan dengan data by name by address dari dukcapil," ucapnya.

Sebelumnya, BNPB menambah pos pengungsian untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Penambahan pos pengungsian dilakukan imbas zona steril Gunung Lewotobi laki-laki diperluas oleh PVMBG.

"Melihat aktivitas dan juga cakupan radius zona bahaya bertambah luas, pemerintah dalam hal ini di bawah kendali BNPB, kembali membuka beberapa titik lokasi pengungsian. Ini dilakukan karena titik-titik lokasi pengungsian yang terletak di Kabupaten Flores Timur sudah tidak cukup menampung pengungsi yang terus bertambah," terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dilansir detikBali, Sabtu (9/11/2024).

Sebagai informasi, PVBMG memperluas zona steril akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang sebelumnya dengan radius 8 kilometer (km) menjadi menjadi 9 km untuk sektoral barat daya dan barat laut. Perubahan zona steril berlaku sejak Sabtu (9/11).

Adapun satu tempat pengungsian terbaru adalah SDK Eputobi di Kecamatan Titehena yang sudah mulai menampung masyarakat yang mengungsi sejak kemarin sore. Rencananya, jika pengungsi masih terus bertambah, titik-titik pengungsian lain akan kembali disiapkan.

Abdul mengatakan sebanyak 1.049 masyarakat dari tujuh desa mulai mengungsi sejak sore kemarin di titik pengungsian tersebut. Hal itu dilaporkan oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto selaku koordinator perwakilan BNPB yang bertugas di titik tersebut.

Simak Video: Penampakan Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi Siang Ini

[Gambas:Video 20detik]

(aik/imk)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

JAKARTA - Mabes TNI memastikan akan mengawal proses pengusutan atas kasus penyerangan oleh 33 oknum anggota TNI ke permukiman di kawasan Desa Cinta Adil, Sibirubiru, Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (8/11/2024) lalu.

Kini puluhan prajurit itu tengah diperiksa di Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan.

"Beberapa prajurit saat ini sedang dalam pengusutan Danpomdam 1/BB. Mabes TNI akan terus mengawal proses anggota TNI tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Mayjen TNI Hariyanto saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2024).

Hariyanto juga memastikan Pangdam I Bukit Barisan, Letjen TNI Mochammad Hasan telah mengambil langkah untuk menemui masyarakat.



"Pangdam I/BB telah mengambil langkah dengan menemui masyarakat di Makoyon Armed 2/KS dan menemui keluarga korban serta berjanji mengusut tuntas kasus tersebut," kata dia.

Dalam peristiwa ini sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Sementara, korban tewas dipastikan Hariyanto berjumlah satu orang.

"Korban masyarakat ada yang terluka dan satu orang meninggal dunia," tandasnya.

Merangin -

Polisi menanggapi soal maraknya aksi penggelapan mobil rental yang digadaikan ke permukiman Suku Anak Dalam (SAD), Merangin, Jambi. Lantas apa kata pihak kepolisian?

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dan memonitor praktik gadai mobil yang melibatkan warga SAD.

Menurutnya, mobil-mobil tersebut sebagian memang digadaikan secara legal melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi ada pula mobil yang diduga hasil kejahatan, terutama terkait aksi penggelapan mobil rental.

"Polres Merangin telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap kelompok warga SAD yang menerima gadai berupa mobil dari pihak lain," ujar Ruri, Minggu (10/11/2024).

Ruri menerangkan terkait indikasi maraknya mobil rental yang digadaikan pada kelompok warga SAD pihaknya telah melakukan pendataan dengan mendatangi permukiman SAD tersebut.

Pihaknya, kata dia, berupaya melakukan pendataan laporan polisi terkait tindak pidana pencurian, penggelapan, maupun penadahan mobil kepada kelompok warga SAD.

"Kami telah mendalami sistem gadai yang dilakukan oleh kelompok warga SAD. Dalam hal gadai, adanya suatu perikatan atau perjanjian yang terjadi antara penerima gadai dan pemberi gadai," katanya.

Aksi penggelapan yang melibatkan warga SAD ini, sambungnya, telah terjadi sekian kali. Sejauh ini, kata Ruri, pihaknya telah mengungkap 4 perkara penegakan hukum.

"Polres Merangin telah melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian, penggelapan maupun perbuatan tadah (penadahan) yang melibatkan warga SAD sebanyak 4 perkara dan 2 di antaranya sudah tahap II ke JPU," jelasnya.

Ruri menyampaikan pihaknya juga melakukan upaya preventif agar tindakan ini tidak terjadi kembali. Dia menyebut perlu sinergi antarpemerintah memberi penyuluhan dan pemahaman hukum kepada warga SAD tersebut.

"Kami akan tetap memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada kelompok warga SAD terkait tindak pidana menerima gadai kendaraan atau surat berharga, yang diduga hasil kejahatan dengan melibatkan pemerintah daerah, dan dinas instansi terkait," terangnya.

"Kami juga akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap laporan polisi yang masuk berkaitan dengan tindak pidana melibatkan warga SAD, terkhusus gadai kenderaan baik roda 2, maupun roda 4, yang diduga dari hasil kejahatan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha rental mobil di Jambi diresahkan dengan maraknya penggelapan unit yang digadaikan ke permukiman warga SAD, Merangin, Jambi. Kejadian ini terus berulang hingga sudah puluhan mobil yang digadaikan di lokasi itu.

Ketua organisasi Buser Rentcar Nasional (BRN) Jambi, Hafizurahman, mengatakan kejadian ini telah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Laporan itu kerap menemui jalan buntu.

Sebagai organisasi yang menghimpun pengusaha rental mobil, Hafiz menyebut sejak 2021 hingga 2023 sudah ada 30-an mobil yang digadaikan di pemukiman SAD Merangin, Jambi. Setidaknya, ada dua lokasi SAD tempat mobil-mobil rental itu digadaikan, di Desa Mentawak dan Pamenang.

Dua lokasi itu, kata dia, berada di dalam hutan dan kebun sawit dengan akses yang jauh dari pemukiman warga. Mobil yang digadai di sana sudah puluhan unit. Dari video yang diperlihatkan ke detikSumbagsel, tampak ada puluhan unit tertonggok di kebun sawit.

"Banyak banget sudah kayak showroom diletakkan. Ada Avanza, Xenia, Innova Triton, Panther dan berbagai jenis mobil ada di situ dan digadaikan," kata Hafiz, Sabtu (9/11/2024).

Hafiz mengatakan penggelapan mobil ke SAD ini telah berlangsung sejak 2016. Modusnya, pelaku yang menggadaikan mobil itu merupakan orang yang menyewa ke perental mobil di Jambi yang kemudian dipindahtangankan ke warga SAD. Mobil-mobil itu digadaikan mulai dari Rp 30-80 juta.

"Harga gadai itu tergantung jenis mobil, terkadang warga SAD itu juga mengetahui pasarannya kalau Innova Reborn itu berapa dan Xpander itu berapa," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah jurus atau upaya jitu untuk melaksanakan tugas pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja untuk penyediaan lahan gratis atau murah, pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan serta mendorong kemudahan perijinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Konsep kami sangat sederhana dalam melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yakni Gotong Royong Membangun 3 Juta Rumah Untuk Rakyat. Namun kami juga memiliki sejumlah upaya untuk melaksanakan pembangunan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai mitra kerja Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP menjelaskan, salah satu hal mendasar untuk pembangunan rumah rakyat adalah masalah tanah. Kementerian PKP juga telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," jelas dia.

Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan. Menurutnya, tugas pembangunan rumah ini harus dimulai sejak dini dan bergotong royong dimana orang yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Teman-teman pengusaha saya sudah berkomitmen untuk siap membangun rumah beserta isinya. Tinggal ada apa tidak kemauan dan keseriusan untuk mulai membangun 3 juta rumah ini sejak dini dan sebagai Menteri PKP saya juga sudah menyediakan lahan perusahaan di Tangerang untuk rakyat," kata dia.

Upaya selanjutnya, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," ujar dia.

Langkah ke tiga adalah adanya insentif pajak untuk rumah rakyat. Dalam hal ini merupakan kewenangan Kemendagri sehingga dirinya terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Menteri PKP juga meminta pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

"Saya minta developer FLPP angkat tangan kira-kira ada kesulitan nggak di Kementerian ATR/BPN dalam pemecahan sertifikat? lama enggak? ada pungli nggak? jujur aja. Ternyata banyak kan. Jadi kalau pungli dihilangkan tentu cost developer bisa berkurang dan tidak merugi" katanya.

Selanjutnya adalah kemudahan perizinan bisa lebih singkat tentunya pembangunan rumah bisa lebih dipercepat di lapangan

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya. Saya juga minta usulan pengembang memberikan usulan yang kongkrit tapi harus meliputi 3 hal sekaligus yakni apa yang bermanfaat buat negara, apa yang bermanfaat buat rakyat dan yang bermanfaat untuk dunia usaha. Jadilah pengusaha yang pro rakyat," ungkap dia.

(KIE)