KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

   Terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah dengan patokan harga Rp 146 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/72 meter persegi. Dari total 319 rumah, masih menyisakan 57 unit lagi.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama yang terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju. Menawarkan 77 rumah dengan harga Rp 146 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 76 unit, dan tersisa 1 rumah lagi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

   Berlokasi di Mamuju, Kabupaten Mamuju, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama, dengan banderol Rp 147 juta.

   Tiap-tiap unit dibangun seluas 36/81 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 294 rumah dari total 308 unit.

4. Bukit Nur Rafiah Iii: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju, dibanderol dengan harga Rp 156 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju ini masih menyisakan 24 unit lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

   Di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, terdapat perumahan dengan banderol Rp 156 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/72 meter persegi. PT Bumi Karya Rezeki masih memasarkan sisa 16 unit lagi.

Jakarta - Bagi kamu yang sedang mencari rumah murah, coba cek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba Rp 166 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Jakarta -

Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meminta blue print atau dokumen peta jalan untuk program 3 juta rumah ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Tujuannya agar skema yang akan dilakukan untuk program tersebut jelas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

Belum lagi, adanya keluhan-keluhan dari pengembang karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian rumah karena ada rumah gratis. Sebab, calon pembeli mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah sebagai salah satu bagian dari program 3 juta rumah.

"Termasuk juga supaya publik tidak salah paham, karena saya dapat keluhan dari beberapa asosiasi perumahan yang akhirnya mereka kehilangan banyak costumer, bahkan yang sudah DP rumah akhirnya mencabut lagi karena yang dibayangkannya Pak Ara akan membagikan rumah gratis kepada rakyat di Indonesia," tuturnya.

"Nah peta jalan 3 juta rumah menjadi penting salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semacam itu dan hari ini sedang ada suasana yang seperti itu, rakyat menunggu tidak jadi men-DP rumah-rumah subsidi kita dan beberapa menjadi penghambat juga bagi proses pengadaan rumah terutama akses yang perlu dipastikan bahwa ini bukan soal bagi-bagi rumah gratis, mungkin ada yang dibagi secara gratis tapi kira-kira berapa persen dan selebihnya seperti apa skemanya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Lokot Nasution menuturkan pentingnya blue print 3 juta rumah ini agar DPR dapat membantu program tersebut supaya bisa terwujud, bukan hanya menjadi omongan belaka.

"Karena ini komisi teknis, ketika bapak bisa menyampaikan matriks kerja yang akan bapak serahkan kepada kami, kami juga bisa melihat di posisi mana kami bisa mendukung kerja-kerja bapak. Karena kita nggak mau juga masyarakat melihat (program) 3 juta rumah ini hanya sebatas guyonan, slogan saja," paparnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya program akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

(abr/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

(abr/das)

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar satu persen dari 11% ke 12% mulai 1 Januari 2025 dinilai berpotensi menghambat realisasi program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Program Studi Manajemen Universitas Paramadina Adrian A. Wijanarko menyampaikan, kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan semakin menekan kemampuan masyarakat membeli rumah.

"Saat ini saja Generasi Z sudah kesulitan dalam membeli rumah. Terkait program pemerintah yang membuat 3 juta rumah dalam 1 tahun, jangan sampai terjadi bubble. Artinya banyak yang tidak bisa terjual. Ini kan berkaitan dengan financing, kredit perumahan rakyat (KPR), dan sebagainya," ungkapnya, dalam webinar, Senin (2/12/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menambahkan, apabila program 3 juta rumah terlaksana, seharusnya masyakarat pembeli terbebas dari PPN 12%. Pemerintah dinilai perlu melanjutkan kebijakan Pajak Ditanggung Pemerintah (PDTP).

"Kebijakan pemerintah terkait PDTP itu dilanjutkan. Jadi sekarang ini, kalau ingin membeli rumah, itu bebas PPN. Bebas pajak untuk rumah yang menengah bawah. Kecuali rumah mewah. Sampai harga Rp 2 miliar rupiah. Kenapa? Karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah," jelasnya.

Wija menekankan, untuk mendorong daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan, pemerintah harus memberikan berbagai insentif bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.

"Ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan insentif agar pembangunan rumah jalan terus. Transaksi terjadi dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah itu. Makanya kalau pemerintah ingin menaikkan PPN, insentif pajak seperti ini jangan diakhiri, harus terus dilanjutkan," tuturnya.

Di samping itu, Wija mengungkapkan, angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.

"Nah saya melihat 3 juta rumah per tahun itu kebanyakan, itu kan 4 tahun aja sudah 12 juta. Nah saya tidak yakin apakah angka 3 juta ini sudah melalui proses teknokratik yang memadai," ujarnya.

Wija lalu menceritakan pengalamannya sebagai staf khusus bidang ekonomi era Jokowi periode 2014-2019 untuk membantu mengawal program satu juta rumah setahun. Dalam pengalaman tersebut, dia mengatakan satu juta rumah setahun saja mustahil dilaksanakan.

"Sejuta saja tidak pernah tercapai itu. Apalagi 3 juta. Kenapa tidak pernah tercapai? Ada beberapa hal, seperti regulasi yang kompleks," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan minat investor asing dari negara-negara besar seperti Tiongkok dan Timur Tengah terkait Program 3 Juta Rumah cukup besar.

"Minat investor asing terhadap Program 3 Juta Rumah sangat luar biasa. Mereka siap untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Wakil Menteri PKP dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 November 2024.

Menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, adanya minat investor asing tersebut merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat beberapa waktu lalu.
"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," jelas dia.

Guna mengantisipasi hal itu, Pemerintah tentunya harus menyiapkan berbagai hal mendasar.agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik. Salah satunya dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam Program 3 Juta Rumah," ungkap dia.

Menurut Wamen PKP, dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pemerintah menargetkan pembangunan 2 Juta Rumah di kawasan pedesaan dan 1 Juta Rumah di kawasan perkotaan. Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," jelas Fahri.

(KIE)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas berencana mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur, untuk dijadikan hunian vertikal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program tiga juta rumah.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 Ha dan luas efektif 3,1 Ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan. Blok K Pulogebang rencananya akan dibangun enam tower highrise dengan total 5.451 unit hunian.

"Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, Perumnas optimistis dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Dukungan ini melalui berbagai pengembangan aset Perumnas menjadi hunian rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan milik Perumnas di Pulogebang, Jakarta, Sabtu (30/11). Lahan tidak terbengkalai atau idle tersebut siap dibangun hunian vertikal untuk masyarakat.

Lahan Blok K ini memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depannya dinilai sangat bagus.

Selain itu, Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas, di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

Perumnas pun terus berkomitmen menjalankan perannya dalam ekosistem rantai perumahan dengan menjalin serangkaian kolaborasi baik dengan pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Perum Perumnas menyatakan akan mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program ini, Perumnas salah satunya akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Saat meninjau lahan Perumnas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan tersebut akan dibangun hunian vertikal.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujarnya saat berkunjung ke lokasi tersebut bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," tambahnya.

Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 ha dan luas efektif 3,1 ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

"Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudak kami alokasikan sebanyak setidaknya 20% dari jumlah unit terbangun," kata Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Sebelumnya, Maruarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11). Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

(acd/acd)