Serang (ANTARA) - Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

"Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG," kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20x20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

"Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing," katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

"Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan proses revitalisasi wisma atlet rampung sepenuhnya pada April 2025.

Ara menjelaskan, Wisma Atlet yang bakal dialihfungsikan menjadi hunian vertikal bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu nantinya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/2/2025).

Sementara itu, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

“Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres Kulitarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (31/01/2025).

Program MBG ini diberikan kepada 170 siswa-siswi SD Kulitarek untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Uji coba ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai, beserta Ibu Penjabat Ketua PKK Herwin M. Wanggai, dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V.

Wanggai mengatakan, untuk melaksanakan program ini diperlukan persiapan perencanaan yang baik dari sisi kebijakan dan pelaksanaan.

"Kami perlu data dari SD dan SMP yang ada di 8 kabupaten, menghitung jumlah anak, dan skenario pembiayaan yang ideal atau moderat, seperti penyediaan makanan selama seminggu atau beberapa hari tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Selain di SD Kulitarek, Pemprov juga telah melakukan uji coba serupa di beberapa sekolah lain di Wamena, baik sekolah negeri maupun swasta, terutama yang dikelola oleh gereja.

"Ini adalah sekian kalinya kami lakukan uji coba di Wamena. Hari ini di SD Kulitarek, dan sebelumnya di beberapa SD dan TK yang dikelola oleh gereja," ujarnya.

Dalam uji coba ini, Pemprov melakukan kombinasi dari sisi penyediaan menu makanan, tempat penyajian, serta kandungan gizi dalam menu makanan yang disediakan.

"Kami menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, susu, dengan alokasi anggaran 30.000 per orang," jelasnya.

Kepala SD Inpres Kulitarek Ida Karolina Tresia Sadi mengatakan, uji coba MBG ini sejalan dengan program makan bersama yang telah diterapkan di sekolah setiap Jumat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah dapat melaksanakan program ini. Hari ini kami dewan guru beserta anak-anak adalah yang paling bahagia karena program makan bersama ini sangat membantu," ujarnya.

Ida menyebutkan, program MBG sangat membantu, terutama karena tidak semua anak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah.

"Ketika pemerintah datang, itu melengkapi kekurangan kami," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Aron Wanimbo sangat optimistis program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di berbagai sekolah akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan gizi anak-anak sekolah.

"Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan, dengan fokus pada anak-anak usia sekolah," ungkapnya.

Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jika diperlukan, pemkab akan menggunakan sebagian dana belanja tidak terduga (BTT) yang telah dianggarkan dalam APBD 2025," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono di Lumajang, Sabtu.

Menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut.

"Belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam MBG dan program tersebut dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya.

Namun, jika nantinya juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, maka Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025

Pada 2025, Pemkab Lumajang menganggarkan BTT sebesar Rp15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur.

"Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG dan kami memastikan bahwa kontribusi pemkab dalam program MBG tidak akan mengganggu program strategis daerah lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran.

Dengan kesiapan itu, lanjut dia, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.

"Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

IDXChannel- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut negara tidak rugi meski mengeluarkan anggaran hingga Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program itu merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dadan menjelaskan, negara perlu melakukan intervensi atas fenomena pertumbuhan penduduk yang akan mencapai 324 juta di 2045. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut mayoritas didorong oleh keluarga tidak mampu, yang jika dibiarkan akan menjadi masalah di masa depan.

"Di Indonesia, orang miskin ini rata-rata melahirkan 2-3 anak per keluarga. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentang miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, ke depan, 2045 (Indonesia) akan lemah," terang Dadan dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebut dengan mayoritas anak-anak Indonesia besar dari keluarga miskin yang sulit untuk mendapatkan gizi seimbang, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Perkembangan otak anak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan kesulitan bersaing di kancah internasional.

"Nah kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi. Karena angkatan kerja yang akan diperoleh di 2045 itu yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan karena kita ingin menyelamatkan generasi kualitas di masa depan," tandasnya.

Program MBG dirancang Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan pengalokasian dana dan sumber daya yang maksimal, Prabowo berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi generasi muda bangsa.

(Ibnu Hariyanto)

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen.

Hashim mengatakan pemerintah memfokuskan anggaran untuk program-program yang bisa memicu perputaran ekonomi di beragam sektor. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan.

Dia berkata Bappenas pernah memprediksi MBG akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,83 persen dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah pun menambah anggaran program itu dengan harapan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Ditambah Rp100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95 persen atau 2 persen. Kenapa? Karena uang ini sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan," ujar Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Selain MBG, pemerintah juga berfokus pada program 3 juta rumah rakyat per tahun. Menurutnya, program itu akan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Program itu akan memberi stimulus ekonomi terhadap 185 bidang karena permintaan terhadap barang-barang pendukung perumahan. Misalnya, permintaan 3 juta ton besi, 15 juta ton semen, hingga 15 juta tempat tidur.

"Ini akan nanti jadi stimulus dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5 persen per tahun ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah (pertumbuhan ekonomi) 9 persen saya sudah buktikan, Pak," ujarnya.

Prabowo, sambung Hashim, juga getol memangkas anggaran seremonial di semua kementerian. Dia juga memerintahkan BUMN untuk memesan keperluan, seperti kapal, di dalam negeri agar industri nasional bergerak.

"Saya semakin optimis, semakin yakin, kita bisa capai minimal 8 persen, maksimal 9-10 persen," ujar Hashim.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam skala prioritas.

"Tidak kena. Kebijakan efisiensi mengacu pada Inpres No.1/2025," kata Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Jumat (31/1/2025).

Putro menambahkan bahwa efisiensi anggaran sudah diatur dalam Instruksi Presiden No.1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengkajian dan pemetaan terhadap potensi pos anggaran yang bisa dilakukan penghematan.

"Pembahasan sudah dimulai, tapi masih dilakukan pemetaan terkait program kegiatan yang terkena efisiensi," ujarnya.

Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 19,7 miliar.

Namun, dalam plafon APBD 2025, baru dialokasikan sebesar Rp 12,2 miliar, sehingga akan terjadi kekurangan pagu sebesar Rp 7,5 miliar.

Kekurangan ini diharapkan dapat dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul untuk merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya.

"Endang belum bisa memastikan terkait efisiensi, karena berkaitan dengan dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah hingga Dana Keistimewaan di Pemerintah DIY. Pasti efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan," ucapnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis demi kesejahteraan masyarakat.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis sudah mulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Saat itu, Anies menang pilkada dengan modal dukungan Gerindra. Setelah Anies menang, Hashim meminta Anies untuk menjalankan program partai tersebut di Jakarta.

"Ada 800 ribu anak sekolah di Jakarta. Saya minta Bapak (Anies) dengan anggaran Rp80 triliun APBD itu sebagian untuk makanan bergizi gratis. Revolusi putih waktu itu namanya. Susu waktu itu," kata Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Hal itu dia ungkap merespons masukan terkait penggunaan wadah yang ramah lingkungan dalam program MBG.

Hashim tak menjelaskan bagaimana kelanjutan program tersebut. Dia justru bercerita tentang program Gerindra lain yang pernah dititipkan ke Anies.

Program tersebut adalah pengurangan sampah plastik. Gerindra meminta Anies untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan.

"Saya minta single use plastic dilarang di DKI. Kalau bisa waktu itu saya minta daur ulang, biodegradable," ucapnya.

"Namun, ini dari otonomi daerah, banyak ini wewenang pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ini yang harus kita pertimbangkan ya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Prabowo ingin negara memberi makan semua anak Indonesia setiap hari secara gratis.

Program itu mulai berjalan secara resmi pada 6 Januari 2025 di di 190 titik di 26 provinsi. Program itu digelar bertahap dengan target akhir 82,9 juta orang anak menerima makan gratis setiap hari.

Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun ketika berjalan penuh. Tahun 2024, anggaran untuk MBG baru Rp71 triliun per tahun.

SUMENEP, KOMPAS.com - Gaji untuk 47 relawan yang bekerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditangani oleh Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman menyatakan, tidak benar bahwa Kodim 0827 menangani gaji relawan di dapur makan bergizi gratis, seperti yang sebelumnya ditulis oleh sejumlah awak media.

Namun demikian, Kholilur mengakui bahwa hingga hari ini tidak ada memorandum of understanding (MoU) antara relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis dan SPPG yang menaungi mereka selama bekerja.

"Kami belum membuat MoU dengan semua relawan (hingga hari ini)," katanya, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, Kholilur enggan mengungkap besaran gaji atau upah yang akan diterima oleh relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Dia hanya memastikan bahwa upah yang akan diterima oleh mereka di bawah upah minimum kabupaten (UMK) karena mereka dikategorikan sebagai relawan, bukan karyawan.

"Tidak akan mendapat gaji sesuai UMK, karena relawan bukan karyawan," ucapnya.

Setiap relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis akan menerima gaji dengan sistem harian. Namun, gaji itu akan direalisasikan setiap akhir bulan.

"Sistemnya harian, bayarannya bulanan," katanya.

Gaji untuk relawan akan diambilkan dari pagu anggaran yang diterima oleh SPPG.

Namun, hingga kini, Kholilur, sebagai kepala SPPG, belum mengetahui besaran pagu anggaran yang akan diterima.

Pihaknya juga belum mengetahui bagaimana mekanisme pagu anggaran itu akan direalisasikan.