Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas target realisasi rumah subsidi buat wartawan.

Namun, dia belum bisa memastikan kapan rumah terwujud. Pasalnya, ia perlu ada diskusi dengan wartawan terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut Program 3 Juta Rumah direalisasikan secara bertahap. Tahun ini, dimulai dari rumah untuk guru sebanyak 20 ribu unit yang dibangun mulai pekan lalu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Sempat menjanjikan rumah subsidi buat wartawan, dia menyebut akan menyediakan seribu unit rumah. Ara berkata realisasi rumah subsidi ini perlu dimulai dari diskusi dengan wartawan.

"Nanti kami ajak omong dulu dong wartawannya. Dulu kan bidang saya ajak ngomong, perawatnya diajak ngomong. Dipetakan dulu kan, kan ada syaratnya," kata Ara usai silaturahmi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (31/3).

Dia menegaskan penerima manfaat rumah subsidi harus memenuhi sejumlah syarat seperti rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, kemudian orang tersebut harus masuk kriteria MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR).

Kriteria MBR, lanjut dia, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Persyaratan seperti ini agak bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah sudah dimulai pekan lalu. Pemerintah akan membangun 20 ribu unit rumah untuk guru. Setelah Lebaran, lanjutnya, dibangun rumah untuk perawat dan tenaga kesehatan total sebanyak 30 ribu unit rumah., 20 ribu unit untuk nelayan, kemudian untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara.

"Kami di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad], dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar ya, untuk membangun perumahan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

"Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah," ujar Menteri Ara.

Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

"Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Menteri Ara.

Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menambah besaran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial alias KLM, yang awalnya 4% menjadi 5%, terkhusus sektor perumahan dari dana pihak ketiga perbankan mulai besok atau 1 April 2025.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia Solikin M. Juhro menjelaskan peningkatan insentif KLM itu sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Nantinya, insentif KLM khusus sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari rencana awal Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.

“Jadi ini akan dilakukan 1 April, ke depan kita evaluasi, kita coba kita perkuat mana yang perlu dioptimalkan, mana yang perlu didukung, mana yang sudah naik kelas,” ujarnya dalam Taklimat Media, dikutip Senin (31/3/2025).

Sekadar informasi, insentif KLM merupakan kebijakan BI untuk mengurangi Giro Wajib Minimum (GWM) bank. Kebijakan ini bertujuan mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Alhasil, bank akan terdorong untuk menyalurkan lebih banyak kredit di sektor prioritas sehingga pada akhirnya lapangan kerja yang terbuka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, ekonomi.

Untuk sektor perumahan, penambahan insentif KLM ini diharapkan memudahkan masyarakat memiliki rumah karena pembiayaan dari perbankan akan semakin dimudahkan.

Sebelumnya, perbankan yang memberikan kredit kepada sektor perumahan, real estate, dan konstruksi akan mendapatkan pengurangan GWM sebesar 0,3%.

Sementara plafon insentif untuk sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif diturunkan dari 0,4% menjadi 0,3%. Di mana 0,1% nya dialihkan kepada sektor perumahan.

Kenaikan insentif KLM dari 4% menjadi 5%, di mana 1% nya diperuntukkan khusus sektor perumahan. Alhasil Mulai 1 April mendatang, plafon insentif untuk sektor tersebut bertambah 1,1% menjadi 1,4%.

Adapun insentif untuk sektor lainnya tetap, yakni sektor pertanian, perdagangan, dan industri tetap sebesar 1,5%, ekonomi hijau 0,5%, UMI 0,3%, dan UMKM 1%.

Solihin menyampaikan bahwa dalam kebijakan eksisiting, KLM yang diterima bank pada Maret 2025 sekitar Rp292 triliun atau dengan rasio sebesar 3,81% alias lebih rendah dari ketentuan 4%.

Jakarta: Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jaraknya menuju Yogyakarta adalah 11 kilometer dan dikenal dengan pantai indah, salah satunya Parangtritis.

Transportasi di Kabupaten Bantul juga berkembang dengan baik meliputi berbagai moda transportasi, baik darat maupun udara. Hal ini membuat Kabupaten Bantul menjadi sasaran developer untuk mengembangkan rumah.

Untuk tipe rumah subsidi, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp130 jutaan. Yuk, simak rekomendasi perumahan di Bantul berikut ini yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Bantul

Perumahan subsidi di Bantul. Foto: SiKumbang PUPR

1. Wonolelo Jogja Hills

Berlokasi di Wonolelo, Pleret, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, perumahan ini dibuat oleh Dewi Sri Sejati dengan total 6 unit rumah.

Salah satu tipe rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Harga yang ditawarkan Rp150,5 juta dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan atap genteng, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi dinding.

2. Perumahan Grahatama Hills

Perumahan ini terletak di Bawuran, Pleret, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibangun oleh Devcorena Cipta Grhatama. Perumahan ini menawarkan 16 unit rumah subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan atap baja ringan dan genteng, dinding bata merah plester dan aci, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

3. Arthaka Village

Rumah ini tersedia 36 unit subsidi dengan harga dari Rp140 juta setiap unitnya. Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Perumahan ini berlokasi di Trimulyo, Jetis, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Drihatra Kertagriya Arthaka. Spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

4. Nawa Village Bangunjiwo

Perumahan ini dibangun oleh Maro Anugrah Jaya dan berlokasi di Bangunjiwo, Kasihan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah subsidi yang tersedia ada 105 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp130 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap rangka baja ringan dan genteng galvalum, dinding batako plester aci finishing cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan besi bertulang.

5. Bukit Tentrem Triwidadi

Perumahan yang terletak di Triwidadi, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibangun oleh Paradua Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 16 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa rangka atap baja ringan dan plafond gypsum, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan di balik masuknya sejumlah pejabat kementerian di kursi komisaris bank pelat merah.

Adapun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN kompak menggelar RUPS pada pekan lalu. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari penggunaan laba bersih tahun buku 2024 hingga perombakan pengurus.

Termasuk penunjukan Fahri Hamzah, yang merupakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, resmi diangkat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Adapun Helvi Yuni Moraza selaku Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menjabat Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Menurut Erick, perwakilan pemerintah dalam struktur pemegang saham Himbara bertujuan agar kepentingan nasional tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi di sektor perbankan pelat merah.

“Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (30/3/2025).

Dia juga berujar aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.Selain itu, tiga pejabat Bank Indonesia (BI) yakni Edi Susianto, Donny Hutabarat, serta Ida Nuryanti juga masuk ke dalam jajaran komisaris bank BUMN. Adapun Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo kini menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick berharap hasil RUPS ini dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di berbagai negara.

“Kami berharap hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar,” ujar Erick Thohir yang juga merangkap Ketua Umum PSSI.

Setelah sempat terkendala dinamika politik pada tahun sebelumnya, kini bisnis properti diyakini bangkit kembali

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Sulawesi Selatan, Khoiruman, optimistis tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan sektor perumahan dan ekonomi yang ditandai dengan permintaan hunian premium yang terus naik perlahan.

"Setelah sempat terkendala dinamika politik pada tahun sebelumnya, kini bisnis properti diyakini bangkit kembali," kata Khoiruman di Makassar, Sulsel, Minggu.

Sikap optimistis itu sejalan dengan pemerintah yang memberikan dukungan nyata melalui kebijakan baru, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembentukan kementerian khusus yang menangani sektor perumahan.

"Mencermati kondisi tersebut, Summarecon Mutiara Makassar (SMM) yang bergerak di sektor properti memperkenalkan hunian eksklusif terbarunya yang berlokasi strategis melalui exit Pintu Tol yang dekat dengan bandara dan Pelabuhan Makassar," kata Executive Director Summarecon Mutiara Makassar, Indra Widjaja Antono.

Hunian tersebut adalah Onyx Residence untuk menjawab tingginya permintaan hunian premium keluarga di Kota Makassar.

Sejak dikembangkan pada tahun 2018, Summarecon Mutiara Makassar telah meluncurkan lima klaster hunian, yaitu Jade Residence, Beryl Residence, Crystal Residence, The Topaz Residence, dan The Morizen yang bekerjasama dengan developer ternama Jepang, Sumitomo Forestry.

"Onyx Residence mengusung konsep arsitektur kontemporer sehingga menciptakan hunian yang terasa aman dan nyaman," kata Indra.

Selain itu, juga mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan adanya ruang multifungsi dengan kenyamanan privasi serta bukaan ruang yang memperlancar sirkulasi udara dan pencahayaan langsung dengan void yang tinggi.

Dalam waktu dekat juga segera hadir restoran fine dining yang menawarkan menu otentik Indonesia yaitu Restoran Plataran Summarecon Mutiara Makassar dan beragam komersial lainnya serta International Chain Hotel.

Kehadiran berbagai fasilitas penunjang kawasan terpadu seperti pasar modern, sekolah berkualitas hingga pusat perbelanjaan akan menjadikan kawasan menjadi semakin hidup sehingga kebutuhan penghuni akan dapat dipenuhi tanpa harus keluar dari kawasan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Subsidi itu berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Ara sengaja membagi-bagi peruntukkan rumah subsidi tersebut, mulai dari guru, tenaga kesehatan (nakes), buruh migran, sampai wartawan.

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan. Nanti pada waktunya (akan diumumkan). Wartawan itu juga perlu (rumah). Bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, pilar demokrasi keempat," bebernya dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3) kemarin.

"Doakan nanti pada waktunya (diumumkan). Tolong Pak (Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho) dicadangkan buat wartawan ya, pak, ya! Dialokasikan, pertama, saya minta 1.000 (rumah) dulu ya, pak. Nanti langsung dengan wartawan, 1.000," janji Ara.

Sebelum mengumbar janji kepada wartawan, Ara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dukungan 30 ribu rumah subsidi. Ini bakal diberikan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 tenaga kesehatan (nakes) lain yang memenuhi syarat.

Ia menegaskan memang ingin memberikan kepastian kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkan bantuan. Di lain sisi, Ara mau menyenangkan masyarakat.

"Alasannya membuat mereka senang dan membuat jelas dari awal. Hidup ini kan kita buat jelas. Kalau bicara peta jalan, di mana baginya? Ini peta jalannya, dari awal kita sudah bagi. Sebelumnya tidak pernah terjadi begitu. Kita lakukan perubahan. Kenapa takut berubah untuk hal yang lebih baik?" jelasnya.

Di lain sisi, ia percaya diri dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan penyatuan dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan bakal dipakai untuk seluruh program bantuan pemerintah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga senang dengan pemutakhiran data tunggal per tiga bulan.

"Kenapa bisa (ditentukan dari awal kelompok penerima rumah subsidi FLPP)? Ya karena semuanya mendukung. Datanya di-update tiap tiga bulan. Berarti setahun di-update empat kali," tutupnya.

KULONPROGO - Banjir melanda kawasan perumahan di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, sejak Jumat (28/3/2025) malam. Pagi tadi satu rumah ambruk , sementara puluhan rumah lainnya masih terendam air dengan ketinggian mencapai 30 cm.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo masih melakukan pendataan terkait kerugian akibat bencana ini.

Peristiwa ini terjadi di Perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih. Warga merekam detik-detik ambruknya sebuah rumah yang tergerus aliran Sungai Serang. Tanah di bawah rumah tersebut terkikis, menyebabkan bangunan runtuh dan terseret ke bantaran sungai. Beberapa rumah lainnya juga masih tergenang air dengan ketinggian antara 10 hingga 30 cm.



Banjir yang menerjang wilayah ini dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Serang, yang berlokasi di dekat Jembatan Dayakan, sekitar 100 meter dari perumahan. Kejadian serupa telah terjadi sebelumnya, namun banjir kali ini disebut sebagai yang terparah.

Sejumlah warga yang terdampak sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut kesaksian Sarji, seorang warga setempat, air datang secara tiba-tiba pada Jumat malam dan terus meninggi hingga lebih dari satu meter.

"Penghuni langsung menyelamatkan diri, yang penting nyawa selamat. Saat ditinggal, pintu rumah sudah dikunci, tapi karena derasnya air, pintu jebol dan seluruh harta benda dalam rumah terendam," ujarnya, Sabtu (29/3/2025).

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan mengungkapkan, proses evakuasi dilakukan bersama Tim SAR hingga pukul 01.00 WIB. "Sebagian warga semalam mengungsi, namun pagi ini mereka sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah," ujarnya.

Banjir menggenangi seluruh kawasan perumahan yang terdiri dari 270 unit rumah dengan jumlah warga terdampak mencapai 411 jiwa, yang terdiri dari 160 kepala keluarga (KK), 214 laki-laki, dan 197 perempuan. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga yang lebih aman.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPBD, PMI, relawan, Basarnas, dan Dinas Sosial setempat untuk menangani dampak banjir. Proses pemulihan masih berlangsung, termasuk pendataan kerugian yang dialami warga.

Dengan kejadian ini, masyarakat di sekitar Sungai Serang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi potensi banjir susulan. Pemerintah juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kulon Progo -

Banjir bandang yang menerjang perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, diduga dari luapan Sungai Serang. Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menormalisasi sungai itu.

"Kita perlu kerja sama dan meminta segera dilakukan pengerukan bagi BBWSSO, karena ini sudah sering terjadi secara periodik tiga tahunan, di mana itu mengalami siklus banjir yang seperti ini," ucap Agung saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Agung mengatakan normalisasi diperlukan karena Sungai Serang mengalami sedimentasi atau penumpukan material sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan pendangkalan sungai yang berisiko meningkatkan potensi banjir saat hujan lebat melanda kawasan sungai.

"Sedimentasi ini hal yang lumrah, karena tingkat luruhan dari atas yaitu Kokap, Pengasih sisi utara ini semua airnya melintas ke Sungai Serang dan membawa material tanah sehingga pendangkalan di sungai jadi sangat cepat. Kita memohon BBWSSO segera melakukan normalisasi sungai serang dan anak sungainya. Karena tadi malam terkait dua sungai yaitu Serang dan Papah," ucapnya.

Agung juga mengimbau warga di kawasan perumahan Bumi Progo Sejahtera untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini mengingat lokasi perumahan berada di dekat meandering atau kelokan sungai.

"Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak bahwa mereka harus cepat tanggap terhadap bencana, karena benar-benar tinggal tidak jauh dari sungai yang memiliki meandering aktif. Sungainya (Sungai Serang) tergolong muda dengan meandering aktif, meandering itu menyebabkan terjadinya penumbuhan sedimen," ujarnya.

400-an Warga Terdampak, 4 Dilarikan ke RS

Agung mengatakan total warga yang terdampak banjir bandang di perumahan Bumi Progo Sejahtera sebanyak 411 orang. Dari jumlah itu ada 4 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya darurat.

"Masyarakat terdampak ada 411, terdiri dari 160 kepala keluarga. Semalam terjadi sesuatu dalam kondisi darurat, ada yang hipotermia, ibu hamil, dan sesak nafas. Tetapi semua bisa ditangani baik masuk ke RS dan alhamdulillah pada pagi hari ini dari 4 pasien darurat itu sudah pulang semua," jelasnya.

"Kemudian saya pastikan tidak ada yang meninggal dunia dalam kejadian ini. Memang ada yang meninggal tapi di luar konteks ini, di mana yang meninggal tinggal cukup jauh dari lokasi, berjarak sekitar 1 km," tegasnya.

Agung mengatakan saat ini telah dilakukan pembersihan secara menyeluruh di lokasi terdampak banjir oleh tim Damkar dan PDAM Kulon Progo. Petugas dari PLN juga sudah diminta untuk membenahi kelistrikan yang sempat padam ketika banjir berlangsung.

"Kami juga sudah menyiapkan dua tempat penampungan bagi warga di Kantor Kalurahan Margosari dan Masjid Al-Fitroh. Kemudian dari Dinsos sudah membangun dapur umum, dan Dinkes menyiagakan ambulan untuk pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya banjir bandang melanda kawasan perumahan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akibatnya satu rumah ambruk dan ratusan lainnya terendam air hingga ketinggian 1,5 meter.

Peristiwa ini terjadi di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih. Banjir dilaporkan menerjang area tersebut pada Jumat (28/3/2025) malam.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, nampak perumahan tersebut masih tergenang air. Sejumlah warga juga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget mas, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi gak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200 an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu pihaknya melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40 an, ketinggian air di jalan itu masih 20 an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh," ujar.

"Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," imbuhnya.

Sementara itu warga sekitar perumahan, Ribut mengatakan banjir yang menerjang Kawasan ini terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Diketahui bahwa lokasi tanggul yang jebol terletak di dekat Jembatan Dayakan atau berjarak sekitar 100 an meter dari perumahan.

"Iya mas, jadi awalnya karena tanggul di jembatan itu jebol, terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

Menurutnya peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun dia menyebut jika peristiwa semalam menjadi yang terparah.
"Sebelumnya sudah pernah mas, tapi paling parah memang baru kali ini," ujarnya.

(dil/dil)

Kulon Progo -

Banjir bandang melanda perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, malam tadi. Sejumlah rumah di lokasi sempat terendam hingga ketinggian 1,5 meter. Salah satu rumah sampai ambruk.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, sisa banjir masih nampak di perumahan tersebut. Sejumlah warga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi nggak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir pada Jumat (28/3) malam itu menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200-an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Sisa banjir bandang dan 1 rumah ambruk di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Sabtu (29/3/2025) pagi. Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu dia melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40, ketinggian air di jalan itu masih 20-an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh. Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," ujar Triana.

Warga sekitar perumahan, Ribut, mengatakan banjir terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Lokasi tanggul jebol itu dekat Jembatan Dayakan, sekitar 100 meter dari perumahan.

"Karena tanggul di jembatan itu jebol terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

"Sebelumnya sudah pernah, tapi paling parah memang baru kali ini," imbuh Ribut.

(dil/dil)

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun
• Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
• Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
• Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
• Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
• Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
• Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
• Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
• Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
• Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

Jakarta -

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)