Jakarta: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) merekomendasikan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sebagai solusi penguatan ekonomi.

Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Perbanas mengapresiasi Program Tiga Juta Rumah untuk MBR. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, program ini diyakini mampu mengatasi backlogperumahan yang mencapai 11,7 juta unit.

"Untuk itu, Perbanas menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan cicilan rumah tetap terjangkau yaitu di kisaran Rp1,1 juta per bulan sesuai kemampuan MBR," jelas dia dikutip dari Antara, Rabu, 22 Januari 2025.

Peran sektor perbankan juga sangat penting dalam mendukung program ini, meskipun diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi profil risiko MBR, yang sebagian besar bekerja di sektor informal.

Dengan subsidi yang tepat sasaran serta dukungan penuh dari perbankan dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masalah perumahan di Indonesia.

Selain itu, solusi lainnya untuk penguatan ekonomi yakni adanya lapangan kerja yang berkualitas, serta penguatan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut berangkat dari serangkaian kajian strategis.

Kajian tersebut menekankan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

“Dalam menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan perbankan serta menguatkan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.

Di sektor tenaga kerja, Perbanas menilai bahwa meskipun kuantitas lapangan kerja meningkat sebanyak 3,3 juta per tahun dalam periode 2015-2024, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan.

Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ini, terlihat dari pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat juga semakin melebar, dengan selisih penghasilan antara pekerja formal dan informal hampir dua kali lipat.

Untuk mengatasi masalah ini, Perbanas mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan sejahtera.

Dalam hal ketahanan pangan, Perbanas menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas sejumlah komoditas pangan prioritas, seperti padi, jagung, ikan, daging (ayam dan sapi), sawit, kelapa, kopi, dan tebu, guna mengurangi ketergantungan impor.

Sektor pertanian, sebagai motor penggerak ekonomi, perlu ditingkatkan melalui pemberian insentif kredit sektor pertanian serta pengembangan produk hilir.

Perbanas juga mengusulkan pembangunan sistem data pertanian yang terintegrasi untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha dan perbankan, sehingga mendukung efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

(KIE)

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai kontribusi, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberi akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Handayani.

Handayani menegaskan, BRI mengusung komitmen untuk terus memperkuat peran dalam pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Adapun komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, di mana diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk. (GRIA), dan BUMN Karya tengah berpacu mendukung program 3 juta rumah besutan pemerintah.

BBRI, misalnya, menunjukkan dukungan tersebut dengan menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat alias Tapera.

Jakarta: Bali menjadi salah satu provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing. Selain destinasi wisata yang beragam, Bali memiliki tradisi budaya yang menarik, serta pemandangan indah yang menyegarkan mata.

Tingginya pariwisata di Bali dan keindahan alamnya membuat banyak orang menjadikan kota ini sebagai kota impian untuk bertempat tinggal. Dengan adanya rumah bersubsidi, kini masyarakat bisa memiliki rumah di Bali.

Banyak pilihan rumah dan variasi harga mulai dari Rp70 juta. Dilansir dari Sikumbang Kementerian PUPR, berikut lima rumah bersubsidi di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Rekomendasi rumah di Bali

Rumah subsidi di Bali. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Krisna Graha Lovina

Perumahan ini terletak di Kaliasem, Banjar, Kab. Buleleng, Bali dibangun oleh Krisna Agung. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp120 juta.

Ada lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5).

2. Perumahan Krisna Graha Tukadmungga 2

Perumahan yang terletak di Tukadmungga, Buleleng, Kab. Buleleng, Bali. Perumahan ini dikembangkan oleh Krisna Agung.

Perumahan ini hanya memiliki 14 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol mulai dari Rp70 juta.

Terdapat sembilan tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa kerangka atap baja ringan (gewel) kerangka plafon hollo galvanis 2x4 plafon gypsum, tinggi 3 meter (lisplang memakai GRC) penutup atap genteng kodok.

Dinding batako buntu diplester dengan campuran (1:4), finishing dan aci cat vtex di bagian tampak depan rumah. Selain itu, lantai rabatan PC dengan campuran (1:3) serta pondasi batu kali dengan campuran (1:5) struktur sloof beton bertulang (15x20), kolom dan ring balok (15/15).

3. Melaya Residence

Perumahan yang terletak di Melaya, Melaya, Kab. Jembrana, Bali ini dibangun oleh Bangun Adi Karya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 77 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap genteng, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali dan batu karang.

4. Perumahan Sangsit Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Sangsit, Sawan, yKab. Buleleng, Bali dibangun oleh Tri Karya Graha. Perumahan ini memiliki 27 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp141 juta.

Ada tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 80 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan genteng, dinding tembok batako, lantai rabat, dan pondasi batu kali.

5. Perumnas Besang Asri Residence

Perumahan ini terletak di Ababi, Abang, Kab. Karangasem, Bali. Perumahan yang dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional menawarkan 33 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp131,1 juta. Ada tujuh tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng, dinding batako, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang sudah melunasi kredit pemilikan rumah (KPR), namun belum menerima sertifikat rumah mereka. Hal ini disebabkan oleh ulah pengembang (developer) dan notaris yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan upaya 'bersih-bersih'.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak kepemilikan rumah dengan perlindungan hukum yang memadai.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, upaya ini adalah pondasi penting dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut melibatkan banyak pihak, baik swasta maupun sistem perbankan, seperti Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank swasta.

"Program 3 juta rumah ini harus disukseskan, dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/6/2025).

Masalah Sertifikat KPR

Berdasarkan data BTN, sejak 2019, sekitar 120.000 rumah yang dibangun oleh BTN mengalami masalah penerbitan sertifikat.

Dalam lima tahun terakhir, BTN telah menyelesaikan masalah sertifikat untuk sebagian besar rumah tersebut, menyisakan 38.144 rumah yang belum mendapatkan sertifikat.

Erick meminta Himbara, khususnya BTN, untuk memasukkan pengembang dan notaris bermasalah ke dalam daftar hitam atau blacklist.

"Mohon maaf developer dan notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di-blacklist, di BTN," ujar Erick.

Selain itu, Erick juga meminta Himbara untuk menyatukan data dan meninjau kembali pengembang serta notaris yang bekerja sama dengan mereka. Jika ditemukan pengembang dan notaris bermasalah, mereka harus segera diblacklist.

"Ini demi perlindungan masyarakat yang sudah membayar cicilan rumah bertahun-tahun dan berhak menerima sertifikat atas rumah yang mereka beli," tambah Erick.

Penyelesaian Bertahap

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan penyelesaian masalah sertifikat untuk 38.144 rumah akan dilakukan bertahap.

BTN menargetkan 15.000 sertifikat rumah dapat diselesaikan pada tahun ini, dilanjutkan dengan 15.000 sertifikat rumah pada 2026. Sisa sertifikat diharapkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.

Nixon menjelaskan, penyelesaian masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan sengketa lahan dan masalah hukum.

Selain itu, BTN melakukan profiling dan memberikan rating terhadap pengembang, mulai dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating.

Pengembang yang masuk kategori non-rating tidak akan diberi prioritas dalam pengajuan KPR atau Kredit Yasa Griya.

"Selain itu, kami juga akan menghentikan kerja sama dengan developer yang sertifikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT)," jelas Nixon.

Developer LAT adalah mereka yang bermasalah dalam administrasi penyelesaian dokumen sertifikat karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank.

Perbaikan Sistem Notaris

BTN juga akan melakukan perbaikan terhadap sistem notaris, termasuk melakukan profiling dan mendata ulang notaris yang bekerja sama dengan mereka.

Notaris yang baik dan bertanggung jawab akan diberi rating, sementara yang bermasalah akan diberi peringatan.

"Kami akan membuat Service Level Agreement (SLA) untuk menyelesaikan sertifikat, biasanya SLA-nya tiga bulan. Kalau sudah sampai threshold, kita akan freeze," tutup Nixon.

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah. Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(ROS)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada 2025.

Program 3 juta rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025