Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membahas peluang kerja sama terkait program subsidi 220 ribu rumah bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar lebih tepat sasaran untuk keluarga yang membutuhkan.

Pada pertemuan di Kantor Kementerian PKP di Jakarta Pusat, pada Selasa (25/3), Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurutnya, kolaborasi program subsidi rumah tersebut dapat menggunakan data keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN. "Kami akan menyiapkan data sekitar dua minggu setelah libur Lebaran, dengan berkoordinasi bersama tim terkait siapa saja yang memenuhi syarat, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan merespons adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah disalurkan kepada masyarakat.

Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat melalui penyediaan lahan dengan harga murah untuk pengembang dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Kita menyediakan lahan dengan harga yang murah sehingga diharapkan investor dan pengembang perumahan juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar," ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sejumlah tantangan dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah soal pembebasan lahan dan harga tanah yang tidak menetap.

Dalam hal ini, Bank Tanah harus menyediakan lahan dalam kondisi clean and clear, dan jika ada tuntutan apapun di kemudian hari maka yang dituntut bukan pengembang perumahan melainkan Bank Tanah.

"Jadi kita memberikan kepastian hukum kepada para pengembang," kata Parman.

Saat ini Bank Tanah sudah bekerja sama dengan Perumnas dalam penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat di Brebes dan Kendal, Jawa Tengah.

Bank Tanah juga sudah mengundang beberapa pengembang sesuai dengan kriteria dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan dengan harga tanah yang telah diturunkan oleh Bank Tanah maka diharapkan para pengembang juga dapat turut berkontribusi pada penurunan harga rumah.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk pengembangan perumahan nasional, termasuk program tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Adapun lahan yang ditawarkan kepada pengembang yakni empat lokasi lahan hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah antara lain di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan luas 3,36 hektare.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat (Jabar), yakni di Kabupaten Purwakarta dengan luas 19,4 hektare dan Kabupaten Bandung Barat dengan luas 23,17 hektare, serta di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan luas 27,27 hektare.

Lahan HPL Badan Bank Tanah yang ditawarkan kepada investor pengembang perumahan untuk MBR tersebut secara tata ruang sudah untuk perumahan dan permukiman.

Melalui Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bakal dibangun dengan harga yang lebih terjangkau, dan sesuai arahan kepala negara pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitas agar tidak merugikan rakyat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi. Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, insentif perumahan yang diberikan pemerintah adalah kebohongan.

Seperti soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 1 jam.

"Di mana-mana beliau menyampaikan, BPHTB gratis, urus PBG 1 jam, itu bohong semua," ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan ,pada Rabu (19/03/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menegaskan, rakyat yang menilai kinerjanya.

"Rakyat yang nilai," ucapnya menjawab Kompas.com, saat serah terima kunci rumah untuk guru secara simbolis di Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Bogor, Selasa (25/3/2025).

Sementara mengenai BPHTB gratis dan pengurusan PBG hanya satu jam, bergantung pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum.

Saat ini, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sebanyak 185 daerah yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

"Karena itu dasar hukumnya perkada. Perkada itulah sebagai payung hukum untuk supaya PBG-nya bisa gratis, BPHTB-nya gratis. Tapi itu kan kebijakan pusat, sudah dilakukan ya berapa bulan lalu, turunannya adalah kepala-kepala daerah. Kepala daerah kan baru dilantik sebulan lalu," tutur Ara.

Merangkul pengembang

Lepas dari respons dinamis pengembang atas gebrakannya, Ara tetap akan merangkul pengembang.

Sejumlah pengembang yang beriktikad baik dan telah menjalankan kewajibannya membangun rumah berkualitas merupakan anggota asosiasi yang mengkritik dan menudingnya telah berbohong.

"Ini buktinya, pengembang yang membangun Pesona Kahuripan 1-11 yang merupakan anggota Apersi. Hari ini saya resmikan menjadi hunian untuk guru. Tidak ada dinding retak, jalan lingkungannya lebar, dicor beton, dan tidak banjir," imbuh Ara.

Dia menegaskan bahwa pengembang perumahan memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun rumah yang berkualitas dan layak huni.

"Kami ingin pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pengembang yang tidak menyebabkan banjir, yang jalan PSU-nya bagus, yang tidak retak-retak. Itu artinya mereka bertanggung jawab," tegas Ara.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan perumahan melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengembang, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pengembang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

"Kami akan terus merangkul pengembang, tetapi kami juga ingin mereka bertanggung jawab. Kami ingin jalan bagus, rumah bagus. Itu artinya pengembang harus bertanggung jawab," tambahnya.

Sanksi Tegas bagi Pengembang Nakal

Di sisi lain, dia tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pemblokiran akses terhadap program pemerintah (blacklist) jika terbukti melakukan penggelapan dana konsumen.

"Kami tidak akan mentolerir pengembang yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan dan fasilitas. Rumah subsidi kan uang APBN, jadi ya harus diaudit BPK," tegas Ara.

Pemerintah berharap pengembang yang membangun rumah-rumah, khususnya untuk guru, adalah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pengembang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mendukung langkah Ara.

Nixon diketahui telah mengungkapkan data 4.000 pengembang nakal di seluruh Indonesia tahun 2024 lalu. Menurutnya, saknsi yang diberikan adalah pemblokiran akses kredit.

"Blokir ini akan dibuka sampai pengembang-pengembang tersebut menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, membangun hunian yang sudah dibeli konsumen sekaligus memberikan sertifikatnya," tuntas Nixon.

JAKARTA - Permukiman padat penduduk di Jalan Mawardi Raya RT 6/ RW 4 dan Jalan Makaliwe 1 RT 7/ RW 6, Grogol Petamburan , Jakarta Barat dilanda kebakaran hebat, Selasa (25/3/2025) malam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut tapi sebanyak 295 orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka anggota maupun masyarakat," kata Satriadi Gunawan, Rabu (26/3/2025).



Satriadi menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada pukul 18.27 WIB itu bisa dipadamkan pada pukul 00.21 WIB. Ia menerangkan, bangunan yang terdampak kebarakan merupakan semipermanen. "Kondisi bangunan semi permanen pinggir rel kereta api," ujarnya.

Satriadi menyatakan kebakaran di Grogol Petamburan disebabkan korsleting listrik. Adapun jumlah unit yang dikerahkan sebanyak 23 unit dan 115 personel.

Sementara itu, berdasarkan data BPBD Jakarta, kebakaran di Grogol Petamburan menghanguskan 45 rumah semipermanen dan 70 pintu kontrakan dan memaksa 295 jiwa mengungsi.

"45 rumah semi permanen, 70 pintu kontrakan, dan 50 KK serta 295 Jiwa terdampak di RT 6/ RW 4 dan RT 7/ RW 6," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi, Rabu (26/3/2025).

Menurut Yohan, sebanyak 23 unit damkar untuk proses pemadaman kebakaran. Api berhasil dipadamkan Rabu (26/3/2025) pukul 00.25 WIB dini hari.

Sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari air mineral 30 dus, kidswear 30 paket, tenda pengungsian 1 unit, tenda posko 1 unit, dan lainnya.

"Selesai ditangani oleh 23 Unit Disgulkarmat, P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personel Koramil," jelasnya.

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak untuk 300 debitur di 8 wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

"Program ini akan diterapkan secara nasional," ujar Nixon, di Bogor, Selasa (25/3/2025).

Ke-8 wilayah dimaksud adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

BTN juga menargetkan perluasan program ini pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

483.816 Guru Belum Punya Rumah

Untuk diketahui, program rumah untuk guru ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Program ini diinisiasi dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru.

BPS kemudian turut mendukung dengan menyediakan data yang akurat dan terungkap bahwa ada sebanyak 483.816 guru yang belum memiliki rumah.

Sinergi ini pun kemudian menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup guru sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mendukung realisasi program ini.

Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. Dari , lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR.

Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Untuk itu, dirinya meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

Menurutnya, BTN menjadi motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat). Dirinya meminta pilih pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

(abr/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru di 2025. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian PKP melakukan serah terima kunci yang jadi bagian dari akad massal dilakukan serentak di 8 lokasi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Pihaknya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengalokasikan rumah subsidi secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” ujar dia.

(KIE)

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ada wacana program makan bergizi gratis diproteksi oleh asuransi. Saat ini, wacana ini baru sebatas diskusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi.

Djonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan untuk skema asuransi makan bergizi gratis memang belum dibicarakan lebih jauh, namun dari sisi peluang menurutnya ada.

"Sampai saat ini belum ada skemanya untuk asuransi masuk. Kita usul asuransi penting punya peran di situ, tapi belum ada. Terkait makanan bergizi gratis kalau makanannya menyebabkan risiko bagi yang makan," kata Djonieri saat ditemui usai soft launching Peta Jalan AAUI Asuransi Pertanian di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Meski belum ada keputusan final terkait asuransi program makan bergizi gratis, Djonieri mengatakan bahwa diskusi yang berkembang tentang asuransi ini sudah sangat baik.

Djonieri memberikan gambaran sekaligus usulan mekanisme pembayaran premi dalam asuransi makan bergizi gratis. Dia mencontohkan misalnya satu box menu makan bergizi gratis diberikan alokasi anggaran Rp10.000 sampai Rp15.000, maka Rp1.000 bisa digunakan sebagai biaya preminya.

"Apakah mau misalnya, ini diskusi, pemerintah untuk membayar premi itu disisihkan Rp1.000 per box. Itu kalikan saja berapa box satu hari. Misalnya. Itungan simpelnya gitu. Kalau siapa yang bayar, kalau dari sisi penerima kan tidak mungkin, para siswa. Kemungkinan ya dari yang sudah dialokasikan pemerintah itu dipotong asuransi," ujarnya.

Saat disinggung soal skema tersebut akan memberatkan APBN, Djonieri menegaskan hal tersebut masih sebatan usulan. Besaran preminya juga menurutnya bisa diperkecil.

"Ini kan usulan. Yang ditanggung APBN misal Rp10.000 sampai Rp15.000 Itu bisa dialokasikan untuk asuransi Rp500 perak misalnya, tapi tidak membebani APBN. Tapi deliverable makanan itu terlindungi," pungkasnya.

Sementara itu, Group Head Asuransi Program Pemerintah, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Setiadi Imansyah juga mengatakan program makan bergizi gratis pemerintah dapat menjadi peluang asuransi masuk terlibat.

Tidak sebatas pada proteksi di makanannya, Setiadi melihat potensi asuransi mendukung program makan bergizi gratis bisa pada proteksi properti pada dapur-dapur yang dibangun pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami diskusi MBG [makan bergizi gratis] dengan Badan Gizi Nasional bahwa kami lihat potensinya besar untuk dilakukan program inisiasi. Kami diskusi, artinya dalam program MBG ada kantong-kantorng dapur, dan itu cukip banyak sekitar 30.000 dapur bertahap," ujar Setiadi.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program makan bergizi gratis. Sampai Januari 2025 lalu, setidaknya baru ada sekitar 13.000 mitra bergabung dan aktif menyuplai makanan program makan bergizi gratis.

"Tadi seperti yang Pak Djonieri bilang, ini potensi bisnis asuransi bisa jadi terhadap propertinya, keracunan makanan, atau penyaluran makanannya ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program MBG," pungkasnya.

Kabinet Israel mengeklaim secara sepihak 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat. Pengakuan ini membuat Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah dan kelompok perlawanan Hamas murka.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kabinet keamanan setuju rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari Palestina.

Permukiman itu, lanjut dia, akan diakui sebagai permukiman independen.

"Kami terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman. Alih-alih meminta maaf, kami mengibarkan bendera, membangun, dan bermukim," kata Smotrich dikutip Reuters, Minggu (23/3).

Dia lalu berujar, "Ini adalah langkah penting lain di jalan menuju kedaulatan sejati di Yudea dan Samaria [istilah pemerintah Israel untuk Tepi Barat]."

Menanggapi tindakan Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina buka suara.

Kemlu Palestina menegaskan persetujuan kabinet Israel memisahkan Tepi Barat dari tanah airnya mengabaikan resolusi dan legitimasi internasional.

Hamas turut mengecam klaim Israel.

"Ini upaya putus asa [Israel] memaksakan realitas di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina," ungkap Hamas.

Sekitar 700.000 dari 2,7 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Selama menjadi negara, Israel terus-terusan mengeklaim atau mencaplok wilayah di Palestina.

Kudus -

Angin kencang melanda permukiman warga dua desa di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya ada puluhan rumah rusak parah.

Kasi Kedaruratan BPBD Kudus, Ahmad Munaji, menjelaskan ada dua desa yang diterjang angin kencang pada pagi tadi. Yakni Dukuh Lemah Sawah RT 06 RW 05 dan RT 05 RW 05 Desa Jurang, dan Dukuh Ngemplak Wetan RT 02 RW 08 Desa Gondosari Kecamatan Gebog.

"Ada sekitar 34 rumah rusak bagian atap karena terkena angin kencang," jelas Munaji dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Selasa (25/3/2025).

Dia menjelaskan, kejadian bermula saat angin kencang sejak dini hari tadi sampai jam 07.00 WIB. Karena lokasi desa berada di lereng bukit Pegunungan Muria sehingga angin kencang merusak atap puluhan rumah warga.

"Rusaknya atap bangunan rumah dan tembok warga serta pohon tumbang di beberapa titik akibat dari kejadian tersebut yang mengganggu aktivitas warga serta tempat istirahat penghuni rumah," terang dia.

Menurutnya akibat kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai Rp 75 juta. Kerusakan rumah ada atap dan beberapa titik yang berdampak pada tembok rumah," jelasnya.

Munaji menjelaskan, warga bergotong royong untuk melakukan perbaikan atap rumah rumah.

"Sebagian atap bangunan dibenahi dan ditangani oleh warga sekitar dan bersama relawan BPBD Kudus," pungkas dia.

(apl/rih)