Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil alih secara sepihak lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pengajuan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan bahwa pengambilalihan sepihak ini dapat dilakukan berdasarkan pengajuan warga yang menyatakan pengembang sudah tidak lagi dapat dihubungi ditambah dengan dukungan surat keterangan dari aparatur ketua RT, RW, hingga kepala desa/kelurahan.

"Yang pasti pengembang sudah tidak ada lagi, artinya ditelantarkan dari mulai alamat atau keberadaan tidak ditemukan lagi. Terus kedua, belum serah terima perumahan, maka kami bisa melakukan itu," katanya di Cikarang, Rabu.

Chaidir mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memproses pengambilalihan sepihak lahan fasilitas sosial dan umum yang ditinggalkan pengembang tersebut meski terkendala persoalan teknis.

"Ada lima perumahan yang sudah berproses untuk melakukan serah terima secara sepihak, cuma kami terbentur dengan teknis seperti apa dan bagaimana. Kami sedang berkoordinasi dengan badan hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi," katanya.

Ia menyebutkan 110 dari total 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum hingga awal tahun 2025.

Skema pengambilalihan sepihak ini, menurut dia, efektif dalam upaya membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendampingan hukum dari kejaksaan dan Kopsurgah KPK RI secara intensif guna memaksimalkan kebijakan ini.

"Meningkat sangat signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir, hanya 20 pengembang yang mau menyerahkan lahan fasos dan fasum selama periode itu atau sebelum kebijakan ini diambil," katanya.

Chaidir memberikan contoh kondisi di Perumahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Pengembang properti itu telah menelantarkan proyek tersebut hingga alamat serta kontak mereka pun sudah tidak dapat diakses maupun dihubungi.

Kondisi ini memungkinkan warga setempat untuk mengajukan serah terima sepihak lahan fasilitas sosial dan umum kepada Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

"RT dan RW bisa mengajukan secara parsial. Jadi, untuk kepentingan apa, misalnya pembangunan TPS3R, itu saja dahulu yang bermohon ke pemda. Kalau secara keseluruhan, mungkin agak susah karena pengembang sudah tidak ada lagi," katanya.

Ia mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang dalam proses serah terima lahan fasilitas sosial dan umum, di antaranya persyaratan agar prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum sudah layak.

"Yang kedua itu harus sudah dipecah dan akan diserahkan serta menjadi nama pemerintah daerah. Kebetulan di Perumahan Telaga Murni ini belum diserahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah," ucapnya.

Chaidir menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan penggunaan lahan fasilitas sosial dan umum, misalnya menjadi tempat usaha atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Ia meminta perangkat RT/RW melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut. Sebagai langkah preventif, pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk menertibkan lahan fasilitas sosial dan umum yang disalahgunakan oknum warga.

"Kami akan memasang plang yang menunjukkan bahwa fasos dan fasum itu milik pemda. Kami juga akan berkoordinasi dengan satpol PP, RW, dan kecamatan untuk penertiban," katanya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Lebih lanjut, ia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu. Rumah-rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Menurutnya ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Imbasnya, masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. Beberapa waktu lalu, Fahri menemukan kasus serupa pada saat tengah melakukan peninjauan proyek perumahan yang mendapat insentif perbankan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkapnya.

Ia tahu alasan mengapa hingga hari ini masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Alasannya adalah mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Selain itu, ia berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama dan ramah lingkungan.

"Nah jadi menurut saya isu green sebagai isu dari seminar ini menjadi penting karena kami juga mau apa yang kita bangun ini adalah untuk menjaga waktu yang panjang," ucapnya.

(aqi/zlf)

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal laporan terbangunnya 40.000 unit rumah kepada Presiden Prabowo Subianto selama dirinya menjabat.

Ara menjelaskan, pembangunan tidak hanya dilakukan Pemerintah, melainkan pengembang dan rakyat itu sendiri.

“Kalau kita (pemerintah) membangun itu kan dari anggaran yang ada hanya sekitar 8 persen.
Habis itu kan developer (pengembang), habis itu banyak masyarakat yang membangun sendiri,” jelas Ara menjawab Kompas.com, usai meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung, Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025).

Sebagai contoh, pembangunan rumah di Kota Tangerang yang mayoritas dibangun oleh masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, Pemerintah meluncurkan kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tujuannya, agar mereka bisa mandiri melakukan pembangunan rumah.

"Kalau saya dapet info, selama ini yang paling banyak adalah yang bangun swadaya. Kalau tadi kita lihat di Kota Tangerang, kayaknya semua semua, sebagian besar tadi yang mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah bangunan swadaya,” lanjutnya.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025 atau sekitar 2,5 bulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjabat, sudah tersalurkan 36.944 unit rumah.

Menurut Heru, itu dihitung hanya pada penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Tapera. Ini belum ditambah dengan rumah komersial.

“Dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 5 Januari itu, sudah bisa kita salurkan pembiayaan kurang lebih 36.944 unit ya,” tandas Heru.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melarang keras penggunaan lahan produktif seperti sawah untuk pembangunan perumahan. Selain itu, praktik perbankan yang dinilai masih mendukung pembangunan di atas lahan sawah, menjadi sorotan tajam.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Lebih lanjut, Fahri mengkritik tata kota pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menilai, pembangunan perumahan terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan yang matang. Banyak rumah yang dibangun di sembarang tempat, termasuk di atas lahan bekas sawah, karena tingginya permintaan tempat tinggal pada masa itu.

Baca juga: Rekomendasi Rumah di Magelang, Harga Mulai dari Rp150 Jutaan

Fahri menyoroti tingkah perbankan yang masih memberikan insentif pembiayaan kepada proyek perumahan yang dibangun di atas lahan sawah. Menurutnya, perbankan seharusnya lebih selektif dan memprioritaskan proyek yang mematuhi prinsip tata kelola lahan berkelanjutan.

"Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah," ungkap Fahri.

Ia menyebut bahwa ada pengembang yang dengan mudah mendapatkan insentif tersebut meski pembangunannya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini harus dievaluasi karena sangat berisiko.

Ia menjelaskan risiko besar pembangunan di atas lahan bekas sawah. Tanah bekas sawah memiliki struktur yang lembek sehingga tidak kokoh untuk mendirikan bangunan.

Hal ini berbahaya, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri memberikan contoh kerusakan masif di Lombok Utara akibat gempa 7 skala richter beberapa tahun lalu, di mana banyak rumah roboh karena dibangun di atas lahan yang tidak kuat.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

Usai menyampaikan kritik tersebut, Fahri menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan lahan layak bagi pembangunan perumahan di masa mendatang. Pemerintah akan mendorong kebijakan yang mendukung tata kelola lahan berkelanjutan agar tidak ada lagi pembangunan di lahan yang berisiko tinggi.

Selain itu, Fahri berharap konsep perumahan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama dapat diterapkan secara luas. Ia juga menekankan pentingnya adopsi prinsip-prinsip green building dalam setiap proyek pembangunan rumah.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap saat ini ada wacana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung perlindungan proyek pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo.

Wahyudin Rahman, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), menilai peluang tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan inklusi asuransi dan stabilitas pembangunan.

"Secara detail, pertumbuhan terjadi pada lini asuransi properti untuk risiko kebakaran, lini asuransi yang dikaitkan dengan kredit/pembiayaan bank seperti asuransi jiwa kredit dan asuransi kredit/pembiayaan FLPP, peran asuransi rekayasa terkait pembangunan tiga juta rumah, dan suretyship terkait penjaminan kontrak antara developer dengan obligee," kata Wahyudin kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Dalam implementasinya nanti, Wahyudin melihat ada potensi yang akan menjadi tantangan, yaitu regulasi dan legalitas. Menurutnya, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang properti, dan industri asuransi, dapat menjadi solusi atas kendala dalam menyelaraskan regulasi pembuatan konsorsium dan pembuatan produk asuransi bersama.

"Selain itu, juga soal model bisnis. Kesiapan dan kolaborasi model bisnis tentunya perlu waktu untuk menyepakati teknis pelaksanaan dan pembagian risiko serta premi konsorsium," ujarnya.

OJK sendiri telah menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan bergabung dengan konsorsium adalah perusahaan asuransi yang sehat. Wahyudin mencatat setidaknya ada lima kriteria ideal.

Pertama adalah kapasitas keuangan yang kuat. Menurutnya, perusahaan harus memiliki solvabilitas dan likuiditas yang cukup untuk menangani risiko besar dari proyek ini.

Kedua adalah prihal kompetensi di bidang terkait. Wahyudin menilai faktor yang harus dilihat adalah pengalaman dan portofolio yang mencakup lini usaha asuransi properti, jiwa kredit, atau suretyship.

Ketiga adalah infrastruktur digital yang memadai. Perusahaan dengan sistem digital yang kuat, ujarnya, dapat mendukung efisiensi proses underwriting, klaim, dan pengelolaan risiko.

Kriteria keempat menurutnya adalah reputasi. Wahyudin mengatakan harus dipastikan perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dalam hal kepatuhan regulasi, pelayanan pelanggan, dan stabilitas operasional.

"Kelima, kemampuan berkolaborasi. Perusahaan harus terbuka dan memiliki komitmen terhadap tujuan konsorsium, serta mampu beradaptasi dengan dinamika proyek besar," pungkasnya.

kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat (Jabar) Indra Maha mengatakan pihaknya segera mengkoordinasikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di berbagai kompleks perumahan.

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang berkeinginan agar setiap perumahan memiliki TPS3R di komplek perumahan menyelesaikan masalah sampahnya sendiri dan tidak membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti.

"Maksudnya perumahan-perumahan besar itu khususnya, apalagi (yang) baru harusnya penanganannya itu harus sudah termasuk dengan penanganan sampah. Jadi tidak banyak lagi membebani TPA Sarimukti. Nanti kita akan koordinasi dengan perumahan-perumahan, misalnya Summarecon, Podomoro, Kota Baru Parahyangan," ujar Indra di Bandung, Selasa.

Indra mengatakan koordinasi ini untuk memastikan pengelolaan sampah di berbagai kompleks perumahan, apakah sudah baik dan mencukupi untuk mengelola warganya atau belum. "Karena kan kota juga sudah membuat TPS, TPST, TPA, kita ingin pastikan lagi kondisinya," ucap Indra.

Dari sana, lanjutnya, akan dilakukan pemetaan dan diharapkan kompleks perumahan, terutama yang elit dan baru, memiliki TPS3R sehingga persoalan sampah, terutama di Bandung Raya dapat terurai.

"Dalam kondisi gini, kita harus segera tapi juga melihat, dipetakan dulu semuanya," ucap Indra.

Sebelumnya Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta TPS3R dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya, katanya, setelah TPA Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," katanya di Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan, harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujarnya.

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring dikutip dari Antara, Selasa, 14 Januari 2025.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.


Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

(KIE)

Kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan telah diaktivasi oleh OJK sebagai bentuk dukungan program tiga juta rumah.

"Kami sampaikan telah diaktivasi berbagai kebijakan relaksasi di sektor perumahan seperti kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran," kata Mahendra dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Mahendra merinci sejumlah kebijakan tersebut, salah satunya kualitas kredit kepemilikan rumah (KPR) dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar, yang juga dapat diberlakukan untuk KPR.

"Pemanfaatan dari POJK 40 Tahun 2019 ini, maka pemberian (plafon) untuk debitur sampai Rp5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," kata dia.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan tiga pilar antara lain prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kebijakan lainnya, KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit atau ATMR kredit.

Hal ini sesuai dengan SEOJK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan dengan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi.

Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20 persen berdasarkan loan to value (LTV).

Adapun LTV dalam konteks ATMR kredit dihitung pada setiap posisi akhir bulan berdasarkan nilai tercatat kredit dibandingkan nilai agunan properti. Sehingga dengan adanya pembayaran cicilan kredit dan semakin mendekati jatuh tempo, akan terjadi penurunan LTV yang diikuti dengan penurunan bobot ATMR kredit.

"Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," kata Mahendra.

Kemudian, kebijakan lain yaitu untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan. Mahendra mengatakan bahwa larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah telah dicabut sejak 1 Januari 2023.

"OJK telah memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang. Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik," kata Mahendra.

Selanjutnya, OJK bersama stakeholder terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program tiga juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di pasar modal.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan tiga juta hunian hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sejumlah relaksasi kebijakan pada sektor perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, kebijakan pertama untuk mendukung sektor perumahan adalah penilaian satu pilar dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yakni berdasarkan ketepatan pembayaran.

“Hal ini sesuai dengan POJK No. 40/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan platform sampai Rp5 miliar, yang dapat dilakukan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah satu pilar,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/1/2025).

Dia memerinci bahwa pemberlakuan penilaian kualitas aset itu lebih longgar apabila dibandingkan dengan kredit lainnya, yang mana terdapat tiga pilar penilaian bank yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Lebih lanjut, kebijakan kedua adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit.

Nantinya, kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit korporasi. Bobot risiko pun ditetapkan secara granular, hanya 20% berdasarkan loan to value.

“Dengan begitu, perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya,” tutur Mahendra.

Selain itu, kebijakan ketiga berlaku dalam pendanaan pengembang perumahan, yakni dengan pencabutan larangan pemberian kredit bank terhadap pengadaan atau pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023.

“Dengan dicabutnya larangan itu, bank diimbau agar lebih menekankan pada penerapan manajemen risiko yang baik,” jelasnya.

OJK juga membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian PKP dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani pengaduan masyarakat, seperti pengajuan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masyarakat dapat mengakses kanal pengaduan khusus pada kontak 157 untuk melaporkan sejumlah hal, salah satunya keterlambatan surat keterangan lunas dari kredit atau pembiayaan di pelbagai lembaga jasa keuangan (LJK).

Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan bentuk dukungan pihaknya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Program itu dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi.

Mahendra mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini lembaga jasa keuangan diberikan ruang untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pertimbangan bisnis.

"Kami telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. Di awal tahun ini kami melakukan prudential meeting dengan para direksi dan komisaris perbankan yang antara lain membahas dan mendalami dukungan perbankan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sebagai faktor utama dalam pemberian kredit. Artinya, masyarakat yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam SLIK masih bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Mahendra menyebut penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu.

"Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK, sekali lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil," tegas Mahendra.

Dukungan lainnya yang diberikan adalah penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dilakukan hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah 1 pilar saja. Aturan ini mempermudah bank dalam menyalurkan kredit perumahan khususnya bagi MBR.

"Ini pemanfaatan dari peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019, maka pemberian untuk debitur sampai Rp 5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," tuturnya.

Selain itu, OJK telah mengatur bobot risiko kredit yang lebih granular melalui SEOJK No.24/SEOJK.03/2021. Semakin rendah rasio Loan To Value (LTV), maka bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit juga lebih kecil sehingga membantu perbankan lebih efisien dalam menyalurkan kredit properti.

"Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi. Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20% berdasarkan loan to value. Dengan begitu perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," jelas Mahendra.

Untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan, OJK juga telah mencabut larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023. Pengembang perumahan diberikan keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat pendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," tutup Mahendra.

(aid/kil)