Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

NUNUKAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu regulasi dan standar harga per menu yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Meskipun wacana pelaksanaan MBG mulai Januari 2025, Pemda Nunukan belum dapat menyiapkan segala kebutuhan karena belum ada kepastian dari pusat terkait standar harga dan regulasi lainnya.

"Kami belum tahu seperti apa program ini nantinya. Berapa standar harga menunya, dan bagaimana aturan pembiayaan jika sebagian dibebankan ke APBD," ujar Kadisdik Nunukan, Akhmad, pada Jumat (3/1/2025).

Sekitar 37.500 anak usia PAUD, SD, dan SMP menjadi sasaran program ini di Kabupaten Nunukan.

Pemda Nunukan telah menghitung kebutuhan anggaran yang harus ditutupi jika standar harga yang ditetapkan adalah Rp 15.000 per porsi, yang dapat mencapai lebih dari Rp 60 miliar setahun.

Namun, jika harga turun menjadi Rp 10.000, anggaran yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 100 miliar per tahun, yang menjadi beban APBD.

Selain itu, pengelolaan untuk siswa SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi juga masih perlu dibahas.

"Nunukan, sebagai daerah perbatasan, menghadapi tantangan serius dalam distribusi MBG, terutama ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau," kata Akhmad.

Pada uji coba MBG akhir 2024, standar harga yang disepakati adalah Rp 15.000 untuk Kota Nunukan, Rp 20.000 untuk Pulau Sebatik, dan Rp 25.000 untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).

Masalah distribusi ke daerah terpencil, seperti Lumbis, yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai dan biaya pengiriman yang tinggi, juga menjadi perhatian.

Akhamd berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat turun langsung ke Nunukan untuk meninjau kondisi lapangan dan membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Sebelumnya, program serupa, PMTAS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah), pernah diterapkan dengan pengelolaan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi wilayah terisolasi di Nunukan.

Akhmad berharap dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta dan kondisi nyata di lapangan kepada pemerintah pusat.

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, proyek Samesta Pasadana merupakan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Proyek ini berkonsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat, serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," ujar Budi.

Menurutnya, Perumnas sebagai perusahaan pelat merah terus mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Budi bilang, pengembangan hunian ini mendapat dukungan dari Kementerian PKP melalui program bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," kata dia.

Budi pun meyakini, Perumnas dapat terus berkontribusi dalam mendorong tercapainya target program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

"Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau sejumlah titik perumahan guna mendorong program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu proyek hunian yang ditinjau yakni Samesta Pasadana yang dikembangkan oleh Perum Penumnas. Hunian tapak dengan konsep green living ini berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia pun meminta untuk setiap pengembang memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tersebut.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (1/1/2025).

"Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," lanjut Ara.

Adapun tinjauan ke proyek hunian Samesta Pasadana ini merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Peninjauan ini sekaligus untuk memastikan kesiapan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, dan Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2024).

Kerja sama ini dilakukan Bank Jateng dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025.

Wiweko Probojakti yang kerap disapa Dodit menjelaskan bahwa Bank Jateng siap mendukung program pemerintah, termasuk pengadaan 3 juta rumah.

“Hal ini merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).

Sementara itu Ony Suharsono menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.

“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.

Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah ready stock.

"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.

Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.

"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," jelasnya

Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.