Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan komposisi anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya 75:25 menjadi 50:50 bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini. Hal itu dilakukan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, saat ini dengan alokasi dana untuk 2025 kurang lebih Rp 28,7 triliun untuk 220 ribu unit rumah. Menurutnya hal itu bisa didesain dengan skema pembiayaan yang tetap memperhatikan daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun outputnya bisa meningkat.

"Karena selama ini skemanya kan 75% itu dana APBN FLPP yang kita kelola, 25%-nya perbankan. Dengan kolaborasi dengan teman-teman perbankan bagaimana kalo skemanya diubah nih APBN-nya 50%, dana perbankannya 50% sehingga leverage outputnya bisa meningkat seperti itu," katanya di Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Hingga saat ini, pihaknya dengan beberapa stakeholder lainnya masih melakukan penghitungan serta menyiapkan aturan untuk skema baru itu. Meski demikian, ia menargetkan skema pendanaan 50% APBN dan 50% perbankan ini sudah bisa diterapkan pada triwulan ke-II tahun ini.

"Kita targetkan mudah-mudahan di triwulan II skema baru itu sudah mulai berjalan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas persiapan perubahan proporsi untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, ia ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Adanya perubahan proporsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta: Magelang merupakan salah satu kabupaten Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki banyak produk unggulan kualitas ekspor, terutama bidang pertanian, seperti beras.

Kabupaten ini sekitar 30 menit menuju kota Magelang. Salah satu destinasi wisata yang populer adalah Candi Borobudur.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Magelang mulai dari Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Kabupaten Magelang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Magelang

Perumahan murah di Kabupaten Magelang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grha Gintung Permai

Perumahan subsidi terletak di Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Mertoyudan Milenial Properti. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dengan jenis genteng tanah liat soka lokal, dinding bata merah plester aci, lantai keramik ukuran 40x40 cm, dan pondasi beton bertulang.

2. Perumahan Villa Krincing Permai

Perumahan ini terletak di Krincing, Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh PT Citra Alam Bersemi. Perumahan ini memiliki 24 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Marison Regency Windusari

Perumahan ini terletak di Banjarsari, Windusari, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Ada tujuh tipe rumah subsidi, salah satunya tipe 30/84 ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng beton, serta dinding bata merah. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Sidorejo Village

Perumahan ini terletak di Sidorejo, Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Merapi Sejahtera. Perumahan ini memiliki 246 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi pasangan batu kali.

5. Galaxy Mansion

Perumahan subsidi ini terletak di Sumurarum, Grabag, Kab. Magelang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 105 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap rangka baja ringan, genteng beton gelombang. Dinding pasangan hebel (double dinding), finishing plester aci cat. Lantai keramik 40x40, keramik 20x20, keramik 20x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

... ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan​​​​​​​ (Disperkimtan).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA,investor.id – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah.

“Presiden sudah melarang kita memakai persawahan untuk membangun perumahan,” ungkap Fahri dalam Policy Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Ia mengaku pernah menemui pembangunan rumah melalui insentif perbankan di atas lahan sawah. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena petani tidak memiliki posisi tawar dan lahan sawah dapat dibeli murah.

“Ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu diregulasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah. Karena sawah itu gampang, petani juga enggak punya posisi tawar. Kalau ditawar tanahnya murah, gampang jual, setelah dijual, cari akal, itu jadi boleh membangun rumah,” lanjutnya.

Fahri juga berpesan agar ke depan jangan sampai pembangunan perumahan justru mengganggu visi presiden untuk swasembada pangan.

“Pada saat presiden kita sedang mencetak sawah, menganjurkan cetak sawah, tapi ada saja yang malah justru melakukan pembangunan yang mengancam ketahanan pangan kita,” pungkas Fahri Hamzah.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi rumah susun (rusun) Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Jakarta kemarin sore. Ia menekankan pentingnya perawatan fasilitas usai revitalisasi dan pemanfaatan sebagai hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Ia mengungkapkan dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV. Sementara itu, perhitungan biaya sewa masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro mengapresiasi Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," ucapnya.

Sebagai informasi, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp 357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol. Terdapat 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian, yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit, dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Aryanto Wibowo dan Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Kisyadi. Lalu, ada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lepot Setyanto, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran Medi Kristianto, dan Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Aswin Grandiarto Sukahar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Tangerang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

(aik/aik)

TEL AVIV - Pihak berwenang Israel berencana menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu enam pekan.

Laporan itu diungkap kelompok antipermukiman Israel pada hari Senin (13/1/2025), dilansir Anadolu Agency.

"Jika rencana pekan ini disetujui, itu berarti 2.749 unit rumah akan dibangun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman ilegal Israel.

Organisasi tersebut mencatat, dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat menyaksikan "jumlah rekor" unit permukiman yang dibangun di Tepi Barat, rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit rumah di permukiman Beitar Illit, sebelah selatan Yerusalem.

?Pertemuan ini merupakan bagian dari tren terkini berupa sesi pekanan untuk mempromosikan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa yang dilakukan untuk menyetujui pembangunan Palestina di Area C,? ujar organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil dan administratif Palestina, dan Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini menjabat pada akhir tahun 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat telah mencapai rekor.

?Pada tahun 2023, HPC menyetujui 12.349 unit rumah, rekor tertinggi. Pada tahun 2024, 9.884 unit rumah telah disetujui,? papar dia.

Kelompok antipermukiman mengatakan peralihan ke persetujuan pekanan berasal dari perubahan politik yang diperkenalkan pemerintah Netanyahu yang, pada Juni 2023, menghapus persyaratan persetujuan menteri pertahanan di setiap tahap perencanaan permukiman.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari menteri pertahanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, menyetujui ribuan unit di setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, prosesnya telah berubah secara signifikan, dengan HPC sekarang bertemu setiap pekan untuk menyetujui ratusan unit permukiman di setiap sesi.

?Pendekatan sistematis ini bertujuan menormalkan perencanaan permukiman dan menarik lebih sedikit perhatian dan kritik publik dan internasional,? papar Peace Now.

Masyarakat internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang berkelanjutan mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dipandang sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring dikutip dari Antara, Selasa, 14 Januari 2025.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.


Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

(KIE)

Kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program tiga juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.

Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah Indonesia sedang mencanangkan program tiga juta rumah untuk rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan salah satu lahan yang bakal digunakan adalah lahan hasil sitaan dari koruptor.

"Bagaimana tanah-tanah dari koruptor itu bisa dibangun untuk perumahan rakyat? Setuju gak kalau itu dilakukan? Setuju kan? Nah jadi kita membuat itu terjadi. Dan ini terobosan luar biasa dari Pak Prabowo," kata Maruarar Sirait kepada wartawan setelah meninjau layanan PBG di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Selain lahan sitaan dari koruptor, pemerintah menyiapkan lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

"Saya sudah diminta untuk mempersiapkan dari Setneg lahan-lahannya di mana. Ya dari Kemayoran, dari Senayan, dari BUMN saya sudah sampaikan Pak Erick (Thohir), dari Perumnas Kereta Api dan PTPN. Kemudian juga dari Departemen Keuangan, itu Dirjen Kekayaan Negara kan banyak yang BLBI ya, dari kejaksaan juga," ungkapnya.

Tak hanya itu, pria yang dipanggil Ara itu menyebutkan ada negara lain yang mau membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah itu. Bantuan dari negara lain juga tak hanya soal program perumahan.

"Nomor satu ya, saya berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sangat dipercaya ya bagaimana di dunia internasional ya, RRC ya, di Republik Rakyat Cina. Bagaimana di Amerika, di Rusia, Jepang kemarin datang ya," ucapnya.

"Kemudian Ketua Satgas Perumahan Pak Hashim ya, yang sudah banyak membantu kami. Ya dengan Satgasnya, berapa hari lalu itu kan dari Qatar sudah datang," imbuh dia.

Simak juga Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sejumlah relaksasi kebijakan pada sektor perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, kebijakan pertama untuk mendukung sektor perumahan adalah penilaian satu pilar dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yakni berdasarkan ketepatan pembayaran.

“Hal ini sesuai dengan POJK No. 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan platform sampai Rp5 miliar, yang dapat dilakukan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/1/2025).

Dia memerinci bahwa pemberlakuan penilaian kualitas aset itu lebih longgar apabila dibandingkan dengan kredit lainnya, yang mana terdapat tiga pilar penilaian bank yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Lebih lanjut, kebijakan kedua adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit.

Nantinya, kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit korporasi. Bobot risiko pun ditetapkan secara granular, hanya 20% berdasarkan loan to value.

“Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya,” tutur Mahendra.

Selain itu, kebijakan ketiga berlaku dalam pendanaan pengembang perumahan, yakni dengan pencabutan larangan pemberian kredit bank terhadap pengadaan atau pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023.

“Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik,” jelasnya.

OJK juga membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian PKP dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani pengaduan masyarakat, seperti pengajuan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masyarakat dapat mengakses kanal pengaduan khusus pada kontak 157 untuk melaporkan sejumlah hal, salah satunya keterlambatan surat keterangan lunas dari kredit atau pembiayaan di pelbagai lembaga jasa keuangan (LJK).