Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar, tetapi dijanjikan akan dapat tambahan Rp100 triliun pada September mendatang.

Dadan menyebut anggaran merupakan salah satu kunci dari program MBG. Namun, ia mengklaim lembaga yang ia pimpin tak bermasalah soal anggaran karena pengajuannya pasti akan disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden," ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3).

"Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya," lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

"Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja," kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Sebelumnya penambahan anggaran MBG ini juga sempat dinyatakan oleh Kemenkeu pada 13 Maret. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya yang cukup parah seperti Bekasi, memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan program MBG. Dadan mengatakan pihaknya akan merelokasi SPPG yang berada di zona rawan banjir ke tempat yang lebih aman.

"Untuk SPBG yang terdampak banjir, kami sudah mencari model di Babelan (Bekasi). Jadi kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terdampak banjir, dan di situlah SPPG akan ditempatkan," tuturnya.

Tak hanya diselamatkan dari banjir, ia mengatakan SPPG juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi yang amab dari bencana longsor dan gempa bumi.

Pengembang mengeluhkan Program 3 Juta Rumah belum menunjukkan progres. Hal ini menimbulkan keraguan terkait kemungkinan target program tersebut dapat tercapai.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku optimistis Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat bisa diwujudkan. Pihaknya pun sedang berupaya untuk mendapatkan dana tambahan dan bekerja sama dengan berbagai pihak buat program ini.

"Kita berdoa, berusaha, berkolaborasi. Seperti hari ini dukungannya luar biasa. Kita kan berusaha bekerja. FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) juga tahun ini mudah-mudahan paling banyak dengan dukungan dari semua pihak," ujar Ara usai melihat Site Expose dari Badan Bank Tanah di Kantor Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Kita nggak bisa berpikir pesimis, kita harus optimis. Dan bisa dilihat hari ini dapat lahannya. Dalam satu minggu ini kita sudah alokasikan berapa? 70 ribu dalam satu minggu," tuturnya

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan 73 hektare lahan untuk Kementerian PKP membangun perumahan. Lahan tersebut tersebar di empat daerah, yakni Tanjung Pinang, Batu Bara, Purwakarta, dan Bandung Barat.

Lalu, 70 ribu kuota FLPP sudah dialokasikan untuk berbagai profesi, termasuk guru sebanyak 20 ribu unit rumah. Ara menyebutkan dirinya akan mulai menyalurkan rumah untuk guru dengan melakukan serah terima kunci pada Selasa (25/3) mendatang.

Di samping itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho kuota FLPP mengungkapkan tahun ini sudah ada 39.147 unit rumah FLPP yang tersalurkan. Penyaluran akan terus berjalan dengan proporsi pembiayaan 75 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan 25 persen perbankan alias skema 75:25.

"Kita enggak ada isu terhenti ya terkait dengan penyaluran tahun ini. Sampai saat ini udah 39.147 unit per hari ini yang kita salurkan dari 1 Januari sampai 21 Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto telah mengutarakan bahwa para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian PKP dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai program tersebut saat ini belum ada perkembangan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pencairan gaji bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dibayarkan pada pekan mendatang.

Dadan menekankan bahwa hingga saat ini proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

"Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

Tak hanya itu, Dadan melanjutkan bahwa gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025. Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

"Iya semua [SPPI yang belum dibayar], tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. InshaAllah selesai," ucapnya.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK). Apalagi, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

Sehingga, Dadan menekankan bahwa pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

"Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh," pungkas Dadan.

Badan Gizi Nasional menargetkan akan membangun sebanyak 1.542 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Hal ini seiring dengan cairnya anggaran tambahan Rp 100 triliun di bulan September 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini total sudah ada sebanyak 1.050 Dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur-dapur ini dibangun dengan skema kemitraan, tanpa adanya penggunaan uang negara.

"Dan kami kemudian juga akan membangun melalui APBN 1.542 Satuan Pelayanan yang sekarang ini dalam tahap perencanaan," kata Dadan, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Pembangunan 1.542 akan difokuskan pada daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Dadan mengaku, dirinya sering mendapat masukan dan kritikan tentang BGN yang tidka mendahulukan program MBG di kawasan 3T.

"Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," kata dia.

"Karena di daerah-daerah yang terpencil itu mitra agak kesulitan hadir, karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan sekiranya itu perlu kehadiran negara," sambungnya.

Sedangkan BGN sendiri akan segera mendapat dana tambahan Rp 100 triliun untuk mendukung program MBG, termasuk operasional hingga pembangunan Dapur SPPG. Diperkirakan anggaran akan cair pada September 2025.

Dadan tidak merincikan kapan pembangunan SPPG baru ini di mulai dan kapan targetnya pembangunan tersebut selesai. Meski demikian, ia menilai bahwa pembangunan SPPG ini harus dipercepat.

Karena pembangunan ini bersifat sangat urgen dan butuh percepatan, maka pihaknya meminta bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membantu dalam proses pembangunan dan pengawasannya.

Ia berharap, prosesnya bisa sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 1 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

"Kami mohon bimbingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan Permen PU No. 1 tahun 2020 dan itu mendapatkan kualitas yang baik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.

Pasalnya, proses administrasi pencairan gaji SPPI sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.

"Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.

Tak hanya SPPI, pencairan gaji ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.

"Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai," ucap dia.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).

Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.

Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.

Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.

"Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh," jelas Dadan.

"Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah.

Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.

SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.

Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.

"Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:

15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.

"Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," tutur Budi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.

Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelas Heru.

JAKARTA, investor.id – Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengadakan pertemuan pada hari ini, Sabtu (22/3/2025), di Pendopo, Kementerian PU, Jakarta.

Pada pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bappenas Rachmat Pambudy itu, kedua pejabat tinggi negara tersebut bersepakat bersinergi mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) sinergi dukungan MBG.

“Baru saja kita saksikan penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan BGN tentang sinergi dukungan program MBG sekaligus perjanjian kerja sama antara Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang dukungan untuk pembangunan dapur beserta fasilitas pendukungnya pada program MBG dan PKS antara BGN dan BUMN tentang dukungan untuk peralatan dapur umum beserta fasilitas pendukungnya pada program makan MBG,” ucap Dody, Sabtu (22/3/2025).

Dody menjelaskan, kesepakatan dan perjanjian tersebut merupakan langkah konkret wujud sinergi antar-lembaga untuk mendukung program MBG, yang merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC/Quick Wins) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Kesepakatan dan perjanjian ini, Dody melanjutkan, juga merupakan komitmen penuh Kementerian PU untuk menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.

“Kami menyadari, dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program MBG. Karena itu, pada hari ini Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, dan BUMN Karya telah menandatangani PKS untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan pembiayaan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR),” tambah Dody.

Beberapa fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

“Kami berharap, inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi yang telah disebutkan, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari program MBG,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU Triono Junoasmono menyebut, dana CSR yang akan digunakan untuk membangun SPPG berasal dari tiga BUMN Karya yaitu PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT PP Tbk (PTPP).

Triono memperkirakan, untuk pembangunan satu unit dapur SPPG akan memerlukan dana CSR kurang lebih Rp 4,5 Miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi.

“Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Pembangunan dapur SPPG akan berlangsung selama kurang lebih selama empat bulan, sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini,” kata dia.

Kepala MBG Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kementerian PU dalam rangka agar pengembangan pembangunan infrastruktur bisa lebih dipercepat. Sebab, infrastruktur merupakan sesuatu yang krusial untuk percepatan program MBG dapat memberikan bermanfaat secara nasional.

“Kami sampaikan, kami sering dapat masukan dan kritikan dari semua pihak kenapa Badan Gizi tidak memprioritaskan wilayah 3T? Karena untuk sampai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. Sekarang (APBN) sudah siap. Kami akan membangun sebanyak 1.542 SPPG,” ungkap Dadan.

Untuk bisa membangun sebanyak 1.542 SPPG tersebut, dia bilang, Badan Gizi Nasional memerlukan bantuan dari Kementerian PU agar implementasinya dapat dilaksanakan secara meluas. Mengingat, Kementerian PU memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kami harapkan agar percepatan bisa dilakukan,” pungkas Dadan.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama untuk memberikan dukungan dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dan fasilitas pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Sinergi Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Peralatan Dapur Umum beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

Selain itu juga PKS antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, dan BUMN Karya tentang Dukungan untuk Pembangunan Dapur beserta Fasilitas Pendukungnya pada Program MBG.

“Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan sebuah langkah konkret wujud sinergi antar lembaga guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/QuickWins) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk mewujudkan Asta Cita/Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Sabtu.

Pihaknya mengaku sadar bahwa dukungan infrastruktur yang andal menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program MBG.

Karena itu, PKS disepakati untuk penyediaan aset Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU berupa tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya dengan sumber pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR).

Fasilitas pendukung yang akan dibangun antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi.

“Besar harapan kami bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti di tiga lokasi ini, tetapi juga dapat direplikasi ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ekonomi di pedesaan juga akan semakin menggeliat dan berkembang pesat seiring dengan arahan Presiden bahwa kemajuan ekonomi nasional kita harus di-support oleh perkembangan dari desa. Untuk itu, sinergi dan dukungan penuh dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan dampak positif yang dapat segera dirasakan manfaatnya tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga bagi masyarakat sekitar,” ungkap dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG itu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Kami akan membangun 1.542 SPPG (tahun ini yang akan difokuskan di daerah-daerah (3T); tertinggal, terdepan, dan terluar,” ucap Dadan.

Pembangunan SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 meter kubik yang akan mencakup bangunan dapur seluas sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir kendaraan. Ukuran dan desain dapur akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh BGN.

Saat ini, tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU di seluruh Indonesia yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra.

Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG, mulai dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.

Mengacu 9 lokasi tersebut, Kementerian PU memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu di Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.

Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama, dan banyak sekolah yang berada di radius 6 kilometer (km) dari dapur SPPG.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapur SPPG dilakukan dengan skema CSR dari tiga BUMN Karya, yakni PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Secara total, biaya untuk membangun satu unit dapur SPPG sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan untuk distribusi.

Setelah penandatanganan kesepakatan maupun kerja sama antara instansi terkait dan proses perizinan selesai, konstruksi pembangunan infrastruktur akan dimulai. Kementerian PU memperkirakan pembangunan berlangsung selama empat bulan, sehingga dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh BGN pada tahun ini.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Pekerjaan Umum bersama 3 BUMN Karya akan membangun tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembiayaan pembangunan fasilitas dapur SPPG ini akan berasal dari kantong tiga BUMN Karya, yakni PPPT PP (Persero) Tbk. PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya.

"Kami menyadari bahwa penggunaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu pada hari ini, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, para Dirut BUMN, telah menandatangani kerja sama untuk penyediaan aset barang milik negara. Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pengguna dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pembiayaan bersumber dari CSR-nya," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Sabtu (22/3).

Pembangunan fasilitas tersebut akan bertempat di Kebumen, Banjar, dan Jambi. PT PP (Persero) Tbk akan membangun SPPG di Banjar, PT Adhi Karya (Persero) Tbk di Kebumen, dan PT Hutama Karya (Persero) di Jambi.

Dapur SPPG tersebut akan dibangun di lahan milik Kementerian PU dengan luas masing-masing sekitar 900 meter persegi.

Anggaran yang disiapkan oleh masing-masing BUMN Karya untuk pembangunan ini adalah Rp4,5 miliar.

Dody menjelaskan fasilitas yang dibangun dalam proyek ini adalah dapur beserta sarana pendukung SPPG, termasuk ruang serba guna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, hingga instalasi pengolahan limbah.

Lebih lanjut, Dody menyebut pembangunan tiga dapur ini hanya awal. Ia mengaku siap jika BGN membutuhkan Kementerian PU di kemudian hari untuk proyek serupa.

"Jika ada kesempatan lain, Pak Kepala Badan (Gizi Nasional) butuh kami, sebagai tukang misalnya, kami siap. Jadi tiga tempat ini hanya awal saja. Jika ada tempat lain yang Pak Kepala Badan butuh support, insyaallah kami bisa bantu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan pihaknya kerap mendapat masukan terkait SPPG di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal). Di wilayah seperti ini pemerintah dibutuhkan karena sulit mengandalkan mitra.

"Kami sering mendapatkan masukan, kritikan dari semua pihak kenapa SPPG tidak ada di daerah-daerah 3T terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah," katanya.

Merespons hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan membangun 1542 yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami akan membangun 1.542 SPPG kurang lebih yang kita difokuskan di daerah-daerah seperti itu, yang targeted area, karena di daerah-daerah yang terpencil itu, mitra agak kesulitan hadir. Karena mungkin hanya 200-300 penerima manfaat yang akan dilaksanakan, dan saya kira itu perlu kehadiran negara," jelasnya.

Maka dari itu, Dadan mengaku akan membutuhkan bantuan dari Kementerian PU untuk pelaksanaan sekaligus pengawasan rencana tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait dukungan pembangunan infrastruktur pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kementerian PU bersama sejumlah BUMN Karya juga meneken Perjanjian Kerja Sama untuk penyediaan aset Barang Milik Negara Kementerian PU berupa tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur SPPG beserta fasilitas pendukungnya.

Dapur SPPG akan dibangun secara permanen di lahan milik Kementerian PU dengan luas lahan sekitar 900 m² yang mencakup bangunan dapur 300 m² dan lahan parkir kendaraan. Untuk ukuran dan desain dapur, akan mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Lokasi Dapur MBG

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesepakatan ini merupakan komitmen penuh untuk turut menciptakan ekosistem pendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Pihaknya menyadari bahwa dukungan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program.

Dody menjabarkan, pada tahap awal ini, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilaksanakan di lingkungan TK Putra II Kebumen, Jawa Tengah, TK Putra III Banjar, Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih, Jambi.

"Fasilitas pendukung yang akan dibangun, antara lain bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL)," ujar Dody, dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono menjelaskan, saat ini tercatat ada 51 lahan milik Kementerian PU yang dipakai sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Setelah dilakukan survei oleh Balai PU, terpilih 9 lokasi yang masuk kriteria untuk pembangunan dapur SPPG.

"Dari 9 lokasi tersebut kami memilih tiga lokasi yang akan dibangun dalam waktu dekat ini yaitu Kebumen Jawa Tengah, Kota Banjar Jawa Barat, Kota Jambi. Ketiga lokasi dipilih karena berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, tidak jauh dari akses jalan utama dan banyak sekolah yang berada di radius 6 km dari dapur SPPG," terang Triono.

Dibangun Pakai Dana CSR

Triono mengatakan, seluruh pembangunan infrastruktur dapur SPPG akan dibiayai dengan skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh tiga BUMN Karya yaitu dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Pembangunannya membutuhkan anggaran Rp 13,5 miliar.

"Untuk pembangunan satu unit dapur SPPG dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar, yang terdiri dari bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk lokasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL), peralatan dapur dan kendaraan untuk distribusi," ujarnya.

Setelah penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini dan proses perizinan selesai, konstruksi akan segera dimulai. Triono mengatakan, rencananya pembangunan dapur SPPG selama kurang lebih empat bulan.

"Sehingga setelah selesai dibangun, dapur SPPG dapat segera dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional pada tahun ini," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pengembangan pembangunan infrastruktur dan SPPG perlu lebih cepat karena itu menjadi faktor yang krusial untuk percepatan pemenuhan gizi penerimaan manfaat secara nasional. Pihaknya juga menargetkan bisa mengembangkan hingga sebnayak 1.542 SPPG yang akan dibangun oleh APBN.

"Kami sering mendapatkan masukan kritikan dari semua pihak kenapa badan kita tidak mendahulukan daerah-daerah terpencil terluar dan tertinggal (3T). Memang untuk mencapai daerah tersebut perlu menggunakan intervensi pemerintah melalui APBN. APBN-nya sekarang sudah siap, kami akan membangun 1.542 SPPG yang kita fokuskan di daerah-daerah seperti itu," ujar Dadan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki program Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat) sebagai salah satu wujud dari program 3 juta rumah. Sejalan dengan program itu, Grup Adaro resmi membangun sebanyak 500 unit rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Groundbreaking alias peletakan batu pertama menandai dimulainya proyek sudah dilakukan pada Kamis (20/3). Proyek pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap di wilayah operasional Adaro.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan, rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Apalagi, persoalan yang terjadi saat ini bukan hanya ketersediaan rumah melainkan masih ada rumah yang tak layak huni.

"Ini menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan." ujar Priyadi, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Dikatakan Priyadi, pembangunan 500 unit rumah ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bisa serah terima pada akhir 2025.

Secara rinci, rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 60 meter persegi dengan tipe 36 meter persegi. Rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur, ruang tamu, 1 kamar mandi, dapur dan teras. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

"Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.