Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 1.500 rumah di kota itu masuk database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di 27 kelurahan se-Kota Mataram.

Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan sebanyak 1.500 rumah yang sudah kategori RTLH itu baru terdata di 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram.

"Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah," katanya.

Dikatakan, database sebanyak 1.500 rumah masuk kategori RTLH itu sesuai dengan data riil yang dilaksanakan sejak akhir 2023 dan didata secara lengkap dengan nama dan alamat serta titik koordinat.

Ia mengatakan pendataan rumah di Kota Mataram dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.

Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela, dan pintu.

Sedangkan komponen ketiga adalah luasan bangunan yang berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua Kepala Keluarga (KK).

Dikatakan, database RTLH itu dapat memudahkan pemerintah, baik pemerintah kota dalam melakukan pemetaan dan intervensi program, maupun melalui anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN pemerintah pusat.

"Kalau sudah ada data, kami lebih mudah untuk mengarahkan program-program pemerintah," katanya.

Database RTLH tersebut, lanjutnya, juga bisa dimanfaatkan atau menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan program ke pemerintah pusat ke daerah.

"Data itu bisa kami 'jual' ke pemerintah untuk bantuan program perbaikan atau lainnya. Apalagi program perbaikan RTLH menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat," katanya.

Terkait dengan itu, lanjut Fikri, program pendataan RTLH tahun depan akan terus dilanjutkan terhadap 23 kelurahan yang tersisa. Disperkim menargetkan RTLH di 23 kelurahan yang belum terdata akan tuntas tahun 2025.

"Akhir 2025 kami sudah punya data riil selain RTLH juga rumah layak huni," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Fahri menyebut diminta Prabowo untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah rakyat.

"Ya tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti diselesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya paling bawah," kata Fahri kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Fahri tak gamblang mengungkap dirinya akan ditugaskan sebagai apa di kabinet mendatang. Menurut Fahri, penunjukan dan penugasan dirinya di kabinet nanti adalah hak prerogatif Prabowo.

"Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat," ucap Fahri.

"Jadi posisi dan lain sebagainya tentu hak prerogatif Pak Prabowo, beliau bisa melakukan apa pun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi sudah saya katakan," imbuhnya.

Sebelumnya, pemanggilan para calon menteri itu telah dilakukan sejak, Senin (14/10) siang hingga malam. Para calon menteri ini memiliki beragam latar belakang.

Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," kata Prabowo usai pemanggilan calon menteri hari pertama.

"Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," sambungnya.

Simak video '13 Menteri Jokowi Dipanggil Prabowo, Dari Sri Mulyani hingga Pratikno':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Kementerian Perumahan pada kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin nyata.

Ini mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang diketuai oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo hingga munculnya nama-nama petinggi yang dikabarkan menjadi Menteri Perumahan.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dirinya juga sudah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyampaikan pendapatnya soal pembentukan Kementerian Perumahan.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian Perumahan maka pemerintah bisa lebih fokus menangani sektor papan di tanah air.

Namun, apabila Menteri Perumahan berasal dari kalangan politikus, maka harus mampu menangani masalah perumahan secara profesional.

"Karena kalau enggak ahli misalnya supir enggak lihai mengemudi kan masalah bagi penumpangnya. Yang kedua kalau enggak hafal jalan enggak tahu jalannya ya bisa buat kita semua tersesat," ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Selasa sore.

Iwan juga mengaku telah berkomunikasi dengan Satgas Perumahan Prabowo terkait transisi ini.

"Secara nomenklatur dan sebagainya sudah kita siapkan, sudah kita berikan masukan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya," jelas Iwan.

Sementara selama 10 tahun, Iwan mengatakan sekitar 9,9 juta rumah subsidi telah dibangun.

Sedangkan dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menargetkan bisa membangun total sebanyak 15 juta rumah subsidi lewat program 3 juta rumah per tahun.

Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang dikenal dengan dedikasinya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Meski kini telah mengundurkan diri dari PDIP, perjalanan panjang Ara di dunia politik telah mewarnai dinamika perpolitikan tanah air.

Dikutip dari halaman resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ara lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 23 Desember 1969, dari keluarga politisi. Ayahnya, Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sejak kecil, Ara sudah terbiasa dengan lingkungan politik, sehingga tidak mengherankan jika ia kemudian mengikuti jejak sang ayah di dunia politik.

Maruarar Sirait pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI untuk periode 2004-2009, serta menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010.

Pendidikan Ara ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada era 1990-an.

Di kampus inilah ia mulai menunjukkan ketertarikannya pada politik dengan aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pengalamannya di organisasi ini memberikannya banyak wawasan tentang negosiasi, diskusi, serta dinamika politik. Selain itu, Ara juga aktif di Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan, yang kemudian semakin memperkuat minatnya untuk terjun ke politik.

• Karier Politik di PDIP

Ara memulai karir politiknya di PDIP pada tahun 1999. Pada Pemilu 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan berhasil terpilih.

Ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan. Ara sukses mempertahankan kursinya di komisi yang sama pada Pemilu 2009 dan 2014.

Selain kiprahnya di legislatif, Ara juga memiliki peran penting dalam mendukung kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014. Namanya bahkan sempat disebut-sebut sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi.

Ara mengumumkan keputusannya untuk keluar setelah bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri sejak tahun 1999. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat Pilpres 2014, Ara aktif dalam kampanye untuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP. Namanya juga sempat dibicarakan sebagai calon menteri dalam pemerintahan presiden terpilih, meskipun ia tidak dilantik sebagai menteri.

Setelah itu, Maruarar mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019, tetapi tidak berhasil masuk ke parlemen.

• Karier di Luar Politik

Selain terjun di dunia politik, Ara juga menggeluti dunia bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Ara juga memiliki pengalaman sebagai manajer Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) Universitas Parahyangan, Bandung, yang menambah daftar panjang perjalanan kariernya di luar dunia politik.

• Pengunduran Diri dari PDIP

Keputusan Maruarar Sirait untuk mundur dari PDIP mengejutkan banyak pihak, mengingat kontribusinya yang besar bagi partai.

Ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya adalah langkah untuk mengikuti jejak Presiden Joko Widodo, meski alasan lebih rinci terkait hal ini belum dijelaskan secara terbuka. Ara menutup babak panjang karier politiknya di PDIP setelah berjuang bersama partai tersebut sejak tahun 1999.

Kabar mengenai Ara yang masuk dalam bursa calon menteri Prabowo tentu menimbulkan tanda tanya, mengingat perbedaan ideologi antara Gerindra dan PDIP selama beberapa tahun terakhir.

Namun, dengan hubungan baik yang telah terjalin antara Jokowi dan Prabowo, serta kemungkinan besar Prabowo akan meneruskan beberapa program Jokowi, keterlibatan Ara dalam pemerintahan Prabowo bisa menjadi jembatan antara kedua kubu politik ini.

Dengan rekam jejak yang solid, Maruarar Sirait menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo.

Meskipun perjalanan politiknya penuh dinamika, terutama dengan pengunduran dirinya dari PDIP, Ara tetap menjadi sosok yang dipercaya oleh banyak kalangan.

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Video: Cak Imin-AHY Beberkan Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri

Politikus dari Partai Gelora, Fahri Hamzah datang ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuannya, ia mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantu masyarakat terkait perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Fahri tidak menjawab langsung ketika ditanya mengenai posisi jabatan yang akan diemban nantinya. Menurut Fahri, itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai pemimpin.

"Jadi, gini, posisi dan lain sebagainya itu hak prerogratif Pak Prabowo, karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi sudah kita katakan," katanya.

"Jadi surat kesediaan sudah, pakta integritas sudah, baru sekarang bertemu langsung dengan Pak Prabowo dan mengkonfirmasi langsung," ujar Fahri.

Ia berharap, Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan banyak agenda ke depannya.

"Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari yang sudah ada sebelumnya," tuturnya.

Sebelumnya, santer kabar Fahri akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Sinyal diungkap oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Pada paparan acara Propertinomics, Hashim memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan.

Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut, Kamis (10/10/2024).

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada hari presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri tersisa, Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal masalah perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia kepada awak media.

"Dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah. Ini yang akan diselesaikan dengan lebih cepat mudah-mudahan," ujar Fahri.

Eks politikus PKS itu enggan menyebutkan secara gamblang apa posisi yang akan ia emban nanti dalam kabinet.

Yang jelas, ia mengaku sudah menandatangani surat kesediaan dan pakta integritas berkaitan dengan hal tersebut.

"Itu tentu adalah hak prerogratif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apa pun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," ujar Fahri.

KOMPAS.com - Fahri Hamzah mengaku telah diminta masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki banyak permasalahan yang pekerjaan-pekerjaan tersebut mesti segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ini yang akan diselesaikan lebih cepat," ujarnya usai menemui Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10/2024), dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Ketika disinggung soal posisi yang akan dijabatnya di dalam Kabinet Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu masih enggan menjawab.

"Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," tuturnya.

Fahri menyebut telah menandatangi surat kesediaan dan pakta integritas beberapa hari yang lalu. Sehingga pertemuan pada Selasa hari ini dinilai sekadar follow up dan mengonfirmasi dari pertemuan dengan Prabowo sebelumnya.

"Mudah-mudahan apa namanya dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya ya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo sempat menyinggung betapa beratnya tugas Fahri Hamzah dalam melaksanakan target program 3 juta rumah.

"3 juta setiap tahun, lima tahun 15 juta, tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat," ucap Hashim ketika memberikan keynote speech dalam acara Propertinomic oleh Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ditemui usai mengantar Hashim ke mobilnya, Fahri tidak memberikan jawaban yang jelas terkait apa maksud penyebutan namanya oleh Hashim.

"Tanya ke Pak Hashim dong kok tanya saya," jawab Fahri singkat saat dikonfirmasi apakah dirinya masuk bursa Menteri Perumahan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Budi menemui Prabowo di tengah proses seleksi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang memasuki hari kedua.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, Budi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) tiba sekitar pukul 15.21 WIB. Ia mengenakan batik coklat.

Budi tak mengatakan apapun ketika hendak masuk ke Rumah Pribadi Prabowo. Ia hanya tersenyum sambil melambaikan tangan ke awak media.

Selain Budi Arie, Wakil Ketua Umum Partai Gelora juga menemui Prabowo hari ini.

Usai bertemu, Fahri mengaku bantu salah satu masalah yang masih dihadapi masyarakat Indonesia yaitu terkait perumahan.

"Terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah," kata Fahri.

"Ini yang akan diselesaikan dengan lebih cepat mudah-mudahan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemanggilan ini diperuntukkan kepada calon menteri, wakil menteri dan kepala badan.

Dasco mengatakan pemanggilan ini juga sebagai bentuk finalisasi sebelum Prabowo menentukan jajaran kabinet yang akan membantunya.

"Dari calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo," kata Dasco.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

KOMPAS.com - Maruarar Sirait kemungkinan akan menjadi salah satu bakal calon menteri Prabowo Subianto pada masa pemerintahan mendatang.

Ia pun telah memenuhi panggilan Presiden terpilih itu di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Disinggung terkait isu bahwa dirinya akan menjadi Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo, pria akrab disapa Ara itu masih enggan memberikan jawaban pasti.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ucapnya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah ia bersama Prabowo membahas bidang perumahan, Ara juga tidak menjawabnya secara spesifik.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia mendapat pesan dari Prabowo yaitu harus bekerja keras sekali dalam menjalankan tugasnya kelak.

"Spesifiknya berbicara tentang tugas tadi, tugas yang diberikan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia," pungkas mantan Politikus PDI-P itu.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan bahwa salah satu penyumbang target pertumbuhan ekonomi 8% gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto, datang dari sektor properti dan perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto tersebut mengungkapkan, sektor properti dan perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Itu luar biasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Hashim menuturkan, Indonesia bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan.

Dia bilang, selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Sementara itu, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

“Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang,” terangnya pekan lalu.

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.