JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Philips J Vermonte mengatakan bahwa pemerintah masih membahas tambahan anggaran program makan bergizi gratis 2025 dengan DPR RI.

“Tambahan (anggaran) sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain. Itu kan akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyutujui,” kata Philips usai meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Philips mengatakan, yang jelas, anggaran makan bergizi gratis untuk tahun ini masih Rp 71 triliun. Ia juga menyebut soal kemungkinan dana bantuan dari pihak lain.

“Nah program ini kan bukan program multiyears lagi nih, tapi multidecade, sehingga mungkin (bantuan dana) bisa bertambah. Kalau ada ekonomi lokal, ada support dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN dan lain-lain, tentu itu akan (bisa) ketika berjalan,” ujar Philips.

Namun, Philips menegaskan bahwa bantuan-bantuan semacam itu tidak akan terjadi pada tahun ini.

“Ke depan ya, saya bukan ngomong sekarang,” kata Philips.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa anggaran Rp 71 triliun hanya untuk sampai Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulhasdalam rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Zulhas menyebutkan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

“Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan. Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” ujar Zulhas.

Senada dengan Zulhas, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp 400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," kata Budi Arie.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Lantas, apa menunya?

Dadan mengungkapkan, selama Ramadan, penerima akan mendapatkan bingkisan makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka.

"Kan bisa berupa bingkisan," ujar Dadan di Gedung Transmedia, Selasa (21/1).

Ia juga memastikan mutu makanan akan tetap terjaga. Terkait menu, misalnya, bingkisan berisi buah jeruk dan susu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk implementasi program di pondok pesantren, makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Per Jumat (17/1) siang, program ini telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya bisa mendaftar melalui laman web resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025), dikutip dari ANTARA.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," tambah Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta-Rp 500 juta.

Kemudian, satu pengusaha di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, jadi korban penipuan MBG lantaran menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Korban alami kerugian hingga Rp 3 juta.

Selanjutnya, sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta. Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan. Namun, uang tersebut tidak dikembalikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak, pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Selain mekanisme itu, dipastikan pendaftaran menjadi mitra tidak melalui jalur resmi.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Dengan demikian, kata dia, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari BGN. "Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran. Dadan menegaskan, menjadi mitra program MBG gratis.

Masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, BGN akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program MBG itu pun telah diunggah oleh BGN di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman web mitra.bgn.go.id.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, kata dia melanjutkan apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran.

Sebagai informasi, masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, Badan Gizi Nasional akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program Makan Bergizi Gratis itu pun telah diunggah oleh Badan Gizi Nasional di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar, setidaknya pada tahun pertama implementasinya. Bahkan, anggaran sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah digeser untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa 'dipangkas' untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi juga tidak menampik bahwa terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi program MBG.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengungkapkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Prabowo sendiri memang menyatakan menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sebagai catatan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Masalahnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila ingin mencapai target cakupan penerima 82,9 juta anak.

Kritik

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Prabowo bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar program MBG dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program MBG.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," tutup Piter.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang berkelanjutan. Dalam artian program ini tidak akan berjalan hanya tahun ini saja.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

"Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.

"Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain," katanya.

Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.

Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.

"Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun," katanya.

Adapun sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini hanya Rp71 triliun. Pemerintah membuang ruang kepada swasta dan BUMN untuk terlibat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Adapun untuk saat ini, Philips menjelaskan bahwa tambahan anggaran MBG sedang dalam tahap pembicaraan dengan DPR dan pihak terkait.

“Tambahan [anggaran] kan sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas, tahun ini Rp71 triliun,” terangnya.

Sayangnya, Philips enggan berkomentar berapa permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. “Itu mungkin BGN [Badan Gizi Nasional] yang berhak jawab, silakan tanya ke BGN, ya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya. Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai 6 Januari 2025.

Ia meminta maaf karena program makan bergizi gratis belum dapat menjangkau kalangan dan menuai pro dan kontra dalam perjalanannya.

“Makanan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf,” kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025), dilansir Kompas.com Selasa (21/1/2025).

“Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” tambanya.

Prabowo mengatakan ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Namun, proses tersebut tak jarang membutuhkan waktu lebih. Terlebih program MBG adalah proyek besar.

“Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,” kata Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti mendapatkan MBG hingga akhir 2025, meskipun tidak seketika.

Karena, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

“Saya yakin bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin,” terangnya.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara terbaik dan tercepat untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. "Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Dana Makan Bergizi Gratis tersedia

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk pembiayaan MBG tersedia.

Meskipun, ia tidak memungkiri bawah program MBG membutuhkan dana besar. “Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Berbagai ucapan terima kasih beberapa kali disampaikan oleh anak sekolah. Prabowo menganggap program MBG adalah kewajiban sebagai kepala negara.

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terimakasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya tidak mencari nama melalui program MBG. Ia menekankan pemberian MBG sejalan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Makan Bergizi Gratis Dapat Anggaran dari Pemerintah Daerah dan BUMN

Rencana penambahan anggaran untuk mendukung program MBG kini sedang digodok oleh pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan melibatkan kontribusi dari pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari sepanjang tahun ini, pemerintah daerah sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan ini diberikan secara sukarela oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing, dan tidak dianggap sebagai pengeluaran wajib (mandatory spending).

Dalam perhitungan BGN, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Sehingga akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta,” terang terang Dadan, pekan lalu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Maaf dan Janji Prabowo soal Makan Bergizi Gratis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

Program makan bergizi gratis tetap akan berjalan selama bulan Ramadan. Pemerintah telah mempersiapkan skema khusus pembagian MBG di bulan Ramadan tersebut.

Dilansir detikNews, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama bulan Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Ia mengaku bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat MBG, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, lanjut Dadan, ada sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program MBG. Target tersebut akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

BGN menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program MBG, kerja sama antara PBNU dan BGN juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua minggu berjalan sejak 6 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Permintaan maaf

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, dia menyebut, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," kata Prabowo.

Janjikan semua dapat

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti tetap mendapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, meski tidak seketika.

Sebab, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," tuturnya.

Dia juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Adapun rencana ini didukung oleh opsi penambahan anggaran yang tengah digodok pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, rencana penambahan anggaran itu berasal dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setidaknya sepanjang tahun ini, pemerintah daerah (pemda) sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan bersifat sukarela sesuai kapasitas fiskal daerah karena tidak dijadikan pengeluaran wajib (mandatory spending).

Seturut perhitungannya BGN, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan, akhir pekan lalu.

Dananya ada

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk membiayai makan bergizi gratis, tersedia.

Meski, dia tidak memungkiri, butuh dana besar untuk mengakomodasi proyek besar MBG.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Prabowo juga meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program MBG.

Menurut dia, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak sekolah. Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," katanya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Dia lagi-lagi menekankan bahwa memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," jelasnya.