Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis kini sedang bergulir. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Program MBG pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peluncuran buku dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

"Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan. Yang membuatnya lengkap dan istimewa adalah karena IFSR terlibat langsung dalam pembangunan dapur pertama Program MBG di Warungkiara, Sukabumi. Dari keterlibatan tersebut, narasi sejarah awal program ini dapat terdokumentasikan secara utuh dan otentik di dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI," ujar Dadan dalam peluncuran buku berjudul Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis , dikutip Sabtu (10/5).

Pendiri IFSR Dirgayuza Setiawan menyampaikan MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

"MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut," jelas Dirgayuza.

Sementara, Guru Besar IPB Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN dan Dewan Pembina IFSR Epi Taufik menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasi sektor susu dalam program MBG.

"Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa," kata Epi.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing menjelaskan buku tersebut adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

"Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas," ujarnya. Buku ini juga mencerminkan pendekatan teknis IFSR yang mengedepankan efisiensi, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen logistik yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Dewan Pembina IFSR I Dewa Made Agung K.N menambahkan buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

"Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana," tutur Dewa.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai program strategis nasional dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan kebutuhan pengembangan lebih dari 32.000 dapur umum (SPPG) sebagai unit pelaksana utama program di lapangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan-baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional-dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Dengan peluncuran buku ini, IFSR memperkuat komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis BGN dan pemerintah. IFSR juga menegaskan perannya dalam membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan-baik di tingkat nasional maupun daerah-guna mempercepat transformasi sistem pangan dan gizi Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

(hns/hns)

JAKARTA - Kunjungan Bill Gates ke Indonesia membawa angin segar bagi program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia ini bahkan menyatakan kekagumannya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gates terkesan karena program berskala nasional ini berhasil diimplementasikan meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kesiapan anggaran untuk program ini. Dalam kunjungannya ke SDN Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan pendanaan.

"Program ini memang memerlukan komitmen anggaran besar, tapi Pak Presiden telah memastikan kesiapannya sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," ujar Dadan.

Bill Gates Disebut Akan Memberi Dukungan

Bill Gates sendiri sangat menekankan pentingnya intervensi gizi pada masa emas pertumbuhan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup ibu hamil, balita, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian global tentang dampak positif gizi terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Dalam pertemuan tersebut, Gates juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap program MBG, meski bentuk bantuannya belum dirinci secara spesifik.

Kunjungan Gates ke Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025 bukan sekadar kunjungan protokoler biasa. Menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategis pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kerjasama antara Indonesia dengan yayasan filantropi milik Gates.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan Gates merupakan realisasi dari undangan yang telah dikirim sejak November 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa kedatangan Gates menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap program prioritas pemerintah.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," jelas Prabowo.

"Saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Program MBG Akan Mengalami Perluasan Cakupan

Program MBG sendiri mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Dari awalnya menyasar 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita, kini ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima. Ekspansi besar-besaran ini tentu memerlukan penambahan anggaran yang tidak kecil.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun lagi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 29 April 2025, realisasi penyaluran dana untuk MBG telah mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan penyaluran dibandingkan dengan realisasi akhir Februari 2025.

Kunjungan Bill Gates membuka peluang kerjasama teknis dan pendampingan program dari Bill & Melinda Gates Foundation yang memiliki pengalaman luas dalam program gizi global. Yayasan ini dikenal memiliki berbagai program sukses di berbagai negara berkembang. Dukungan dari lembaga sekaliber ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi implementasi MBG di Indonesia.

Dampak jangka panjang program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan gizi akut, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Meski mendapat apresiasi internasional, program sebesar ini tetap menghadapi berbagai tantangan implementasi. Mulai dari masalah distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan kualitas makanan yang disajikan, hingga sistem pemantauan dampak yang efektif. Semua ini memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional, secara resmi meluncurkan buku berjudul“Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Co-Founder IFSR,Dirgayuza Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu mengatakan bahwa MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

“MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut,” katanya.

Buku ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi IFSR dalam mendukung pelaksanaanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah ditetapkan sebagai program prioritas Presiden RI,Prabowo Subianto.

Peluncuran buku dilaksanakan secara sederhana padaJumat, 9 Mei 2025, di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepadaKepala Badan Gizi Nasional (BGN),Dr. Ir. Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

“Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan, tetapi juga menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI,” ungkap Dr. Dadan Hindayana.

Buku ini menyajikan narasi komprehensif yang merangkum pengalaman empiris, praktik terbaik, serta hasil kajian dan riset teknokratik IFSR dalam Program MBG sejak masa perencanaan hingga fase implementasi nasional sebagai mitra resmi BGN.
Dokumentasi pelaksanaanpilot project MBG pertama di Indonesia—yakni diWarungkiara, Sukabumi, sejak Januari 2024—menjadi salah satu materi utama dalam buku ini.

Sementara itu,Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, Guru Besar IPB, Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN danDewan PenasihatIFSR, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasisektor susu dalam program MBG.

“Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IFSR,Glory Harimas Sihombing, menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

“Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Dewan Pengarah IFSR,I Dewa Made Agung K.N., menambahkan bahwa buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

“Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana,” katanya.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalamRPJMN 2025–2029sebagai program strategis nasional dengan target82,9 juta penerima manfaatdan kebutuhan pengembangan lebih dari32.000 dapur umum (SPPG)sebagai unit pelaksana utama program di lapangan.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagairujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional—dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan cara pemerintah melakukan percepatan realisasi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut saat ini sebanyak 3,4 juta orang telah menerima MBG.

Ia meyakini, akan terus mengevaluasi program ini dari sisi organisasi, sistem hingga tata kelolanya agar tidak ada lagi kasus serupa.

"Ini kan 6 bulan, akan kita sempurnakan tata kelolanya, persoalan organisasinya, sistemnya," kata dia dalam keterangannya melalui Instagram resmi @zul.hasan, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Mantan Menteri Perdagangan mengatakan target pemerintah untuk penerima program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Ini perlu ada akselerasi percepatan. Ini kan program utamanya, apa lagi kalau untuk daerah daerah seperti tertinggal, terluar. Satu dapat yang lain nggak dapat, itu kan dia merasa kok kami berbeda," ucapnya.

Percepatan dan pembenahan tata kelola program MBG akan dirumuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Nah bapak Presiden itu (memerintahkan) program ini harus ada urgent, mendesak, penting. Nah nanti akan dirumuskan Perpres atau Inpres," jelasnya.

Adapun pembahasan percepatan penyaluran MBG telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

(ada/eds)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

(anl/ega)

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita mendapatkan perhatian pembaca pada Jumat kemarin (9/5) termasuk penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diproses dalam peraturan presiden (perpres).

Selain itu, terdapat pula kabar mengenai apresiasi atas pesan pertama Paus Leo XIV, respons Institut Teknologi Bandung (ITB) sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, dan pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi.

Berikut berita humaniora kemarin yang masih menarik dibaca pada hari ini:

BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

Selengkapnya baca di sini

Menag apresiasi pesan pertama Paus Leo XIV usai terpilih sebagai Paus

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus ke-267.

Selengkapnya baca di sini

---

Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Selengkapnya baca di sini

ITB respons penangkapan mahasiswi terkait unggahan meme kepala negara

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme kepala negara melalui media sosial.

Selengkapnya baca di sini

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, tambahan anggaran MBG dan mahasiswi ITB ditangkap karena meme

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita mendapatkan perhatian pembaca pada Jumat kemarin (9/5) termasuk penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diproses dalam peraturan presiden (perpres).

Selain itu, terdapat pula kabar mengenai apresiasi atas pesan pertama Paus Leo XIV, respons Institut Teknologi Bandung (ITB) sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, dan pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi.

Berikut berita humaniora kemarin yang masih menarik dibaca pada hari ini:

BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

Selengkapnya baca di sini

Menag apresiasi pesan pertama Paus Leo XIV usai terpilih sebagai Paus

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus ke-267.

Selengkapnya baca di sini

Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Selengkapnya baca di sini

ITB respons penangkapan mahasiswi terkait unggahan meme kepala negara

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme kepala negara melalui media sosial.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

(acd/acd)

Jakarta -

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih digodok oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan aturan tersebut akan mengatur terkait hak keuangan BGN, hingga tentang pegawai BGN termasuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin).

"Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan (hanya) gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN sudah cair atau belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru bisa cair.

"Perpres-nya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

(acd/acd)

Bogor -

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

(isa/idn)