JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menyatakan, pembenahan sistem politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang bersifat tambal sulam.

Hal ini disampaikan Fahri merespons klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meyakini semua partai politik mau mengamendemen UUD 1945 karena semua partai merasakan Pemilu 2024 begitu brutal.

"Pembenahan sistem politik tidak bisa tambal sulam. Pembenahan itu harus melalui satu kajian yang komprehensif. Sebab sistem politik harus terintegrasi dengan sistem pemilu dan sistem ketatanegaraan sekaligus," ujar Fahri kepada Kompas.com, Kamis (6/6/2024).

Fahri menjelaskan, jika ingin bicara dalam perspektif jangka panjang, usulan tersebut harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi dan sosial serta subsistem lain yang menjadi penopang kekuatan sebagai sebuah bangsa dan negara.

Mantan wakil ketua DPR itu pun berharap ilmuan, akademisi, dan partai politik mengkaji serius untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Pemilu 2024 lalu.

"Ini yang belum dirumuskan formulasinya. Dan saya memang berharap bahwa para ilmuwan dan akademisi serta partai politik mulai harus melakukan kajian yang serius untuk mengoreksi persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu yang lalu, serta sistem kita yang masih berlubang," ujar Fahri.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.

Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," kata Bamsoet, sapaan akrabnya.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.

Politikus Fahri Hamzah ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu terlihat mengiringi Jokowi meninjau hasil pembangunan tersebut.

Berdasarkan siaran pers dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kamis (2/5/2024), nampak Fahri Hamzan mengenakan kemeja lengan panjang motif paisley warna gelap.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Fahri Hamzah mengenakan kacamata berlensa gelap, dengan jam tangan dengan gelang biru. Dia berjalan bersama pejabat-pejabat lain di atas jembatan bendungan.

Fahri Hamzah adalah politikus yang juga menjadi calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I di Pileg 2024 kemarin. Mantan politikus PKS ini juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Fahri Hamzah juga merupakan putra daerah Sumbawa, NTB ini.

Fahri Hamzah Ikut Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Sutuk di Sumbawa Barat NTB. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Di kawasan Bendungan Tiu Sutuk, nampak pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Umum PAN. Ada juga Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Bupati Sumbawa Barat, W Musyafirin.

Bersama mereka semua, Fahri Hamzah ikut berjalan di belakang Jokowi. Terlihat ekspresi wajah Fahri Hamzah yang tertawa bersama para menteri dan pejabat di belakang Jokowi. Pada foto yang diabadikan oleh fotografer Biro Pers Sekretariat Presiden, Kris, Fahri Hamzah nampak ditunjuk jari oleh Jokowi dan Zulkifli Hasan. Semuanya tersenyum dalam momen ini.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di NTB, Telan Anggaran Rp 1,4 T':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mempunyai gagasan terkait isu hendak bergabung ke koalisi presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan," kata Fahri seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (30/4/2024).

Menurut Fahri, setelah gugatan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait sengketa hasil Pilpres 2024 dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), PKS sebagai salah satu partai pengusung mulai mencari peluang buat masuk ke lingkaran kekuasaan.

Fahri menganggap upaya PKS berkomunikasi dengan Prabowo memperlihatkan mereka tidak mempunyai keteguhan gagasan buat menjadi oposisi.

"Sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya," ucap Fahri.

Fahri mengatakan, cara berpolitik secara oportunis seharusnya dihentikan karena dampaknya tidak baik bagi pemerintah.

"Saya kira hal ini harus kita setop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat," ujar Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan, PKS dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hubungan yang terjalin sejak lama.

Menurut Aboe, hubungan baik tersebut membuat PKS tidak akan kesulitan apabila ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi? Langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024) pekan lalu.

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun luar pemerintahan.

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Namun demikian, Aboe mengakui bahwa PKS perlu berdialog lebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam pemerintahan Prabowo kelak. Ia pun memberikan sinyal bahwa pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terjadi dalam waktu dekat.

"Pokoknya Anda ikuti saja perdialogan ini, kita lihat insya Allah saya yakin hubungan yang baik yang segajah dan sekutu seperti ini, sekutu dan segajah ini, moga-moga Allah mudahkan," ujar Aboe.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta mencatat, luas kawasan perumahan dan pemukiman kumuh mencapai ratusan hektar.

Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) berupaya menguranginya setiap tahun.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto menyampaikan, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul 178/KPTS/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menyebut ada 152,64 hektar.

Disebutkan ada dua wilayah yang masih kategori perumahan dan pemukiman kumuh, yakni Kapanewon Wonosari dan Playen.

Adapun penentuan kawasan kumuh yakni kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran.

Nurgiyanto berkata, kawasan kumuh yang ada di Gunungkidul masuk dalam kategori ringan dan sedang, tidak ada yang berat.

"Yang terluas di Padukuhan Purwosari dan Ringinsari Kapanewon Wonosari dengan luas 20,03 hektar," kata Nurgiyanto saat dihubungi melalui telepon Rabu (6/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk penanganan di bawah 10 hektar akan ditangani Pemerintah Kabupaten, sementara kawasan kumuh di atas 10 sampai 15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi, dan kawasan kumuh di atas 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat.

"Untuk penanganan termasuk RTLH ya," kata dia.

Nurgiyanto mengatakan, rehabilitasi berasal dari APBD Kabupaten 2024, dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) ada 152 penerima dan pokok pikiran dewan (Pokir) dengan 11 penerima.

Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta sebagai stimulan pembangunan rumah.

Adapun total penanganan dari berbagai sumber anggaran tahun 2023 ada 1.453 penerima, dan tahun 2022 ada 1.755 penerima.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Belasan perumahan dan pemukiman warga di Bandar Lampung mengalami kebanjiran setelah diguyur hujan lebat lebih dari 3 jam. Ketinggian banjir mencapai dada orang dewasa.

Momen banjir ini dibagikan warga di sejumlah grup WhatsApp pada Sabtu (24/2/2024) sore.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, belasan pemukiman dan perumahan warga di hampir semua kecamatan di Bandar Lampung mengalami kebanjiran.

Beberapa lokasi yang mengalami kebanjiran cukup parah terjadi di Kelurahan Nunyai di Kecamatan Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, wilayah Kedaung di Kecamatan Kemiling, hingga beberapa permukiman di Kecamatan Langkapura.

Salah satu warga Kelurahan Nunyai, Kecamatan Rajabasa bernama Caca mengatakan, banjir terjadi sejak hujan deras melanda wilayah itu pada Sabtu sore.

"Parah banjirnya. Lebih parah dari minggu kemarin. (Ketinggian air) seperut orang dewasa," katanya saay dihubungi, Sabtu petang.

Rahmat, warga Kelurahan Nunyai lainnya juga mengatakan arus banjir di wilayah itu cukup deras. Jika memaksa menyeberang berpotensi terbawa arus.

"Mulai banjir tadi arusnya deras, jadi nunggu arus berhenti dulu baru berani mindahin barang," katanya.

Sementara itu, warga Kedaung bernama Dedy mengatakan, di sekitar pemukimannya, banjir mencapai ketinggian lutut orang dewasa.

Menurutnya, lantaran wilayah itu termasuk dataran tinggi banjir yang terjadi tidak terlalu lama. Namun, saat hujan lebat turun, arus banjir cukup deras.

"Hujan mulai lebat tadi jam 4 sore. Mulai itu banjir. Nggak tinggi, cuma selutut, tapi arusnya deras," kata dia.