Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji sepakat mengalokasikan 3.000 rumah subsidi bagi tim pendamping keluarga (TPK) dan P3K penyuluh di lapangan.

"Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN, didampingi Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP terus mendorong penyediaan rumah layak huni berkualitas bagi masyarakat.

Ara siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN.

"Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah. Selanjutnya, doakan semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan tenaga penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi.

Ara berharap melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Sementara itu, Wihaji mengaku mendukung program 3 juta rumah Kementerian PKP.

Menurutnya, dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP, akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan," kata Wihaji.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

(KIE)

Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah Rakyat, membangun dan merenovasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap memanfaatkan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan maka diupayakan negara diuntungkan, dan bisa digunakan untuk rumah rakyat.

Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruslag dengan tata kelola dan aturan yang benar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (14/5) guna membahas progres pembangunan perumahan rakyat di atas lahan lapas.

Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Sebagai informasi, lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan keluar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu supaya lapas yang sekarang penghuninya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari kawasan perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Malang: Ratusan rumah bersubsidi bakal dibangun di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rumah tersebut bakal diperuntukkan untuk bagi para buruh dan wartawan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pembangunan rumah bersubsidi telah memasuki tahap peletakan batu pertama.

"Ini sudah mulai di- ground breaking di Gresik. Nanti sambil kami tunggu penyelesaian, 100 unit untuk wartawan dan 100 unit untuk buruh," kata Khofifah dikutip dari Antara, Rabu, 14 Mei 2025.

Skema penyaluran rumah bersubsidi dilakukan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera.

Beberapa kemudahan untuk kepemilikan hunian ditawarkan, mulai dari uang muka satu persen, bunga tetap lima persen, sampai dengan tenor maksimal 20 tahun.

Rencananya, penyaluran rumah bersubsidi diserahkan kepada para buruh dan wartawan, pada Juni 2025.

Khofifah bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak telah berkoordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait, di Jakarta, pada Selasa (6/5).

"Kami bersama Ketua PWI Jatim dan ketua buruh sudah berkunjung ke Kantor Menteri Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar dia.

Khofifah menyatakan bahwa dibangunnya ratusan rumah bagi buruh dan wartawan menjadi titik awal pembangunan 20 ribu hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami berharap itu (rumah subsidi bagi wartawan dan buruh) akan menjadi starting point untuk membangun 20.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap dia.

Namun, kata dia, rumah bersubsidi ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang sama sekali belum memiliki tempat tinggal.

"Catatan, ini adalah rumah pertamanya," kata dia.

Ditanya apakah rumah bersubsidi tersebut juga akan dibangun di Kabupaten Malang, Khofifah menyebut hal itu bisa saja dilakukan, asalkan masih terdapat lahan yang mencukupi di wilayah tersebut.

"Tidak apa-apa (dibangun) nanti lahannya kalau ada," kata Khofifah.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi sesuai arahan Presiden, bagaimana kita bisa memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh, sudah sangat padat (overcrowded) itu untuk bisa bagaimana dipindahkan, sesuai aturan, juga negara tidak dirugikan, kemudian juga bisa digunakan untuk perumahan, itu saja intinya," kata Ara.

Dalam rapat terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5), para pengembang perumahan swasta juga diundang untuk memberikan masukan.

Itu tadi saya katakan, itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, skemanya seperti apa yang aman sehingga negara tidak dirugikan.
Termasuk kami juga mendengarkan masukan dari pengembang perumahan, kami mendengarkan saran-saran mereka," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Seorang wanita berinisial KI (58) ditemukan tewas di salah satu perumahan elite Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Keluarga korban menolak autopsi dan memilih untuk segera memakamkan jenazah.

"Iye (keluarga tolak autopsi)," kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya AKP Jafar kepada detikSulsel, Rabu (14/5/2025).

Korban ditemukan meninggal dunia di rumah iparnya di Perumahan Summarecon Mutiara, Cluster Crystal Timur Nomor 52, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (13/5) pagi. Jenazah pertama kali ditemukan oleh iparnya sendiri.

"Korban ditemukan di tempat tidur dengan menggunakan baju tidur daster," ujarnya.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menginap di rumah iparnya. Berdasarkan keterangan saksi yang juga ipar korban, KI datang ke rumahnya pada Senin, (12/5) sekitar pukul 17.30 Wita.

"Pada hari Senin, 12 Mei 2025 sekitar Pukul 17.30 Wita, korban datang ke rumah saksi dengan tujuan mau menginap," ungkapnya.

Sekitar satu jam setelah tiba, korban makan malam bersama saksi. Keduanya sempat mengobrol hingga malam hari sebelum korban pamit masuk ke kamar untuk beristirahat.

"Korban dan saksi makan bersama, setelah makan kemudian saksi dan korban kembali ngobrol-ngobrol. Sekitar pukul 21.00 Wita korban pamit mau masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat," imbuhnya.

Keesokan paginya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

"Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada (tubuh) korban," pungkas Jafar.

(asm/hsr)

BEKASI, KOMPAS.com - Banjir yang merendam sejumlah perumahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (13/5/2025) malam, sudah surut pada Rabu (14/5/2025).

Di Perumahan Papan Mas, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, misalnya, banjir sempat mencapai 40 sentimeter saat hujan mengguyur wilayah Tambun Selatan pada Selasa malam.

"Hujan itu sekitar Maghrib, air mulai naik setelah Isya, dua jam kemudian sudah mulai surut," ujar salah satu warga Perumahan Papan Mas, Dwi Aditya Putra kepada Kompas.com, Rabu.

Selain Perumahan Papan Mas, Perumahan Mangun Jaya Indah 1 dan 2 di Desa Mekarsari juga sempat terendam banjir sekitar 30 sentimeter.

Banjir tersebar di sejumlah jalan perumahan dan tak sempat masuk ke rumah warga.

Menurut Adit, banjir di sejumlah perumahan di Tambun Selatan tak sampai mengganggu aktivitas warga.

"Enggan sampai, kayak di Perumahan Mangun Jaya juga sudah surut, sifatnya itu cuma numpang lewat," imbuh dia.

Jakarta: Ketapang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal dengan sumber daya alam, terutama sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Selain itu, kota ini menawarkan berbagai rumah subsidi dengan tipe serta harga yang bervariasi dan terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Ketapang, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga Mulai dari Rp142 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ketapang

Perumahan subsidi di Ketapang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Holvi Residence

Hunian berlokasi di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Dikelola oleh Pesona Jaya Properti dengan unit tersedia sebanyak 63 unit.

Hunian dengan harga Rp142 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 130,5 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap kayu dan atap seng metal, dinding batu bata plesteran semen, lantai cor keramik dan cor beton, serta pondasi cakar ayam.

2. Hartanta Residence

Perumahansubsidi ini terletak di Suka Baru, Benua Kayong, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Uti Mekar Hartanta. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi mulai dari Rp142 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 197 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap seng, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi kayu ulin.

3. Sepahale 2 Residence

Berlokasi di Kali Nilam, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat, dibangun oleh Aliansi Sang Maestro saat ini masih tersedia sebanyak 5 unit dengan harga Rp142 juta.

Mempunyai luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap metal, dinding batako, lantai cor gantung/keramik, dan pondasinya menggunakan kayu belian.

4. Sgantang Sirih

Perumahan ini terletak di Mekar Utama, Kendawangan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat dibangun oleh Putra Ranadiwangsa. Perumahan ini memiliki 82 unit tipe dengan harga Rp153 juta.

Luas bangunan 36 persegi dan luas lahan 148 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang alkan, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung dan keramik, serta pondasi kayu ulin atau kayu belian.

5. Ilham Hardika Residence

Perumahan ini dibangun oleh Medan Pertanian Asri berlokasi di Suka Bangun, Delta Pawan, Kab Ketapang, Kalimantan Barat. Perumahan ini memiliki 22 unit subsidi.

Luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 135 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp164 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap seng alkan gelombang, dinding bata plesteran halus, lantai cor gantung keramik 40x40, serta pondasi beton.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

TANGERANG - PT Mentari Abadi Sentosa (PT MAS), pengembang perumahan The First Stone menawarkan rumah dengan konsep 3 lantai yang berada di cluster Emerald. Produk ini merupakan cluster ketiga yang dikembangkan The First Stone dengan jumlah rumah sebanyak 377 unit yang dikembangkan di atas lahan 4,5 hektare.

Direktur Utama PT MAS Indrawan Soemarko mengatakan, cluster Emerald dipasarkan sejak awal 2025 dengan konsep berbeda dari 2 cluster sebelumnya. ?New product, new concept yakni dengan memberikan konsep berbeda dengan desain bangunan dan layout yang compact dengan konsep 3 lantai,? katanya dalam siaran pers, Selasa (23/5/2025).

Indrawan menututkan, total cluster yang ada di The First Stone sebanyak 5 cluster. Saat ini di pasaran khususnya kawasan Tangerang Raya telah menjadi magnet properti, sehingga permintaan pasar perumahan cukup tinggi dan terus bertumbuh jumlahnya.

Menariknya, produk yang dikembangkan saat ini banyak yang menawarkan konsep rumah 2 lantai yang menawarkan konsep berbeda-beda. Ada kebutuhan pasar yang terus bertambah yaitu butuh ruang yang lebih, untuk itu cluster Emerald dikembangkan dengan konsep 3 lantai. ?Pengembangan rumah dengan konsep 3 lantai ini karena harga tanah terus naik dan kebutuhannya tinggi karena faktor lokasi yang strategis,? ujarnya.

Direktur Marketing PT MAS Chandra Mulianto menegaskan lokasi The First Stone berada di Jalan Diklat Pemda Kelapa Dua dan sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan Gading Serpong, Lippo Karawaci dan juga dekat dengan BSD City. ?Selain itu dekat dengan 3 pintu tol yaitu pintu tol karawaci, Gading Serpong dan pintu tol Legok,? terangnya.

Dengan luas 30 hektare dikembangkan dengan memadukan perumahan dan area komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain memadukan hunian dan area komersil The First Stone menggabungkan keunggulan konsep green living yaitu tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), desain rumah modern dan efisiensi terkait layout ruang.

Tawarkan Uang Muka 0%
Bukan hanya desain dan estetika rumah yang jadi keunggulan unit rumah di Emerald, tetapi juga aspek fungsionalnya. Seperti ventilasi dan pencahayaan ruangan yang maksimal dan perawatan rumah yang mudah. Untuk memberikan pilihan pada konsumen, cluster Emerald menawarkan tiga tipe rumah sesuai kebutuhan konsumen.

Chandra menjelaskan, selain rumah konsep 3 lantai, kita juga menawarkan tipe 2 lantai untuk ukuran terkecil dengan jumlah terbatas. ?Tipe yang ada untuk 3 lantai adalah Peony dengan luas tanah 60, bangunan 86 (Rp 1,4 miliar). Kemudian tipe Orchid dengan luas tanah 72, bangunan 123 (Rp 1,8 miliar) dan tipe terkecil dengan konsep 2 lantai harganya Rp 900 jutaan dengan luas tanah 50, bangunan 55,? jelasnya.

Chandra menegaskan, pembelian unit rumah di cluster Emerald ini tak perlu uang muka atau DP 0%, cukup dengan booking fee. PT MAS sengaja memberikan kemudahan ini untuk memudahkan konsumen memiliki rumah.

Di mana setiap unit rumah mendapatkan fasilitas smart doorlock, solar heater, AC dan lainnya. Dan untuk pemanfaatan air bersih The First Stone telah mengoperasikan WTP atau Water Treatment Plant, sebuah instalasi atau sistem yang digunakan untuk mengolah air menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

Proyek The First Stone tidak hanya menawarkan hunian dengan kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemudahan sebagai tempat tinggal. Seperti fasilitas yang ada saat ini sudah ada club house, lapangan basket, jogging track, danau buatan, mini market, cafe and resto dan area F&B (food and beverage).

Fasilitas-fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan warga The First Stione yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 KK (kepala keluarga) yang terangkum di cluster Agate dan Diamond. ?Nantinya kita akan terus menambah fasilitas bagi warga The First Stone, seperti sarana olahraga hingga area lifestyle dan entertaintment. Karena berada di kawasan premium atau jalan utama tentunya fasilitas-fasilitas ini nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar The First Stone,? jelasnya.