Bandung -

Memiliki rumah pribadi merupakan impian banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menghadirkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berkesempatan memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ringan, bunga tetap sebesar 5 persen, dan tenor cicilan hingga 20 tahun. Bahkan, uang muka (DP) yang dibutuhkan hanya 1 persen dari harga rumah.

Namun, tidak semua orang bisa membeli rumah subsidi. Ada sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli agar dapat mengakses program ini.

Apa Saja Syarat Membeli Rumah Subsidi?

Berikut adalah syarat lengkap untuk membeli rumah subsidi berdasarkan informasi dari detikProperti dan Keputusan Menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020:

1. Belum Pernah Memiliki Rumah

Calon pembeli rumah subsidi wajib belum pernah memiliki rumah pribadi sebelumnya. Selain itu, mereka juga belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

2. Warga Negara Indonesia dan Usia Minimal 21 Tahun

Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mengajukan KPR rumah subsidi. Usia minimal calon pembeli adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, usia maksimal adalah 65 tahun saat masa pelunasan kredit berakhir.

3. Termasuk dalam Kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program FLPP hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu sesuai wilayah domisili. Berikut rincian batas penghasilan maksimal:

a. Wilayah Luar Jabodetabek

• Belum menikah: maksimal Rp 7 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 8 juta/bulan

b. Wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

• Belum menikah: maksimal Rp 12 juta/bulan
• Sudah menikah: maksimal Rp 14 juta/bulan

Catatan: Penghasilan dapat bersifat tetap maupun tidak tetap.

4. Melengkapi Dokumen Persyaratan

Calon pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen saat mengajukan KPR subsidi FLPP. Berikut daftar dokumen yang harus dilampirkan:

• KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah)
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Buku/Akta Nikah atau Surat Cerai (jika berlaku)
• Slip gaji tiga bulan terakhir
• Surat keterangan kerja dari perusahaan
• Rekening koran tabungan tiga bulan terakhir.

Baca selengkapnya di detikProperti.

(dhw/sud)

Pamekasan -

Hujan deras membuat tanggul sungai di Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, jebol. Jebolnya tanggul itu membanjiri permukiman.

Dalam video yang beredar, terekam detik-detik saat air sungai mulai masuk permukiman warga. Air datang tiba-tiba sehingga warga panik dan berusaha mengevakuasi 2 anak kecil yang terseret arus.

'Ya Allah jebol kanak, tadi ada anak kecil di dalam, Hatib dan Mila di dalam," teriak warga dalam video itu.

Warga akhirnya berhasil mengevakuasi seorang anak kecil dan ibu penghuni rumah tersebut. Warga juga mengamankan barang elektronik agar tidak tergenang air.

Mendapati laporan tersebut, Tim Reaksi Cepat BPBD Pamekasan langsung mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan kepada warga terdampak.

"Tadi sore kami terima laporan wilayah Palengaan terjadi banjir, tim langsung kami perintahkan untuk ke lokasi untuk melakukan pertolongan dan asesmen," ujar Plt Kalaksa BPBD Pamekasan Akhmad Dofir Rosidi, Sabtu (12/4/2025).

Belum diketahui pasti jumlah rumah yang terdampak, namun banjir melanda dua desa dan ketinggian air bervariasi dari 50 hingga 100 cm.

"Sementara masih dua desa data yang masuk. Untuk Desa Palengaan banjir terjadi di Dusun Lon Dalam dan Dusun Taretah Satu. Sedangkan di Desa Rombuh terjadi di Dusun Galisan dan Dusun Barusan. Kami masih menunggu hasil asesmen tim di lapangan," lanjut Dofir.

Dofir mengatakan pihaknya masih terus waspada mengingat tinggi muka air di sejumlah dam mulai mengalami peningkatan yang dikhawatirkan berdampak ke arah kota.

Hingga pukul 17:34 laporan sementara air sudah mulai surut dan sebagian warga Desa Palengaan Daya telah mulai membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Warga menilai banjir tahun ini di Kecamatan Palengaan adalah banjir paling parah.

(iwd/iwd)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyebut adanya limbah medis bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian rumah sakit.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang Iwan Ridwan menyampaikan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area pemukiman warga itu.

Ia mengatakan sesuai dengan hasil verifikasi lapangan, ditemukan limbah medis bercampur limbah domestik yang diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," ujar Iwan di Karawang, dilansir Antara, Sabtu (12/4).

Iwan mengatakan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Ia berpendapat tidak mungkin pihak ketiga pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan limbah domestik. Sebab di tingkat rumah sakitnya sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," katanya.

Ia menerangkan di dalam tumpukan limbah medis ditemukan identifikasi dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina.

Untuk jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area pemukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infus, serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit (RS Bayukarta dan RS Hermina) pada Kamis (10/4) untuk dimintai keterangan awal," ucap dia.

Soal sanksi limbah medis, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan mengatakan dalam permasalahan temuan limbah medis, Pemkab Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang menilai, timbunan limbah medis bercampur sampah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit.

Kepala DLHK Karawang Iwan Ridwan menyampaikan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan atas temuan limbah medis di area permukiman di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, limbah medis tersebut diduga berasal dari dua rumah sakit swasta di Karawang.

"Kami menemukan limbah medis yang tersimpan di dalam kantong sampah berwarna hitam. Ini kelalaian, karena seharusnya limbah medis itu berada di kantong plastik (berwarna) kuning dan tidak boleh tercampur dengan limbah domestik," Iwan, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (12/4/2025).

Iwan menyampaikan, penanganan limbah medis itu tidak dikelola dengan benar. Pihak rumah sakit diduga telah lalai dalam melakukan pengelolaan limbah medis.

Dia menambahkan, tidak mungkin pihak ketiga selaku pengelola sampah yang mencampur limbah medis dengan sampah domestik.

Sebab, di tingkat rumah sakit sudah ada perbedaan warna kantong plastik untuk menampung limbah medis dan limbah domestik.

"Jadi ini dugaan kelalaian dari rumah sakit," ujar Iwan.

Jenis limbah medis yang ditemukan menumpuk di area permukiman Desa Karangligar itu di antaranya jarum, alat suntik, infusan serta botol-botol plastik.

"Kami telah memanggil pihak rumah sakit pada Kamis (10/4/2025) untuk dimintai keterangan awal," papar Iwan.

Ditanya mengenai sanksi atas temuan limbah medis di area permukiman warga itu, Iwan menyampaikan bahwa pemberian sanksi masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami tunggu dulu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum memutuskan sanksi yang akan diberikan," papar Iwan.

Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkab Karawang Wawan Setiawan bertutur, dalam permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif.

Sanksi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional.

"Sanksi dari Pemkab itu berupa sanksi administratif, dan ada tahapannya. Kalau untuk pidana, itu ranahnya pihak kepolisian," kata Wawan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah akan memanggil para pengembang perumahan imbas banjir di Jalan Ait Soleh Raya, Pancoran Mas, Jumat (11/4/2025).

Pemanggilan itu dilakukan untuk mengecek rencana dan perizinan pembangunan lahan apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

“Kami akan segera melakukan pemanggilan pada pihak terkait untuk memeriksa izin dari perumahan yang lagi dibangun itu,” ucap Chandra kepada wartawan, Jumat malam.

Pasalnya, berdasarkan keterangan warga banjir di Jalan Ait Soleh Raya disebabkan karena pembangunan perumahan baru.

Akibat pembangunan itu saluran air di Jalan Ait Soleh Raya menyempit.

“Karena (kata warga) perumahan di sini sebelumnya enggak banjir seperti ini,” ujar Chandra.

“Cuma drainase buatan ini ternyata di sini lebar, di sana menyempit. Makanya saya bilang tadi ada bottleneck. Di sana sungai, turapnya dirobohin sehingga saya lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik,” lanjut dia.

Pemanggilan ini untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perumahan sudah sesuai kriteria.

“Kalau pun ada izinnya (pembangunan), kami akan cek lagi apakah sesuai dengan teknisnya bahwa memang ini benar drainasenya, site plannya,” tutur Chandra.

DEPOK, KOMPAS.com - Rani (33), warga Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, mengeluhkan soal banjir yang merendam rumahnya ke Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.

Keluhan itu disampaikan Rani saat Chandra meninjau titik banjir di Jalan Ait Solih Raya, Jumat (11/4/2025) malam.

Kepada Chandra, Rani mengaku rumahnya selalu kebanjiran sejak akhir 2024.

“Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” kata Rani kepada Kompas.com, Jumat.

Rani menduga rumahnya terendam banjir imbas pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping perumahannya.

“(Dugaan itu muncul) soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.

Pada Jumat ini rumah Rani dan 30 rumah warga lainnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter. Pada hari itu, wilayah Kota Depok diguyur hujan pada sore hari.

Rani pun berharap Pemkot Depok serius menangani permasalahan banjir ini. Sebab, setiap hujan deras melanda, rumah warga selalu terendam banjir.

“Semoga dipulihkan kondisi saluran air dan sungainya biar enggak meluap dan bikin banjir lagi,” lanjut Rani.

Sementara itu, Chandra mengatakan banjir di Jalan Ait Solih Raya disebabkan karena penyempitan saluran air.

“Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.

Chandra mengaku akan segera memanggil developer perumahan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan depan, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Ara menegaskan hal ini usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman 20.000 kuota rumah subsidi bagi buruh, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

"Tadi, harusnya minggu ini saya panggil Pak John Riyadi, owner (pemilik) dan pengelola. Tapi, beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi, saya panggil lagi minggu depan. Karena saya tentu sebagai Menteri bertemunya sama owner-nya," ungkap Ara.

Baca informasi lengkapnya di sini Pulang dari Qatar, Ara Bakal Panggil Lagi John Riady soal Meikarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengubah syarat gaji penerima rumah subsidi di Jabodetabek bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Semula, ditetapkan sebesar Rp 13 juta per bulan bagi MBR yang sudah menikah. Namun, kini berubah menjadi Rp 14 juta per bulan.

Perubahan ini atas kesepakatan Ara bersama Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Baca informasi lengkapnya di sini Berubah Lagi, Batas Maksimal Gaji Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 14 Juta

Pemerintah terus mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi, termasuk untuk profesi strategis seperti ojek online (ojol), buruh, guru, dan wartawan.

Program yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan bank penyalur seperti Bank BTN, menawarkan kemudahan berupa uang muka (DP) rendah dan suku bunga ringan.

Berikut rincian DP dan bunga KPR untuk keempat profesi tersebut (berlaku juga untuk profesi lainnya yang diprioritaskan): Berapa DP dan Bunga KPR Rumah Subsidi Ojol, Buruh, Guru, dan Wartawan?

DEPOK, iNewsDepok. id - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kota Depok pada Jumat (11/04/2025) siang hingga sore menyebabkan banjir di sejumlah titik. Perumahan Azurra Residence di Jalan Atit Solih Raya, Pancoran Mas, menjadi salah satu lokasi terparah yang terendam air.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, didampingi perangkat daerah terkait, langsung meninjau lokasi banjir pada malam harinya. Fokus utama peninjauan adalah memastikan keselamatan warga yang terdampak.

"Kedatangan kami malam ini untuk memastikan pertama itu keselamatan warga terdampak dulu," ujar Chandra kepada wartawan di lokasi banjir di Perumahan Azurra Residence.

Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa banjir di Perumahan Azurra Residence diduga kuat disebabkan oleh penyempitan saluran air dan dampak pembangunan perumahan lain di sekitarnya yang dinilai tidak terencana dengan baik.

"Menurut informasi warga itu sebenarnya drainase buatan bukan sungai alami, nanti akan kami cross check lagi benar tidak. Saya juga lihat pembangunan di sini tidak terencana dengan baik," ungkapnya.

Pemerintah Kota Depok berjanji akan bergerak cepat untuk mencari solusi mengatasi masalah banjir ini. Sebanyak 26 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Azurra Residence dilaporkan terdampak banjir.

"Nanti akan kami lihat apa perlu dievakuasi, tapi sejauh ini masih belum," kata Chandra.

Berdasarkan data yang dihimpun Wakil Wali Kota, terdapat 15 titik banjir yang melanda Kota Depok pada Jumat (11/04/2025). 

Perumahan Azurra Residence menjadi sorotan utama akibat ketinggian air yang signifikan dan dampaknya terhadap puluhan keluarga. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap sabar sambil menunggu upaya penanganan lebih lanjut.

Editor : M Mahfud

KOMPAS.com - Ada banyak pertanyaan yang mencuat dari kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atas program rumah subsidi bagi 13 profesi prioritas.

Pertanyaan yang mengemuka adalah, di manakah lokasi rumah subsidi tersebut?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, rumah subsidi ini berlokasi di kawasan Jadebotabek.

"Meski demikian, bukan di jantung kota, melainkan di kawasan sub urban dan bisa diakses transportasi publik," ujar Ara.

Salah satu perumahan yang disiapkan untuk mengakomodasi program rumah subsidi ini adalah Pesona Kahuripan yang berada di Cileungsi, Bogor.

Perumahan ini dikembangkan PT Pesona Kahuripan yang telah menyiapkan ratusan unit rumah subsidi berkualitas di dua klaster Pesona Kahuripan 10 dan 12.

Direktur Utama PT Pesona Kahuripan, Angga Budi Kusuma mengungkapkan, telah menyediakan 290 unit rumah subsidi siap huni (ready stock) dengan harga Rp 185 juta.

Rinciannya, terdapat 90 unit di Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 200 unit lainnya di Kompleks Pesona Kahuripan 12.

"Kami berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional dan memberikan akses hunian layak bagi berbagai kalangan, termasuk para pekerja media," ujar Angga kepada Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Angga menyampaikan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menghubungi pihaknya untuk menyiapkan rumah bagi 13 profesi sasaran, terutama para wartawan.

Rencananya, serah terima unit rumah kepada para pekerja media ini akan dilaksanakan pada 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pesona Kahuripan juga telah berperan aktif dalam menyediakan rumah siap huni bagi para guru di wilayah Kabupaten Bogor.

Serah terima kunci rumah-rumah tersebut bahkan telah diresmikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait pada akhir Maret lalu.

Spesifikasi Rumah Subsidi

Setiap unit rumah subsidi yang ditawarkan oleh PT Pesona Kahuripan ini dirancang dengan tipe 30/60, yang berarti luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Meskipun berstatus rumah subsidi, pengembang tetap mengedepankan kualitas bangunan.

Setiap unit dilengkapi dengan dua kamar tidur yang menggunakan dinding hebel ganda (double) untuk memberikan privasi dan kenyamanan maksimal.

Selain itu, setiap rumah juga memiliki dapur fungsional, kamar mandi, serta langit-langit setinggi 2,95 meter yang menciptakan kesan ruangan yang lebih lapang.

Untuk menambah kenyamanan penghuni, setiap unit juga dilengkapi dengan carport untuk kendaraan, taman di bagian depan, serta area belakang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Lokasi Kompleks Pesona Kahuripan 10 dan 12 di Cileungsi, Bogor, menawarkan akses yang cukup strategis.

Perumahan ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 30 menit dari Stasiun LRT Harjamukti dan hanya 10 menit dari pintu Tol Nagrak.

Kemudahan akses ini tentu menjadi nilai tambah bagi para pekerja yang beraktivitas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

"Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Jakarta dikutip Jumat, 11 April 2025.

Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

"Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat," kata dia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

"Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau," kata Heru.

Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

"Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi," ujar Heru.

(KIE)

Jakarta -

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan beberapa usul agar pasar modal Indonesia berdaya tahan dari dampak perang tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wijayanto mengatakan banyak investor melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum jelas arahnya. Untuk itu, program-program yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal dinilai perlu dikaji ulang.

"Jujur saja, banyak pihak, termasuk investor asing itu merasa pemerintahan Pak Prabowo ini punya banyak rencana, banyak program. Tapi mereka belum melihat adanya rencana konkret, realistis, rasional yang koheren. Jadi Indonesia ini akan dibawa ke mana," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jumat (11/4/2025).

Wijayanto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kalibrasi terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kuatnya finansial, pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Program yang harus dilakukan kalibrasi itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Program 3 juta rumah per tahun apa iya perlu kita paksakan? Program MBG melayani 83 juta siswa mulai tahun ini, apa iya kita akan melakukan itu? Apa betul yang butuh 83 juta?" kata Wijayanto.

"Kemudian program Koperasi Merah Putih, yang memerlukan dana Rp 5 miliar dikalikan 80.000, sekitar Rp 400 triliun, apa betul kita akan wujudkan itu. Kemudian BPI Danantara, alhamdulillah timnya saya mengapresiasi solid, tetapi yang perlu diadjust adalah agendanya jangan terlalu agresif," sambungnya.

Menurut Wijayanto, ada tiga hal yang perlu dilakukan para menteri di Kabinet Merah Putih. "Pertama perbaikan komunikasi, alhamdulillah sudah disadari. Yang kedua perbaikan teknokrasi, ini masih menantang. Program-program besar itu harus dikupas, harus dihitung betul, sehingga justified secara teknokratis. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan eksekusi," tegas dia.

(aid/rrd)