Saya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tem

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana penataan kawasan pesisir untuk membantu nelayan.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu.

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektare, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Fahri.

Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka suara terkait nasib peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia menyebut saat ini ia sedang mengupayakan adanya dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini ia sampaikan setelah hadir dalam rapat tertutup bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Emang bisa bangun rumah kalau nggak ada likuditasnya? Ini salah satu solusi nggak? Ya, makanya masih berusaha. Berusaha bagaimana? Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu. Dengan APBN Rp 3 triliun mau bikin apa? Ini namanya solusi," kata Ara, Rabu (20/2/2025).

Ia mengatakan meskipun anggaran Kementerian PKP terbatas ditambah adanya efisiensi, Program 3 Juta Rumah tidak akan terganggu. Pihaknya tetap optimis dapat mencapai target tersebut dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau kita cuma pasrah aja, dengan anggarannya yang ada, kita kan gak boleh pasrah. Pak Prabowo minta kita tetap semangat, tetap optimis, kan gitu. Nah, ini bentuknya," imbuh Ara.

Saat ini pihaknya bersama Kementerian BUMN, Kemenkeu, hingga Bank Indonesia tengah menggodok skema mengenai dukungan likuiditas. Ini merupakan langkah lanjutan Kementerian PKP setelah Bank Indonesia menyatakan akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun secara bertahap.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia turut mendukung program-program asta cita. Langkah ini sebagai bentuk dukungan buat mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Perry di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Kemudian, Program 3 Juta Rumah juga telah menerima investasi dari Qatar. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan Qatar siap membangun sekitar 6 juta rumah di Indonesia. MoU investasi telah ditanda tangani di depan Presiden Prabowo di Istana Merdeka.

"Mereka sudah ngecek misalnya tanah yang ada dalam Setneg, dalam BUMN, dan dalam Kementerian Keuangan. Contohnya dalam wilayah Kementerian Keuangan, ada di Kalibata, yang perumahan (rumah dinas) DPR. Nah, dikasih daftarnya ke mereka, mereka cek. Itu kan MOU. Sesudah MOU, mereka mau ngecek dong ke lapangan," kata Ara.

Lalu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah tidak dikenakan biaya alias gratis. Begitu pula dengan Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal undangan pentas seni yang menghadirkan Dewa 19 di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Ara, Ahmad Dhani selaku Founder Dewa 19 tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP.

Dengan demikian, acara pentas seni yang mengundang Dewa 19 itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Ara mengatakan, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat esok hari.

“Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja,” tutur Ara.

Ramai dibahas di platform media sosial X surat undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2025).

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.

"Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR," ujar Ara.

Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.

Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.

"Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.

Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

"Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

"FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ucap Sri Mulyani.

Peran Bank Indonesia (BI)

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

"Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR," tuturnya.

Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

"Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas," imbuh Ara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia juga berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kita akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Perry Warjiyo mengungkapkan BI juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, Perry mengungkapkan BI akan menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun ke bank-bank yang menyalurkan kredit ke salah satunya sektor perumahan

Dia mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Misbhakun menambahkan bahwa Komisi XI DPR akan menjadwalkan rapat dengan Sri Mulyani, Perry, dan Maruarar Sirait untuk membahas terkait rencana penerbitan SBN Perumahan untuk pembiayaan program tiga juta rumah.

"Mekanismenya seperti apa, saya tidak bisa menyampaikan secara terbuka hari ini karena membutuhkan persetujuan dan konsolidasi politik di Komisi XI DPR RI. Saya tadi janji akan mengkonsolidasikan itu untuk memberikan dukungan penuh," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak ada ABBN, tanya sama (Ahmad) Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya sama Dhani saja biar Dhani yang jelasin," ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri.

Sehingga, Ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu, dia tidak dibayar. Termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani, tanya sama Dhani saja," ujar Ara.

Informasi rencana konser itu berdasarkan edaran undangan Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana agendanya bakal tersaji pula pentas seni yang akan menampilkan Dewa 19.

Adapun, undangan itu dalam surat bernomor HM 0101-Mn/001 perihal undangan Launching dan Pentas Seni.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini dengan hormat mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19,” demikian bunyi undangan tersebut.

Hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah Bagi Masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis.

Ara menyampaikan bahwa hasil pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan komitmen untuk mendukung sektor perumahan.

"Kami mendapatkan dukungan luar biasa dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dan sekarang langsung malam hari ini tim teknis yang dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara langsung bekerja dan besok kami akan bertemu lagi jam 16.00 WIB di Kementerian Keuangan untuk bisa membuat lebih detail," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/2).

Saat ini, tim teknis yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Keuangan sedang bekerja dan akan kembali bertemu pada Kamis (20/2), untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi kebijakan terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertemuan di Kementerian Keuangan pada Rabu malam untuk menindaklanjuti pertemuan kemarin dengan Presiden RI di istana bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan hari ini membicarakan serta menindaklanjuti dukungan daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada BI.

Tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program Pembangunan 3 Juta Rumah dan Renovasi 3 Juta Rumah.

"Saya berterima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia karena sangat cepat mendukung program Pembangunan 3 Juta Rumah. Bahkan, Gubernur BI juga menjawab bukan hanya tantangan perumahan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI mendukung penuh program Asta Cita pemerintah dengan memberikan insentif likuiditas bagi sektor perumahan.

“Dalam rapat hari ini, kami telah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas dari sebelumnya 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga. Dengan demikian, total alokasi mencapai Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan,” kata Perry.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN telah membentuk tim teknis yang akan aktif mulai Rabu (19/2/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tim teknis ini akan melakukan finalisasi prosedur skema pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target (pembangunan rumah) yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur BI dari sisi instrumen yang ada di dalam Kewenangan Otoritas Moneter," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan tim teknis ini nantinya akan dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara.

"Tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suahasil," ucap Ara.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap Program 3 Juta Rumah. Pihaknya akan berusaha membantu menyusun formula skema pembiayaan terbaik yang dapat membantu program tersebut tercapai.

"Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah. Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka," sebut Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah membantu dalam penyediaan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 220 ribu unit rumah. Nilai APBN yang telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan ini disebut mencapai Rp 18 triliun.

"Kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen 20 tahun," jelas bendahara negara tersebut.

Kemudian, terkait Kementerian PKP mendapatkan tambahan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 80 triliun dari Bank Indonesia (BI), Kemenkeu berperan sebagai pihak yang melakukan penyelarasan kebijakan dengan instrumen keuangan.

Ada pun nilai insentif likuiditas makroprudensial Rp 80 triliun ini akan diberikan oleh Bank Indonesia secara bertahap.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

IDXChannel - Presiden melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Dalam Negeri meninjau langsung pagar tembok dan tumpukan batu-batu besar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk dengan pemukiman warga Kapuk Muara, Jakarta Utara.