KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis diberlakukan mulai Senin (6/1/2025).

Hal tersebut disampaikan Budi setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan, program makan bergizi gratis bakal melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pihak desa.

Sebanyak 1.923 koperasi juga akan dilibatkan untuk memasok sayur, telur, ikan, dan bahan-bahan lainnya.

“Pelaksanaan 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” ujar Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/1/2025).

Lantas, apa itu program makan bergizi gratis dan bagaimana perjalanan kebijakan ini digagas hingga diimplementasikan?

Apa itu program makan bergizi gratis?

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, program makan bergizi gratis digagas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi Indonesia maju, mandiri, dan berkeadilan.

Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara baik dan berkualitas lewat program tersebut.

Sebabnya, kualitas pangan dan gizi menjadi kunci utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul.

Program makan bergizi gratis akan menyasar kalangan pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut dijalankan dengan memberikan makan dan susu secara gratis kepada kelompok penerima.

Kapan program makan bergizi gratis mulai digagas?

Gagasan memberikan makan bergizi gratis kepada pelajar, balita, dan ibu hamil atau menyusui merupakan janji kampanye Prabowo yang pertama kali diutarakan pada September 2023.

Pada saat itu, Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan susu untuk meningkatkan gizi masyarakat jika terpilih menjadi Presiden.

Dari situlah, gagasan yang diutarakan Prabowo disebut program makan siang gratis.

Program makan siang gratis kemudian masuk visi-misi Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan pelaku usaha lokal untuk menyuplai bahan makanan. Program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga petani, peternak, dan pedagang lokal.

Lantas, kapan makan bergizi gratis dimulai?

Makan bergizi gratis dimulai 6 Januari 2025

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan, program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Senin (6/1/2025).

Kepastian ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/1/2024).

Pemerintah akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Budi, sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi yang bergerak di bidang usaha, seperti telur, sayur, ikan, dan susu.

Untuk kebutuhan susu, kata Budi, diupayakan agar dipenuhi dari produksi di tiap-tiap daerah.

Salah satu provinsi yang kemungkinan dapat memenuhi kebutuhan susu di daerahnya adalah Jawa Timur. Susu se-Jawa Timur diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis di provinsi tersebut.

”Arahan Presiden Prabowo bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, bukan impor. Sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Budi.

Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran dana desa di 2025, yakni sebesar Rp 71 trilun, untuk ketahanan pangan.

BUMDes pun akan turut dilibatkan untuk menyuplai kebutuhan program makan bergizi gratis.

Mereka akan dilibatkan untuk penyaluran sejumlah hasil bumi, seperti jagung, ikan, dan buah sesuai keunggulan masing-masing desa.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah resmi dimulai pada Senin, 6 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program makan bergizi gratis dicanangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan gizi rakyat, serta menggerakkan perekonomian desa.

Lantas, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran Rp 71 triliun ini?

Kapan Program Makan Bergizi Gratis Dimulai?

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025.

Hal ini dikonfirmasi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Apa Tujuan Utama Program Makan Bergizi Gratis?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Arahan Presiden adalah bahan bakunya harus berasal dari desa, bukan impor, sehingga ekonomi masyarakat desa bisa bergerak," jelas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi seusai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ingin menciptakan efek berantai positif dari hulu hingga hilir dalam perekonomian.

Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan?

Program makan bergizi gratis dirancang dengan melibatkan lebih dari 1.900 koperasi dari berbagai sektor, termasuk koperasi telur dan koperasi sayur.

Desa-desa dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ikan nila, dan melon juga akan menjadi penyedia bahan baku utama.

"Kami akan menyuplai bahan baku melalui koperasi dan BUMDes, sesuai arahan Bapak Presiden. Dengan cara ini, bahan bakunya benar-benar dari desa," ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Anggaran yang digunakan berasal dari dana desa, dengan 20 persen dari total Rp 71 triliun dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dalam program makan bergizi gratis ini.

Berapa Biaya yang Dianggarkan Per Porsi?

Pemerintah awalnya mengusulkan anggaran Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi.

Namun, bujet makan bergizi gratis kemudian diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi demi efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menegaskan bahwa angka ini telah diperhitungkan untuk tetap memberikan makanan yang berkualitas dan bergizi, bahkan di wilayah-wilayah terpencil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta agar bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) disuplai dari desa, bukan impor.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, arahan Presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2024).

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Sementara itu, saat ditanya soal suplai susu, Budi Arie menyarankan untuk bertanya lebih lanjut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyebut, dari koperasi sudah mencatat kemampuan untuk menyuplai 1,3 juta liter susu untuk MBG.

Namun perlu ada peningkatan kapasitas suplai karena belum mencukupi seluruh kebutuhan nantinya.

Sehingga menurut Budi nantinya akan ada diskusi lebih lanjut untuk memenuhi kekurangan suplai susu program makan bergizi gratis (MBG).

"Itu nanti strateginya kita diskusikan dulu," tutur Budi.

Kapan program makan bergizi gratis dimulai?

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pada 6 Januari 2024 atau hari Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan,

program MBG akan dimulai bertepatan dengan hari pertama siswa masuk sekolah setelah masa libur semester.

Pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 SPPG yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Dedek mengungkapkan, dalam program MBG bahan baku diambilkan dari pertanian, perikanan hingga perkebunan.

Bahan-bahan itu diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah.

Lalu dari SPPG makanan itu didistribusikan ke sekolah (untuk siswa) dan posyandu (untuk ibu hamil dan balita).

Dalam proses tersebut ada penyedia bahan baku lokal, distributor bahan baku lokal hingga pengelola limbah pangan program makan bergizi gratis (MBG).

Sehingga diharapkan seluruh komponen itu bisa berperan dalam kegiatan makan gratis tersebut.

"Inilah yang kita harapkan bahwa ekonomi lokal di sini akan terdorong juga di dalam mewujudkan program MBG dan imbasnya diproyeksikan nanti MBG akan menyumbangkan 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi optimis sekali," jelas Dedek.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis harus berasal dari dalam negeri, bukan dari impor.

Hal ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Budi menjelaskan bahwa program makan bergizi ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebanyak 1.923 koperasi telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program ini, dengan berbagai jenis koperasi seperti koperasi telur, koperasi sayur, dan lainnya yang akan memasok bahan makanan.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa desa-desa juga siap menyuplai bahan baku untuk program ini.

Dia menyebutkan adanya sejumlah desa dengan komoditas unggulan seperti desa padi, desa jagung, desa ikan nila, dan desa melon.

"Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Ya (menyuplai) untuk makan siang bergizi. Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," tutur Yandri.

Meskipun demikian, pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa yang dihasilkan dari program makan bergizi gratis.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari dana desa, yang totalnya mencapai Rp 71 triliun, untuk program ini sepanjang tahun 2025.

"Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," tandasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025, dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan oleh pemerintah untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah juga menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari Antaranews.

Memasuki awal tahun 2025, pemerintah pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.

Presiden pimpin rapat

Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

"(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.

Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.

"Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.

Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.

1.923 koperasi desa siap pasok makanan

Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie.

Program ini akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Budi Arie menyatakan bahwa sebanyak 1.923 koperasi telah siap berpartisipasi dalam program tersebut.

Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya.

Masing-masing koperasi akan menyuplai bahan makanan yang diperlukan, seperti koperasi telur yang akan memasok telur.

"Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ungkapnya.

Budi Arie juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menghitung total perputaran uang di desa terkait program makan bergizi gratis ini.

Namun, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total Rp 71 triliun anggaran untuk program tersebut sepanjang tahun 2025.

"Ini kan gini, ini kan baru jalan. Bagaimana kamu mau putar transaksinya, orang jalan juga belum," seloroh Budi.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.