KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat, karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com – Meskipun banyak siswa kini telah memiliki akses ke makanan di sekolah, perhatian terhadap nilai gizi bahan makanan yang digunakan dinilai masih kurang.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengimbau agar bahan makanan yang lebih sehat dan bergizi diterapkan di sekolah, sekaligus mengajak untuk memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum.

Dalam laporan terbaru bertajuk Education and Nutrition: Learn to Eat Well, yang dirilis pada akhir Maret 2025, UNESCO menyoroti hubungan erat antara pendidikan dan gizi.

Laporan ini mengusulkan pendekatan yang utuh dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem pangan global, agar generasi mendatang dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan sehat.

Makanan di sekolah harus bergizi

Manos Antoninis, Direktur dari Global Education Monitoring Report UNESCO, menyatakan dalam laman resmi yang diakses pada Rabu (2/4/2025), bahwa makanan olahan yang kurang bergizi tidak seharusnya ada dalam lingkungan sekolah.

Makanan yang tidak bergizi dianggap dapat mengganggu pembelajaran dan memengaruhi kesehatan serta potensi anak-anak di masa depan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas harus didukung oleh pola makan yang sehat karena keduanya saling memengaruhi.

“(Di lingkungan pendidikan) kita berusaha mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi potensi kita, mulai dari prestasi akademis hingga kesejahteraan sepanjang hidup," kata Antoninis.

Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak asasi manusia. Namun, malanutrisi memengaruhi miliaran orang dengan dampak serius pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Malanutrisi memiliki empat bentuk, yaitu tengkes atau stunting (terlalu pendek untuk usianya), wasting (terlalu kurus untuk tinggi badannya), berat badan kurang, dan kekurangan vitamin dan mineral.

Meski banyak negara berfokus pada penanggulangan malanutrisi, jumlah individu terdampak masih terlalu tinggi.

Pada 2022, hanya 93 dari 187 negara yang memiliki undang-undang, standar wajib, atau panduan tentang makanan dan minuman sekolah.

Secara global, 27 persen program makanan sekolah tidak mempekerjakan ahli gizi untuk memberi saran tentang desain dan implementasinya.

Ketidakadaan standar dan pemantauan terhadap kandungan makanan yang disajikan kepada siswa menjadi perhatian besar.

Mengingat tingkat obesitas di kalangan anak-anak usia sekolah telah lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1990, dan ketidakamanan pangan terus meningkat di seluruh dunia.

Pendidikan dan gizi memiliki relasi ketergantungan

Gizi yang memadai di usia dini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, konsentrasi dan kemampuan belajar mereka terganggu, yang akan memengaruhi prestasi mereka di sekolah.

Pendidikan di sisi lain juga memengaruhi peningkatkan status gizi. Dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan seimbang.

"Kita membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat membentuk kebiasaan makan sehat yang akan berdampak panjang di masa depan," imbuhnya.

Selain itu, orang dewasa yang teredukasi dengan baik tentang gizi dan pola makan sehat lebih mampu membuat pilihan yang bijak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Pendidikan yang mengajarkan keterampilan hidup, seperti pola makan sehat dan kebiasaan fisik yang baik, berperan dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, pendidikan gizi yang diberikan, bersama dengan penyediaan makanan bergizi dan layanan kesehatan yang lebih luas, memperkuat status gizi siswa secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung prestasi akademis mereka.

Pendidikan jasmani dan pembiasaan kebiasaan sehat sejak dini juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan tentang gizi, tetapi juga membangun kapasitas individu dan masyarakat untuk memengaruhi sistem pangan yang lebih luas, yang akhirnya menentukan kualitas gizi dan kesehatan jangka panjang.

Begitu pula, status gizi yang baik memungkinkan pendidikan yang lebih efektif, menciptakan siklus yang saling mendukung antara keduanya.

Sajian di piring siswa menentukan

Chef Bintang Tiga Michelin dan Duta UNESCO untuk Pendidikan Pangan Daniel Humm, percaya sekolah harus jadi tempat anak-anak belajar kebiasaan makan sehat. Menurutnya, menyajikan makanan segar dan lokal di sekolah sama pentingnya dengan pelajaran di kelas.

Dari pengalaman makan di sekolah inilah anak-anak belajar memilih makanan yang baik untuk kesehatan mereka dan juga untuk lingkungan.

“Seperti halnya seorang koki yang dengan teliti memilih dan menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan sebuah karya seni, kita juga harus dengan hati-hati mempertimbangkan bahan-bahan untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan pendidikan, gizi, dan rasa hormat yang mendalam terhadap planet kita serta seluruh penghuninya,” ujar Humm.

Senada dengan itu, Pemimpin UNESCO Audrey Azoulay juga menekankan pentingnya memperhatikan apa yang dimakan anak-anak di sekolah.

Dia menyarankan agar makanan di sekolah harus seimbang, segar, dan menjadi sarana untuk mengajarkan kebiasaan makan yang sehat. Baginya, ini bukan masalah sepele, tapi sangat penting untuk kesehatan dan pendidikan anak.

"Kita perlu melangkah lebih jauh dan melihat apa yang ada di piring mereka. Fokusnya harus pada makanan seimbang yang terbuat dari bahan segar, serta mengajarkan anak-anak kebiasaan makan yang baik untuk memastikan mereka tumbuh sehat," pungkas Azoulay.

KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meminta dukungan dari Danantara untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menurutnya, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri terkait.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support. Mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua Pengendali Danantara," ujar Maruarar seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan berperan besar dalam roda ekonomi nasional.

"Karena kalau perumahan itu, Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Lebih lanjut, Maruarar menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Perumahan untuk menghadirkan program yang pro-rakyat.

Salah satu kebijakan yang sudah direalisasikan adalah penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, kini digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, biaya atas tanda bangunan atau BPATB juga dibebaskan untuk MBR.

Kementerian Perumahan juga telah mengalokasikan pembangunan rumah subsidi untuk berbagai kelompok masyarakat. Totalnya mencapai 110.000 unit dengan rincian:

• 20.000 unit untuk petani
• 20.000 unit untuk nelayan
• 20.000 unit untuk buruh
• 20.000 unit untuk tenaga migran
• 30.000 unit untuk tenaga kesehatan (nakes)

Maruarar menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Selain itu, alokasi juga diberikan untuk anggota TNI-AD sebanyak 5.000 unit dan anggota kepolisian sebanyak 14.500 unit.

"Kenapa kita buat ini? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur Tapera, pengembang, dan juga konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

Danantara Terbuka untuk Proyek Perumahan

Menanggapi permintaan Menteri Perumahan, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan proyek perumahan, asalkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya, Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Rosan menambahkan bahwa Danantara akan mengevaluasi setiap usulan secara menyeluruh.

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Sandro Gatra, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

JAKARTA - Generasi muda di Indonesia bukan hanya karena harga hunian yang semakin hari kian mahal, mereka juga harus dihadapkan dengan ketimpangan terhadap akses transportasi publik .Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan, hingga saat ini banyak kawasan perumahan yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum untuk menopang aktivitas bekerja.

Djoko menilai, perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi, padahal sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum .

"Saat ini layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada," kata Djoko dalam pernyataan resminya pada Rabu (2/4/2025).

Lanjut Djoko mengungkap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum.

Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%.

Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi. Baca Juga:Tarif 3 Moda Transportasi Terintegrasi, Masyarakat Diajak Beralih ke Angkutan Publik

"Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum," ujar Djoko.

"Selain itu, penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga hingga sejumlah pejabat lainnya menghadiri gelar griya atau open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Adapun sejumlah senator yang hadir berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi di antaranya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

Selanjutnya, sejumlah legislator yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khaeron, mantan Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani bersama istri Mulan Jameela.

Lalu, anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, anggota Komisi X DPR RI Jamal Mirdad, dan lainnya. Selain itu hingga pukul 12.00 WIB, tampak hadir pula Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Komplek Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan. Sebanyak 20 ribu bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani dikutip dari Antara, Rabu, 2 April 2025.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20 ribu unit buat nelayan, 20 ribu buat buruh, 20 ribu buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30 ribu rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000 hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220 ribu. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ungkap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

(KIE)

Tangerang (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Banten telah melakukan peremajaan turap di kawasan Perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 dalam mengantisipasi banjir akibat luapan maupun kebocoran tanggul.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni di Tangerang, Rabu, mengatakan kegiatan peremajaan yang dilakukan adalah pemasangan 2.164 kisdam pasir untuk mengantisipasi kebocoran di sepanjang turap yang menampung aliran Kali Angke tersebut.

Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan penambalan di beberapa bagian turap yang diketahui bocor akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir ini.

“Kami terus melakukan penanganan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di beberapa kawasan khususnya di sekitar bantaran Kali Angke yang selama ini menjadi kawasan rawan banjir," katanya.

Ia melanjutkan, peremajaan turap tersebut merupakan agenda prioritas untuk mengantisipasi banjir susulan seperti yang sebelumnya terjadi di awal bulan kemarin.

Sebab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang yang memprediksi potensi cuaca buruk yang masih akan terjadi sampai selepas momentum Lebaran nanti.

“Kami berharap peremajaan turap ini dapat menahan rembesan sampai kebocoran sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar dalam menjalani Lebaran tahun ini,” ucapnya.

Selain itu, Dinas PUPR Kota Tangerang sedang melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan turap permanen di kawasan tersebut. "Kita masih bahas kaitan itu agar penanganan bisa lebih efektif," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.