REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menjelaskan, banjir di Jabodetabek, khususnya di Puncak, Bekasi, Tangerang, dan Batu Tulis pada awal Maret lalu disebabkan alih fungsi lahan di Areal Penggunaan Lain (APL). Daerah atau yang seharusnya merupakan kawasan lindung dibangun menjadi permukiman atau kawasan industri.

"Hal ini menyebabkan lokasi tersebut menjadi kedap air, sehingga air melimpas melewati area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan. Selain itu, penyempitan alur sungai juga memperburuk situasi, di mana alur sungai yang seharusnya 11 meter menyempit menjadi 3 meter," kata Dyah, Kamis (20/3/2025).

Kondisi ini, tambah Dyah, diperparah banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang mengurangi fungsi resapan air. Akibatnya, air menggenang di area permukiman yang menyebabkan banjir.

Dya menjelaskan, seluruh kawasan dan perairan di Indonesia terbagi ke dalam daerah aliran sungai (DAS), yang mencakup hulu hingga hilir. Hulu terletak di bagian atas dengan topografi yang miring, sedangkan hilir lebih landai hingga mencapai sungai.

Ketika hujan turun, air akan mengalir dari atas ke bawah dengan kemiringan tertentu, yang memudahkan aliran air. Namun, perubahan tutupan lahan atau area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan dapat memperburuk kondisi DAS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

Ada beberapa indikator yang dapat memicu terjadinya banjir. Salah satunya adalah curah hujan tinggi. Curah hujan yang sangat lebat, di atas 100 mm per hari, dapat meningkatkan potensi banjir atau tanah longsor.

"Data curah hujan pada periode 27 Februari hingga 3 Maret menunjukkan bahwa curah hujan tercatat sangat ekstrem, berkisar antara 100 hingga 145 mm, yang termasuk dalam kategori curah hujan ekstrem," kata Dyah.

Analisis terhadap kejadian bencana hidrometeorologi di awal Maret menunjukkan banjir terjadi di beberapa lokasi dengan DAS yang berbeda. Misalnya, banjir di Puncak terjadi di DAS Ciliwung, sementara banjir di Bekasi terjadi di DAS Kali Bekasi. Selain itu, longsor di Batu Tulis terjadi di sub-DAS Cisadane, dan banjir di Tangerang Selatan terjadi di DAS Kali Angke Pesanggrahan.

"Penting untuk dicatat bahwa kejadian banjir di satu lokasi tidak berkaitan dengan kondisi DAS di hulu DAS Ciliwung," kata Dyah.

Luas kawasan hutan di empat DAS tersebut mencapai sekitar 47.705 hektare, atau 12,23 persen dari total luas kawasan. Dari analisis tutupan lahan, ditemukan proporsi permukiman di masing-masing DAS cukup signifikan. Di DAS Ciliwung, 61,78 persen lahan digunakan untuk permukiman, sedangkan di DAS Cisadane, proporsi permukiman mencapai 25,65 persen. Di DAS Kali Angke Pesanggrahan, angka ini bahkan lebih tinggi, yaitu 83,37 persen, dan di DAS Kali Bekasi, 41,85 persen lahan juga digunakan untuk pemukiman.

Selain itu, terdapat 13.955 hektare lahan kritis di dalam kawasan hutan dan 23.435 hektare di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini berkontribusi terhadap meningkatnya limpasan, erosi, dan sedimentasi di alur sungai, yang pada gilirannya menurunkan kapasitas pengaliran sungai.

Dengan demikian, pengelolaan lahan yang baik dan perlindungan terhadap kawasan hutan sangat penting untuk mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan.

Dyah menyampaikan langkah-langkah penanganan untuk mencegah banjir kembali terjadi. Di dalam kawasan hutan, pihaknya akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dalam bentuk penanaman. Kemudian, menerapkan teknik konservasi tanah dan air dalam berupa DAM pengendali dan DAM penahan pada lokasi-lokasi dan kemiringan tertentu. Fungsi bangunan KTA ini untuk menahan sedimen, dan untuk mengendalikan air yang turun dari hulu.

Penanganan pada lokasi di APL juga sama, khususnya yang topografinya miring dilakukan RHL dengan tanaman vegetatif, dan bangunan sipil teknis

"Tentu saja hal ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Kita akan intensif kedepan melakukan penanaman. Kami akan mendukung dengan penyediaan bibit-bibit dari Persemaian Rumpin untuk penanaman baik di dalam maupun luar kawasan hutan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, mengatakan alih fungsi lahan menyebabkan penyempitas daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung.

Dyah menyebut, luasan Sungai Ciliwung menyempit dari 11 meter menjadi 3 meter.

"Di tebingnya itu sudah ada rumah-rumah yang memang sudah dibangun. Jadi makin dia dangkal oleh masyarakat kemudian dibuat tebing, di atasnya diberi rumah," ujar Dyah dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/3/2025).

Alhasil, drainase tak bisa lagi menyerap limpasan air dari sungai dengan baik. Banjir pun tidak dapat dihindari saat hujan lebat melanda kawasan Ciliwung.

Berdasarkan kajian, tutupan lahan berupa permukiman di DAS Ciliwung mencapai 61,78 persen, tutupan di DAS Cisadane sebesar 25,65 persen, DAS Kali Angke Pesanggrahan mencapai 83,37 persen, serta tutupan lahan di DAS Kali Bekasi 41,85 persen.

"Memang penyebab banjir ini adalah alih fungsi lahan yang harusnya merupakan kawasan lindung. Yang ada di Areal Penggunaan Lain menjadi kawasan yang terbangun sehingga menyebabkan lokasi tersebut kedap air. Seharusnya berfungsi sebagai resapan air," jelas Dyah.

Sementara ini, Kemenhut akan merehabilitasi hutan dengan menanam pohon di sekitar DAS. Lainnya, menerapkan teknik konservasi tanah dan air berupa dam pengendali dan dam penahan pada lokasi-lokasi dengan kemiringan tertentu.

Fungsi bangunan ini untuk menahan sedimen dan mengendalikan air yang turun dari hulu.

"Kami juga mengusulkan harus ada perbaikan daripada drainase yang ada di sekitar pemukiman. Selain itu juga harus ada sumur-sumur resapan dan juga biopori yang fungsinya adalah untuk menyerap air agar bisa masuk ke dalam tanah," papar Dyah.

"Karena kami kemarin melihat drainase juga buruk, kemudian ini yang menjadi penyebab air tidak bisa masuk ke dalam tanah," imbuh dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

JAKARTA, investor.id - Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, maka pada hari Kamis (20/3/2025) Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi menyampaikan, pihaknya percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang.

“Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program ‘Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat; melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro,” paparnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Hal ini, lanjutnya, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikian rumah yang layak.

“Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan program strategis nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui acara prosesi groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m² dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batu bara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

 Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Sebagai rangkaian seremoni prosesi groundbreaking, acara ini ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di bidang kesehatan kini berkesempatan mendapatkan akses ke rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membahas penyediaan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

Ara mengatakan pihaknya akan menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Pembiayaannya rumah itu akan disalurkan melalui Bank BTN dan BP Tapera.

"Jadi kita hari ini ada tiga komunitas buat perawat itu 15.000. Kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Kita akan tindaklanjuti minggu depan dengan MoU (Memorandum of Understanding) antara Menteri Kesehatan dan kami, dan BPS yang menyangkut soal data," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Ia meminta agar ada nota kesepahaman untuk mengamankan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) buat tenaga kesehatan. Rencananya, MoU tersebut akan disepakati pada Kamis (27/3) pukul 15.00 WIB.

Kemudian, Budi mengatakan pembangunan rumah subsidi tersebut kalau untuk tahun ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan. Ia pun menghitung cepat tanah dan dana yang diperlukan untuk program tersebut. Ia mengasumsikan setiap rumah memiliki luas tanah 100 meter persegi serta harga setiap rumah Rp 166 juta.

"Melalui Menteri PKP ini memberikan 3 juta meter persegi tambah juga setengah triliunan bantuan (subsidi) buat 30 ribu tenaga kesehatan. Jadi kita sih berterima kasih sekali ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terima kasih juga ke Pak Menteri PKP," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan terdapat 220 ribu kuota FLPP. Dari angka tersebut, sebagian akan disalurkan untuk beragam profesi, termasuk tenaga kesehatan.

"Tadi sudah disepakati 30 ribu yang mana kita amankan kuotanya. Dan syaratnya adalah tadi masuk ke MBR. Kalau dia masih sendiri itu maksimal penghasilan Rp 7 juta, menikah Rp 8 juta, (kawasan) Papua Rp 10 juta. Kemudian ini merupakan rumah pertama," kata Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pembayaran gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat tertunda kini mulai diproses.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menjelaskan alasan penundaan itu terjadi karena kendala administrasi status kepegawaian.

"Jadi begini, SPPG itu di dalam anggaran APBN 2025 itu bertindak atau berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujarnya.

Namun, karena proses pengangkatan P3K baru dapat dilakukan paling cepat pada April, kata Dadan, anggaran yang telah dialokasikan tidak bisa langsung digunakan untuk status pegawai yang belum resmi sebagai P3K.

"Oleh karena itu, kami harus mencari pola penggunaan anggaran lain, seperti melalui jasa konsultan," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan waktu cukup lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk menggunakan mekanisme pembayaran lain.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dilakukan melalui beberapa metode, termasuk penyaluran bertahap dari tahap satu hingga tujuh.

Diketahui, pemerintah menunjuk ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak sekolah.

Para lulusan SPPI, yang telah menjalani Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI, ditempatkan dalam kelompok kecil di unit layanan makan bergizi.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga manfaatnya bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia dapat lebih maksimal.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025.

Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menyatakan, Grup Ciputra berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kota Baru Maja dan khususnya ke Citra Maja City. Grup Ciputra berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Melalui Citra Maja City, kami menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau tanpa mengesampingkan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Budiarsa Sastrawinata saat menerima kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait ke proyek perumahan Citra Maja City, di Maja, Lebak - Banten, Kamis (20/03/2025).

Budiarsa juga memaparkan rencana pengembangan selanjutnya yang akan semakin mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau. Dia juga memperkenalkan berbagai fasilitas serta konsepperumahan terjangkau yang ditawarkan di Citra Maja City, dengan harga rumah mulai dari Rp 150 juta. Bukan hanya harga rumah yang terjangkau, tetapi biaya transportasi dari Maja ke Jakarta dengan kereta api/KRL commuterline juga sangat murah hanya sekitar Rp 6.000.

Perumahan Citra Maja City merupakan salah satu proyek bagian dari Kota Baru Maja yang dicanangkan pemerintah sebagai Kota Baru Publik dalam RPJMN 2019-2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan program penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat luas.

Citra Maja City yang dikembangkan oleh Grup Ciputra merupakan proyek perumahan terpadu yang menawarkan hunian berkualitas dengan harga terjangkau di Maja, Lebak - Banten yang dirancang dan dikembangkan Pemerintah sebagai salah satu Kota Baru Publik berdasarkan Perpres no. 52/2023.

Pada kesempatan itu, Menteri Maruarar mengatakan, pemerintah mendorong para pengembang untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini terutama untuk mendukung terwujudnya target 3 juta rumah.

Menteri juga mengatakan, pengembang lain perlu meniru apa yang dikerjakan oleh Ciputra, khususnya pada proyek Citra Maja City terkait konsep pengembangan kota Mandiri di kawasan Maja.

“Kawasan Maja sangat mendukung untuk pengembangan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo,” katanya.

Selama kunjungan, Menteri melihat langsung area perumahan, fasilitas umum seperti Sekolah Nasional Mutiara Bangsa, Sekolah Muslim Cendekia, Masjid Raya, Klinik Eco Medica 24 jam, pusat kebugaran dan rekreasi EcoClub, pusat belanja dan hiburan EcoPlaza, pusat kuliner Food Terrace, Taman Rekreasi Terra Garden seluas 2 hektar, progres pembangunan Mesjid dan Gereja, lokasi rencana RSUD Lebak; serta berbagai tipe hunian yang tersedia di Citra Maja City.

Hingga saat ini, Citra Maja City telah membangun 20.000 rumah dan ruko yang kini dihuni oleh lebih dari 12.000 jiwa. Dikembangkan oleh Grup Ciputra, kota mandiri seluas 2.000 hektar ini menerapkan Konsep Transit Oriented Development (TOD), dengan Stasiun KA Maja sebagai simpul pergerakan. Proyek ini menawarkan konsep hunian terpadu dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area komersial, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan transportasi yang terintegrasi shuttle bus yang beroperasi mulai pukul 05:00 sampai 19:00 dari lokasi ke Stasiun KA

Maja. Lokasi Citra Maja City yang strategis, hanya 1 jam 10 menit dari Stasiun KA Palmerah Jakarta dengan Kereta Api commuter line, menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat yang bekerja di kawasan Jabodetabek

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang: Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari dikutip dari Antara, Jumat, 21 Maret 2025.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujar dia.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

(KIE)

Tangerang: Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari dikutip dari Antara, Jumat, 21 Maret 2025.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujar dia.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

(KIE)

Jakarta -

Sinar Mas Land melalui PT Cisadane Perdana dan Vasanta Group melalui PT Vasanta Daria Development melakukan seremoni perjanjian kerja sama pembentukan perusahaan gabungan yakni PT Sinergi Sinar Vasanta. Kehadiran PT Sinergi Sinar Vasanta bertujuan untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas kurang lebih 28 hektare di Depok, Jawa Barat.

Adapun kerja sama tersebut diwakili oleh President Director PT Cisadane Perdana Sherly Najoan dan Director PT Vasanta Daria Development Erick Wihardja di Marketing Office, BSD City, beberapa waktu lalu.

Dalam kolaborasi ini, kedua perusahaan akan mengembangkan kawasan yang mencakup sekitar 2.000 unit rumah dan area komersial di lokasi strategis di kawasan Telaga Golf Sawangan, sebuah kawasan yang telah berkembang pesat dan dilengkapi berbagai fasilitas. Proyek terbaru ini ditargetkan untuk mulai dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan hunian dan ruang komersial di area tersebut.

"Kami melihat tingginya permintaan akan kawasan residensial yang dirancang dengan baik di Depok. Hunian ini akan menawarkan pengalaman hidup yang nyaman dalam kawasan yang terintegrasi di tengah lingkungan yang asri," kata Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta.

"Berada di lokasi yang dikelilingi ruang hijau serta danau alami, proyek ini menghadirkan kenyamanan hunian bernuansa hijau, sekaligus tetap terkoneksi dengan gaya hidup modern. Kami berharap hunian yang kami bangun nantinya akan menjadi pilihan ideal bagi para profesional, keluarga muda, maupun sebagai aset investasi," sambungnya.

Sementara itu, Group CEO Vasanta Group Denny Asalim mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya optimistis kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi properti di Depok.

"Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan Sinar Mas Land, salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang telah sukses menghadirkan beragam produk properti unggulan. Dengan pengalaman luas dari Sinar Mas Land dan inovasi dari Vasanta Group, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi produk properti di Depok, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia," ujar Denny.

Kawasan residensial dan komersial terbaru ini memiliki lokasi premium dan strategis dengan dua akses jalan utama, yakni Jalan Bojongsari dan Jalan Muchtar. Selain itu, kawasan tersebut terletak di antara dua ruas tol yakni Jalan Tol JORR 2 (Serpong-Cinere) dan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari) yang akan semakin memudahkan mobilitas penghuni untuk menuju Jakarta, BSD City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan lainnya di Jabodetabek.

Keunggulan proyek ini semakin diperkuat dengan berbagai fasilitas pendukung yakni fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Medis Aspen yang terakreditasi internasional dari Australia, Rumah Sakit Brawijaya dan RSUD Depok.

Sementara fasilitas pendidikan kawasan ini dekat dengan sekolah bertaraf internasional, kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Gunadarma. Kawasan ini juga berdekatan dengan The Park Sawangan Mall, serta gerai dan toko dari merek-merek terkemuka seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, dan Starbucks.

Kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Vasanta Group dalam proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian berkualitas tinggi yang mengedepankan keseimbangan antara kenyamanan hidup modern dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep perumahan yang inovatif dan fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian premium di Depok.

(sls/SINARMAS LAND)

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” kata Ari.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengakui jika pengembang perumahan hingga saat ini belum memiliki peran yang jelas terkait program tiga juta rumah.

"Pengembang bingung harus dari mana mengambil peran. Pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di kawasan pesisir dan satu juta di pedesaan, belum jelas bagaimana mewujudkannya," kata Ari Tri Piyono dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Oleh karena itu, Himperra bersama empat asosiasi lainnya seperti Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) telah melakukan audensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.

Harapannya adalah program tiga juta rumah yang dicanangkan Pemerintah bisa segera berproses seperti yang diharapkan para pelaku perumahan.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi gerbong utama dalam mendukung iklim pengembangan perumahan juga bisa mengakomodir regulasi yang mendorong pertumbuhan sektor properti.

"Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat ke Presiden, program tiga juta rumah bisa segera terealisasi," ujarnya.

Ia juga memaparkan jika pembangunan rumah subsidi sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

Sehingga adanya rencana audit untuk perusahaan pengembang, sangat tidak kontraproduktif dan bisa dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami sudah dapat laporan beberapa rekan pengembang dipanggil penegak hukum minta keterangan soal perizinan, sertifikat, bahkan besi-besi untuk bangun rumah juga mau diperiksa. Kami sudah laporkan resmi ke kepolisan dan itu semua bukan domain APH,” pungkas Ari.