JAKARTA -Ahmad Dhani akhirnya buka suara terkait Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengundang band Dewa 19 menggelar konser di acara perkenalan logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Pentolan band Dewa 19 ini pun menjelaskan di media sosialnya bahwa Dewa 19 memang diundang dan akan mengisi acara tersebut yang akan digelar Auditorium Kementerian PU pada malam hari ini.

?Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis,? kata Ahmad Dhani di Instagram miliknya, @ahmaddhaniofficial, dikutip Jumat (22/2/2025).

Dalam video tersebut, Ahmad Dhani memerlihatkan momen saat para personel band Dewa 19 berkumpul bersama dengan penuh tawa dan canda riang. Dia mengatakan grup musiknya akan tampil tanpa dibayar sepeser pun di acara Pemerintahan Prabowo ini.

?Dewa 19 gratis untuk pemerintahan Prabowo,? kata Ahmad Dhani.



?Kita mainnya gratis gak dibayar karena untuk sahabat-sahabat kita,? ucap dia lagi.

Sebelumnya, heboh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 menggelar konser dalam acara launching dan pentas seni di tengah
efisiensi ketat. Dalam surat edaran itu, Kementerian PKP mengajak pihak jajarannya untuk ikut serta memeriahkan acara.

"Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada Lounching Logo Kementeriab Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni".

Tertulis, acara akan berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jl Pattimuta No20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Februrasi 2025, pukul 19.00 WIB.

Namun, acara launching dan pentas seni ini hadir di tengah efisiensi ketat, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) , serta Pemerintah Daerah (Pemda) diberlakukan dua putaran dengan target dana yang bisa dihemat mencapai ratusan triliun rupiah. Angka efisiensi disampaikan Kepala Negara HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Adapun dasar hukumnya berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Fase pertama efisiensi anggaran tengah dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan target Rp300 triliun.

Sementara, untuk mendatangkan band Dewa 19, diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp500 juta sekali pentas. Angka ini pernah disebutkan Ahmad Dhani dalam YouTube Gofar Hilman pada 26 Maret 2021.

"Kalau tanpa vokalis, tarif manggung Dewa 19 itu Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu tanpa vokalis loh ya," ujar Ahmad Dhani.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun.

"Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada.

Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode 'Blok Medan'. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK.

Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat.

Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada siang hari ini Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, tampak hadir pula Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.

"Beberapa anggota kabinet," kata dia.

Saat ditanyai posisi yang akan dijabatnya pada Badan Pengelola Investasi Danantara, Pandu tidak menjelaskan secara rinci.

"Enggak jadi apa-apa," ujarnya.

Pandu juga membantah dirinya masuk ke dalam struktur Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Enggak," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" dan tangan terborgol serta dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka atas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait turut membahas soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, siapa pun warga negara Indonesia yang berperkara wajib mengikuti proses hukum.

"Kita negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata pria yang kerap dipanggil dengan nama Ara itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Soal kasus Hasto, Ara percaya KPK paham tugasnya untuk memberantas apa pun terkait korupsi. Politikus yang kini menjadi kader Gerindra ini pun meminta semua pihak menghormati tugas dan fungsi KPK.

Terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengarahkan agar seluruh kepala daerah PDIP tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Ara memilih bungkam.

"No comment," lanjut menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) itu.

KPK telah menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

Hasto ditahan dalam 20 hari mendatang mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang Dewa 19 tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumat (21/2).

Penampilan Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani ini memantik sorotan publik lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara, sapaan akrab Maurarar, menjelaskan Dewa 19 tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya hari ini.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis kemarin (20/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengaku tak tahu alasan Ahmad Dhani menolak bayaran tampil. Ara bahkan mengklaim peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Hal itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Surat itu berisi undangan menghadiri "'Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman' dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19".

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat tersebut. Surat itu juga dilengkapi kop surat serta cap Kementerian PKP.

Sebelum ramai, Marurar pernah mengungkap rencana mengundang Dewa 19. Hal itu ia ungkap saat melantik pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Saat itu, Maruarar meminta pejabat-pejabat yang baru dilantik bekerja cepat untuk rakyat. Dia berkata ada waktunya bekerja dan juga ada waktunya rekreasi.

"Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani, Dewa, untuk menghibur kalian semua, ya. Pada waktunya kita bekerja, kita bekerja. Waktunya kita juga perlu refreshing, ya refreshing," ujar Maruarar saat itu.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan progres pembahasan pembiayaan soal program 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengatakan dirinya menghadiri makan siang dengan Presiden dan sejumlah menteri. Dia menyebut kedatangannya siang ini untuk melaporkan pertemuan dua hari berturur-turut dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wakil Menteri BUMN, Menteri dan Wakil Menteri Keuangan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara, sapaan akrabnya, menyebut usaha yang dilakukan pemerintah untuk program 3 juta rumah itu merupakan hal yang sangat penting dan bersejarah. Dia pun memastikan lembaga negara lain, seperti BI akan mendukung program prioritas pemerintah itu.

"Dua hari berturut-turut kita mengadakan pertemuan yang sangat penting dan sangat berserjarah dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tidak raja-raja kecil. Bagaimana otoritas moneter BI dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia pak Perry itu memberikan dukungan yang luar biasa kepada program-program negara, program-program pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa Presiden menugaskannya untuk mengawal keseluruhan proses program itu hingga tuntas. Dia memastikan Prabowo akan secara langsung mengumkan dukungan Bank Sentral kepada program pemerintah.

"Dan nanti pada waktunya bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah," tuturnya.

Di sisi lain, Maruarar turut menyampaikan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan parlemen soal progres program 3 juta rumah. Salah satunya yakni dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Caranya, pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. BI lalu berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Jakarta -

Mantan kader PDIP yang kini sudah masuk Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta agar keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diperiksa KPK. Kata Maruarar, semua lembaga dan instansi sudah tahu soal kewenangan masing-masing, jadi tidak perlu ada pihak yang mengintervensi tindakan penegak hukum.

Ara awalnya bicara soal soal penahanan Hasto setelah ditetapkan KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Ara mengatakan semua warga negara wajib mengikuti proses hukum.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini turut merespons permintaah Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ara menilai pemeriksaan tidak masalah jika ditemukan bukti.

Ia yakin semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing sehingga jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Hasto melontarkan pernyataan agar keluarga Jokowi diperiksa KPK saat akan digiring ke dalam mobil tahanan. Awalnya dia mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Ia menyinggung keluarga Jokowi.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.

(eva/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.

Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut.

"Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu," ujar Ara, di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Di sini PIK 1. Di sini ada pagar. Di sini ada pabrik. Ada rumah warga. Yang gede ini pabrik. Yang kecil-kecil ini rumah warga. Kemudian di sini ada tanah kosong. Ini adalah tembok. Nah, sebagian warga menuntut ini dibuka. Supaya ada akses. Akses dari warga kepada PIK 1," sambung dia.

Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif.

"Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif," imbuh Ara.

Sebelumnya, Ara telah berencana melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, Investor.id – Pendanaan berperan krusial dalam program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Betapa tidak, nyaris 100% pembelian rumah subsidi di program ini bakal menggunakan skema kredit. 

Maka tak heran, jika pendanaan adalah urat nadi program 3 juta rumah. Pada titik ini, muncul nama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) selaku penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. 

Tak ayal lagi, BTN meracik strategi untuk mencari pendanaan program 3 juta rumah. Salah satu opsinya adalah penerbitann obligasi. 

Dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, manajemen BTN berniat mencari pendanaan dari segmen wholesale. Pada semester I-2025, perseroan berniat merilis junior global bond berkisar US$ 300-500 juta, tergantung dari harga. 

Selanjutnya, pada semester II-2025, BTN juga berniat merilis obligasi lokal, obligasi globals senior, dan efek beragun aset (EBA), ekuivalen dengan mortgage backed securities yang membutuhkan persetujuan Bank Indonesia dan Ootoritas Jasa Keuangan. 

“Perseroan juga menjajaki opsi pinjaman bilateral dari IFC,” tulis Mandiri Sekuritas (Mansek) dalam key takeaways BTN di MIF 2025, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Selain itu, tulis Mansek, ada sejumlah usulan perubahan dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini memiliki bunga 5% dan tenor 20 tahun. Usulan BTN adalah perpanjangan tenor 10 tahun menjadi total 30 tahun. Lalu, bunga diusulkan mencapai 5% dalam 10 tahun, kemudian 5,85% di lima tahun berikutnya, 7% di lima tahun lagi, dan sisanya mengikuti kredit komersial. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. 

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerja sama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan BI.

Dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk FLPP 220 ribu unit rumah untuk 2025. Dana yang sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP. 

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni BI, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Menkeu akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kami mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Kinerja BBTN dan Target Harga 

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas menilai, program 3 juta rumah dan proyeksi penurunan BI-Rate bisa mendongkrak kinerja BTN. Hitungan Phintraco, laba bersih BTN bisa tumbuh 20% dibandingkan 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

BBTN, tulis Phintraco. akan melanjutkan upaya pengembangan high yield loan pada 2025. Pada 2023, kredit agunan rumah (KAR), kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit ringan (KRING) berhasil memimpin pertumbuhan dengan loan yield 8,12% dan pertumbuhan outstanding loan 13,9% menjadi Rp 16,4 triliun tahun 2024. 

Selain itu, dengan peresmian tiga sales center baru, yakni Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Cibubur, yang menjangkau segmen menengah keatas mencapai rata-rata penyaluran KPR sebesar Rp 664 miliar di kuartal IV-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya Rp 587 miliar. 

BBTN, tulis broker itu, menargetkan memiliki 15 sales center pada  2025, dibandingkan sembilan sales center di tahun 2024. Manajemen menargetkan kontribusi terhadap KPR non-subsidi dapat meningkat 20% lebih pada 2025. 

Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 9,15% dan terminal growth sebesar 7,56%, broker ini memperkirakan nilai wajar saham BBTN Rp 1.250, dengan proyeksi PER 4,5 kali. 

“Kami mempertahankan rating buy saham BBTN dengan nilai wajar yang lebih rendah dan potential upside 26,26%,” tulis Phintraco Sekuritas.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses hukum yang wajib diikuti.

"Kita semua negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Maruarar yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Maruarar yang juga mantan kader PDIP tersebut turut merespons soal permintaan Hasto agar KPK juga memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang juga mantan kader partai berlambang banteng itu.

Ara, sapaan akrabnya, mempersilakan KPK untuk menindaklanjuti permintaan Hasto tersebut. Sebagai negara hukum yang memiliki aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan hingga KPK memiliki tugasnya masing-masing.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," kata Ara.

Ara juga meminta tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, dalam melakukan check and balance dengan baik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2). Penahanan Hasto dilatari atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar nilai penahanan Hasto oleh KPK bagian dari proses hukum