Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang mengatasi stunting jika pelaksanaannya didesentralisasi dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap tahapan.

"Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen," ujar Toto dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.

Dengan pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa, dia meyakini pengawasan dan pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bakal lebih optimal.

Toto menilai Program MBG layak didukung karena bisa menjadi intervensi langsung untuk menekan angka kekurangan gizi kronis pada kelompok rentan.

Namun, menurutnya, penyaluran bantuan makanan bergizi itu harus tepat sasaran, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan remaja putri.

Toto mengatakan gizi yang cukup bagi remaja putri penting untuk mencegah anemia dan mempersiapkan mereka menjadi ibu yang sehat pada masa depan.

"Kalau remaja putri bisa ditargetkan di sekolah, sedangkan untuk kelompok ibu hamil dan menyusui bisa melalui kerja sama dengan posyandu," jelasnya.

Menurut Toto, Program MBG seharusnya mampu menyumbang setidaknya sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat, terutama asupan protein.

"Protein adalah growth factor. Itu yang paling utama karena selama ini yang tercukupi hanya karbohidrat," ujar dia.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kualitas dan tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak.

Menurutnya, makanan yang sedikit tetapi habis dikonsumsi jauh lebih baik ketimbang makanan dalam jumlah besar tapi terbuang. "MBG itu jangan melihat volumenya, tapi kualitasnya," kata Toto.

Untuk mengatasi kebiasaan anak-anak yang cenderung pemilih, Toto menyarankan agar menu MBG dapat dibuat menarik serta mengikuti tren makanan kekinian.

"Buat yang kecil-kecil tapi enak. Misalnya bola-bola daging atau makanan kekinian lainnya yang disukai anak-anak," ucapnya.

Meski pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah menuai kritik akibat kasus keracunan makanan dan tunggakan pembayaran kepada vendor, Toto berharap publik tetap memberi kesempatan agar program ini dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan.

"Mimpi saya, Insya Allah ini bisa terus dievaluasi dan disempurnakan. Jangan langsung dicaci, tapi beri waktu setahun, dua tahun. Jika konsisten, kita bisa menyiapkan generasi yang sehat," ujar Toto.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

Editor : Hasiholan Siahaan

BOGOR, iNewsBogor.id - Warga Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor digemparkan temuan mayat seorang pria diduga korban pembunuhan di Komplek Perumahan Mangkrak tak berpenghuni di Desa Cibeber Satu, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (3/5/2025) dinihari.

Saat ditemukan korban masih mengenakan jaket ojol, dalam posisi tertelungkup dan terdapat luka sayatan di bagian leher.

Sontak temuan mayat itupun menjadi viral di media sosial setelah diunggah warga. Jajaran Polsek Leuwiliang langsung bergerak ke lokasi kejadian guna kepentingan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi  korban menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan penyelidikan.

Menurut keterangan saksi mata, Herman, warga sekitar lokasi mengatakan mengenal korban sehari hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online asal Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

"Saya kenal dia (korban-red) pengemudi ojol tinggalnya di Sadeng. Saya liat posisi badannya tertelungkup ada luka bekas sayatan dibagian leher masih pake jaket ojol. Emang tempat itu jarang dilalui warga juga pendatang," ujar Herman pada media.

Sementara itu, jajaran Polsek Leuwiliang diterjunkan guna melakukan penyelidikan menyusul temuan mayat diduga korban pembunuhan tersebut. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan.

Kapolsek Leuwiliang, Kompol Maryanto menyebut korban inisial RS (57 tahun), warga Leuwisadeng.

"Kami masih lakukan penyelidikan sejumlah saksi sudah kita mintai keterangan sambil menunggu hasil otopsi dari RS Polri Kramat Jati," ujar Kompol Maryanto saat dikonfirmasi media.

Editor : Furqon Munawar

Bandung (ANTARA) - Tim program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan sosialisasi dengan ratusan warga Kecamatan Tambun Utara sebagai satu langkah pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi dan mengurangi kasus stunting.

Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, Minggu, menjelaskan program MBG akan disalurkan merata keempat elemen penerima manfaat yang ada di wilayah Tambun Utara Bekasi. Ia juga mengajak peran serta masyarakat Tambun untuk aktif dalam program stategis nasional ini agar berjalan dengan efektif.

“Dengan diadakannya program Makan Bergizi Gratis, masyarakat bisa bermitra dan juga bisa menaikan ekonomi nantinya,” tutur Obon Tabroni.

Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Gizi Nasional yang diwakili oleh Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Dedi Suprijadi menjelaskan dukungan BGN untuk membangun desa-desa dalam hal pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemisikinan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Langkah-langkah ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas ditahun 2045.

“Realisasi program ini tidak dapat dicapai tanpa adanya dukungan konkret dan kesadaran kolektif dari seluruh pihak. Untuk itu, Badan Gizi Nasional membuka ruang kolaborasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkontribusi secara langsung, baik melalui kemitraan dalam pelaksanaan SPPG (Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi),” ucap Dedi Suprijadi.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan yang cukup tetapi juga bisa lebih fokus dalam belajar.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kecamatan Tambun Utara pada pukul 08.00 WIB. Acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN Dedi Suprijadi, dan Camat Tambun Utara Najmuddin.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan program MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi kasus stunting.

"Program MBG tidak hanya untuk mengurangi prevalensi stunting, akan tetapi juga berdampak besar terhadap aspek lainnya, seperti sirkular ekonomi rakyat mulai dari hulu-hilir, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk generasi emas," kata Indah.

Mengenai dapur sehat, kata dia, sampai saat ini masih belum ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Mulyorejo. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapur sehat akan segera berdiri di wilayah tersebut.

'Maka untuk mempercepat pembangunan titik SPPG, diperlukan kolaborasi dan tindak lanjut serta keseriusan forkopimda, forkopimcam," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli BGN, Imam Bachtiar Farianto, memberikan penjelasan terkait program BGN, yaitu mulai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.

"Program MBG diprioritaskan bagi peserta didik serta peserta non-didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna memenuhi kebutuhan gizi mereka agar tumbuh sehat, menjadi generasi penerus bangsa, dan berkontribusi dalam pencapaian Generasi Emas 2045," kata Imam.

Ia mengatakan, dalam program tersebut bahan pangan yang dipergunakan akan dipasok dari wilayah sekitar, melalui pembelian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau langsung dari petani dan peternak.

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami juga mengajak bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN, untuk segera mendaftar yang hanya dapat dilakukan secara resmi hanya melalui situs resmi bgn.go.id," ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Eri Irawan menyampaikan kasus stunting di Surabaya menunjukkan penurunan signifikan, dari 28,9 persen pada tahun 2021 menjadi 4,8 persen pada 2022, lalu menurun kembali menjadi 1,6 persen pada 2023.

"Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, angkanya kini telah mencapai 1,2 persen. Harapannya, dengan adanya program MBG, angka stunting dapat terus ditekan hingga mencapai nol," kata Eri.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045 mampu membuka lapangan kerja baru bagi sektor perekonomian lokal.

“Program MBG akan membuka lapangan kerja baru untuk ditempatkan di dapur sehat, satu dapur sehat membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yakni berkisar 45-50 petugas,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya saat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (3/5).

Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG akan membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Asep juga menjelaskan bahwa progam MBG ini akan menargetkan empat elemen utama yakni bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk khususnya di Kabupaten Bandung.

“Hadirnya program MBG diharapkan akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” ucap Asep Romy Romaya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Uya Mulyana mengatakan pemerintah daerah harus siap berkomitmen mendukung Program MBG, antara lain melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk membangun Dapur (SPPG).

“Keberadaan Dapur (SPPG), khususnya di Kabupaten Bandung, diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui peningkatan perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, lanjutnya, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini menjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

Ia melanjutkan bahwa individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang.

“Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Wahyudi Indrayana.