Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabinet Merah Putih. Fahri mengungkap, saat pelantikan siang tadi, dia dibisiki oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan Prabowo membisikkan terkait mandat pembangunan 3 juta rumah per tahun. Menurutnya, Prabowo mengingatkan bahwa program itu pekerjaan yang berat.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan kepada saya 'berat loh itu 3 juta (rumah)'. Jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," kata Fahri saat menghadiri upacara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan pembangunan 3 juta rumah itu hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan swasta.

"Tiga juta itu adalah hasil dari penataan ekosistem bagi semua pihak, pemerintah, swasta, dalam negeri, luar negeri untuk terjun membangun perumahan," ucapnya.

Menurut Fahri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru dibentuk ini akan berfokus menyelesaikan dua hal, yaitu menyelesaikan 13 juta backlog perumahan dan 26 juta perumahan tidak layak huni di Indonesia.

"Pemerintah khususnya kementerian yang baru akan fokus untuk menyelesaikan 13 juta backlog perumahan di Indonesia dan 26 juta permukiman atau rumah tidak layak huni atau RTLH," ujarnya.

Namun Fahri mengatakan kementerian ini masih akan meneruskan pasar perumahan. Ia juga akan menyiapkan skema subsidi dan keuangan agar rakyat dapat mendapatkan fasilitas perumahan.

"Tapi bahwa pasar perumahan itu adalah industri yang sudah berjalan dengan sangat dinamis ya tentu harus diteruskan," kata Fahri.

"Pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," imbuhnya.

Simak: Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut bakal menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun dari Presiden Prabowo Subianto.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun, 1 juta di kota dan 2 juta di desa," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri menuturkan, pada prinsipnya, pemerintah tidak membangun tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk merealisasikan.

Kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar maupun luar negeri.

"Jadi (untuk) semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ungkap dia.

Negara, kata Fahri, hanya menciptakan iklimnya, alias bukan menjadi kontraktor pembangunan rumah.

"Tapi menciptakan suasana bagi industri dan bisnis perumahan dengan skala-skala yang ada. Mandatnya yang utama itu. Tapi Tapera SWM, BTN perbankan, secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu. Ini yang lagi kita tuntaskan," jelas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Senin (21/10/2024).

Usai resmi dilantik, Fahri menyebut akan fokus merealisasikan program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan, program Prabowo sebagai presiden itu akan jalan berbarengan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perumahan.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi tumbuh pesatnya industri perumahan di satu sisi, di sisi lain yang penting menuntaskan mandat membangun tiga juta rumah per tahun," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri melanjutkan, target 3 juta rumah Prabowo itu nantinya meliputi 1 juta rumah di wilayah perkotaan dan 2 juta di kawasan desa.

Kendati demikian, mantan Wakil Ketua DPR itu menyebut kementerian yang juga dipimpin olehnya itu tidak berfokus untuk membangun perumahan, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk industri.

"Prinsipnya negara hanya menciptakan iklimnya, bukan kita yang bangun ruah," katanya.

Menurut Fahri, program 2 juta rumah Prabowo di daerah nantinya diprioritaskan untuk kontraktor kecil.

"Yang di daerah dipriroritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta [rumah] mau luar negeri [atau] dalam negeri yang besar-besar silakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, mengungkap pesan dari mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Basuki, menurut Fahri, meminta pejabat kementerian ini langsung bekerja.

"Malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini," kata Fahri seusai acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Fahri menyebutkan besok akan dilakukan koordinasi terkait pembagian tugas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik.

"Mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk apa namanya, pembagian tugas ya antara PU dan PR ya," ucap Fahri.

"Semua ini adalah untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Waketum Partai Gelora ini mengatakan nanti akan menerima penjelasan kajian tim mengenai pemisahan kementerian tersebut. Namun Fahri belum mengetahui nantinya akan berkantor di mana.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki nanti, beliau yang ngatur nanti, tim beliau sudah siapkan," ujarnya.

Adapun untuk program Kementerian Perumahan adalah pembangunan 2 juta rumah desa dan 1 juta rumah di kota. Program ini akan difokuskan untuk memenuhi kekurangan 13 juta rumah dan 26 juta perumahan tidak layak huni.

"Dua juta di desa dan satu juta di pusat ya. Anggarannya belum terlalu detail tetapi kementerian keuangan yang lalu sudah mengakomodir," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Merdeka.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah memiliki sepak terjang yang cukup panjang di dunia politik. Simak informasinya berikut ini.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, pada 2016 Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri dituding tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Fahri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024).

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Fahri Hamzah ditunjuk mendampingi Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Lantas, siapakah Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka datang untuk melakukan serah terima jabatan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pantauan detikcom di lokasi, Fahri Hamzah datang lebih dulu yaitu sekitar pukul 18.47 WIB. Ia datang dengan setelan jas dan dasi berwarna biru.

Fahri mengatakan, setelah sertijab dilakukan dirinya akan langsung bekerja seperti yang dipinta oleh Basuki.

"Kita lihat aja hari ini kelanjutan dari prosesi pengumuman dan pelantikan dan malam ini Pak Bas minta kita langsung kerja mudah-mudahan lancar malam ini sehingga mulai besok kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR yang semua ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," katanya kepada awak media, Senin (21/10/2024).

Tak lama setelah Fahri, Basuki pun datang untuk melakukan sertijab. Kepada awak media, Basuki sempat menyapa dan melambaikan tangannya.

Tak lama berselang, Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Raden Dody Hanggodo dan Diana Kusumastuti datang.

Terakhir, Maruarar Sirait datang sekitar pukul 19.35 WIB lengkap dengan setelan jas. Pria yang akrab disapa Ara mengatakan pihaknya akan bekerja cepat dalam harmonisasi pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada acara sertijab ini juga hadir sejumlah pejabat, seperti Direktur Utama PT SMF Heliantopo, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Triono Junoasmono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Proses sertijab dilangsungkan tertutup.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu tugasnya merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kita di satgas sedang membahas ekosistem bagi industri perumahan di satu sisi. Di sisi lain yang penting menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah itu akan menyasar di perkotaan 1 juta unit dan 2 juta unit di pedesaan. Pada prinsipnya pemerintah disebut tidak membangun, hanya menciptakan ekosistem bagi industri untuk menggarapnya.

"Jadi kita prinsipnya pemerintah tidak membangun, tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk terjun dari semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri yang besar-besar silakan," imbuhnya.

Terkait sektor perumahan seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan ada di dalam ekosistemnya. Saat ini yang menjadi fokusnya terlebih dahulu adalah pemisahan nomenklatur dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nanti Tapera, SMF, BTN, perbankan secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu, ini yang lagi kita tuntaskan. Kita harus tetap jalan langsung tahun ini. Makanya kita PR-nya pemisahan kementerian dulu, mudah-mudahan hari ini bisa serah terima, besok kita sudah mulai pembahasan," tuturnya.

Fahri Hamzah memastikan permasalahan backlog atau kesenjangan perumahan akan diselesaikan di tahun pertama menjabat. Terkait kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sementara bergabung dulu dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Semua yang mengatasi backlog 13 juta dan 26 juta rumah tidak layak huni akan diselesaikan langsung di tahun pertama. (Kantor) gabung dulu," pungkas Fahri Hamzah.

KOMPAS.com - Fahri Hamzah ditunjuk sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang juga Anggota Satgas Perumahan Prabowo ini akan mendampingi Maruarar Sirait yang didapuk menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ucap Prabowo saat mengumumkan nama menteri dan wamen Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024), dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Para jajaran menteri dan wamen era pemerintahan Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024).

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.

Profil Fahri Hamzah

Dikutip dari laman Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 10 November 1971.

Ia merupakan deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Lulusan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan sejak menjadi mahasiswa.

Ia pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya.

Fahri Hamzah juga merupakan lulusan Magister Ilmu Kebijakan Publik UI.

Kemudian, mantan aktivis 1998 ini mulai masuk lembaga legislatif pada tahun 2004 melalui PKS, di mana ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah kelahirannya, NTB.

Fahri Hamzah pertama kali bertugas di Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/UKM, dan BUMN.

Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Komisi III, sebelum menjadi Wakil Ketua di Komisi yang membawahi masalah Hukum dan HAM itu pada tahun 2009. Fahri Hamzah juga pernah menjadi anggota Komisi VII.

Lalu pada periode 2014-2019, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Namun pada 2016, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, Fahri Hamzah dipecat sebagai kader PKS karena adanya konflik internal.

Selepas dari PKS, singkatnya pada Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan para inisiator lainnya mendirikan Partai Gelora. Ia kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana ini disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024) malam. Sejumlah Kementerian baru dibentuk Prabowo, salah satunya Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait didapuk untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Maruarar Sirait lahir di Medan, 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini merupakan putra dari eks anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait.

Awalnya, Ara merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bersama PDI-P, Maruarar Sirait tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Namun, pada pertengahan Januari 2024, dia memutuskan hengkang dari PDI-P dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Maruarar Sirait pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Parahyangan, Bandung. Selama di perguruan tinggi, dia aktif dalam organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara belajar mengenai dunia politik. Tak hanya melalui GMKI Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen mahasiswa Unpar yang kemudian membuatnya bergabung ke PDI-P sejak 1999 lalu.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo lantas menunjuk seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih:

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah.

Keduanya diketahui telah resmi dilantik oleh Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024). Hanya saja dalam waktu yang berbeda.

Pelantikan 48 menteri dilakukan pada pagi hari. Sedangkan, 56 wamen dilantik pada siang hari.

Untuk diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang awalnya menggabungkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.

Pasalnya, Kementerian Perumahan Rakyat sejatinya memang kementerian sendiri sejak era orde baru.

Sementara itu, dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, dan perusahaan BUMN untuk mendapatkan lahan untuk perumahan.

Menurut dia, lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah prajurit TNI dan pengembangan perumahan di desa dan kota.

"Misalnya dari BUMN dari kereta api itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai itu juga. Kita bisa buat rumah bagi prajurit TNI itu juga bisa dicapai kita berupaya juga membangun di desa dan kota," kata Maruarar usai dilantik sebagai Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia juga menyoroti perihal masih banyak anak-anak muda yang belum memiliki rumah. Maruarar mengatakan, untuk memenuhi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama dengan swasta.

"Masih banyak sekali anak Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi harus masuk bergotong-royong jadi dari aset yang ada dari negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," ujarnya.