KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turut mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara CEO Forum Indonesia-Qatar yang berlangsung Minggu (13/4/2025).

Forum ini dianggap penting dan diharapkan dapat menarik investasi signifikan dari Qatar, khususnya untuk mendukung program perumahan di Indonesia dan merealisasikan target ambisius Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia-Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujar Ara.

Dia memastikan, Kementerian PKP siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah.

"Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," tegas Menteri Ara.

Partisipasi aktif Qatar dalam CEO Forum ini semakin memperkuat sinyal positif investasi di sektor perumahan Indonesia.

Sebelumnya, Ara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan investor dari Qatar, Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Penandatanganan MoU bersejarah tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," ungkap Ara.

Pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini diprioritaskan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Sementara itu, untuk investasi yang masuk saat ini, fokus utama adalah pembangunan perumahan di wilayah perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," tandasnya.

Warga Perumahan Springhill Yume Lagoon kini memiliki pilihan transportasi baru yang lebih praktis dan nyaman. Kehadiran Shuttle Bus Springhill Yume Lagoon menjadi solusi mobilitas harian, sekaligus melengkapi fasilitas yang tersedia di kawasan hunian tersebut.

Shuttle bus ini akan beroperasi setiap hari, mulai pagi hingga malam, dengan rute yang cukup strategis: Springhill Yume Lagoon - Stasiun Cisauk - AEON Mall.

General Manager Sales Springhill Yume Lagoon, Cecep Andreas, menjelaskan bahwa tarif yang dikenakan cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per perjalanan.

Saat ini, pihak pengelola menyiapkan satu unit armada terlebih dahulu, dan akan menambah armada seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Cecep melanjutkan, Shuttle Bus yang merupakan Fasilitas perumahan ini hadir untuk membantu mobilitas warga Springhill Yume Lagoon memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh penghuni Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Untuk kenyamanan dan kemudahan pembayaran, pengguna dapat melakukan transaksi menggunakan sistem QRIS.

Adapun titik penjemputan disediakan di tiga lokasi, yakni di Masjid Alyauma Aqmaltu, Club House dan Gate Blok C perumahan Springhill Yume Lagoon.

Berada di kawasan Cisauk, Tangerang, Springhill Yume Lagoon menawarkan hunian dua lantai dengan pemandangan danau yang asri dan menenangkan. Lokasinya strategis karena dekat dengan Serpong, serta dibanderol dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Mengusung desain modern dan minimalis khas Jepang, kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas premium untuk kenyamanan para penghuni.

Dikembangkan oleh Springhill Group (Indonesia) dan Hankyu Hanshin Properties Corp (Jepang), proyek tersebut berdiri di atas lahan 15 hektare dan telah meraih penghargaan Highly Commended Best Eco-Friendly Housing Development dari PropertyGuru Indonesia Awards.

HadirkanFasilitasBerkualitas

Cecep melanjutkan, fasilitas Shuttle Bus, Club House, Gym, kolam renang view danau, dan masjid dapat menambah kenyamanan bagi warga sehingga perumahan tersebut pun semakin siap untuk dihuni.

"Kami optimistis, fasilitas ini akan menarik minat lebih banyak orang untuk tinggal dan berinvestasi di Springhill Yume Lagoon," kata Cecep.

Springhill Yume Lagoon saat ini menawarkan unit hunian type baru bertajuk "New Sakura". Hunian dua lantai dengan desain modern estetik ini dilengkapi berbagai promo menarik, seperti bebas PPN, gratis sertifikat hak milik (SHM), dan hemat hingga 20 persen dengan booking fee hanya Rp10 juta.

"Unit ini sudah siap huni. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Marketing Gallery melalui WhatsApp di 0821-8088-8880 atau mengunjungi situs sylagoon.com," kata Cecep.

Heboh kemunculan buaya masuk permukiman warga yang terdampak banjir di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya itu disebut kerap memangsa hewan ternak warga.

"Iye anu tinggal mi memang di situ, (buaya) tinggal terus mi di situ semenjak banjir, na habisi mi ternaknya orang kasihan," kata Kepala Desa (Kades) Pattimang, Andi Sumarni kepada detikSulsel, Minggu (13/4/2025).

Penampakan buaya tersebut terjadi di Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Sabtu (12/4). Sumarni mengatakan, ternak yang kerap kali menjadi korban keganasan buaya yakni bebek.

"Ternak-ternak kaya bebek ji apa namakan. Cuma biasa juga warga jaga-jaga saja di dekat kandang sapinya," ucapnya.

Sumarni menilai buaya yang kerap berkeliaran tidak hanya satu ekor. Dia menganggap sejumlah buaya kerap muncul di berbagai tempat.

"Kalau itu yang viral di jalan itu dekatnya Tugu Pattimang. Biasa apa dilihat di belakang rumahnya pak Dusun Pattimang. Na banyak sekali itu buaya berkeliaran di kebun-kebun, banyak sekali," ungkapnya.

"Ada dulu bekas empang selalu na tempati, cuma tidak nakal ji kasihan (buaya) palingan ternak-ternak ji yang na ganggu-ganggu," sambung Sumarni.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BPBD Lutra Muslim Muhtar melaporkan sebanyak 787 rumah dilaporkan terendam banjir di Malangke, Lutra. Mirisnya banjir itu sudah terjadi setahun alias dimulai sejak April 2024 lalu.

"(Banjir) di Kecamatan Malangke terjadi sejak awal tahun 2024. Per hari ini jumlah Desa yang masih terendam ada 5 desa, yaitu Desa Putemata, Desa Girikusumah, Desa Petta Landung, Desa Pattimang dan Desa Malangke," kata Muslim.

Banjir terjadi imbas tanggul yang jebol. Malangke terdampak parah hingga air tidak kunjung surut karena wilayahnya termasuk daerah aliran sungai (DAS).

"Penyebab banjir adalah intensitas dan curah hujan yang tinggi yang diperparah jebolnya tanggul daerah aliran sungai (DAS) Baliase yang kemudian menyatu dengan DAS Masamba yang meluap hingga berdampak pada desa-desa yang ada di bantaran sungai Masamba," terang Muslim.

Banjir Luwu Utara Meluas, 24 Desa Terendam

Banjir Luwu Utara Meluas, 24 Desa Terendam

Polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku pembunuhan pria berinisial R (23) di kawasan perumahan di Gunungputri, Bogor Jawa Barat. Pisau ditemukan di rerumputan tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Untuk update terkini itu pisaunya sudah ditemukan dan kita tanyakan, dia (mengaku) itu pisau dia. Ditemuin ada di dekat TKP di rumput-rumput," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra dihubungi wartawan, Minggu (13/5/2025).

"Bukan pisau dapur, bukan badik juga, pisau saja ada pegangan dari (bahan) karet," kata Aulia.

Aulia menyebutkan polisi masih mencoba untuk menggali motif pelaku terhadap korban. Namun pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut sehingga akan diperiksa kejiwaannya di rumah sakit.

"Belum bisa digali lagi informasinya. Diperiksa sih sudah, cuma omongannya belum nyambung," kata Aulia.

"Kita sih berharapnya orangnya normal ya, cuma karena stres atau depresi itu masih kita upayakan untuk periksa kejiwaannya dulu. Masih kita komunikasikan dulu dengan rumah sakit," imbuhnya.

Sebelumnya, R ditemukan tewas dibunuh di sekitar perumahan di Gunungputri, Kabupaten Bogor. Korban warga Bekasi, Jawa Barat, itu mengalami luka tusuk di leher.

"Bukan begal, pembunuhan itu, nggak ada barang yang hilang," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra, saat dihubungi, Sabtu (12/4).

Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 02.00 WIB tadi. Saat ditemukan, lanjut Robby, korban sudah dalam keadaan tergeletak tak bernyawa.

"Ditemukan jam 04.00 WIB, kejadian diperkirakan kejadian jam 02.00 WIB dari CCTV," bebernya.

Pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun Robby menjelaskan pelaku hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

"Pelakunya sudah diamankan, tapi untuk diambil keterangan kita belum bisa. Entah karena stres, entah mabuk, kita masih dalami," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Karawang (ANTARA) - Wakil Bupati Karawang Maslani menyebutkan bahwa temuan tumpukan limbah medis bercampur dengan limbah domestik di area permukiman penduduk di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar tidak bisa ditoleransi karena itu persoalan serius.

"Permasalahan limbah medis ini persoalan serius yang tidak bisa ditoleransi. Karena dapat berdampak terhadap lingkungan," katanya di Karawang, Minggu.

Ia mengatakan, dalam menyikapi persoalan temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman di Desa Karangligar itu pemerintah daerah siap memproses hingga tuntas.

Pemerintah Kabupaten Karawang, katanya, akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Bahkan jika itu berkaitan dengan keterlibatan pihak rumah sakit, pemerintah daerah bisa memberi sanksi keras berupa pencabut izin.

Meski begitu, Maslani menyampaikan agar proses hukum dihormati, karena kini Polres Karawang tengah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya sebelumnya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis itu.

Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Seharusnya berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identitas dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Pemerintah menyediakan kuota 220 ribu rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding (MoU) program rumah subsidi untuk sejumlah segmen profesi, seperti buruh, wartawan, ojol, guru, hingga tenaga kesehatan.

Setelah penandatanganan MoU, pemerintah menjadwalkan akan melakukan serah terima kunci kepada beberapa pembeli pertama. Seperti rumah subsidi untuk buruh, serah terima kunci untuk 100 pembeli pertama dijadwalkan akan digelar pada 1 Mei, bertepatan dengan Hari Buruh. Kemudian, serah terima kunci program rumah subsidi untuk wartawan akan digelar pada 6 Mei 2025 untuk 100 pembeli pertama.

Pengamat Properti Anton Sitorus mengharapkan pemerintah benar-benar dapat mewujudkan program ini, bukan hanya menebar janji. Sebab, sejak awal kabinet Prabowo berjalan, belum ada satu pun program dari Kementerian PKP yang terlihat hasilnya.

"Kalau ada yang ngomong gitu, lalu pejabat kita ngomong apa, ya udah, didengar aja. Dia bilang bulan Mei akan ada serah terima ini dan segala macam, ya tunggu aja bulan Mei ada apa nggak gitu. Kan sampai sekarang kita belum melihat realisasi dari omongan-omongannya," kata Anton kepada detikProperti, Jumat (11/4/2025) lalu.

Lebih lanjut, menurutnya MoU bukanlah sebuah kesepakatan yang mengikat. Banyak proyek yang telah melakukan MoU berakhir kandas di tengah jalan. Seharusnya setelah adanya MoU ada perjanjian atau sebuah kontrak lanjutan, kemudian baru dimulainya pembangunan. Proses pembangunanya pun pasti memakan waktu, tidak terburu-buru.

"MoU itu baru rencana bahwa kedua pihak sepakat untuk berencana begini, tapi belum menjadi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak. Kalau sudah ada kontrak, perjanjian yang bersifat hukum, legally binding gitu ya. Itu baru namanya sudah ada kesepakatan. Kita bisa lihat berapa banyak MoU yang akhirnya nggak jadi," jelasnya.

Anton pun mempertanyakan bagaimana skema yang akan disiapkan pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah pembelian rumah subsidi untuk segmen-segmen profesi tersebut. Sebab, untuk mengajukan KPR memerlukan slip gaji untuk melihat pemasukan per bulan calon debitur. Sementara beberapa segmen profesi yang disasar pemerintah merupakan sektor informal yang terkadang tidak memiliki slip gaji.

"Dia sendiri mungkin ngerti apa nggak gitu, emang bisa nggak? Kayak terbit slip misalnya, kalau kayak ojol gitu, kayak pekerja yang penghasilan nggak tetap, itu bagaimana? Makanya kan dulu sempat ada tuh fasilitas kredit khusus. Tapi kan kita belum dengar gimana jadinya," ujarnya.

Terpisah, Direktur INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan biasanya pengurusan pengajuan KPR di bank memakan waktu 2-3 bulan. Namun, jika jangka waktu MoU dengan serah terima yang kurang dari sebulan ini, ia memprediksi kemungkinan pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk mempercepat penyetujuan KPR.

"Kalau normal ya, bisnis as usual sih sulit ya. Menurut pengalaman saya dulu memfasilitasi (pengajuan KPR) ya kurang lebih 2-3 bulan ya. Tetapi karena ini program biasanya itu diajukan oleh masing-masing organisasi. Nah itu yang kemudian difasilitasi secara cepat. Misalnya kementerian akan menggandeng misalnya BTN, BRI, atau BSI atau bank apa pun yang ada program KPR-nya," ungkapnya.

Ada pun, menurut Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan jika program rumah subsidi tersebut bisa berjalan tepat waktu kurang dari sebulan, kemungkinan rumah yang akan digunakan merupakan rumah-rumah yang sudah dibangun dan memang siap untuk ditempati dan dijual.

"Rumah subsidi untuk ojol, wartawan, dan buruh itu udah berjalan, ini lebih pada penekanan aja menurut saya. Waktu sebulan itu masuk akal aja karena rumah subsidi memang harus ready stock, dan program ini akan meningkatkan penjualan rumah-rumah yang saat ini sudah terbangun namun belum terjual," jelasnya.

Sementara itu, Ara menyebutkan salah satu syarat untuk membeli rumah subsidi adalah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji maksimal Rp 14 juta per bulan bagi pasangan suami-istri dan Rp 12 juta per bulan bagi yang masih single.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, naiknya batas maksimal penghasilan MBR untuk membeli rumah subsidi sejalan dengan semakin mahalnya hunian di perkotaan, dalam hal ini Jabodetabek.

Ia mengatakan, untuk mengatasi backlog di perkotaan sudah tidak mungkin lagi bertumpu pada rumah tapak yang lokasinya semakin jauh, maka dari itu perlu dibangun hunian vertikal. Akan tetapi, harga hunian vertikal jauh lebih mahal dibanding rumah tapak karena biaya konstruksinya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian batas MBR-nya. Kalau (masih) Rp 8 juta khawatirnya nggak bakalan sanggup angsur rumah susun, kalau Rp 14 juta akan ada banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang bisa masuk," paparnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait telah tiba di Qatar pada Sabtu (12/4/2025). Kunjungannya ke Qatar kali ini untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan menemui sejumlah investor untuk mendorong investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kunjungan kerja ke Qatar ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar. Saya bersama tim juga melakukan pertemuan dengan para investor dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Indonesia," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Dalam keterangan resminya, Ara bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP TAPERA Heru Pudyo Nugroho disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Mereka disuguhi hidangan khas daerah setempat yaitu teh karak.

"Kami sampai di Qatar jam 12 malam waktu Doha, Qatar. Terimakasih banyak penerimaan yang hangat Duta Besar Indonesia untuk Qatar dan menikmati suguhan teh karak yang khas," ujar Ara.

Ia menyampaikan pertemuan pertama dengan investor Qatar adalah bersama CEO Standard Chartered pada pukul 16.00 waktu Doha. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya.

Ada pun, Ara telah bertolak ke Qatar sejak Jum'at (11/4/2025) dari Jakarta pukul 18.30 WIB. Perjalanan ke Qatar ini juga tugas khusus dari Prabowo untuk realisasi Program 3 Juta Rumah. Pada kesempatan ini, ia ingin menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, terbang ke Qatar.

Dalam lawatannya ini, dia mengadakan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, untuk membahas peluang investasi di sektor perumahan Indonesia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Presiden Prabowo Subianto ke Qatar guna menarik investor untuk mendukung program ambisius pemerintah membangun 3 juta rumah.

“Saya telah bertemu dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall, guna membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan,” ujar Ara, di Qatar, Sabtu (12/4/2025).

Ara tiba di Doha pada pukul 00.00 waktu setempat dan disambut hangat oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan.

Turut mendampingi Ara, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Sonny Surachman, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pertemuan dengan Standard Chartered Qatar ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia.

Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Indonesia optimistis dapat mewujudkan target pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Jarum suntik, bekas infusan, kemasan obat, glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter masih bernoda darah berserakan bersama di salah satu sudut permukiman warga. Sampah-sampah dalam katergori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) itu berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Temuan itu membuat geger warga Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Limbah medis yang semestinya dikelola secara khusus justru berceceran di lingkungan padat penduduk.

"Kami temukan limbah domestik yang dikelola oleh pengusaha, namun di dalamnya memang terdapat limbah medis ya yang tercampur dengan sampah limbah domestik," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup DLHK Karawang, Meli Rahmawati, saat ditemui di lokasi, Kamis (10/4/2025).

Pihaknya langsung mengambil sampel dari lokasi. Di antara temuan yang diamankan bekas jarum suntik, infusan, kemasan obat-obatan. Sampel itu kini tengah diperiksa untuk kebutuhan penindakan lebih lanjut.

"Kami temukan di antaranya, bekas infusan, jarum suntik, dan bekas obat-obatan. Kami sudah bawa sampelnya untuk penindakan selanjutnya," ucap Meli.

Diduga, sampah medis itu dibakar bersama kantong plastik hitam, meninggalkan jejak karbon dan pecahan benda medis di atas tanah. Petugas belum bisa memastikan apakah kejadian ini bentuk kelalaian atau justru kesengajaan.

"Ini memang kita baru dapat keterangan terbatas, nanti kita konfirmasi lagi pihak rumah sakitnya. Kita harus pastikan dulu apakah ini kelalaian dari rumah sakit atau kesengajaan," katanya.

Menurut Meli, pengelolaan limbah medis tidak bisa sembarangan. Sudah ada regulasi yang mengatur prosedur pengelolaannya, termasuk kewajiban melibatkan pihak ketiga yang berizin.

"Untuk limbah medis sudah jelas di aturan bahwa dia harus dikelola oleh pihak ketiga yang berizin khusus untuk menangani limbah medis," tegasnya.

Sayangnya, saat tim DLHK tiba di lokasi, tak ada pengelola limbah yang bisa dimintai keterangan. Hanya pekerja yang mengaku baru lima bulan bekerja di situ.

"Di sini hanya ada pekerja yah, untuk kegiatan usaha pengelolaan limbah barang bekas ini katanya sudah 5 bulan, tapi baru kita ketahui kemarin terkait dengan adanya limbah medis ini," pungkasnya.

Kejadian ini tak hanya menyulut kekhawatiran publik, tapi juga perhatian anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana. Mantan Bupati Karawang dua periode ini mengecam keras peristiwa tersebut.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar.

Ia menekankan bahwa limbah medis termasuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), yang berpotensi besar menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan jika dibuang sembarangan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Pembuangan sembarangan juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucap Cellica.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan. "Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pun bersuara. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Karawang, Yayuk Sri Rahayu, mengingatkan bahaya limbah medis yang tidak dikelola sesuai prosedur.

"Limbah medis kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak terhadap kesehatan di lingkungan, bisa trauma, kemudian terhadap yang sehat bisa menimbulkan penyakit jika di situ ada sumber penularan," kata Yayuk, Jumat (11/4/2025).

Termasuk juga limbah non-medis yang dibuang sembarangan, bisa jadi ladang berkembang biak bagi hewan penular penyakit.

"Penyakit yang ditularkan misalnya bisa diare, bisa, bisa depoid, dan limbah yang tidak dikelola memang bisa mencemari lingkungan," lanjutnya.

Menurutnya, rumah sakit yang terbukti lalai bisa dikenai sanksi hingga pencabutan izin. "Iya sudah ada aturannya yang jelas yah, pemerintah pusat sudah menyampaikan dan semua rumah sakit sudah tahu, karena kita juga sudah melakukan pembinaan. Jika ini kelalaian ya bisa dicabut perizinan operasionalnya," pungkasnya.

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Video: Potret Danau Tertua dan Terdalam di Eropa yang Terancam Polusi

Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan harga emas dapat menjadi katalis tersendiri bagi emiten tambang emas, termasuk emiten kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS).

Saat ini harga emas sedang melesat hingga mencetak rekor tinggi. Dilansir dari Bloomberg, harga emas global naik 2,1% menjadi US$3.244,15 pada perdagangan Jumat (11/4/2025).

Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yang tercapai sehari sebelumnya. Harga emas mencatatkan kenaikan mingguan lebih dari 6% secara mingguan.

Berita aksi Blackrock di saham Bakrie-Salim menjadi salah satu artikel pilihan Bisnis Indonesia Premium. Berikut adalah rangkumannya untuk edisi Minggu (13/4/2024).

1. Katalis PGN (PGAS): dari Proyek Strategis hingga Keuntungan Berdenominasi dolar AS

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN diyakini berpotensi melanjutkan catatan positif pada kinerja keuangan sepanjang 2025.

Kans itu antara lain ditopang oleh peningkatan volume penjualan dan transmisi gas, serta pengembangan proyek strategis.

Andhika Audrey, analis Panin Sekuritas, menjelaskan pihaknya tetap memberikan pandangan positif terhadap prospek saham emiten Grup Pertamina itu lantaran hadirnya sejumlah faktor tersebut.

2. Gerak Investor Kakap di Balik ANTM yang Lanjutkan Tren Positif saat IHSG Tertekan

Sederet investor kakap aktif menambah kepemilikan di saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) saat mencatatkan kinerja positif dalam sepekan terakhir atau pekan pertama perdagangan April 2025.

Pada pekan ini atau setelah periode libur Lebaran 2025, saham emiten produsen emas pelat merah itu tercatat menguat 3,36%.

Kendati sempat terkoreksi dari Rp1.635 menuju level Rp1.400 pada hari perdana perdagangan, Selasa (8/4/2025), harga saham ANTM tercatat rebound dan mencapai level Rp1.690 pada penutupan perdagangan kemarin, Jumat (11/4/2025).

3. Aksi BlackRock di Saham Kongsi Grup Bakrie & Salim (BRMS) Kala Tersengat Harga Emas

Harga saham BRMS hingga penutupan perdagangan Jumat (11/4/2024) parkir di zona hijau, hingga level Rp348, dengan peningkatan harga 16%.
Analis Maybank Sekuritas Indonesia Hasan Barakwan merekomendasikan buy untuk BRMS dengan target harga Rp480 per lembar.

“Lintasan harga emas yang kuat semakin memperkuat pandangan positif kami terhadap BRMS, karena akan memberikan penyangga yang kuat terhadap laba di masa mendatang,” tulisnya dalam riset.

4. Hilal Internet Murah Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI), Gandeng NTT East dan Right Issue

Ambisi emiten terafiliasi Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge untuk menghadirkan dan ekspansi internet murah mulai menunjukkan hilal.

WIFI melakukan dua aksi korporasi sekaligus yakni menggandeng investor jepang, NTT East dan menggelar right issue.

Pada penutupan pasar, Jumat (11/4), saham WIFI dihargai Rp2.250 per lembar, naik 13,64%. Dengan harga itu, saham WIFI sudah naik hingga 448,78% sejak awal tahun (YtD).

5. Pertaruhan Indocement (INTP) di Program Tiga Juta Rumah Prabowo

Program tiga juta rumah serta serangkaian stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan menjadi angin segar bagi emiten semen, tak terkecuali PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang menaruh harapan besar terhadap program ini.

Meski demikian, analis menilai program tiga juta rumah belum cukup menyelesaikan masalah struktural industri semen lantaran dampak dari program ini membutuhkan waktu lama.

Saat ditemui baru-baru ini di Jakarta, Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengatakan bahwa pelaku pasar berharap bahwa inisiatif tersebut mampu menyerap kelebihan pasokan yang selama ini membayangi industri.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Temuan limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawangan viral di media sosial. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut hal itu terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan, di Karawang, Sabtu (12/4/2025) menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang. Ia mengatakan, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," katanya.

Atas kondisi tersebut, Iwan menyebutkan bahwa penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia menyebutkan, tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Iwan mengatakan, dari hasil verifikasi lapangan, di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina. Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area pemukiman warga itu, Iwan menyampaikan kalau pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak.

Kabar terbaru adalah ketentuan batas maksimalgaji hingga Rp 14 juta yang kerap disebut kelas menengah tanggung, masih berpeluang untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi, khususnya di wilayah tertentu.

Kebijakan ini merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mempertimbangkan standar biaya hidup.

Sebelumnya, batas maksimal penghasilan untuk MBR yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.

Sebagai contoh konkret, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu dan merupakan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji Rp 14 juta merupakan kebijakan afirmatif yang lebih luas atau potensi penyesuaian di masa depan untuk wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Mengapa Batas Penghasilan Perlu Disesuaikan?

Ara mengatakan, penyesuaian batas penghasilan ini memiliki beberapa tujuan penting di antaranya untuk memperluas jangkauan program rumah subsidi.

"Dengan batas penghasilan yang lebih tinggi, semakin banyak keluarga yang sebelumnya tergolong sedikit di atas batas dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Ara menjawab Kompas.com.

Selain itu, menyesuaikan dengan biaya hidup. Di kota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, batas penghasilan lama mungkin terasa terlalu rendah dan tidak realistis bagi banyak pekerja.

"Kebijakan yang lebih fleksibel ini dapat mengakomodasi pekerja di sektor informal atau mereka yang memiliki penghasilan bulanan yang tidak selalu tetap," cetusnya.

Nah, jika penghasilan Anda berada di kisaran upah minimum hingga Rp 14 juta, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan:

1. Terus ikuti pengumuman resmi dari Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur KPR subsidi mengenai batas penghasilan terbaru di wilayah Anda.
2. Segera hubungi bank-bank yang menyalurkan KPR subsidi (terutama bank BUMN seperti BTN) untuk mendapatkan informasi terkini mengenai persyaratan dan batas penghasilan yang berlaku.
3. Jika Anda memenuhi perkiraan batas penghasilan, segera persiapkan dokumen-dokumen yang umumnya dibutuhkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP (daftar dokumen lengkap dapat dicari di artikel terkait).
4. Cari informasi mengenai proyek-proyek perumahan yang bekerja sama dengan program rumah subsidi di wilayah Anda.