Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan dan siap menjangkau 82,9 juta penerima hingga November 2025.

Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penganggaran tambahan untuk program ini sudah aman dan siap direalisasikan.

“Oh sudah, sudah aman,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah pemerintah telah mendorong penambahan anggaran kepada DPR, Jumat (9/5/2025)

Saat ditanya apakah dengan kondisi tersebut program MBG bisa berjalan hingga November, Prasetyo optimistis pemerintah mampu melakukan itu.

Apalagi, Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Kemenko Pangan, guna membahas program MBG.

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi pelaksanaan program selama lima bulan terakhir, termasuk catatan-catatan penting atas berbagai kejadian yang terjadi.

“Ada catatan-catatan kecil, kejadian-kejadian. Yang pertama, tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen agar tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

“Maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki, mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama,” lanjut Prasetyo.

Dalam rapat itu, kata dia, juga dibicarakan mengenai percepatan pelaksanaan program dan sinergi lintas kementerian agar target sebanyak-banyaknya penerima manfaat bisa segera terealisasi.

“Karena ini membutuhkan kerja sama dengan semua lintas kementerian,” katanya.

Soal kesiapan anggaran, Prasetyo menambahkan bahwa dana sebesar Rp100 triliun sudah disiapkan melalui realokasi APBN.

Dia menegaskan bahwa sambil anggaran dipersiapkan, tim dari Kementerian dan Badan Bergizi juga terus mematangkan teknis pelaksanaannya.

“Jadi sudah dianggarkan sebagaimana Ibu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa salah satu realokasi dari APBN kita salah satunya adalah dipersiapkan, dialokasikan untuk penambahan makan bergizi,” pungkas Prasetyo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025 nanti mencapai Rp 116,6 triliun. Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp 71 triliun. Sehingga BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Meski begitu, Dadan mengatakan saat ini permintaan tambahan anggaran untuk program MBG ini belum dibahas pemerintah. Alih-alih, pihaknya bersama Kemenko Bidang Pangan dan Kementerian-Lembaga terkait lainnya masih membahas mengenai percepatan pelaksanaan program MBG.

"Belum, kita lagi membuat mekanismenya dulu ya. Makanya ada percepatan-percepatan," kata Dadan saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya pembahasan percepatan pelaksanaan MBG ini lebih mendesak daripada permintaan tambahan anggaran, sebab jumlah tambahan dana yang dibutuhkan bisa saja berubah tergantung pada proses percepatan yang dilakukan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar program MBG dapat melayani hingga 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini. Namun hingga saat ini jumlah penerima manfaat MBG hingga baru mencapai 3,3 juta orang.

"Kita membicarakan masalah percepatan. Ada percepatan kan butuh anggaran. Anggarannya sekarang sudah dijamin. Hanya nanti berapa yang akan kita gunakan sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," paparnya lagi.

Namun melalui rapat koordinasi yang dilakukan bersama Kemenko Pangan dan Kementerian-Lembaga lain hari ini, Dadan menyebut pelaksanaan percepatan program MBG ini bisa terlaksana lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tambahan anggaran yang dibutuhkan nanti bisa saja berubah.

"Karena tadi banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terlaksanakan," ucap Dadan.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program MBG sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Dalam kesempatan itu Dadan mengatakan tahun ini pihaknya sudah mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," terangnya lagi.

Di luar itu, dirinya turut melaporkan hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

Lihat juga video: Edisi #524: Prabowo Bareng Bill Gates Tinjau Makan Bergizi Gratis

Gaji serta tunjangan kinerja (tukin) pegawai yang bekerja di Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) tengah merampungkan aturan tersebut. Aturan tersebut akan mengatur terkait hak-hak keuangan pegawai BGN.

"Udah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg. Bukan gaji, tapi itu Perpres Hak Keuangan," kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Saat ditanya lebih lanjut perihal gaji pegawai BGN apakah sudah turun apa belum, Dadan menerangkan harus menunggu Perpres terbit. Apabila Perpres terbit, baru tukin pegawai dapat cair.

"(Gajinya sudah turun?) Perpes-nya dulu. Perpes selesai, baru tukinnya. Nanti tanya Pak Mensesneg," terang Dadan.

Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa para pegawai BGN belum menerima gaji dan tukin sejak awal bertugas. Kondisi ini membuat penyerapan anggaran belanja pegawai masih rendah.

Mulanya, Dadan menjelaskan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini realisasinya baru Rp 2,38 triliun atau 3,36%.

Jumlah ini terdiri atas penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 triliun. Dadan mengatakan, salah satu penyebab dari penyerapan yang masih rendah ini karena pegawai BGN belum menerima gaji.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu ibu/bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Simak juga Video BGN soal Pencairan Tukin: Perpresnya Sudah Ada di Meja Mensesneg

Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dadan mengemukakan Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menggodok perpres atau instruksi presiden inpres untuk mempercepat capaian target Program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dadan mengemukakan Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menggodok perpres atau instruksi presiden inpres untuk mempercepat capaian target Program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Perpres ini dibuat untuk mempercepat program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia pun membantah penerbitan beleid anyar tersebut didasari maraknya insiden keracunan MBG.

“Enggak-enggak [Perpres terbit karena ada insiden keracunan MBG], lebih banyak ke percepatan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Dadan menjelaskan Perpres ini bertujuan untuk mempercepat jangkauan penerima manfaat MBG. Untuk diketahui, BGN mempercepat target MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi [program MBG],” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat MBG dilaporkan telah mencapai 3,5 juta orang. Dadan menjelaskan, MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Program ini juga telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga sekolah luar biasa (SLB). Sebanyak 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa pondok pesantren, ibu menyusui, ibu hamil, hingga balita.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Dadan menyatakan BGN akan mempercepat pembentukan 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu di bulan November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut, target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi 1 tahun.

“Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” terangnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Indonesia.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” tandasnya.

BOGOR, iNewsBogor.id – Pengembang perumahan elit di Desa Cikuda, Parungpanjang Kabupaten Bogor diminta Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan yang tengah dikerjakan. Pasalnya, proyek pembangunan di lokasi tersebut belum memenuhi prizinan secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut PPNS Seksi penyidikan Satpol PP Kabupaten Bogor, Tb Firi, bahwa penghentian sementara pembangunan perumahan itu dilakukan karena perizinannya belum lengkap.

“Kegiatan hari ini kita Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara terhadap perumahan Anugrah Parungpanjang karena perizinannya masih dalam proses,” ujarnya kepada iNewsBogor.id, disela penyegelan, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, jelas Firi, prosedur proses perizinan pembangunan perumahan yang sudah ditempuh pengembang sudah benar, hanya saja ada persyaratan yang belum dipenuhi sehingga harus dihentikan sementara.

“Baru sampai ke PKKPR, izin lingkungan, PBB masih dalam perizinan Setda. Kami diarahkan ke tipiring Perda tahun 2009 . Kalau peruntukan sudah betul PKKPR perizinan peruntukan ruang sudah ada. Hanya PGB yang belum ada,” jelasnya.

Firi pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lebih tegas apabila pihak pengembang membandel tetap melakukan aktifitas pembangunan perumahan selama pemberian sanksi. Oleh karena itu ia mendorong pihak pengembang mempercepat proses kelengkapan perizinan.

“Indikasi kerugian harusnya kan masuk retribusi. Langkah selanjutnya kami mendorong agar perizinan dipercepat,” tegasnya.

“Ini perumahan yang kami segel kantor marketing. Penghentian sementara harusnya tidak boleh ada yang bekerja. Kami melakukan penindakan lebih keras apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan, penanggung jawab divisi perizinan proyek pembangunan kawasan perumahan, Agus Sisworo mengaku memakluminya dan siap mengikuti arahan.

“Kami akan mengikuti instruksi yang diberikan mempercepat perizinan,” jelasnya.

Pun terkait alasan perizinan yang belum komplit, Agus memastikan pihaknya akan segera memproses melalui instansi terkait secara bertahap.

“Secara regulasi kan berproses ada hal urusannya yang terpisah dan ini kami tempuh,” pungkasnya..

Editor : Furqon Munawar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pesan Bill Gates untuk mengutamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 1.000 hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun.

"Menurut beliau (Bill Gates), ini program yang sangat penting, terutama beliau menekankan untuk ibu hamil, anak balita, serta anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Bill Gates ke Indonesia untuk menjalin kolaborasi di bidang teknologi dan kesehatan. Namun, di sela kunjungannya, tokoh filantropis asal Amerika Serikat itu juga turut menyaksikan pelaksanaan MBG di SD Negeri Jati 03, Jakarta, Rabu (7/5) bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

"Bill Gates ke sini untuk melaksanakan berbagai agenda, utamanya terkait kesehatan dan sekalian meninjau pelaksanaan Program MBG di SDN Jati 03 ini. Ia sangat mengapresiasi dan terkesan dengan apa yang kita lakukan dalam Program MBG," ucap Dadan.

Bill Gates menilai program Pemerintah RI yang fokus terhadap peningkatan gizi ini pasti membutuhkan anggaran yang besar. Namun, Presiden Prabowo memastikan telah menyiapkan dana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan MBG.

"Ia sangat terkesan karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia," ujar dia.

Terkait kegiatan penyaluran MBG di SDN Jati 03, Kepala BGN menyebut tidak ada persiapan khusus termasuk menunya, tetapi berjalan selayaknya hari biasa saja. Kedatangan Bill Gates, menurut dia, disambut dengan apa adanya.

"Jadi betul-betul ini dadakan. Jadi, apapun yang terjadi di sini bukan setting-an (diatur), memang apa adanya," tutur Dadan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran penting untuk membuka akses makanan bergizi bagi warga kurang mampu dan akan mendorong pembangunan sumber daya manusia.

“Dampak dari program ini bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Selasa.

Cellica Nurrachadiana mengungkapkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

“Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah,” ucapnya.

Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, ia mendukung penuh program makan bergizi gratis bagi empat kelompok penerima manfaat yakni anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Sosialisasi program makan bergizi menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya.

Di penghujung acara, Cellica berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional.

“Saya berharap acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua dan menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Cellica.

Sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Fatimah Zahrah Santoso, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Program MBG yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini memakan anggaran awal Rp. 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun Menurut Menteri Keuangan, anggaran program ini akan ditambah Rp. 100 triliun, sehingga menjadi Rp 171 triliun. Bila ditambah Rp. 100 triliun, bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dan tokoh filantropi dunia Bill Gates meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, bersifat mendadak.

Dadan mengaku baru mengetahui kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau MBG itu pada Rabu pagi, berbarengan dengan agenda rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sebetulnya saya kan ada agenda dengan Pak Mendagri jam delapan di kantor, kemudian tiba-tiba saya harus menerima atau mendampingi Pak Presiden di sini dan saya juga baru tahu di arahkan ke sini. Jadi, betul-betul ini dadakan," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dadan juga mengaku belum mengetahui sekolah mana yang akan dikunjungi Presiden Prabowo dan Bill Gates.

Menu MBG yang didistribusikan di SDN 03 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, juga tidak direncanakan sebelumnya oleh BGN selaku lembaga pelaksana.

"Jadi, betul-betul ini dadakan, kita enggak tahu mau ke sekolah mana, dan kita baru tahu tadi pagi. Jadi, apa pun yang terjadi di sini bukan setting-an, memang apa adanya," kata Dadan.

Kepala BGN menyampaikan bahwa Bill Gates menaruh perhatian pada pentingnya asupan gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurutnya, Bill Gates juga memandang program MBG sebagai bagian integral dari upaya jangka panjang pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

"Menurut beliau, (MBG) ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada seribu hari pertama, yaitu ibu hamil, menyusui, anak balita, serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," kata Dadan.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dan Bill Gates sempat berbincang dengan para siswa dan melihat langsung distribusi makanan.

Selain meninjau program MBG, Presiden Prabowo dan Bill Gates juga meninjau layanan cek kesehatan gratis yang disediakan bagi murid-murid sebagai bagian dari pendekatan terpadu antara gizi dan kesehatan anak.

"Beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Bill Gates, pendiri Gates Foundation, memantau langsung kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur.

Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Jati 03 Pulogadung, Jakarta Timur, Retnaningsih usai kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates.

"Iya tadi ada beberapa pesan khusus, seperti [melihat dan mengecek] antusiasnya anak-anak, variasi makanan juga," kata Retnaningsih dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Retnaningsih menyebutkan jumlah murid di SDN Jati 03 Pulogadung saat ini ada 534 siswa. Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan ke Presiden Prabowo dan Bill Gates bahwa menu MBG di sekolahnya itu bervariasi.

"Alhamdulillah antusias anak-anak bagus, kata [Presiden Prabowo] juga bagus antusias siswa. Jadi karena memang makanannya bervariasi dari Senin sampai Jumat berbeda," ujarnya.

Selain itu, Retnaningsih juga memastikan jika ada keluhan dari siswa terkait menu makanan yang diberikan, maka langsung direspons dengan baik.

"Semua Alhamdulillah berlangsung baik," katanya.

Dia mengaku pihak sekolah baru mendapat informasi adanya kunjungan Presiden Prabowo dan Bill Gates pada Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Sekretaris Kabinet (Setkab) sudah melakukan survei terlebih dahulu.

"Kalau dapat informasi, kami kemarin disurvei, kemudian dari pihak Kemenkes, Setkab, Istana, tetapi beliau-beliau tidak bisa menentukan apakah kunjungan itu jadi di sini atau bukan, kami disuruh menunggu. Menunggu kepastiannya sampai tadi," katanya.

Bill Gates ke SDN Jati 03 Pulogadung ini sekaligus menekankan pentingnya Program MBG di Indonesia untuk ibu hamil, menyusui dan anak-anak.

Menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, pendiri Microsoft ini merasa terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Presiden Prabowo dan Bill Gates tiba pukul 10.28 WIB sambil melambaikan tangan ke warga yang antusias menyambut kedatangannya.

Terlihat warga berteriak menyebut "Pak Presiden", "Pak Prabowo", dan teriakan lainnya agar mendapatkan sapaan balik dari Prabowo dan Bill Gates.

Para pedagang di sekitar sekolah juga antusias menyambut kedatangan Prabowo dan Bill Gates. Semua warga mengabadikan momen kedatangan Prabowo dan Bill Gates dengan telepon selulernya.

Berikut foto-foto Presiden Prabowo dan Bill Gates saat memantau MBG di SDN Jati 03 Pulogadung