IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung program 3 juta rumah menegaskan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal ini juga dengan kebijakan yang sifatnya bisa dikatakan lebih adaptif dan pengawasannya hati-hati.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam mendukung program 3 Juta rumah ini OJK telah memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan pembobotan atau ATMR kredit sejalan dengan tingkat loan to value atas pemberian kredit.

"Penetapan kualitas kredit yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga berdasarkan satu pilar untuk kredit jumlah tertentu, serta dapat memiliki kualitas kredit yang berbeda untuk debitur yang memiliki sumber pembayaran dan proyek yang berbeda serta mengecualikan perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk penyediaan perumahannya yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Sesuai POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang juga berlaku untuk KPR.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Menurut Dian, bank dapat mengoptimalkan bauran kebijakan dimaksud dengan tetap memperhatikan risk appetite dan tentu aspek prudential banking lainnya.

Kemudian yang terkait dengan apakah program 3 Juta rumah tersebut juga nantinya dapat mendorong pertumbuhan KPR ke depan sampai seberapa besar porsinya, OJK percaya perbankan bakal menjaga likuiditasnya.

"Nah mungkin dapat kami sampaikan bahwa perbankan tentu saja senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari DPK atau dana masyarakat," ujar Dian.

Adapun OJK dan pemerintah akan tentu saja terus berkomunikasi dalam implementasi berbagai program strategis pemerintah termasuk program penyediaan 3 juta unit rumah. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional.

OJK percaya program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

"Bank juga dapat memperhitungkan subsidi uang MUKA atau SBUM sehingga rasio loan to value calon debitur MBR dapat meningkat. Diharapkan insentif yang menarik tersebut, perbankan diharapkan dengan insentif yang ada tersebut dan tentu saja perbankan dapat mengoptimalkan pencapaian program 3 juta rumah pemerintah," tutur Dian.

(kunthi fahmar sandy)

Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua menyebut uji coba Makan Bergizi Gratis di daerah itu akan melibatkan sebanyak 17.500 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di ibu kota Provinsi Papua ini masih menunggu kesiapan tim dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemungkinan program nasional ini akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2025," katanya.

Menurut Majid, 17.500 siswa yang dilibatkan dalam uji coba Makan Bergizi Gratis tersebut tersebar di lima distrik, di mana masing-masing distrik mengakomodasi sebanyak 3.500 siswa.

"Saat ini kami sementara melakukan pendataan, kemudian dilaporkan kepada tim dari BGN untuk dilakukan verifikasi langsung ke sekolah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembiayaan tahap pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura akan ditanggung oleh BGN.

"Intinya kami berkomitmen mendukung penuh pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat berkontribusi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam mendukung target pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yakni penyediaan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pasar modal bisa menjadi salah satu cara perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam meraup pendanaan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti misalnya, dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau penawaran umum perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Kemudian, perusahaan di sektor perumahan juga bisa melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan obligasi, medium term notes (MTN) dan long term notes.

Di pasar modal juga terdapat instrumen pendanaan produk investasi salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor riil dan perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk pembangunan perumahan melalui efek bersifat ekuitas, utang atau hybrid.

Ada juga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam memperoleh pendanaan dengan cara sekuiritasi aset keuangan termasuk piutang usaha hingga future income.

Lalu, dana investasi real estat (DIRE) yang bisa dimanfaatkan perusahaan di sektor perumahan dalam memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset terkait real estate. Kemudian, ada efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), di mana lembaga pembiayaan atau bank dapat memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR).

Instrumen EBA-SP dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia di setiap lembaga keuangan.

"Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai positif. Akan tetapi memang masih perlu room to growth yang bisa dikembangkan lagi," kata Inarno dalam konferensi pers pada Selasa (14/1/2025).

Saat ini perusahaan pembiayaan atau bank telah manfaatkan EBA sebagai alternatif pendanaan. Investor ritel juga telah berinvestasi melalui EBA.

Total, terdapat penerbitan pendanaan yang telah dilakukan atas 7 KIK-EBA, dengan nilai pendanaan mencapai Rp5,45 triliun. Sementara, terdapat 10 pendanaan melalui EBA-SP dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program penyediaan 3 juta rumah.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

Sepekan program makan bergizi gratis berjalan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut kritik dan saran terus diterima pemerintah serta DPR di berbagai daerah.Perihal pembiayaan uji coba oleh uang pribadi Presiden Prabowo, Dasco menyebut tidak semua uji coba berasal dari kocek pribadi Prabowo, melainkan juga dari swadaya simpatisan atau pendukungnya.

MALANG - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang, Jawa Timur cukup unik. Menu yang diberikan kepada siswa dipesan melalui aplikasi ojek online (ojol).

Para pengemudi ojol terlihat mendatangi SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Senin (13/1/2025) pagi, membawa 22 porsi makanan bergizi dari rumah makan mitra. Total 430 porsi makanan bergizi disiapkan untuk siswa, dengan menu terdiri dari nasi putih, ayam goreng krispi, orek tempe kacang panjang, buah semangka, dan susu UHT kemasan.

Kety, salah satu siswa SDN Lowokwaru 3 Kota Malang mengaku senang mendapatkan makanan gratis. "Menu makanannya enak dan sudah biasa dimakan di rumah," ungkapnya. Hal serupa disampaikan Bintang, siswa lain yang juga merasa terbantu dengan program ini.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program ini melibatkan perusahaan mitra CSR untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Dengan biaya Rp10.000 per porsi yang dirancang efisien, jasa pengantaran oleh ojol juga sudah termasuk dalam paket kerja sama.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai makan bergizi gratis yang diberikan sangat baik secara higienitas. Para siswa membawa alat makan sendiri dan pengemasan makanan juga higienis. Menu yang disajikan juga mencakup empat sehat lima sempurnanya. Dari perbincangan, para siswa juga suka, bahkan sudah punya menu favorite.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing ya, karena kan dari pusat Rp10.000, pastinya tadi pembiayaannya sampai Rp15.000 sudah bersih, sudah include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Wahyu Hidayat, Wali Kota terpilih Kota Malang, turut hadir dalam peluncuran program ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendukung program makan bergizi gratis melalui CSR. Namun, ia juga menekankan pentingnya petunjuk teknis dan SOP yang jelas jika program ini diperluas ke sekolah lain.

Keberhasilan program di SD ini menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan ke tingkat SMP dan SMA di Kota Malang. Nantinya, pihak Lanal Malang akan dilibatkan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan program.

Dengan inovasi pemesanan melalui aplikasi ojol dan dukungan CSR, program makan bergizi gratis di Kota Malang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal.

MALANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang di SD Negeri Lowokwaru 3 pada Senin (13/1/2025).

Ada 430 siswa di sekolah tersebut yang setiap Senin-Jumat menikmati makan bergizi gratis.

Para siswa terlihat lahap menyantap paket makanan yang berisikan nasi, ayam goreng, sayur tempe kacang panjang, potongan buah semangka, dan susu.

Disdikbud dalam menjalankan program ini masih bekerja sama dengan salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia.

Salah satu siswa Kelas VI, Azzahra Kaila Putri, mengatakan bahwa dirinya menyukai menu ayam goreng yang ada di paket tersebut.

Dia juga bisa menghemat uang jajannya yang setiap harinya diberikan oleh orangtuanya senilai Rp 10.000.

Kaila berharap, program MBG ini rutin dilaksanakan tanpa adanya pengurangan porsi atau menu.

"Enak, ayamnya empuk, susunya enak, enggak ada yang kurang, habis semua. Inginnya yang enak terus seperti ini," kata Kaila, Senin (13/1/2025).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, anggaran program MBG dari pemerintah pusat sekitar Rp 10.000 setiap porsi.

Menurutnya, perlu adanya tambahan anggaran dari APBD senilai Rp 5.000.

Dengan demikian, setiap porsi paket program MBG tetap bisa menjadi Rp 15.000 atau setara saat pelaksanaan di SD Lowokwaru 3 ini.

"Memang harus ada cost sharing, maksimum Rp 5.000 karena dari pusat Rp 10.000, dan pembiayaan sampai Rp 15.000 itu bersih include pengantaran dan penjemputan," katanya.

Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, sekolah di Kota Malang belum menerapkan program MBG yang menggunakan anggaran APBN karena bukan sasaran tahap pertama dari pemerintah pusat.

"Dan memang Kota Malang termasuk bukan sasaran untuk yang di tahap pertama untuk yang dari APBN," katanya.

Dalam waktu dekat, program MBG akan diadakan lagi di sekolah lainnya, yakni SMP 19, SMP 2, dan SDN Ciptomulyo 2.

Kegiatan itu nantinya dibantu oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Malang dengan adanya pendirian dapur.

"Teman-teman LANAL, langsung dapurnya di sana, yang pengantaran juga LANAL," katanya.

Ke depan, pihaknya juga siap mengalokasikan anggaran untuk menambah beban biaya setiap porsi MBG, sehingga lebih dari Rp 10.000

"Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua (DPRD Kota Malang), perlu pendampingan dari dana APBD," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun.

Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

Prabowo Subianto gaet investor Qatar

Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Dia sudah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan tersebut.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Menteri Ara dikutip Sabtu (11/1/2025).

Ara melanjutkan, jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) supaya bersifat sukarela bukan wajib. Demikian usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini disampaikan oleh Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menyampaikan usulan tersebut, Ara juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan program ini.

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera “Ya, saya sudah mengundang BP Tapera dan melaporkan bahwa tabungan seharusnya bersifat sukarela,” ujar Ara dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

“Jadi, saya dorong agar Tapera dapat dipercaya dan bermanfaat, karena itulah yang paling penting. Kita harus menunjukkan bahwa program ini kredibel, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai perluasan kepesertaan Tapera. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Belum sampai di situ (bahas perluasan Tapera). Namun, kami sudah menyampaikan konsep pembiayaan kami, serta akan terus berdiskusi tentang bentuk konkret yang diinginkan,” katanya.

Dia menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, pelaku industri, serta calon konsumen. Pendekatan yang sistematis sangat penting agar langkah kita ke depan dapat komprehensif dalam membangun perumahan,” ucapnya.

Tapera merupakan program simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan dana simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib mengikuti program Tapera. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid