Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan bentuk dukungan pihaknya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Program itu dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi.

Mahendra mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini lembaga jasa keuangan diberikan ruang untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pertimbangan bisnis.

"Kami telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. Di awal tahun ini kami melakukan prudential meeting dengan para direksi dan komisaris perbankan yang antara lain membahas dan mendalami dukungan perbankan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sebagai faktor utama dalam pemberian kredit. Artinya, masyarakat yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam SLIK masih bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Mahendra menyebut penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu.

"Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK, sekali lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil," tegas Mahendra.

Dukungan lainnya yang diberikan adalah penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dilakukan hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah 1 pilar saja. Aturan ini mempermudah bank dalam menyalurkan kredit perumahan khususnya bagi MBR.

"Ini pemanfaatan dari peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019, maka pemberian untuk debitur sampai Rp 5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," tuturnya.

Selain itu, OJK telah mengatur bobot risiko kredit yang lebih granular melalui SEOJK No.24/SEOJK.03/2021. Semakin rendah rasio Loan To Value (LTV), maka bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit juga lebih kecil sehingga membantu perbankan lebih efisien dalam menyalurkan kredit properti.

"Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi. Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20% berdasarkan loan to value. Dengan begitu perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," jelas Mahendra.

Untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan, OJK juga telah mencabut larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023. Pengembang perumahan diberikan keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat pendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," tutup Mahendra.

(aid/kil)

Tangerang -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kantor Pemkot Tangerang. Mereka mengecek terobosan izin PBG yang diklaim selesai dalam empat jam.

Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemkot Tangerang soal pelayanan PBG di Pemkot Tangerang yang bisa merampungkannya dalam waktu 4 jam. Padahal awalnya target percepatan layanan bisa dilakukan dalam 10 hari dari sebelumnya yang memakan waktu 45 hari.

"Saya sangat mengapresiasi PJ Wali Kota Tangerang Pak Nurdin yang mengundang kami untuk hadir untuk menyaksikan langsung dengan sistem yang dibuatnya bisa membuatnya menjadi bukan 45 hari, bukan 10 hari tapi 10 jam dan bahkan dalam praktek tadi bisa empat jam," kata Tito Karnavian saat meninjau layanan itu di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Tito mengatakan, layanan PBG tidak dipungut biaya. Sistemnya sudah dibahas lebih dari dua bulan lalu di Kemendagri.

Dalam pembahasan itu, target pemerintah memotong waktu PBG dari 45 hari ke 10 hari. Selain itu, mereka membahas soal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tito mengungkapkan, kini sudah ada 89 kabupaten kota yang sudah menerapkan sistem layanan PBG tersebut. Dia berharap seluruh kabupaten kota di Indonesia segera melakukan hal serupa.

"Nah yang lain belum, nah ini tugas saya membacain dan nanti kita akan zoom meeting lagi, saya akan bacakan lagi bulan depan. Iya betul dan saya akan tagih saya akan tagih terus karena ini sekali lagi, tinggal dua aja nggak peduli kepada rakyat ya atau apa namanya itu memang nggak mampu. Nanti pinjem aja ke teman-teman yang 89 ini, tinggal copy paste lalu disesuaikan dengan daerah masing-masing," kata Tito.

Selanjutnya Maruarar Sirait menuturkan, kini aturan BPHTB digratiskan bagi masyarakat. Awalnya aturan BPHTB harus mebayar 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh Pemda.

"Kita tahu selama ini selalu ada biaya, baru Presiden Prabowo yang berani melakukan suatu kebijakan yang prorakyat untuk memberikan gratis untuk tentunya masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Maruarar yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN DTP gratis 100 persen selama periode Januari-Juni 2025. Kemudian PPN DTP 50 persen selama periode Juli-Desember 2025 khusus untuk harga rumah kurang dari Rp 2 miliar.

(aik/aik)

inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah.

Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya.

Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya.

“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan.

Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya.

“Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih tertunda pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, saat ditemui usai peresmian unit pemadam kebakaran di Kantor BPBD Gunungkidul, Wonosari, Selasa (14/1/2025).

Roni menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang harus diselesaikan meliputi keretakan pada bangunan di sekitar Kantor Kodim 0730.

"Sampai dengan Januari, saat masa penghujan, tanah di Gunungkidul yang mengandung kapur membuat lantai terangkat ketika tersiram air," tambahnya.

Selain itu, Roni juga menyoroti perlunya perbaikan pada akses jalan masuk ke Dapur Sehat.

Minimnya armada untuk distribusi makanan

Ia menyebutkan bahwa akses jalan tersebut memerlukan pengerasan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul untuk menyelesaikan masalah ini.

Kekurangan lainnya yang dihadapi adalah minimnya unit armada untuk distribusi makanan.

"Saat ini kami baru memiliki dua armada, yang mampu memuat 1000-1500 boks makanan," ungkap Roni.

Ketika Dapur Sehat sudah beroperasi, program ini akan melayani sekitar empat sekolah pilot project program MBG, yaitu:

1. SDN 1 Wonosari
2. SMP 1 Wonosari
3. SMA 1 Wonosari
4. SMK 3 Wonosari.

Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita yang berada di sekitar Dapur Sehat.

"Kami akan melayani dalam radius 3-5 kilometer, sehingga dibutuhkan armada tambahan," jelas Roni.

Pilot project program makan bergizi gratis

Terkait waktu pelaksanaan program, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.

"Saya akan secepatnya melaksanakan program ini. Saya tidak mau menunda-nunda karena ini adalah program dari Presiden Prabowo Subianto, jadi saya tetap harus mendukung," tegasnya.

Sebelumnya, SMK N 3 Wonosari di Gunungkidul terpilih sebagai salah satu sekolah pilot project untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyerahkan data jumlah murid yang akan menerima program tersebut.

… meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebut menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung cukup gizi meski dalam penyajiannya di titik tertentu tanpa ada susu.

“Itu variatif karena masih baru mulai, tapi kan semua ada gizinya meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal,” kata Menko Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Ia menjelaskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat ini terus diadakan dan secara bertahap di tanah air.

Selain menyasar anak sekolah, lanjut dia, program itu juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendukung asupan gizi mereka sejak dalam kandungan maupun balita.

“Itu (makan bergizi gratis) ada nanti khusus di titik tertentu akan melayani khusus yang ibu hamil dan ibu menyusui,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis perdana dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia pada 6 Januari 2025.

Ada empat sasaran dari program tersebut yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka tengkes (stunting), menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025 di antaranya balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp71 triliun untuk program tersebut dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Program makan bergizi gratis itu juga diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Wonosari merupakan ibu kota Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonosari merupakan Kapanewon yang merupakan bagian wilayah administratif kabupaten setara dengan kecamatan.

Kapanewon ini memiliki banyak destinasi wisata, seperti pantai yang indah. Selain itu, daerah ini menjadi penghasil cengkeh.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Wonosari serba Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosari dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Wonosari

Perumahan subsidi di Wonosari. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grand Handayani Residence 3

Perumahan subsidi terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dan genteng beton. Dinding yang digunakan adalah batu ringan double dinding. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu cadas dan sloof cor beton.

2. Grand Handayani Residence II

Perumahan ini terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan serta genteng beton dan dinding bata ringan double dinding. Selain itu, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu cadas serta sloof cor beton.

3. Perumahan Marison Wonosari

Perumahan ini terletak di Karangrejek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 38 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, serta dinding batu bata merah diplester dan diaci. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu cadas.

4. Griya Kemorosari Indah

Perumahan ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng beton, serta dinding pasangan hebel diplester dan diaci. Lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

5. Griya Piyaman Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Putra Adhi Tama. Perumahan ini memiliki 61 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng tanah liat dicat dan dinding hebel diplester dan dicat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Sebanyak empat orang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin dini hari (13/1).

Longsor itu merobohkan 5 rumah warga dan mengakibatkan 9 korban. Dari jumlah itu, 5 orang selamat dan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan bangunan.

"Iya, 4 korban jiwa sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 5 orang selamat," kata Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kepri, Hendrija dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Senin.

Hendrija mengatakan 5 warga yang selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurutnya, longsor yang terjadi di Batam, akibat hujan yang terus menerus mengguyur Kota Batam sejak Jum'at (10/1).

Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Hendrija mengatakan potensi hujan masih akan terjadi hingga 18 Januari 2025.

"Iya, longsor terjadi akibat hujan non stop seharian di Kepri, termasuk Batam," ujarnya.

BPBD Kepri bersama tim SAR gabungan masih melakukan evakuasi korban yang terdampak longsor. Warga di Perumahan Tiban Koperasi Kota Batam dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi hujan masih terjadi.

Menurutnya tim SAR gabungan akan menutup akses jalan di sekitar perumahan, khawatir terjadi longsor susulan.

"Rencananya akses jalan perumahan akan ditutup, karena harus siaga darurat biar tidak ada warga jadi korban lagi," katanya. 

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora banyak menjadi sorotan masyarakat dalam sepekan (6-11 Januari 2024), mulai dari penerapan Makan Bergizi Gratis bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, hingga informasi seputar haji 1446 Hijriah/2025.

Berikut rangkumannya:

Indonesia mulai program Makan Bergizi Gratis hari ini

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Baca selengkapnya di sini.

BPOM cegah distribusi makanan tak layak dalam MBG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, pihaknya mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Makan Bergizi Gratis edukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

DPR-Pemerintah setujui BPIH 2025 Rp89,4 juta, jamaah bayar Rp55,4 juta

Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

"Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79," kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenag paparkan rencana perjalanan haji 2025, awal Mei pemberangkatan

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

"1 Mei 2025 jamaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025 awal pemberangkatan jamaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (8/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Persoalan perbaikan gizi masyarakat tengah digalakkan pemerintah. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jadi ujung tombaknya. Bagaimana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berperan dalam langkah besar tersebut? Republika mewawancarai Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji terkait hal tersebut di kantornya pekan lalu. Berikut petikannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia Emas, Pak?

Kita merdeka pada 1945. 2045 berarti kita merdeka 100 tahun. Tentu capaiannya ada indikator yang harapannya bisa perkuat dan lanjutkan dan tumbuh untuk isi kemerdekaan selama 100 tahun. Dibilang pemerintah emas kalau bersih, demokratis, berwibawa. Sumber daya alam kalau Indonesia emas harus sustainable dan berkelanjutan. Indikator itu jadi variabel penting Indonesia Emas 2045. 15 tahun lagi harus dipastikan untuk itu. Ketahanan pangan terintegrasi, sumber daya alam yang penting untuk sustainable. Maka Pak Prabowo ada Asta Cita yang fokus untuk ketahanan energi, pangan, hilirisasi dan gizi semua dalam rangka Indonesia emas 2045.

Yang hangat ini soal Makan Bergizi Gratis (MBG)? Perannya Kemendukbangga dalam hal ini bagaimana Pak?

Pertama, sebelum bicara soal MBG, ini kementerian baru. Bahwa Kemendukbangga ini kementerian negara maju karena kerja sudah nggak urus infrastruktur tapi SDM. Maka saya istilahkan kementerian negara maju.

MBG dulu namanya BKKBN yang salah satu programnya stunting dan KB, KB kan istilah dalam tanda kutip alat kontrasepsi, itu ada indikator dan prasyaratnya. Termasuk asupan gizi ibu hamil dan balita.

Positioning kita bagaimana? Ada BGN (Badan Gizi Nasional), di sana yang tangani. Tapi apa yang diperintahkan Presiden kita sinergi antar kementerian lembaga. Kita akan MoU MBG khusus bumil dan balita. Rencananya Januari ini.

Kita tugasnya mencegah dan menggerakan, gizi itu intervensi. Kementerian Lembaga kita punya pasukan tapi belum punya kemampuan. Yang punya kemampuan BGN, kita perlu kolaborasi. Duit dari BGN, pasukan dari kita Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas dalam program kita. Leading sector tetap BGN, kita supporting.

Ibu hamil, ibu menyusui dan balita kelompok mana yang akan dapat MBG? Apakah semuanya atau dipilih lagi?

Semangat Presiden memerintahkan BGN untuk melaksanakan MBG untuk semuanya. Kalau untuk anak sekolah semuanya maka yang lain juga semuanya. Tapi ada caranya. Kalau sekolah ada forumnya mereka di satuan pendidikan.

Ibu hamil nggak tiap hari berkelompok dia masa datang jauh naik ojek. Kita lagi rumuskan cara distribusinya. Kalau mau kerjasama di Posyandu sekalian nimbang , cek berat badan, sekalian kasih (MBG) ke ibu hamil, balita, batita. Ini secara umum peresmiannya dikerjakan antara kami dan BGN.

Soal data bagaimana Pak supaya tepat sasaran?

Saya alirannya optimisme. Negara itu dibangun dan berkelanjutan kalau kita optimis. Saya nggak mau dicekoki negatif. Ini inspirasi untuk kita bekerja untuk masyarakat Indonesia dengan menjalankan program. Sulit nggak? Pasti ada tantangan. Tiap program ada monitoring dan evaluasi biar nggak gagal.

Maka kekuatannya data karena ini yang selama ini peristiwa sifatnya insentif kalau nggak hati-hati bisa masalah. Persoalan ada kekurangan bisa ditambah. Insya Allah kita bantu. Kita punya data siapa punya ibu hamil dan balita. Bisa juga inisiatif dengan pemda yang ada puskesmas. Prinsipnya pasti ada masalah tapi bisa ada solusinya. Kita bangun negara dengan optimisme.

Kita akan baik-baik saja dan berdaya saing. Kita harap Indonesia punya SDM berkualitas dimana ini berkaitan dengan tugas Kemendukbangga.

Dengan adanya kegiatan ini jadi momen saling peduli antar warga? Kita jadi makin rukun lagi?

Karena kita ada TPK, penyuluh KB yang tiap hari bersama warga. Secara kerja tugasnya mereka beri laporan ke kita. Paling penting apa yang akan kita kerjakan manfaat untuk mereka. Kalau suka duka pasti ada. Yang penting adalah kalau dibilang guyub, rukun, Indonesia akan baik-baik saja.

Indonesia negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Dan 62 persen suka membantu. Itu survei resmi bisa dicek. Kalau dibilang peduli itu karakter Indonesia. I love my country dengan segala dinamikanya. Nanti kalau ada masalah, masalahnya apa diperbaiki apa? administrasi, orangnya, masakannya?.

Berapa anak yang akan dibantu Kemendukbangga dalam program ini? Dan mereka dapat apa?

Hampir sebulan lebih sedikit launching di Karawang gerakan orang tua asuh stunting libatkan masyarakat tanpa ganggu APBN. Kenapa? Karena saya yakin kedermawanan. Saya buat langkah tak ganggu APBN tapi jangan jadi masalah baru di kemendukbangga. Saya siapkan empat langkah pertemukan orang tua asuh dan keluarga risiko stunting (KRS) dengan indikator MCK nggak ada, alamat dimana foto ada rumahnya tidak layak.

Jadi pertama nanti tolong dibantu nutrisi ibu hamil atau seribu hari pertama hidup asupan gizi kepada sasaran penerima manfaat. Kira-kira sehari 15 ribu (nilai makanannya) ke satu orang itu. Tanpa sumbangan itu lewat kementerian jadi langsung ya antara pemberi dan penerima. Jangan sampai kita gratifikasi. Kita hanya fasilitasi saja.

Kedua. Bantuan Air bersih. Salah satu sebab stunting karena nggak ada akses air bersih. Itu boleh oleh korporasi.

Ketiga. Rumah layak huni dan MCK karena salah satu sebab stunting rumah masih tanah belum keramik, tidak punya MCK. Keempat. Edukasi. Kalau kampus mau beri sumbangsih tapi tidak punya dana.

Nanti monitoring dan evaluasi. Kita buat juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan)-nya. Tentu sesuaikan dengan local wisdom karena beda-beda.

Targetnya berapa anak Pak? Dan kapan terealisasi Pak?

Targetnya satu juta. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terpengaruh dengan target jumlah. Kita ini lahir nggak bisa milih. Tiba-tiba ada yang KRS (Keluarga Rawan Stunting). Menolong satu manusia lebih penting. Ini kita selamatkan satu generasi. Siapa tahu ada yang jadi Presiden, kita kerja dengan hati selamatkan generasi Indonesia apapun daerah, asal, sukunya. Kita libatkan pengusaha yang sudah keruk hasil bumi indonesia. Walau mereka bilang sudah bayar pajak tapi nggak salah dong kalian punya CSR bantu warga. Kalau perlu alamat dan datanya kami ada.

Masyarakat biasa kalau mau sumbang silakan. Jangan cuma tiga bulan. Minimal dua tahun. Ada syarat yang memang target. Bisa juga 30 orang selamatkan satu orang. Kalau kurang mencukupi satu orang bantu satu orang.

Pak, bagaimana pesan Anda untuk anak muda?

Negara kita negara besar dengan penduduk 288 juta artinya umur 100 tahun merdeka dengan penduduk 288 juta yang tahun 2045 bisa jadi 300 jutaan mesti disiapkan matang. Jangan pesimis, kita ini negara hebat. 100 tahun akan baik-baik saja. Kita pernah diuji 1908,1928,1945,1965,1998. Yang penting kita guyub dan rukun

Dan SDM penting penting. Itu kekuatan di negara manapun. Jadi perlu disiapkan dan direncanakan. Presiden Prabowo bentuk kementerian ini bukan tanpa sebab. Beliau serius tangani masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. Ini akan menata masa depan dengan penduduk terkendali.

Negara ini akan baik-baik saja dengan ketahanan keluarga. Keluarga yang baik-baik saja yang terencana. Bukan berarti alat kontrasepsi saja tapi direncanakan dari calon pengantin umur cukup, jangan nikah dini, pastikan reproduksi sehat.

Jangan salahkan anak ngobrol sama medsos, AI karena orang tua sibuk cari duit. Ini harus disiapkan dengan baik. Para remaja ini jadi generasi emas kita. Salah satunya ngobrol sama anak, suami, ibunya. Cari duit nggak ada habisnya, luangkan waktu untuk keluarga. Ini sederhana tapi dasar karena cikal bakal masalahnya di sini.

Ada AI diselesaikan (masalah) dengan AI. Sehingga jangan sampai algoritma pikiran kita dipengaruhi scroll. Saya tidak anti medsos tapi diiringi dengan hal mengarah solusi karena ini tantangan dan keharusan setuju nggak setuju harus dihadapi.

Kami juga ada sekolah lansia healing. Mereka senam, yang penting bahagia. Kebahagian jadi bagian indikator pembangunan keluarga.

Untuk balita ada program daycare supaya jangan childfree. Untuk balita daycare ada lima kementerian lembaga membantu, lansia ada program lansia berdaya, insya Allah dalam kerangka saya pembantu Presiden dengan quick wins ini.

Denpasar -

Perumahan Griya Mulya di Jalan Nangka Utara Blok A dan B, Kelurahan Tonja, Denpasar, Bali, terendam banjir. Permukiman itu digenangi air dengan ketinggian hingga selutut orang dewasa akibat hujan sejak Sabtu (1/6/2025) pagi. Genangan semakin diperparah dengan rusaknya pompa air di perumahan itu.

"Kami punya dua pompa air. Tapi, tadi sempat rusak," kata salah seorang warga, Aria Sukma (35), saat ditemui di Perumahan Griya Mulya, Sabtu sore.

Pantauan detikBali, kontur jalan yang cekung membuat air hujan menggenang di bagian tengah area blok B dan A perumahan tersebut. Satu mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali juga tampak dikerahkan di sana.

Aria mengatakan perumahan tersebut tidak memiliki saluran pembuangan. "Jadi, air yang disedot itu dibuang ke jalan utama. Cuma, pompanya rusak," imbuhnya.

Warga lainnya, Agus Wongso (55), menuturkan genangan air setinggi mata kaki di kompleks perumahan itu sudah terlihat sejak pukul 08.00 Wita. Hingga siang atau sekitar pukul 12.00 Wita, genangan air sudah setinggi lutut orang dewasa.

"Tadi siang, banjir sudah sedengkul. Memang begini setiap tahun," kata Agus.

Agus membenarkan banjir di perumahan itu dikarenakan tidak ada saluran pembuangan dan dua pompa air yang rusak. Beberapa hari sebelumnya, dia melanjutkan, genangan akibat hujan di permukiman itu cepat surut karena pompa air masih berfungsi.

Sebelumnya, Balai Besar BMKG Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Bali 11-13 Januari 2025. BMKG mengimbau warga Bali untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dalam dua hari ke depan.

"Masyarakat diimbau agar tetap waspada dampak cuaca ekstrem seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang," ujar Kepala Balai Besar BMKG Wilayah III Denpasar, Cahyo Nugroho, dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Sabtu.

Menurut Cahyo, kondisi cuaca di Bali dalam dua hari ke depan disebabkan oleh indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) bernilai -0.83 yang mengindikasikan adanya pengaruh peningkatan pola konvektif di Indonesia timur. Selain itu, dia berujar, wilayah Bali saat ini sudah memasuki musim hujan.

"Daerah belokan angin terjadi di sekitar Bali. Hal ini bisa meningkatkan potensi pembentukan awan hujan," pungkasnya.

(iws/hsa)