Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap Perum Perumnas yang akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Lahan ini selama ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Minggu.

Rencana di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang dimiliki Perum Perumnas akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata Ara.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai. Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujar Budi Saddewa Soediro.

Saat ini ada sekitar 51 KK yang menghuni lahan Blok K. Perum Perumnas akan merelokasi warga tersebut ke rusun yang sudah dibangun di Pulogebang.

"Ada 51 KK yang menghuni lahan ini dan mereka sudah mau kami janjikan untuk sementara selama 3 bulan bebas biaya sewa selama dipindahkan ke lokasi Rusun yang telah kami bangun. Selain itu 7 lokasi unit usaha dimana mereka membangun lapak mengumpulkan barang bekas juga sudah kami siapkan tempat," kata Budi Saddewa Soediro .

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektar yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta. Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur.

Kondisi eksistensi saat ini merupakan lahan kosong dan sebagian dalam proses eksekusi Lahan. Alas hak HPL No.2/Pulogebang Tahun 1997 Perum Perumnas.

Sedangkan populasi penduduk sekitar berdasarkan data Kecamatan Cilincing 2024 sebanyak 453.546 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 10.949,93 jiwa per km persegi

"Untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi. Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025 eksekusi lahan, groundbreaking Februari 2024, Pekerjaan Pondasi Februari- Juli 2024, Konstruksi Juli 2025 - Juli 2027," ujar Budi Saddewa Soediro.

IDXChannel - Perum Perumnas siap mendukung program 3 juta rumah dengan membangun 5.451 unit hunian vertikal di Pulogebang, Jakarta Timur. Rencananya, di atas lahan Blok K di Pulogebang seluas 3,4 hektare yang dimiliki Perum Perumnas, akan dibangun 6 tower hunian vertikal setinggi 32 lantai dengan hunian sebanyak 5.451 unit.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

Maruarar menilai lahan Blok K milik Perumnas memiliki lokasi yang cukup strategis dan tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan Stasiun Kereta Api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru.

"Sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," kata dia.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, Perumnas akan membangun 6 tower hunian vertikal dengan ketinggian 32 lantai.

Jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit dengan komposisi terdiri dari hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 20 persen sebanyak 1.093 unit dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen sebanyak 4.358 unit.

"Dari luas lahan Blok K seluas 3,4 hektar yang efektif bisa dimanfaatkan hanya 3,1 hektar," ujarnya.

Sebagai informasi, visioning pengembangan lahan Blok K Pulogebang adalah pengembangan hunian vertikal perkotaan di Kawasan Pusat Pemerintahan Jakarta Timur. Lahan Blok K memiliki luas 3,4 hektare yang terletak dengan transportasi publik di Stasiun KRL dan Transjakarta.

Lokasinya berada di Jalan Raya Cakung Cilincing Barat, Jakarta Timur. Adapun Batas Utara, Jalan Sentra Primer Selatan Universitas Gunadarma Barat Kantor Walikota Jakarta Timur.

Adapun untuk tipe hunian rencananya tipe Studio 24 meter persegi selanjutnya hunian 1 BR 33 meter persegi dan 2 BR 42 meter persegi.

Milestone pengembangan proyek Lahan Blok K Pulogebang dimulai dari Desember 2024, eksekusi Lahan Januari 2025, Groundbreaking Februari 2025, Pekerjaan Pondasi Februari-Juli 2025, Konstruksi Juli 2025-Juli 2027.

(NIA DEVIYANA)

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya masih belum bisa mengelola tanah yang ada di daerah perkotaan. Hal itu karena belum ada tanah-tanah terlantar di perkotaan.

Ia menuturkan, jika pihaknya sudah mendapatkan tanah terlantar di perkotaan, tentunya bisa dikelola untuk kepentingan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan tujuan membantu terwujudnya program 3 juta rumah khususnya sebanyak 1 juta rumah di perkotaan.

"Kita belum ada nih tanah terlantar, tanah bekasan di perkotaan. Nanti kalau dapat, diberikan, kita dengan senang hati berikan ke MBR," kata Parman dalam acara media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

"Mudah-mudahan ada instruksi tanah terlantar, bukan orang terlantar ya, tanah terlantar bisa diberikan ke Badan Bank Tanah, tentunya bisa kita berikan, kita distribusikan untuk MBR," tambahnya.

Parman mengatakan, saat ini tanah-tanah yang ada di perkotaan sudah dikelola oleh pihak lain sehingga tidak ada tanah terlantar. Ia berharap, jika ditemukan tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka tanah tersebut bisa diberikan ke Badan Bank Tanah.

"Mudah-mudahan bisa diberikan kepada kita karena kita lebih fleksibel. Kalau diberikan kepada Kementerian akan menjadi barang milik negara, susah dilepas lagi nanti. Nah kalau diberikan kepada kita, kita bisa lepas lagi," tuturnya.

Ditemui usai acara, Parman menuturkan di kawasan sekitar Jakarta, seperi Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi masih ada potensi tanah terlantar. Ia berkata, bisa saja tanah terlantar itu nantinya dikelola oleh pihaknya.

"Kan banyak juga yang (tanah) terlantar (di perkotaan), cuma sudah di-manage. Jabodetabek udah di-manage. Jakarta agak susah (menemukan tanah terlantar), mungkin Bodetabek (masih ada tanah terlantar," ungkapnya.

"(Lahan di perkotaan masih mungkin masuk ke bank tanah?) semuanya nggak ada yang nggak mungkin," tutupnya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, BBT sudah mengelola tanah di 19 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah data sebaran perolehan tanah BBT.

- Asahan (Sumatera Utara): 30 ha
- Tanjung Balai (Sumatera Utara): 10 ha
- Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) 1.411 ha
- Batubara (Sumatera Utara): 202,6 ha
- Musi Banyuasin (Sumatera Selatan): 120 ha
- Solok (Sumatera Barat): 315,4 ha
- Bangka (Bangka Belitung): 3 ha
- Belitung (Bangka Belitung): 335.2 ha
- Bangka 2 (Bangka Belitung): 217,7 ha
- Bangka 3 (Bangka Belitung): 926,7 ha
- Bengkulu (Bengkulu Tengah): 396 ha
- Serang (Banten): 7,5 ha
- Pandeglang (Banten): 96,1 ha
- Cianjur (Jawa Barat): 965 ha
- Purwakarta (Jawa Barat): 95 ha
- Sumedang (Jawa Barat): 84 ha
- Brebes (Jawa Tengah): 0,66 ha
- Batang (Jawa Tengah): 0,5 ha
- Kendal (Jawa Tengah): 4,3 ha
- Semarang (Jawa Tengah): 8,6 ha
- Jember (Jawa Timur): 5,3 ha
- Tabanan (Bali): 4,5 ha
- Kutuh (Bali): 1,5 ha
- Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat): 1,3 ha
- Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat): 1 ha
- Sambas (Kalimantan Barat): 107,3 ha
- Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur): 4.162 ha
- Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah): 481,3 ha
- Kotawaringin Barat (Kalimantan Barat): 400,8 ha
- Poso (Sulawesi Tengah): 6.648 ha
- Sigi (Sulawesi Tengah): 160 ha
- Parigi (Sulawesi Tengah): 315,7 ha
- Buton (Sulawesi Tenggara): 639,1 ha
- Minahasa Utara (Sulawesi Utara): 2,6 ha
- Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara): 122 ha
- Luwu Utara (Sulawesi Selatan): 4.960 ha
- Halmahera Selatan (Maluku Utara): 3.890 ha

Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai, Purwakarta, Batang, Brebes, Kendal, dan Penajam Paser Utara. Untuk di wilayah Brebes dan Kendal sudah ada proyek pengerjaan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

Permukiman di kolong Tol Angke di Jakarta Barat (Jakbar) ditertibkan hari ini. Sebagian warga kolong Tol Angke yang telah mengurus administrasi dipindah ke rumah susun (rusun).

Dirangkum detikcom, Sabtu (30/11/2024), Pemerintah Provinsi Jakarta merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rusun. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut faktanya.

1. Warga Ramai Datangi Kelurahan

Penghuni kolong Tol Angke ramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Mereka datang untuk mengurus administrasi terkait pemindahan ke rusun.

Dilansir Antara, Senin (25/11), warga harus mengosongkan Kolong Tol Angke per 1 Desember 2024. Warga ramai mengurus administrasi menjelang relokasi dari kolong tol tersebut.

Warga ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Antrean panjang warga terjadi di depan kantor Kelurahan Jelambar Baru, tepatnya di depan posko pelayanan administrasi relokasi.

Mereka membawa sejumlah dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Warga mengantre untuk mendapatkan formulir permohonan rumah susun umum sewa masyarakat terprogram (MBR) yang menerima dampak relokasi tersebut.

Sejumlah petugas dari berbagai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Suku Dinas Perumahan, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, serta Suku Dinas Sosial melayani administrasi serta pertanyaan-pertanyaan warga.

Satu per satu nama warga dipanggil oleh petugas untuk menyamakan data diri mereka dengan hasil verifikasi pihak kelurahan.

Apabila ada yang namanya tidak sesuai atau warga tersebut belum memiliki KTP DKI Jakarta, para petugas akan mengarahkan untuk membuat KTP terlebih dahulu. Relokasi warga kampung kolong Tol Angke memprioritaskan warga yang ber-KTP DKI Jakarta.

2. Pemprov DKI Gratiskan Sewa 6 Bulan

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Teguh menyebutkan warga kolong tol dan kolong jembatan akan digratiskan selama 6 bulan untuk menyewa rusun.

"Jadi misalnya mereka yang pindah ke rumah susun, itu selama enam bulan kami free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kemudian ada sekadar bantuan di sembako," kata Teguh kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Teguh mengatakan warga yang memilih pindah ke rumah kontrakan akan dibantu untuk mencari rumah kontrakan yang sesuai dan diberi gratis sewa hingga dua bulan.

"Demikian juga untuk yang mereka kontrak mandiri, kita berikan fasilitasi. Kita berikan kontrak itu sekitar 1-2 bulan. Kita bersama-sama dengan Pak RT untuk mencarikan kontrakan, tentu saja dengan harga yang umum di sekitar situ. Kita juga berikan fasilitasi untuk Sembako," ujarnya.

"Kalau yang ke Panti Cipayung punya Dinas Sosial, pastinya adalah masuk dalam anggaran Dinas Sosial," imbuhnya.

3. Nasib 64 Siswa Pondok Domba

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat (Sudindik Jakbar) akan memetakan status 64 siswa yang sekolah di Sekolah Pondok Domba kolong Tol Angke. Kepala Seksi (Kasi) SMP dan SMA Sudindik Jakbar II, Juwarto, mengatakan penentuan tempat pendidikan 64 siswa masih menunggu pemetaan relokasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Juwarto mengatakan penentuan sekolah murid-murid tersebut harus disesuaikan dengan tujuan relokasi warga.

"Karena kami tak mungkin penempatannya di rusun (rumah susun) A, alamatnya di A, terus kami tempatkan di sekolah B, tak mungkin. Nanti bukannya makin sederhana, makin rumit," kata Juwarto, dilansir Antara, Jumat (29/11).

Jumlah 64 murid tersebut berdasarkan data terbaru yang diterima Sudindik Jakbar setelah melakukan pendataan terkait relokasi warga kolong Tol Angke ke sejumlah rumah susun di DKI Jakarta.

Menurutnya, Sekolah Pondok Domba merupakan lembaga nonformal yang belum memiliki izin. Dia mengatakan perlu pendataan terhadap setiap siswa yang sudah memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan yang belum.

4. 14 Keluarga Dipindahkan Hari Ini

Satpol PP Jakarta Barat mengatakan sebagian warga dipindah ke rusun mulai hari ini. Sementara ada 14 keluarga di permukiman kolong Tol Angke yang dipindah.

"Update terakhir 14 KK akan dipindahkan besok pagi ke rusun di Jakarta Barat," kata Kepala Satpol PP Jakbar Agus Irwanto saat dihubungi detikcom, Jumat (29/11).

Agus mengatakan saat ini beberapa warga Kolong Tol Angke masih melakukan kelengkapan data untuk bisa masuk ke rusun. Ia juga menyebutkan warga menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan mereka ke rusun.

"Masih pemenuhan kelengkapan untuk data warga. Ini tahap pertama, selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik," ungkapnya.

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

IDX Channel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau sejumlah aset milik perusahaan pelat merah. Langkah ini untuk mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, program 3 juta rumah yang dibangun pemerintah di atas aset BUMN akan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024