KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

Perumahan subsidi di Batang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

Perumahan subsidi di Batang. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.

Jakarta: Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa, 7 Januari 2025.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan kuota 220 ribu unit rumah dapat mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Itu merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan 39 bank penyalur dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, dari PKS yang disepakati itu, perjanjian KPR Sejahtera FLPP bisa dilakukan sejak bulan pertama di 2025. Adapun dana yang dialokasikan pemerintah untuk mengeksekusi program tersebut mencapai Rp28,2 triliun.

“Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP,” kata Heru melalui keterangan pers, Selasa (7/1).

Heru menambahkan, berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 tentang persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sedangkan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.



“Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” terang Heru.

Diketahuiu, BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (23/12) di Jakarta.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar Rp450 miliar lebih per tahun.

Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.

Adapun sejak 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada MBR senilai RpRp151,22 triliun.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan perumahan yang sangat masif memang berdampak pada lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi menjadi area perumahan per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di 2024 diproyeksikan mencapai 10,04 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 10,2 juta.

Di sisi lain, pemerintah tengah memiliki program 3 juta unit rumah dan juga program ketahanan pangan mencetak 3 juta hektare lahan sawah setiap tahunnya.

Pemerintah tengah mengkaji regulasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (PP RTRW) Nasional tahun 2025 – 2045. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencananya, beleid tersebut memungkinkan lahan sawah dilindungi di Pulau Jawa yang beralih fungsi program 3 juta rumah dan penghiliran, dapat diganti lahan tersebut di luar pulau Jawa dengan produktivitas sawah yang sama.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan terdapat 2 kategori lahan sawah dilindungi (LSD) yakni pertama sebelum penetapan LSD oleh Kementerian ATR/BPN, lahan tersebut sudah terbit izin baik persetujuan teknis (pertek), izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung (IMB/PBG), dan lainnya. Lalu kategori kedua, penetapan LSD sebelum ada proses perizinan perumahan.

Namun demikian, terkait dengan penggantian lahan sawah dilindungi dengan kategori kedua yang akan digunakan untuk membangun perumahan, perlu memiliki kepastian perizinan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dan petunjuk laksana aturan tersebut.

“Sebaiknya konsolidasi peruntukan lahan harus terkoordinir lebih baik seperti penyusunan RTRW, RDTR antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kementerian Dalam Negeri harus duduk membahas terkait lahan sawah ini. Pasalnya, Kementerian ATR /BPN memiliki tugas mempertahankan ketahanan pangan melalui LSD, sedangkan Kementerian PKP bertugas mewujudkan 3 juta rumah.

“Kementrian Dalam Negeri bertugas bagaimana perijinan sesuai peruntukan contoh ini yang perlu antar lembaga duduk bareng. Artinya kepentingan yang berbeda bisa terkonsolidasi dengan baik sehingga masyarakat dan para pengusaha mendapat kepastian mendapatkan rumah sementara pengusaha dapat jaminan berinvestasi,” katanya.

Di sisi lain, dia berharap pengembang yang akan melakukan pembebasan lahan wajib mengecek peruntukan lahan tersebut.

Terkait penggantian lahan sawah yang digunakan untuk program 3 juta rumah, menurut Junaidi, tidak harus developer yang mengganti. Namun, RTRW secara nasional bisa diberlakukan.

“Ini bagaimana Kementerian ATR/BPN menukar ke daerah lain dengan menambah prosentase di daerah yang masih potensi untuk perluasan lahan sawah produktif sehingga secara nasional lahan sawah tidak berkurang,” tutur Junaidi.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai persyaratan penggunaan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk perumahan dengan mengganti lahan sawah di luar Jawatersebut tidak realistis dan membebani pengembang rumah bersubsidi.

Menurutnya, pengembang yang memanfaatkan lahan LP2B akan kesulitan untuk membayar penggantian lahan sawah dan menimbulkan biaya berlipat ganda.

Dia berharap penetapan LSD dapat dibenahi dan dilakukan sikronitsasi kebijakan RTRW dan RDTR daerah sehingga tidak saling tumpang tindih penetapan kasus laha.

“Selama ini tidak sinkron sehingga banyak lahan perumahan yang sudah terbangun rumah malah ditetapkan sebagai LSD. Masak pengembang diminta ganti sawah di luar Pulau Jawa, biaya double,” ucap Syawali.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menuturkan program prioritas seperti ketahanan pangan membutuhkan dukungan lahan.

Tugas pemerintah memproteksi lahan sawah agar jangan beralih fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri lain. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki program prioritas pembangunan 3 juta rumah per tahun yang juga membutuhkan lahan.

Menurutnya, dalam beleid PP RTRW nantinya akan dirumuskan KP2B nasional dimana lahan di luar pulau Jawa yang masih luas dapat digunakan untuk ketahanan, sedangkan lahan di Pulau Jawa digunakan untuk perumahan dan kepentingan penghiliran.

Jika pengembang yang tidak mematuhi regulasi dan kewajiban pengalihan dan pengganti lahan, maka akan tidak mendapatkan izin pemanfaatan lahan.

“Kalau ada pengembang yang bangun rumah program 3 juta di lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah, bisa mengganti lahan sawah tersebut di luar Pulau Jawa seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, dengan catatan punya tingkat produktivitas panen yang sama,” terangnya.

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Sejumlah negara lebih dahulu punya program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak seperti yang diprioritaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Hari ini, Senin (6/1), pemerintah Indonesia meluncurkan uji coba gratis di beberapa wilayah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Dia menyebut yang ada yakni standar gizi, standar higienitas, dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu," kata Dedek saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin (6/1).

Berikut daftar negara yang punya program makan siang gratis:

Spanyol memberikan program makan gratis ke anak-anak bagi mereka yang tinggal di panti asuhan hingga penyandang difabel.

Dalam laporan Institut Penelitian Sosio-Ekonomi Luxembourg berjudul "Makanan sekolah gratis untuk semua anak miskin di Eropa: Target penting dan terjangkau?" melaporkan Spanyol memerlukan anggaran sekitar €502 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Portugal memberikan makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah atau penyandang difabel.

Selama masa libur, pemerintah juga tetap memberi makanan gratis untuk anak-anak.

Per tahun, Portugal menggelontorkan dana hingga 5,9 juta euro atau sekitar Rp100 miliar.

Prancis juga memiliki program makan siang dengan memberikan subsidi.

Namun, negara itu tak sepenuhnya memberi makanan gratis di seluruh negara bagian.

Hanya ada sekitar 50 dari 35.000 kota yang mendapat bantuan makan siang gratis. Jumlah bantuan bergantung pendapatan wilayah.

Menurut rencana aksi kemiskinan wilayah pada 2017, pemerintah akan mensubsidi makanan gratis dengan tiap makanan seharga 1 euro atau sekitar Rp16.900.

Per tahun, Prancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar Rp25 triliun.

Singapura juga memiliki program makan gratis bagi anak-anak. Namun, ini berlaku untuk kalangan tertentu.

Terdapat sejumlah syarat untuk bisa menikmati program makan siang gratis di Singapura.

- Rumah tangga dengan penghasilan di bawah $1.900 atau sekitar Rp22 juta- Semua saudara kandung yang sekolah di SD negeri atau pra-sekolah harus mengikuti program makan gratis.- Anak-anak harus menjadi pelajar dari sekolah di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Singapura.

Pelajar di sekolah internasional tak bisa mendapat program makan siang gratis. Biasanya sekolah tersebut dikelola pihak swasta, dikutip dari Cudy.co.

Malaysia juga memiliki program makan gratis untuk anak-anak.

Menurut laporan Straits Times sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah di Malaysia diberikan makanan gratis sebelum kelas dimulai.

Menurut rencana program Kementerian Pendidikan, pelajar yang masuk sekolah pagi akan mendapat sarapan gratis pada pukul 07.00-07.30.

Sementara itu, untuk pelajar yang masuk siang akan mendapat makna siang pada pukul 12.30 hingga 14.00.

Langkah tersebut merupakan realisasi dari program makan gratis pelajar miskin untuk anak-anak SD yang direncanakan pada 2019.

Malaysia pertama kali menerapkan program makan siang gratis pada 1979.

Mereka yang bisa mendapat manfaat program baru itu yakni pelajar sangat miskin, anak-anak penyandang difabel, masyarakat ada dan pelajar kurang mampu di SD.

Tahap pertama program ini menelan biaya RM22 juta atau Rp72 miliar yang melibatkan anak-anak dari kelompok B40 atau Bottom 40.

Kelompok B40 rata-rata pendapatan rumah tangga lebih rendah dari RM3,000 per bulan.Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan dana hingga RM289 juta atau sekitar Rp949 miliar untuk program tersebut.

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Melalui inovasi produk bata interlock presisi, SIG menawarkan solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. 

Hal ini mendapat apresiasi positif dari para pengembang perumahan nasional. Dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), sejumlah asosiasi pengembang perumahan memberikan testimoni positif. 

Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, menyebut proses pembangunan dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya bagus. 

"Prosesnya cepat, hasilnya bagus, efisien dalam pengecatan dan pengacian. Teknologi ini patut disebarluaskan," ujarnya.

Senada dengan Junaidi, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi sebagai terobosan luar biasa. Kualitasnya dinilai cocok tidak hanya untuk rumah bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga rumah komersial. 

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus, proses pengerjaannya cepat, dua puluh satu hari bisa selesai," kata Ari. HIMPERRA siap mensosialisasikan teknologi ini kepada anggotanya.

Ketua Umum ASPRUMNAS, M. Syawali P., juga mengapresiasi kepraktisan dan efisiensi bata interlock presisi. "Kecepatan, kerapihan, dan biaya lebih efisien karena sedikit tenaga kerja," tuturnya.

Joko Santosa, CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman menggunakan bata interlock presisi dalam pembangunan hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan di Kendal, Jawa Tengah. Ia menyebut pembangunan menjadi dua kali lebih cepat dan biaya efisien hingga 35%.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas kunjungan para pengembang. SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan 57 di Bambu Apus setelah sebelumnya meluncurkan tipe 36 di IKN. 

Bata interlock presisi, yang memiliki mekanisme kerja seperti lego, lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah diaplikasikan. Selain itu, SIG juga menawarkan solusi beton inovatif berbasis semen hijau.

"Untuk mendukung target 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien," ujar Donny. 

Inovasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

Editor : Ali Masduki

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu (8/1/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun 2025 melalui APBN sebesar Rp40,27 triliun guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR).

KOMPAS.com -Kabupaten Pahuwato di Gorontalo kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menyuguhkan beragam pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kabupaten Pahuwato.

1. Perumahan Anggrindo 2: Tipe 36

Terletak di Marisa, Kabupaten Pahuwato, perumahan ini merupakan proyek dari PT Indah Citra Yasa.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 135 meter persegi, perumahan ini menawarkan 14 unit rumah, dengan harga Rp 100 juta.

Saat ini, 1 unit telah terjual dan 13 unit masih dipasarkan.

2. Perumahan Griya An'nur Permai: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Berkah Annur Marisa, perumahan ini juga terletak di Marisa.

Proyek ini menawarkan 15 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Luas bangunan dirancang seukuran 36 meter persegi dan luas lahan 116 meter persegi.

Hingga saat ini, 11 unit telah terjual, menyisakan 4 rumah yang masih tersedia.

3. Griya Altira Permai IV: Tipe Blok A 08

Proyek perumahan ini berlokasi di Marisa dan dikembangkan oleh PT Altira Gorontalo.

Meskipun banderol per unit mencapai Rp 157 juta, belum ada unit yang terjual.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

4. Grand Galaxy Marisa: Tipe 36

Terletak di Marisa, proyek ini menawarkan total 99 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

PT Galaxy Griya Gemilang membangun perumahan ini dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total luas lahan 110 meter persegi.

Hingga saat ini 16 unit telah terjual dan masih tersedia 83 rumah lagi.

5. Marisa Indah: Tipe 36 Subsidi

Proyek ini menyediakan total 194 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Meskipun luas bangunan adalah 36 meter persegi, total luas lahan mencapai 90 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh Sumber Aktivita Darma Permata ini telah menjual 118 unit, menyisakan 76 unit yang masih dapat dibeli.

Mengapa Investasi di Pahuwato Menjadi Pilihan yang Menarik?

Kabupaten Pahuwato menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang kompetitif dan berbagai fasilitas yang memadai.

Dengan banyaknya unit yang masih tersedia, calon pembeli memiliki peluang besar untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Pahuwato tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik tetapi juga sebuah komunitas yang berkembang bagi para pemilik rumah baru.

Jakarta: Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah.

Dijuluki sebagai Kota Pensiunan karena banyak para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan putra asli Purworejo.

Perumahan di Purworejo juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Purworejo, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Purworejo

Perumahan subsidi di Purworejo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Mutiara Garden 1

Perumahan subsidi terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.
Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding batako, lantai keramik dan pondasi batu kali.

2. Mutiara Garden 5

Perumahan ini terletak di Candisari, Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 20 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp166 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/63 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Bhumi Ayodya

Perumahan ini terletak di Wonosari, Ngombol, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Karya Selaras Wibowo. Perumahan ini memiliki 56 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata ringan. Lantai yang digunakan keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan pasangan sloof.

4. Perumahan Mutiara Garden 2

Perumahan ini terletak di Tambakrejo, Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Donindo Jaya Mandiri. Perumahan ini memiliki 23 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. De Rose Garden

Perumahan subsidi ini terletak di Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dibangun oleh Wira Nusa Temata. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan bata merah plester aci finishing cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)