Jakarta: Kota Probolinggo terletak di Jawa Timur. Kota ini terkenal destinasi wisata yaitu Gunung Bromo.

Dijuluki Kota Mangga, kota ini memproduksi Mangga terbesar di Jawa Timur. Selain itu, daerah ini juga menawarkan banyak rumah subsidi.

Jika kamu ingin tinggal di Probolinggo, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Probolinggo

Perumahan subsidi di Probolinggo. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bengawan Indah

Perumahan ini dikelola oleh Citra Madani Properti dan berlokasi di Jrebeng Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Perumahan ini tersedia 3 unit rumah subsidi.

Rumah subsidi seharga Rp150 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap kayu, dinding pasangan bata plester dicat, lantai keramik 40x40, serta pasangan batu kali sloof.

2. Griya Gunung Jati

Perumahanini berlokasi di Kebonsari Wetan, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Graha Karyacipta Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 9 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap galvalum Dan genteng madura, dinding batu bata plester acian finishing cat, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. De Daun Residence

Perumahan subsidi terletak di Sumber Taman, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Arkana Putra Utama. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap galvalum Dan penutup genteng, dinding bata merah finishing plesteran, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

4. Lentera Nirwana Barito

Hunian yang dibangun oleh Kareng Lor, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini menyediakan 5 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Nayara Bangun Cipta.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap galvalu, penutup genteng beton, plafon hollow. Dinding bata struktur beton bertulang, tembok bata merah finishing diplester. Lantai keramik 40x40 serta pondasi bangunan utama batu kali.

5. Kademangan Permata Regency

Berlokasi di Sumber Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dikelola oleh Trigraha Sukses Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 219 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap galvalum, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

ANTARA - Untuk menjamin hunian yang layak bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, meninjau langsung kondisi rumah susun di Kawasan Industri Terpadu Batang, Selasa (29/4). Dalam kunjungan yang juga ia lakukan terhadap sejumlah perumahan, Menteri Maruarar menyampaikan kritik agar pembangunan perumahan dilakukan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyenangkan hati rakyat. (Yusup Fatoni/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)

BATANG, iNewsPantura.id  - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

“Saya telah meninjau kondisi gedung, mulai bagian luar, kamar, kamar mandi, dapur, hingga ruang jemur. Serta mengobrol dengan penghuni Rusun,” katanya saat meninjau Rusun Tower di KITB, Kabupaten Batang, Selasa (29/4/2025).

Ia terkesan dengan penataan rusun yang semula barak dan disesuaikan menjadi bilik-bilik kamar. Ada yang berukuran seperti kamar kost, hingga berukuran besar ber AC dengan harga sewa beragam. Sehingga bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. 

“Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki,” jelasnya.

Maruarar Sirait menyebutkan, KITB harus dapat memetakan dan mendorong supaya rusun-rusun tower ini dapat berfungsi dengan baik.

Selain melihat kamar-kamar, Menteri PKP juga melihat minimarket yang mensuplai kebutuhan penghuni rusun. Karena lokasi rusun masih cukup jauh dengan daerah penyangga. 

“Kebutuhan-kebutuhan penghuni rusun itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti warung makan dan minimarket,” ungkapnya.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Maruarar. Ia menilai catatan dan evaluasi yang disampaikan merupakan masukan penting yang bersifat konstruktif.

"Alhamdulillah, bagi kami catatan dari Pak Menteri itu sangat positif. Karena beliau orang lapangan, jadi tahu kondisi nyata yang terjadi di bawah. Kami akan segera menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan perbaikan ke depan," ujar Ngurah.

Menurutnya, sejumlah aspek yang akan diperhatikan ke depan meliputi zonasi penghuni, aksesibilitas dari dan ke lokasi kerja, hingga peningkatan kualitas fasilitas pendukung di sekitar rusun. 

Ia berharap, perbaikan-perbaikan tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan hunian yang ideal bagi para pekerja industri.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Terpadu Batang telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh pemerintah. 

Status ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Tengah, khususnya di Kabupaten Batang.

Sejumlah investor besar dari sektor teknologi, otomotif, dan tekstil telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. 

Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengelola kawasan terus bersinergi untuk menyediakan infrastruktur sosial yang memadai bagi para pekerja dan keluarganya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, prinsip kami mendukung terkait kelengkapan yang ada di KEK Kabupaten Batang seperti bahan makanan dan sekolah.

“Dengan melengkapi fasilitas supaya masyarakat mau datang dan tinggal di KEK Kabupaten Batang. Selain itu, Pemkab Batang akan mempercepat perizinan cepat, bersih, dan melengkapi infrastruktur sekitarnya,” ujar dia.

Editor : Suryo Sukarno

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), bidan, dan perawat.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Dari jumlah tersebut, kami alokasikan 30.000 rumah untuk nakes, perawat dan bidan," ujar Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, rumah subsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan mensukseskan Program 3 Juta Rumah sekaligus Program Cek Kesehatan Gratis yang menjadi Program unggulan Presiden Prabowo Subianto sekaligus wujud nyata kebersihan kepada wong cilik.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera dan BTN bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekedar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," kata dia.

Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 30.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari 15.000 rumah untuk perawat, 10.00 untuk bidan dan 5.000 untuk nakes.

Pada kesempatan itu, Ara juga menceritakan Ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak.

Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," tandasnya.

Ara juga menuturkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi.

Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

Jakarta: Kabar baik bagi masyarakat yang selama ini kesulitan membeli rumah karena penghasilan tidak tetap! PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Adhi Persada Properti (APP), dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) resmi bekerja sama untuk mengembangkan skema kepemilikan rumah dengan sistem sewa beli atau rent to own.

Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kolaborasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini sulit mengakses kredit rumah konvensional. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk dukungan pemerintah.

Penandatanganan MoU ini menandai langkah strategis ketiga institusi dalam menghadirkan solusi pembiayaan alternatif yang lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan rumah konvensional.

Apa itu skema sewa beli?

Dengan skema rent to own, masyarakat bisa menyewa rumah terlebih dahulu dengan pembayaran bulanan yang nantinya bisa dikonversi menjadi kepemilikan. Artinya, sambil menyewa, kamu sekaligus mencicil rumah impianmu!

Model ini juga memudahkan karena tidak langsung dibebani biaya besar di awal seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya notaris.

Model rent to own yang dikembangkan memungkinkan masyarakat menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah di akhir masa sewa, sekaligus meringankan beban biaya transaksi awal seperti BPHTB dan biaya notaris.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala rumah tangga, yaitu sekitar 47 persen atau 4,6 juta di antaranya berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Tingginya risiko akibat ketidakstabilan pemasukan membuat segmen ini sulit mengakses pembiayaan rumah konvensional. Melalui skema rent to own, diharapkan tercipta solusi yang lebih adaptif dan inklusif bagi masyarakat non-fixed income, sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dalam penyaluran pembiayaan melalui mekanisme mitigasi risiko yang memumpuni.


Direktur Bisnis SMF Heliantopo menyampaikan sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, SMF terus berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan perumahan di Indonesia, tidak hanya bagi kelompok berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat non-fixed income yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam memiliki hunian layak.

“Produk rent to own ini diharapkan menjadi terobosan nyata, tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat non-fixed income, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui model kolaborasi yang saling menguatkan antara institusi pembiayaan dan pengembang properti," jelas Heliantopo di Jakarta, Selasa, 29 April 2025,

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menyampaikan ADCP sebagai hunian berkonsep transit-oriented development merupakan roda pendorong sektor perumahan yang memiliki fokus area yang ramah lingkungan.

"Dengan skema pembayaran yang dikerjasamakan ini, masyarakat mampu memiliki alternative pilihan pembayaran untuk memperoleh hunian impian. Salah satunya, hunian TOD yang dikembangkan ADCP yang mampu mewujudkan kehidupan yang lebih produktif dan lebih sehat, karena terintegrasi langsung dengan simpul transportasi massal, salah satunya LRT Jabodebek," ujar dia.

Harapannya, ADCP mampu memberikan nilai lebih untuk kolaborasi yang dilakukan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara luas.

Direktur Utama APP, Harry Wibowo menambahkan bahwa APP memiliki jumlah unit hunian ready stock sebanyak kurang lebih 2000-unit dan unit yang masih dalam pembangunan (under construction) dengan jumlah kurang lebih 2000 unit, sehingga total kurang lebih sejumlah 4000 unit, maka kami, PT APP siap mensukseskan program rent to own yang hari ini akan kita laksanakan penandatangan MOU nya.

APP meyakini, kolaborasi antara APP dan SMF, dengan dukungan penuh dari Kementerian terkait dan OJK, akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini jumlahnya telah melebihi 12 juta unit.

Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PKP, menyampaikan skema rent to own bukanlah hal baru di dunia internasional, dan hari ini kita mengambil langkah penting untuk mengimplementasikannya dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian PKP, sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan, menyampaikan apresiasi kepada SMF, APP, dan ACP yang bersedia menjadi pionir dalam skema ini," jelas dia.

Harapannya, inisiatif ini tidak hanya berhasil di tahap awal, tetapi juga dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah dengan dukungan seluruh lembaga terkait, untuk mempercepat perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, SMF, APP, dan ACP berharap dapat mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif, mempercepat penurunan angka backlog nasional, serta memperluas kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.

(KIE)

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan, warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, bisa mendapatkan hunian dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

Usulan ini disampaikan Supian Suri dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok.

“Ya prioritasnya kami harapkan ya buat warga yang selama ini menempati atau tinggal di Kampung Baru, sehingga mereka akan punya identitas, kami akan bisa mendata, kami akan bisa mengontrol,” kata Wali Kota Depok Supian Suri kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, usulan ini juga turut memberikan peluang bagi warga luar Kampung Baru untuk mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Sehingga dengan di situ (Kampung Baru) yang akan menikmati area itu bukan hanya sekelompok orang saja, tapi akan banyak pihak,” ujar Supian.

Langkah ini bisa menjadi bentuk upaya Pemerintah Kota (Depok) melayani masyarakat terutama untuk mereka yang tidak mendapatkan perhatian.

Rencananya program 3 juta rumah itu akan dibangun di lahan Kampung Baru milik Pemkot Depok seluas 1,5 hektar.

Lahan tersebut awalnya hendak dijadikan sebagai pembangunan SMKN 3, tetapi terkendala soal relokasi warga yang sudah menempati area tersebut.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun).

Mengingat, angka backlogperumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit.

Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit backlog perumahan.

“Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun,” tegas Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung hatganya untuk menjadi elemen subsidi bagi negara.

Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung bersapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh.

“Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak,” kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem extended family (penambahan keluarga) di Indonesia.

Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya.

Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah.

“Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia, keleleran (telantar),” sambungnya.

Sebagai contoh, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi sampai puluhan juta kendaraan. Tentunya, ini menyebabkan kemacetan luar biasa.

Migrasi ini terjadi lantaran harga tanah di Jakarta semakin mahal, ditambah dengan belum populernya rumah vertikal atau rusun dan tidak memadainya transportasi publik.

Dengan demikian, masyarajat banyak yang bermigrasi ke luar Jakarta untuk memiliki rumah tapak.

“Sehingga, salah satu policy (kebijakan) yang presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota,” tuntas Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut program perumahan yang dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto akan mengutamakan rumah vertikal dibandingkan tapak, khususnya di perkotaan.

Alasan utamanya, persoalan harga tanah tinggi di perkotaan. Selain itu, lahan di perkotaan semakin sedikit.

"Di perkotaan itu orientasinya adalah sekalipun juga kita menata kota, memperbaiki kota, menyelesaikan kawasan polusi dan kumuh, mengatur kembali kehidupan masyarakat di dalam tradisi rumah vertikal karena di perkotaan itu tanahnya mahal sekali," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri memahami masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Namun, dia berpendapat pembiasaan harus dimulai saat ini.

Fahri membandingkan Indonesia dengan China. Dia berkata China sudah melarang pembangunan rumah tapak di perkotaan.

"Karena dianggap rumah, tanah, adalah alat produksi. Kalau tanah itu dibikin rumah atau bangunan, maka alat produksi kita berkurang. Kalau alat produksi kita berkurang, produktivitas nasional terancam, terutama untuk pangan," ujar Fahri.

Fahri berkata pemerintah sedang mengkaji pembangunan perumahan vertikal di tanah-tanah milik negara di perkotaan. Dia mencontohkan rencana pembangunan perumahan vertikal di atas gedung sekolah di Jakarta.

Selain itu, Fahri juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian vertikal di atas pasar tradisional. Ada pula rencana membangun perumahan di atas 80 stasiun kereta api di Jakarta.

"Kita prioritaskan tanah pemerintah, tanah pemda, tanah BUMN, BUMD, dan space yang sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program 3 juta rumah per tahun. Pemerintah ingin membangun rumah baru dan merenovasi rumah tak layak huni.

Prabowo menargetkan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.