Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

JAMBI - Pemerintah memutuskan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun ini. Sebelumnya, kuota yang ditetapkan adalah 220.000 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut, jumlah ini merupakan angka terbesar sepanjang sejarah Indonesia. ?Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,? kata Ara panggilan akrabnya di Kantor Kementerian PKP, beberapa waktu lalu.

Merespons hal tersebut Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi Abror Lubis mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi, ini menyambut baik kepastian alokasi 350.000 unit kuota FLPP disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya.



"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memperjuangkan penambahan kuota ini. Disepanjang sejarah, penambahan kuota ini termasuk penambahan dengan jumlah paling banyak. Dengan penambahan kuota ini kami pengembang di Provinsi Jambi semakin semangat dalam berinvestasi untuk menyukseskan Program 3 juta rumah ini,? katanya.

Dia optimistis kesungguhan Menteri Maruarar Sirait ini membuat Program Presiden Prabowo Subianto ini akan berjalan sukses.

?Kami sebagai pengembang siap bekerja sama, bergandeng tangan dengan pemerintah, perbankan, dan stakeholders lainnya menyukseskan program mulia ini yaitu program 3 juta rumah untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Abror berharap dengan rencana tersebut FLPP supaya bisa dilakukan secara merata dan transparan. "Selain itu pengembang berharap agar proses FLPP dapat dilakukan secara merata dan transparan serta kami juga menginginkan adanya kepastian regulasi dan dukungan dari Pemerintah, termasuk percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini," ucapnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemerintah membuka peluang bagi rumah modular cerdas berbasis net zero emissions (NZE) akan ikut andil dalam program pembangunan 3 juta rumah.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) baru saja meluncurkan Netro (Smart Net-Zero Growing Modular House System), yaitu rumah modular yang memadukan sistem konstruksi modular industrial-based, teknologi energi pintar, serta prinsip NZE yang terintegrasi dalam satu produk hunian.

“Kami terbuka untuk kita saling memberikan support satu sama lain, ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam Grand Launching Netro di Jakarta, Jumat.

Terkait porsi rumah modular dalam program 3 juta rumah, pihaknya akan mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terlebih dahulu untuk melakukan diskusi dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terkait potensi rumah modular bagi program pemerintah tersebut.

“Saya akan dorong Kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa. Karena ini harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif, maupun outputnya untuk masyarakat," ujar Menko AHY.

Menurutnya, rumah modular cerdas berbasis NZE saat ini menjadi solusi di tengah tantangan krisis iklim, pemanasan global serta pencapaian target NZE 2060.

“Ini sebuah sistem rumah yang kita harapkan bisa menjawab tantangan ke depan, ketika dihadapkan pada krisis iklim, pemanasan global dan tuntutan untuk mencapai Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Menko AHY.

Selain itu, pihaknya berharap program rumah ramah lingkungan ini bisa terus dikembangkan demi mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

“Pemerintah dan WIKA juga stakeholders lainnya harus terus membangun kolaborasi, memperkuat regulasi, sekaligus menghadirkan finance yang berkelanjutan, untuk program-program pembangunan rumah rakyat, Kita masih punya masalah dengan backlog perumahan,” uja Menko AHY.

WEGE secara resmi memulai penjualan rumah modular cerdas berbasis NZE yaitu Netro mulai dari Rp300 jutaan, dengan versi perdana hadir dalam empat tipe, di antaranya 33, 49, 93, dan 129, yang semuanya dapat tumbuh sesuai kebutuhan ruang, gaya hidup, dan rencana jangka panjang penghuninya.

Netro versi pertama dirancang untuk dibangun di atas lahan sekitar 105 meter persegi, yang memiliki minimum lebar lahan 7 meter, dengan metode konstruksi modular yang memungkinkan waktu pembangunan bisa lebih cepat minimal 60 persen dari rumah konvensional.

Netro dirancang dengan sistem ventilasi alami yang maksimum untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi, serta disematkan fitur-fitur unggulan seperti smart-wall sebagai pusat kontrol energi dan kualitas udara, hingga pemanfaatan panel surya dan peluang integrasi langsung dengan aplikasi Greenship NZ App dari GBCI untuk pemantauan konsumsi energi berbasis website dan mobile.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung penuh untuk sektor perumahan

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bahwa Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal, dan luar biasa perhatian dari Presiden RI Prabowo," katanya.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara pada Jumat inj mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

"Ya itu justru beliau (Presiden RI) sangat memberikan bantuan, makanya pertemuan hari ini terjadi, bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada juga dukungan dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," katanya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang menyampaikan bahwa Danantara ingin membantu likuiditas di sektor perumahan.

"Danantara ingin membantu likuiditas," kata Bonny.

---

Menurut dia, pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara di Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5) turut mengundang pihak perbankan dalam rangka untuk mencari alternatif likuiditas.

"Bapak Presiden RI lebih menekankan bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau memang asing mau masuk, silakan. Tetapi kita harus menyiapkan alternatif likuiditas, itu salah satunya adalah dari Danantara," katanya.

Menurut dia, pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara di Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5) turut mengundang pihak perbankan dalam rangka untuk mencari alternatif likuiditas.

"Bapak Presiden RI lebih menekankan bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau memang asing mau masuk, silakan. Tetapi kita harus menyiapkan alternatif likuiditas, itu salah satunya adalah dari Danantara," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung penuh untuk sektor perumahan

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bahwa Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal, dan luar biasa perhatian dari Presiden RI Prabowo," katanya.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara pada Jumat inj mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

"Ya itu justru beliau (Presiden RI) sangat memberikan bantuan, makanya pertemuan hari ini terjadi, bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada juga dukungan dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," katanya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang menyampaikan bahwa Danantara ingin membantu likuiditas di sektor perumahan.

"Danantara ingin membantu likuiditas," kata Bonny.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo. Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," katanya lagi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, ujarnya lagi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

(aqi/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendukung penuh untuk sektor perumahan

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bahwa Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Terkait hal tersebut, dirinya akan menjajaki dan mendalami dengan pihak perbankan, terutama dengan bank-bank BUMN.

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal, dan luar biasa perhatian dari Presiden RI Prabowo," katanya.

Ara mengatakan bahwa pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara pada Jumat inj mengenai bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada dukungan dari segi pembiayaan yang besar.

"Ya itu justru beliau (Presiden RI) sangat memberikan bantuan, makanya pertemuan hari ini terjadi, bagaimana dukungan dari Danantara supaya bisa ada juga dukungan dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," katanya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang menyampaikan bahwa Danantara ingin membantu likuiditas di sektor perumahan.

"Danantara ingin membantu likuiditas," kata Bonny.

Menurut dia, pertemuan antara Kementerian PKP, Satgas Perumahan, dan Danantara di Jakarta pada hari ini, Jumat (9/5) turut mengundang pihak perbankan dalam rangka untuk mencari alternatif likuiditas.

"Bapak Presiden RI lebih menekankan bagaimana kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Jadi kalau memang asing mau masuk, silakan. Tetapi kita harus menyiapkan alternatif likuiditas, itu salah satunya adalah dari Danantara," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025