Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya nggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah'," katanya.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, nggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," tambahnya.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ucapnya.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang melapor ke aparat penegak hukum (APH) jika menemukan indikasi pungutan liar oleh pegawai Kementerian PKP dalam pembangunan rumah rakyat.

Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin malam menyatakan tidak akan menoleransi pungutan liar dalam bentuk apa pun, dan meminta agar pengembang segera melaporkan ke APH maupun kepada dirinya secara langsung agar segera ditindak tegas.

"Jadi kalau ada pungli-pungli, ada yang minta-minta duit pegawai PKP, langsung laporkan ke APH, dan laporkan ke saya. Makin cepat kita binasakan, makin bagus itu. Saya nggak suka basa-basi ya, buktikan aja," kata Ara.

Dia menegaskan telah mengoordinasikan penindakan terhadap pegawai kementerian yang terbukti melakukan pelanggaran dan menyerahkannya langsung kepada aparat penegak hukum tanpa keraguan sedikit pun demi menjaga integritas kementeriannya.

"Dan kalau ada di kementerian saya yang main-main, sudah berapa itu saya koordinasikan untuk ditangkap sama kejaksaan pegawai kita. Kalau ada yang nggak benar, kita serahkan langsung. Kita nggak ada ragu-ragu," ujarnya.

Meski begitu, Menteri Ara mengingatkan agar laporan dilengkapi bukti kuat, seperti data dan rekaman video, serta menghindari tuduhan tanpa dasar yang dapat mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah.

Ia menyoroti kebiasaan sebagian pengembang yang justru lihai merekam pernyataan menteri, namun enggan mengumpulkan bukti terhadap sesama pelaku yang merugikan rakyat dan merusak integritas sektor perumahan.

"Tapi jangan pake fitnah, pake data, fakta, kalian kan (anggota Apersi) jago kan, pengembang merekam-merekam kan, video-video jago kan, kalian rekam lah buktinya," tuturnya.

Dia juga mengajak semua pihak bersatu menegakkan keadilan, memastikan transparansi di antara pemerintah dan pengembang, dan menegaskan kesiapannya menyelesaikan setiap permasalahan yang merugikan masyarakat.

"Kalian tahu dua bukti permulaan kan? Jangan kalian jago merekam-merekam omongan menteri aja ya. Mengedit-edit omongan menteri. Yang koruptor-koruptor itu, kalian rekam-rekam lah ya. Kemudian posting yang dibuat, yang bagus, lapor saya, biar kita selesaikan," kata Ara.

Dalam kesempatan itu, Ara juga mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

"Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling," kata Ara.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

"Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan," katanya.